JAKARTA, KOMPAS.com - Rusdi Kirana menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 yang terkaya dari total sebanyak 580 anggota DPR RI yang dilantik pada Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,6 triliun.

Salah satu wujud kekayaan pria yang kini didapuk sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini yaitu aset properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 289,09 miliar.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Lantas, tanah dan aset bangunan mana saja yang dimiliki Rusdi?

Rinciannya ada di artikel ini Rusdi Kirana, Anggota Terkaya DPR RI yang Punya 10 Aset Properti

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, konsekuensi iuran sebesar tiga persen wajib bagi masyarakat di atas upah minimum regional (UMR).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan hal itu usai Forum Tematik Bakohumas BP Tapera di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Terkait iuran tiga persen itu, ini undang-undanganya menyatakan wajib bagi masyarakat berpenghasilan di atas upah minimum," ungkap Heru.

Lantas, bagaimana dengan masyarakat dengan gaji dibawah UMR?

Jawabannya di siniPekerja dengan Gaji di Atas UMR Wajib Ikut Tapera

Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (2/10/2024).

Bendungan Temef merupakan bendungan terbesar di NTT yang memiliki luas genangan hingga 299 hektar dan bisa menampung 45 juta meter kubik air.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan Bendungan Temef dilakukan sejak tahun 2017 dan menelan anggaran Rp 2,7 triliun.

Seperti apa manfaat bendungan ini?

Selengkapnya baca di sini Bendungan Terbesar NTT Dibangun 7 Tahun Habiskan APBN Rp 2,7 Triliun

KOMPAS.com - Rusdi Kirana menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang terkaya dari total sebanyak 580 Anggota DPR RI yang dilantik pada Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 31 Juli 2024, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,6 triliun.

Salah satu wujud kekayaan pria yang kini didapuk sebagai Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB ini yaitu aset properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 289,09 miliar.

Pria yang juga bos maskapai Lion Air ini tercatat memiliki 10 tanah dan bangunan yang lokasinya tidak hanya di Indonesia, melainkan juga ada di Singapura dan Malaysia.

Lalu, keterangan tentang sumber perolehan seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki Rusdi Kirana juga tertulis dari hasil sendiri. Sehingga bukan berasal dari warisan maupun hibah.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 10 tanah dan bangunan milik Rusdi Kirana yang tertuang di dalam LHKPN:

1. Tanah dan bangunan seluas 202 m2/180 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, Rp 397.540.000
2. Tanah dan bangunan seluas 75 m2/50 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 278.703.480
3. Tanah dan bangunan seluas 100 m2/70 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 12.340.785.000
4. Tanah dan bangunan seluas 110 m2/80 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 14.102.361.744
5. Tanah dan bangunan seluas 2.010 m2/300 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 29.000.000.000
6. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/170 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 182.581.740.600
7. Tanah dan bangunan seluas 6.000 m2/500 m2 di Malaysia, hasil sendiri, Rp 8.728.365.455
8. Tanah dan bangunan seluas 1.124 m2/350 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 34.722.458.349
9. Tanah dan bangunan seluas 86 m2/74 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri, Rp 2.600.000.000
10. Tanah dan bangunan seluas 504 m2/100 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 4.342.000.000

Jakarta -

Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng sudah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin.

Sebagai salah anggota DPD RI terpilih, Komeng tercatat sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 2 September 2024 lalu saat dirinya masih menjadi Calon Anggota.

Berdasarkan data LHKPN tersebut, Komeng tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 15.729.857.704 atau sekitar Rp 15,7 miliar. Harta kekayaannya terdiri dari berbagai aset, mulai dari properti, kendaraan, hingga kas. Berikut rincian harta kekayaan Komeng.

Aset Tanah dan Bangunan Milik Komeng Rp 14.250.000.000 atau Rp 14,2 miliar

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/35 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 900.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/48 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 900.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/41 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 950.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/225 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 4.500.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/215 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 5.000.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/350 m2 di Kab/Kota Malang, hasil sendiri Rp. 2.000.000.000

Alat Transportasi dan Mesin Milik Komeng Rp 1.357.000.000 atau Rp 1,3 miliar

1. Mobil, JEEP COMPASS LONGITUDE 1.4 Tahun 2019, Hhasil sendiri Rp 385.000.000

2. Mobil, DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T mobil penumpang Tahun 2016, hasil sendiri Rp 135.000.000

3. Mobil, SUZUKI XL7415F GX 4X2 M/T Tahun 2020, hasil sendiri Rp 179.000.000

4. Mobil, HYUNDAI H-1 MINIBUS Tahun 2017, hasil sendiri Rp 300.000.000

5. Mobil, SUZUKI MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, Hadiah Rp 179.000.000

6. MOBIL, SUZUKI MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, Hadiah Rp 179.000.000

Aset Lain Milik Komeng

Selain properti dan kendaraan, Komeng juga tercatat memiliki harta berupa sejumlah aset. Yakni berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 8.000.000 dan kas Rp 114.857.704. Pada LHKPN miliknya, Komeng tercatat tak memiliki utang. Dengan demikian total kekayaan Komeng mencapai Rp 15,7 miliar.

Simak: Video: Momen Teriakan 'Uhuy' saat Komeng Disorot di Pelantikan DPR-DPD

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait penyertaan modal kepada anak usahanya, PT Summarecon Investment Property (SMIP).

Berdasarkan keterbukaan informasi, penyetoran modal ini dilakukan dalam bentuk nontunai (inbreng) dengan total nilai mencapai Rp 8 triliun.

Rinciannya, sebesar Rp 7,68 triliun disetorkan dalam bentuk tanah dan bangunan, Rp 219,17 miliar dalam bentuk mesin dan perlengkapan, serta Rp 96,02 miliar untuk aset lainnya.

Aset lain ini meliputi semua aset yang tercatat dalam akun-akun, namun tidak termasuk dalam kategori Properti Investasi Neto.

Transaksi penyetoran ini telah menjadi bagian dari agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) SMRA yang digelar pada 20 Juni 2024. Proses penyetoran nontunai ini kemudian dilaksanakan pada 26 Juni 2024.

Manajemen SMRA menegaskan, penyertaan modal ini bertujuan untuk mengelompokkan unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada perubahan signifikan dalam pendapatan konsolidasi perseroan akibat transaksi ini.

Namun, terdapat dampak terhadap laporan keuangan SMIP berupa penambahan aset berupa Summarecon Mall Kelapa Gading (SMKG) sebagai hasil dari penyetoran tersebut.

Saat ini, SMRA memiliki tiga segmen usaha utama. Pertama, Property Development, yang melibatkan pengembangan dan penjualan produk properti seperti rumah, ruko, apartemen, perkantoran, dan kavling tanah komersial.

Kedua, Investment Property, yang mencakup pengelolaan aset properti investasi seperti mal dan perkantoran untuk menghasilkan pendapatan berulang (recurring income).

Ketiga, Leisure, Hospitality, and Others, yang berfokus pada pengelolaan fasilitas seperti hotel dan sport club sebagai pendukung segmen usaha lainnya.

SMRA juga telah menandatangani tiga perjanjian penting dengan SMIP, yakni perjanjian penyediaan jasa teknis, layanan operasional, dan akuisisi tanah. Perjanjian ini bertujuan untuk memperjelas kerja sama antara SMRA dan SMIP dalam kegiatan usaha mereka.

Manajemen SMRA menambahkan, ketiga perjanjian tersebut akan memfasilitasi sinergi usaha yang lebih baik antara induk dan anak perusahaan di masa depan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanjto memastikan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ) akan diperpanjang hingga 2025 mendatang.Hadi mengatakan hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini Satgas BLBI belum mencapai target pengambilalihan aset senilai Rp110,45 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah terhadap obligor maupun debiturnya," jelas Menko Hadi dalam konferensi pers Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diungkapkan juga oleh Menko Hadi, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan perancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian Lembaga untuk menutaskan hak negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Hadi, dirinya juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi Ketentuan Pasal 26 Ayat 6 PP No 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomi.

"Pemikiran itu perlu disertai terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset situasi BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus senagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," pungkas Hadi.