Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan sejumlah peraturan OJK atau POJK pada tahun depan untuk memperkuat sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa tahun lalu regulator telah menerbitkan 10 POJK, dan rencananya delapan POJK akan diterbitkan pada 2025.

"Tahun depan ada delapan POJK yang terkait pengembangan penguatan sektor keuangan, khususnya di perasuransian," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi tidak merinci terkait peraturan-peraturan tersebut, namun yang pasti aturan itu merupakan turunan dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, mengungkapkan saat ini beberapa regulasi penting tengah dalam tahap finalisasi, termasuk sektor kelembagaan dana pensiun.

"Tahun ini, kami sedang menyelesaikan regulasi kelembagaan dana pensiun," katanya.

Sebelumnya, OJK juga berupaya untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pemanfaatan produk asuransi. Terkait asuransi kesehatan, Iwan menjelaskan bahwa rencana perbaikan ekosistem tidak akan masuk dalam POJK, melainkan akan diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

"Kalau yang terkait masalah kesehatan, itu nanti dalam SEOJK, bukan di POJK," tegasnya.

Surat Edaran ini diharapkan mampu memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, dengan memastikan adanya standar layanan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih maksimal bagi nasabah. Perbaikan ini mencakup upaya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan, serta mitigasi risiko yang lebih baik dalam pengelolaan asuransi kesehatan.

Mengenai rencana penerbitan POJK lainnya, Iwan meminta masyarakat untuk bersabar. "Tunggu saja," tambahnya.

Pada 2023, OJK telah mengeluarkan 10 POJK di sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan antara lain POJK 5 Nomor Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi, POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah, POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Asuransi Usaha Bersama, POJK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Spin Off Penjaminan, POJK Nomor 11 Tahun 2023 terkait Spin Off Asuransi, POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Asuransi, POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Pialang Asuransi, POJK Nomor 27 Tahun 2023 terkait Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPJS, serta POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Asuransi Kredit dan Suretyship.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tengah merancang sedikitnya 14 aturan terbaru untuk sektor jasa keuangan. Sejumlah aturan yang dimaksud ditujukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyusunan aturan terbaru menjadi kebijakan OJK dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan (SJK) serta infrastruktur pasar. Berikut 14 rancangan aturan terbaru yang tengah disiapkan OJK:

1. RPOJK Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan

RPOJK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur kewajiban bagi profesi penunjang yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk terdaftar di OJK. RPOJK ini merupakan pengaturan terintegrasi yang menjadi landasan hukum untuk sektor jasa keuangan menggunakan profesi penunjang yang terdaftar di OJK, sehingga terdapat standardisasi pendaftaran, monitoring, termasuk exit policy profesi penunjang.

OJK berharap, ke depan monitoring dan proses pendaftaran profesi penunjang semakin efektif dengan adanya penguatan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga atau otoritas Pembina dan Pengawas profesi penunjang.

2. RSEOJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

RSEOJK ini yang merupakan amandemen SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020. RSEOJK tersebut sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan adanya kebutuhan penyempurnaan mekanisme penilaian tata kelola BPR sejalan dengan implementasi penilaian Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022.

OJK menyebut, penyempurnaan RSEOJK ini bertujuan untuk memberikan petunjuk penilaian penerapan tata kelola yang komprehensif antara lain melalui penambahan faktor penilaian terkait aspek pemegang saham sejalan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.

3. Dua SEOJK Terkait Pelaporan dan Digitalisasi BPR

Sehubungan rencana pemberlakuan POJK tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR/S (POJK APOLO TKK BPR BPRS) pada 1 Desember 2024 dalam rangka penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan bagi BPR/BPRS, sedang disusun RSEOJK APOLO Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) BPR-BPRS yang merupakan penyempurnaan atas:

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;

SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

SEOJK dimaksud akan menjadi pedoman teknis yang mencakup format, tata cara, mekanisme dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaporan serta petunjuk terkait transparansi kondisi keuangan bagi BPR.

4. RPOJK Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi

RPOJK ini disiapkan dalam rangka pengembangan ekosistem pengaturan yang mendukung pengawasan berdasarkan risiko dan penilaian tingkat kesehatan pada Manajer Investasi (MI).

Implementasi dari peraturan ini diharapkan OJK dapat memberikan pedoman bagi Manajer Investasi dalam menerapkan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan kompleksitas usaha, profil risiko, aktivitas transaksi dan investasi Manajer Investasi.

5. RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi

RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dirancang dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan reksa dana dan pengelolaan Manajer Investasi dengan penyediaan informasi terhadap investor dan masyarakat secara transparan oleh pihak ketiga.

6. RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin Penyusunan

Aturan ini disiapkan dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga penjaminan melalui penguatan permodalan dan perluasan ruang lingkup operasional lembaga penjaminan untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Adapun perubahan substantif dalam RPOJK ini mencakup peningkatan jumlah modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjamin. Selain itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan pembentukan unit usaha penjaminan bagi perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan.

Lembaga Pembiayaan hingga Fintech Lending

7. RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

RPOJK ini disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan melalui perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif.

Terkait peningkatan ekuitas pada Perusahaan Penjaminan existing, dilakukan dalam 2 tahap, yaitu di tahun 2026 sebesar 75% dari ketentuan baru dan pada tahun 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Pada akhir 31 Desember 2028, Perusahaan Penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp 250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang), sehingga diharapkan kapasitas penjaminan meningkat. Selain itu, ketentuan batasan gearing ratio untuk usaha produktif dihapuskan.

8. RPOJK Lembaga Pembiayaan

RPOJK Lembaga Pembiayaan disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan (PP), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diantaranya memperkuat kerangka pengaturan terutama untuk beberapa hal yang sebelumnya belum diatur, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi di PP baik mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan dan perlindungan data pribadi, serta peran asosiasi. Selain itu, juga diperjelas mengenai ketentuan unit usaha syariah.

9. RPOJK Fintech P2P Lending

RPOJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal sebagai Fintech P2P Lending antara lain akan mengatur mengenai tingkat kesehatan, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, ketentuan unit usaha syariah, serta penguatan ketentuan tentang kewajiban credit scoring.

10. RPOJK Pergadaian

RPOJK Pergadaian disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan Pergadaian yang antara lain akan mengatur kewajiban memiliki pemegang saham pengendali, peningkatan permodalan, memiliki penaksir bersertifikat, penilaian kualitas piutang pinjaman dan batas maksimum pemberian pinjaman, serta penerapan manajemen risiko secara efektif.

11. Dua RPOJK terkait Pemeringkatan Kredit dan Penyelenggara Aggregasi

POJK Pemeringkat Kredit Alternatif/PKA dan RPOJK Penyelenggara Aggregasi Jasa Keuangan/PAJK disusun OJK sebagai tindak lanjut atas hasil regulatory sandbox yang menetapkan model bisnis tersebut untuk diatur dan diawasi oleh OJK.

12. RPOJK Aset Kripto

RPOJK Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto disiapkan sekaligus dengan RSEOJK tentang Mekanisme pengawasan dan Pelaporan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Aturan ini dirancang OJK dalam rangka mempersiapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Bappebti ke OJK.

13. RSEOJK Laporan Literasi Keuangan

RSEOJK Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (RSEOJK LRR LIK) yang merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

RSEOJK LRR LIK merupakan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam penyusunan laporan serta tata cara penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan termasuk format dan pedoman atas laporan dimaksud.

14. RPOJK Penerbitan Daftar Efek Syariah

Di sisi lain, OJK juga mengaku sedang memfinalisasi penerbitan RPOJK Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam rangka pengembangan ekosistem pasar modal syariah melalui penguatan pengaturan pemenuhan prinsip syariah khususnya melalui seleksi saham syariah.

Implementasi dari peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dan pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang menjadi acuan portofolio investasi bagi Manajer Investasi maupun pihak selain Manajer Investasi berdasarkan tujuan penerbitannya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun dan memfinalisasi sejumlah ketentuan untuk memperkuat sektor perbankan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sebagian besar rancangan aturan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK sedang menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan terkait, antara lain Rancangan Peraturan OJK [RPOJK] perintah tertulis sebagai tindak lanjut UU P2SK,” ujarnya dalam RDK OJK Bulanan Agustus 2024 pada akhir pekan lalu (6/9/2024).

Kemudian, terdapat RPOJK Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan RPOJK terkait dengan Net Stable Funding Ratio atau NSFR bank umum, yang bertujuan untuk memperkuat manajemen likuditas dan pengaturan prinsip prudensial sejalan dengan standar internasional.

Dian juga menyebutkan terkait RPOJK pelaporan dan transaparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS. Menurutnya, aturan ini menjadi salah satu upaya mendukung penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan.

Selanjutnya, terdapat RPOJK soal kegiatan usaha perbankan sebagai tindak lanjut UU P2SK serta penyesuaian terhadap perkembangan terkini dan ekspektasi industri perbankan.

Tak hanya itu, Dian juga menyampaikan adanya rancangan aturan baru terkait pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM sebagai tindak lanjut UU P2SK, hal ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

“Diharapkan dapat menjadi landasan bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM,” ucapnya.

Terakhir, adapula rancangan SE OJK terkait panduan akuntansi perbankan bagi BPR yang merupakan penjabaran lebih detail dari standar akuntansi keuangan terkini yang relevan bagi industri BPR.

Sebelumnya, pada beberapa pekan terakhir, OJK telah menerbitkan beberapa aturan, mulai dari POJK No 13 Tahun 2024 tentang transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional.

Selain itu, terdapat juga panduan resiliensi digital bagi bank umum guna memperkuat ketahahan dan transformasi digital industri perbankan.

“Serta yang terakhir adalah POJK No 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan yang pengaturannya tidak hanya pada industri perbankan tapi juga semua lembaga jasa keuangan,” pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerbitkan peraturan untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Kali ini terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017. Yakni, tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

Mengutip siaran resmi OJK, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo menjelaskan langkah ini diambil untuk memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan serta infrastruktur pasar keuangan di Indonesia. Perubahan kedua POJK SLIK ini dapat menambah cakupan pelapor SLIK dengan lima jenis lembaga baru.

Lima jenis lembaga itu antara lain, perusahaan asuransi yang memasarkan produksi asuransi kredit atau suretyship, perusahaan asuransi syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah atau suretyship syariah. Lalu, ada perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah. Kemudian disusul penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer lending.

"Semua lembaga baru yang ditambahkan sebagai pelapor harus mulai melaporkan informasi ke SLIK. Paling lambat satu tahun sejak POJK SLIK ini diundangkan," kata Rudi, Jumat (9/8/2024).

Di sisi lain, pihak-pihak yang diwajibkan menjadi pelapor SLIK meliputi bank umum, bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat syariah, dan lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana. Kemudian disusul perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan lembaga pendanaan efek.

"Sementara untuk lembaga jasa keuangan (LJK) yang memberikan fasilitas penyediaan dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor indonesia, pergadaian pembiayaan sekunder perumahan. Dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil dan menengah. Serta LJK yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan peraturan OJK," tutur Rudi.

Adanya penambahan pihak-pihak baru dalam pelaporan SLIK, diharapkan menjadi lebih komprehensif. Menurut Rudi, hal itu dilakukan guna mendukung industri jasa keuangan dalam manajemen risiko kredit atau pembiayaan hingga risiko asuransi atau penjaminan. Tak hanya itu, penambahan pihak baru diharapkan memperkuat kegiatan usaha di sektor LJK.

"OJK berharap langkah ini bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan risiko keuangan. Serta mendukung stabilitas dan perkembangan pasar keuangan di Indonesia," tandasnya.

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen