Praktik judi online (judol) jadi fokus pemberantasan oleh Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

"(OJK juga) meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification Fund (kepemilikan orang atau badan) yang sama," tegasnya.

Mahendra juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan.

Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penerbitan dan pelaporan obligasi dan sukuk daerah, serta pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

OJK juga terus memperkuat penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi sukuk bunga dasar kredit dan bank umum konvesional, bagi bank umum non-konvesional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) banyak yang tumbang. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memprediksi jumlah BPR yang ditutup bisa tembus 20 bank.

Sampai September 2024, jumlah BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya mencapai 15 bank. Artinya kemungkinan lebih dari 5 bank akan tutup lagi jika jumlahnya lebih dari 20 bank.

"Sampai ke angka 20 (BPR) itu mungkin. Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang masih setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," kata dia usai acara Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024) kemarin.

Dia mengungkap salah satu penyebab banyak BPR harus ditutup karena ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR. Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia.

Itu sebabnya banyak BPR yang tidak terselamatkan. Untuk itu pula, guna mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan ditutup bisa mencapai lebih dari 20. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJKDian Ediana Rae.

"Beberapa kita harus terpaksa menutup BPR, hampir menutup BPR di berbagai daerah dan sudah menutup mungkin sekitar lebih dari 20 sekarang itu BPR kita tutup karena memang persoalan-persoalan mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BPR-BPR ini," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Untuk mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"BPR itu harus single present policy. Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Saat dikonfirmasi setelah acara, Dian menyebut jumlah lebih dari 20 BPR yang tutup merupakan prediksi. Dian mengatakan pihaknya masih memantau kinerja dari BPR itu sendiri.

"Sampai ke angka 20 itu mungkin, kalau dalam beberapa bulan ini ada yang stor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah bangkrut dalam satu bulan di Juli 2024. Langkah ini menjadi cara OJK menegakkan di bidang perbankan.

"OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli 2024 dan PT BPR Sumber Artha Waru Agung 24 Juli 2024 sebagai bagian dari upaya OJK untuk memperkuat BPR dan menegakkan integritas di kalangan BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Untuk meningkatkan kinerja perbankan, OJK sedang menyusun dan membuat finalisasi beberapa ketentuan, pertama adalah RPOJK atau Rancangan POJK tentang kegiatan usaha perbankan yang mengatur kegiatan penyertaan modal oleh bank umum dan BPR.

Selain itu, RPOJK itu juga mengatur pengalihan piutang oleh perbankan, penjaminan bank, kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh bank, serta pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan produk bank umum.

"Yang kedua adalah RPOJK terkait rahasia bank yang mengatur pengecualian rahasia bank untuk kebutuhan peradilan, kebutuhan moneter dan sistem pembayaran pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi serta kerja sama otoritas antar negara," lanjutnya.

Ketiga adalah tengah disusun RPOJK pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan transparansi kondisi keuangan BPR dan BPRS. Hal ini sebagai upaya mendukung digitalisasi untuk laporan keuangan yang masih disampaikan secara luring, serta pengaturan bagi BPR dan BPRS mengumumkan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi.

"Terakhir OJK menyusun terkait dengan rancangan surat edaran OJK panduan akuntansi perbankan bagi BPR sebagai penjabaran lebih detail dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPR sehubungan dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan entitas privat oleh AI," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Anekadana Sejahtera yang beralamat di Gresik, Jawa Timur bersiap kedatangan investor baru.

Dalam pengumuman hari ini, Senin, (5/8/2024), manajemen Anekadana Sejahtera menyebutkan pemegang saham lama perseroan akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya. Aksi ini membuat terjadi perubahan kepemilikan.

"Pihak yang melakukan pengambilalihan adalah perorangan yang terdiri dari satu orang yaitu Atan selaku calon pemegang saham pengendali," tertulis dalam pengumuman.

Disebutkan juga, BPR Anekadana semula dimiliki oleh Herman Lukiyanto Andy, Angdi dan Lokman Soejono Angdy. Keduanya secara berurutan memiliki saham di Bank Perekonomian Anekadana sebesar 88,98% dan 11,01%.

Sedudah akuisisi rampung dijalankan, maka komposisi kepemilikan di BPR Anekadana menjadi Atan (80%) dan Herman Lukiyanto Andy (20%).

Tidak dijelaskan nilai transaksi 80% saham BPR Anekadana, Gresik itu. Perusahaan hanya menjelaskan, proses pengambilalihan diperkirakan selesai pada November 2024 mendatang.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Bpr Anekadana Sejahtera (@bpr_anekadana_sejahtera)

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Anekadana Sejahtera yang beralamat di Gresik, Jawa Timur bersiap kedatangan investor baru.

Dalam pengumuman hari ini, Senin, (5/8/2024), manajemen Anekadana Sejahtera menyebutkan pemegang saham lama perseroan akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya. Aksi ini membuat terjadi perubahan kepemilikan.

"Pihak yang melakukan pengambilalihan adalah perorangan yang terdiri dari satu orang yaitu Atan selaku calon pemegang saham pengendali," tertulis dalam pengumuman.

Disebutkan juga, BPR Anekadana semula dimiliki oleh Herman Lukiyanto Andy, Angdi dan Lokman Soejono Angdy. Keduanya secara berurutan memiliki saham di Bank Perekonomian Anekadana sebesar 88,98% dan 11,01%.

Sedudah akuisisi rampung dijalankan, maka komposisi kepemilikan di BPR Anekadana menjadi Atan (80%) dan Herman Lukiyanto Andy (20%).

Tidak dijelaskan nilai transaksi 80% saham BPR Anekadana, Gresik itu. Perusahaan hanya menjelaskan, proses pengambilalihan diperkirakan selesai pada November 2024 mendatang.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lubuk Raya Mandiri menjadi BPR ketiga belas yang tutup tahun ini. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi BPR tersebut.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan proses pembayaran akan dilakukan setelah izin BPR Lubuk Raya Mandiri dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website LPS setelah pihaknya mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pesan buat nasabah

Nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri diminta tetap tenang dan tidak terpancing melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Nasabah juga diminta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Dia menegaskan masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, apabila simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank," imbuhnya.

Sebagai informasi, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, beralamat di Jl. Bypass KM 6 RW 006, Lubuk Bagalung Nan XX, Kota Padang, Sumatera Barat. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Lubuk Raya Mandiri, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

Simak juga Video 'Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong':

[Gambas:Video 20detik]

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lubuk Raya Mandiri menjadi BPR ketiga belas yang tutup tahun ini. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi BPR tersebut.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan proses pembayaran akan dilakukan setelah izin BPR Lubuk Raya Mandiri dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website LPS setelah pihaknya mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pesan buat nasabah

Nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri diminta tetap tenang dan tidak terpancing melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Nasabah juga diminta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Dia menegaskan masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, apabila simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank," imbuhnya.

Sebagai informasi, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, beralamat di Jl. Bypass KM 6 RW 006, Lubuk Bagalung Nan XX, Kota Padang, Sumatera Barat. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Lubuk Raya Mandiri, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.