JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Kanwil DJBC Bali NTB NTT) melakukan pemusnahan berbagai jenis barang ilegal hasil penindakan sepanjang 2024.

Kanwil DJBC Bali NTB NTT telah melakukan 1.261 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berhasil mencegah potensi kerugian negara sejumlah Rp16,5 miliar. Selain itu dilakukan juga penindakan atas Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) sebanyak 149 kali dengan total barang bukti seberat 50.514 gram.

Dari penindakan tersebut, sekitar 45.000 jiwa telah berhasil diselamatkan dari pengaruh buruk NPP. Juga negara telah melakukan penghematan akibat potensi biaya rehabilitasi yang berhasil dicegah sebesar Rp58 miliar rupiah.

Penindakan terhadap narkoba pada 2024 terbesar adalah melalui barang bawaan penumpang pada terminal kedatangan penumpang. Selain itu terdapat penindakan NPP dari pengiriman barang melalui jasa ekspedisi, dengan barang bukti berupa narkotika berbagai golongan.

Kepala Kanwil DJBC Bali NTB NTT, R. Fadjar Donny Tjahjadi, menjelaskan atas berbagai penindakan tersebut sebanyak empat berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan berstatus P21. Juga terdapat sepuluh penindakan yang ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka ultimum remedium (UR) dengan total besaran sanksi administrasi sebesar Rp1,3 miliar yang telah disetorkan ke kas negara.

“Total yang kami musnahkan hari ini adalah sigaret 2,19 juta batang, MMEA 20.320,64 liter, rokok elektrik (REL) 18.326,20 ml dan 840.000 batang, berbagai jenis produk lain di antaranya handphone komputer tablet (HKT), produk farmasi, kosmetik, airsoftgun, produk tas dan sepatu, produk tekstil. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan adalah sebesar Rp4,31 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 3,95 miliar” jelas Donny pada Rabu (15/10/2024).

Lebih lanjut Donny menjelaskan, rokok yang dimusnahkan selain karena hasil penindakan oleh Kanwil DJBC Bali NTB NTT, juga adalah bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melalui mekanisme pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tahun ini juga operasi gabungan antara Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT bersama dengan Polri dan BNN mengungkap dua clandestine laboratorium narkotika di daerah Canggu dan Gianyar. Dari pengungkapan tersebut berhasil diamankan empat orang tersangka warga negara asing.

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Kanwil DJBC Bali NTB NTT) melakukan pemusnahan berbagai jenis barang ilegal hasil penindakan sepanjang 2024.

Kanwil DJBC Bali NTB NTT telah melakukan 1.261 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berhasil mencegah potensi kerugian negara sejumlah Rp16,5 miliar. Selain itu dilakukan juga penindakan atas Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) sebanyak 149 kali dengan total barang bukti seberat 50.514 gram.

Dari penindakan tersebut, sekitar 45.000 jiwa telah berhasil diselamatkan dari pengaruh buruk NPP. Juga negara telah melakukan penghematan akibat potensi biaya rehabilitasi yang berhasil dicegah sebesar Rp58 miliar rupiah.

Penindakan terhadap narkoba pada 2024 terbesar adalah melalui barang bawaan penumpang pada terminal kedatangan penumpang. Selain itu terdapat penindakan NPP dari pengiriman barang melalui jasa ekspedisi, dengan barang bukti berupa narkotika berbagai golongan.

Kepala Kanwil DJBC Bali NTB NTT, R. Fadjar Donny Tjahjadi, menjelaskan atas berbagai penindakan tersebut sebanyak empat berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan berstatus P21. Juga terdapat sepuluh penindakan yang ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka ultimum remedium (UR) dengan total besaran sanksi administrasi sebesar Rp1,3 miliar yang telah disetorkan ke kas negara.

“Total yang kami musnahkan hari ini adalah sigaret 2,19 juta batang, MMEA 20.320,64 liter, rokok elektrik (REL) 18.326,20 ml dan 840.000 batang, berbagai jenis produk lain di antaranya handphone komputer tablet (HKT), produk farmasi, kosmetik, airsoftgun, produk tas dan sepatu, produk tekstil. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan adalah sebesar Rp4,31 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 3,95 miliar” jelas Donny pada Rabu (15/10/2024).

Lebih lanjut Donny menjelaskan, rokok yang dimusnahkan selain karena hasil penindakan oleh Kanwil DJBC Bali NTB NTT, juga adalah bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melalui mekanisme pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tahun ini juga operasi gabungan antara Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT bersama dengan Polri dan BNN mengungkap dua clandestine laboratorium narkotika di daerah Canggu dan Gianyar. Dari pengungkapan tersebut berhasil diamankan empat orang tersangka warga negara asing.

Bisnis.com, BATAM — Bea Cukai Batam kembali melakukan pemusnahan barang-barang ilegal senilai Rp 16,4 miliar di Tanjung Uncang, Batam, Kamis pagi (10/10/2024).

Kepala Bea Cukai Batam Zaki Firmansyah mengatakan bahwa barang-barang ilegal tersebut berupa rokok, minuman keras, balpres, barang elektronik, kelengkapan kapal, makanan dan minuman, scrap, senjata, sparepart mesin, dan sex toys.

"Barang-barang tersebut berasal dari penindakan patroli laut, penindakan barang bawaan penumpang dan penindakan barang kiriman dari 2017 hingga 2024," katanya usai pemusnahan.

Untuk rokok ilegal sebanyak 13.529.465 batang, dan 28 pcs snus dengan total nilai barang mencapai Rp8,5 miliar. Minuman keras sebanyak 7.354 botol dan 991 kaleng dengan total nilai barang mencapai Rp4,7 miliar.

Selanjutnya elektronik berupa handphone dan laptop beserta aksesoris berbagai jenis sebanyak 436 unit dengan total nilai barang mencapai Rp1,1 miliar. Ballpress sebanyak 2.167 ball dengan total nilai barang Rp696,9 juta. Scrap berupa PCB bekas, kabel, charger dengan total nilai barang Rp100 juta.

Kelengkapan kapal sebanyak 20 pcs dengan total nilai barang Rp241 juta, sparepart kendaraan dan mesin berupa ban dan velg sebanyak 274 pcs dengan total nilai barang Rp79,6 juta, senjata dan bagiannya sebanyak 74 pcs dengan total nilai barang Rp68,4 juta.

Makanan dan minuman sebanyak 2.081 pcs dengan total nilai barang Rp104,8 juta, sextoys sebanyak 12 pcs dengan total nilai barang Rp1,2 juta, serta barang lainnya berupa beras, peralatan rumah tangga, perkakas sebanyak 4.034 pcs dengan total nilai barang Rp758,8 juta.

Zaky menjelaskan pemusnahan dilakukan karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang dan dibatasi serta barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali. Pemusnahan atas BMMN hasil penindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menekan peredaran barang ilegal yang dapat merusak kesehatan dan juga merugikan penerimaan negara. Dengan dilakukan pemusnahan BMN hari ini diharapkan juga dapat memberikan efek jera dan menekan terjadinya pelanggaran yang serupa," pungkasnya. (K65)

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal selesai Desember 2024.

“(Satgas) selesai (tidak lanjut),” kata Zulhas usai ekspose di kawasan industri Wangunharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Zulhas mengatakan, satgas impor ilegal dibentuk hanya untuk shock therapy atau terapi kejut saja. Menurut Zulhas, tugas satgas juga sudah efektif.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan alias Zulhas usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

“Ya satgas itu kan bukan penyelesaian, cuman dia shock therapy saja,” tutur Zulhas.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengibaratkan pembentukan satgas seperti antibiotik.

Apabila satgas dibentuk dan bekerja, pelaku impor ilegal akan semakin mencari celah lain agar barang bisa masuk.

“Kalau Anda sering makan antibiotik, sebetulnya siap-siap bahwa penyakit Anda itu lebih kuat. Makanya nanti harus cari antibiotik yang lain lagi, gitu kan. Ya pasti ini kan nyari celah, gimana caranya barang ilegal bisa masuk,” kata Rusmin Amin di lokasi yang sama.

Adapun Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditandatangani Zulhas pada 18 Juli 2024.

Zulhas sebelumnya mengatakan, pembentukan Satgas Impor Ilegal merupakan respons pemerintah atas menjamurnya produk ilegal yang merugikan sejumlah industri dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Dasar hukum pembentukan satgas itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 38 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 pasal 139 ayat (3).

Patroli laut yang kebanyakan dilakukan oleh satgas pria, di Kepulauan Riau justru diisi oleh wanita tangguh. Para wanita yang tergabung dalam tim Ladies Squad Marine Customs tersebut merupakan bentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau untuk mencegah penyelundupan barang ilegal.

Komandan Patroli (Kopat) Ladies Squad Marine Customs, Ema Susanti mengatakan timnya dibentuk pada 29 Maret 2022 dengan semangat pengarusutamaan gender dengan menjalankan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector. Kemudian dalam rangka mewujudkan hospitality dalam pengawasan patroli laut, maka dibentuklah Ladies Squad Marine Customs.

"Ladies squad itu yang melatarbelakanginya tahun 2019 itu pernah ada penindakan tapi penindakannya pada saat kita tindak, itu ada kru kapal salah satunya perempuan. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan kita tidak bisa melakukan pemeriksaan segera di laut," tutu Ema kepada detikcom beberapa waktu lalu.

"Karena satgas yang menindak pada saat itu adalah laki-laki. Sementara pada aturan pemeriksaan badan, itu kita harus merujuk kepada peraturan. Jadi kita belum melakukan pemeriksaan di laut, kita baru bisa melakukan pemeriksaan saat kapal sudah di darat," sambungnya.

Foto: detikcom/Moch Prima Fauzi

Sebagai komandan patroli, Ema harus memastikan anggota yang seluruhnya perempuan agar selamat selama berpatroli. Ia menekankan aspek keselamatan harus diprioritaskan dalam bertugas. Sebelum terjun ke laut, para anggota Ladies Squad Marine Customs telah dibekali berbagai pelatihan.

"Pelatihan khusus biasanya terutama terkait penindakan. Jadi teknik-teknik penindakan kan beda antara penindakan di laut, penindakan di darat. Karena penindakan di laut itu diutamakan safety, safety, safety, safety," kata Ema.

Selain pelatihan penindakan, anggota Ladies Squad Marine Customs juga dibekali beberapa kemampuan seperti menembak, memanah, hingga bela diri.

Meski dituntut menjadi wanita tangguh saat bertugas, Ema juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Terkadang ia harus meninggalkan keluarga di rumah demi menjalankan tugas melakukan pengawasan dan penindakan.

"Pada saat kita melaksanakan patroli, itu kan patroli itu 1x24 jam ya. Kapan pun kita diperintahkan, kita siap. Kadang anak harus ditinggalkan di tengah malam. Atau kita kan perempuan nih, di tengah malam jam 1 malam kita harus ada targeting, atau kegiatan yang patroli yang segera. Kita harus siap atau siaga di kapal. Mau nggak mau, kita harus berangkat tengah malam," tutur Ema.

Hal yang sama dirasakan Nakhoda Kapal Ladies Squad Marine Customs, Desi Sundra Santika (Deasy). Sebagai ibu dari 2 anak, terkadang Deasy harus pergi patroli di saat cuaca sedang tak bersahabat. Rasa khawatir keluarga pun kadang menyertai langkahnya saat bertugas.

Namun ia berusaha meyakinkan dan memberikan kabar agar rasa khawatir keluarga di rumah mereda. Selain itu ia juga memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bagaimana ia bertugas dan memiliki tanggung jawab kepada negara.

"Tetap ada rasa khawatir apalagi kita itu berangkat dengan cuaca yang nggak bagus, ada ombak. Kita di kapal tetap berkomunikasi dengan keluarga untuk mengabarkan bahwa kita di lokasi (dalam keadaan) aman. Kalau cuaca sedang tidak baik dan merasa tidak sanggup untuk meneruskan pelayaran maka kita akan mencari pulau untuk berlindung sambil menunggu cuaca kembali reda," ungkap Deasy.

Tim Ladies Squad Marine Customs melakukan patroli dua kali dalam sebulan. Mereka mendapatkan izin patroli selama rentang waktu tujuh hari. Adapun wilayah patroli laut dari tim ini adalah meliputi perairan di bawah pengawasan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau seperti perairan Karimun, perairan Batam dan Perairan Tanjung Pinang.

Selain berpatroli, para Srikandi Bea Cukai tersebut juga melakukan sosialisasi kewirausahaan kepada UMKM, sosialisasi ekspor, serta mengajarkan tugas-tugas Bea dan Cukai kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA dalam program Kemenkeu Mengajar.

"Untuk ladies squad ini meskipun sebagian besar wanita, kami memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dengan satgas pria seperti melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, penyegelan dan pencegahan," pungkas Deasy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut membentuk tim khusus untuk mencari bandar dari warga negara asing (WNA) yang memasok barang impor ilegal di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Menurut Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.

"Kami bekerja dengan lembaga yang bisa dipercaya secara diam-diam. Kita survei secara mendalam kemudian juga di pusat-pusat grosir, di berbagai tempat kita akan survei, kita riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar itu," kata Zulkifli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Zulkifli mengatakan, berdasarkan temuan Satuan Tugas (satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Kawasan Pantai Indah Kapuk, pada Juli lalu, importir barang ilegal merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat perbelanjaan.

Menurut Zulkifli, hal ini membuat peredaran barang impor ilegal semakin marak dan mengalahkan produk-produk dalam negeri.

"Saya kira banyak sekali warga negara luar yang beroperasi, berusaha atau berdagang di distributor-distributor besar di mal-mal besar, di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang atau Mangga Dua," ujar Zulkifli.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sedang melakukan riset terkait peredaran barang impor di Indonesia. Hal ini terkait dengan cara masuk barang, pendistribusian hingga penjualan.

"Kalau dari Bareskrim orang akan langsung tahu, tapi yang kita riset pelan-pelan sehingga secara ilmiah tergambar dengan baik. Kita riset berapa banyak yang tidak memenuhi ketentuan dan ini kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas," katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal mengekspos hasil temuan senilai Rp 46 miliar yang terdiri dari barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya. Zulkifli mengatakan, keseluruhan temuan barang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga diduga barang ilegal.

"Dari hasil penindakan tersebut keseluruhan diperkirakan nilai barang ianya sebesar Rp 46.188.205.400," ujar Zulkifli.

Adapun dari hasil penindakan tersebut, Bareskrim Polri menemukan 1.883 bal pakaian bekas dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok mengamankan 3.044 bal pakaian bekas.

KPU Bea Cukai Cikarang mengamankan barang berupa 695 produk jadi (karpet, handuk, perlak dan lainnya), 332 pak tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.579 barang elektronik serta 5.896 pieces garmen. Sedangkan Kemendag mengamankan kain gulungan (TPT) sebanyak 20.000 rol.

Zulkifli mengatakan, temuan tersebut memiliki potensi kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Barang-barang tersebut juga berasal dari berbagai negara yang impor oleh warga negara asing (WNA).

Lebih lanjut, Ia meminta kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam memberantas masuknya barang ilegal ke Indonesia. "Kita minta seluruh pihak untuk kerja sama agar ini bisa kita tertibkan, ini keluhan yang bertubi-tubi datang ke kami," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersitenggang mengenai isi dari 26.000 kontainer yang sempat tertahan di dua pelabuhan pada Mei 2024.

Untuk diketahui, lahirnya beleid baru yang mengatur tata kelola impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024, dilatarbelakangi adanya kontainer tertahan di pelabuhan lantaran sulitnya mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun pada 27 Juni 2024 menyurati Bea Cukai agar membuka data-data mengenai isi dari kontainer tersebut. Namun, Menperin mengeklaim, pihaknya belum mendapatkan jawaban hingga tanggal 9 Juli 2024.

KOMPAS.COM/HADI MAULANA Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani

“Sudah kita laporin ke Kemenperin," kata Askolani saat ditemui di Kantor DJBC Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Askolani tidak menampik adanya barang ilegal di dalam sejumlah kontainer yang tertahan. Akan tetapi, dia memastikan bahwa barang ilegal itu telah dimusnahkan.

"Jadi kontainer kita assess bersama sesuai ketentuan," ujar Askolani.

Kemenperin bantah sudah dapat informasi isi kontainer, Bea Cukai disebut tidak transparan

Di hari yang sama, Kemenperin melalui siaran persnya, membantah telah mendapatkan informasi mengenai 26.000 kontainer yang tertahan itu.

Dok. UNSPLASH/CHUTTERSNAP Ilustrasi kontainer.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai isi 26.000 kontainer itu.

“Terkait berita yang dimuat di media massa ini, kami membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea dan Cukai. Sampai saat ini, kami belum menerima surat tersebut,” ujar Febri di dalam siaran persnya, Rabu (31/7/2024).

Febri menegaskan, dikeluarkannya kontainer-kontainer dari pelabuhan itu tidak berdasarkan Pertek dari Kemenperin.

Menurut dia, tindakan tersebut hanya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Apabila isi kontainer-kontainer tersebut benar sudah di-screening oleh pihak yang berwenang, berarti tidak pernah ada masalah dengan Permendag No. 36/2023. Lalu mengapa Menko Perekonomian dan Menkeu menginisiasi terbitnya Permendag No. 8/2024? Kemenperin menilai hal ini aneh,” katanya.

Ia juga mempertanyakan barang-barang tidak sesuai ketentuan maupun ilegal yang disebut telah dimusnahkan.

Menurut Febri, perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk barang-barang ilegal yang dimusnahkan, dan Salinan BAP-nya perlu dikirimkan kepada Kemenperin.

“Kemenperin membutuhkan informasi mengenai di mana barang-barang tersebut ditemukan, dan berapa banyak dari isi 26.000 kontainer tadi yang dimusnahkan,” sebutnya.

Kemudian di tanggal 2 Agustus 2024, pihak Kemenperin pun telah menerima secara resmi surat balasan Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam surat balasan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan data isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC) yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).

Dok. istimewa Ilustrasi kontainer.

Akan tetapi, data yang disampaikan baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 49,19 persen dari data total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik.

Karena itulah Kemenperin menilai Bea Cukai tidak transparan soal isi kontainer tersebut.

"Hal ini aneh dan janggal, mengingat Dirjen Bea dan Cukai mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan. Wajarnya, Dirjen Bea dan Cukai memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26.415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat," ujarnya.

Febri mengatakan, permohonan importasi dari Kemenperin didasarkan atas HS Code 8 digit dan terdapat dalam dokumen impor yang dipegang oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara itu, informasi yang disampaikan dalam surat balasan adalah HS Code 2 digit. Karenanya, tidak bisa diketahui barang tersebut dalam bentuk bahan baku atau barang jadi.

"Padahal Kemenperin meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memberikan data detail barang importasi HS Code 8 digit dari 26.415 kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut," tuturnya.

Bea Cukai dorong Kemenperin agar bertanya langsung soal data

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengaku bingung dengan pernyataan dari Kemenperin tersebut lantaran pihaknya sudah saling berkomunikasi melalui surat.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

“Katanya seakan-akan disembunyikan, enggak transparan yang mananya, silahkan ditanya. Saya juga bingung enggak transaparansinya di manannya? Masa berbalas pantun pantun di media, kan enggak lucu,” ujarnya usai melakukan konferensi pers ekspose temuan impor ilegal di Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, Febri pun kembali menjelaskan, alasan pihaknya membuka persoalan ini ke publik lantaran pihak Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian yang terlebih dahulu mengungkap ada puluhan ribu kontainer yang tertahan.

“Bahkan kami juga dituduh sebagai penyebab tertahannya kontainer karena kami dininali lambat memberikan Pertek. Ini juga sudah menjadi konsumsi publik maka semua pembahasan terkait dengan hal ini juga melibatkan publik,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersitenggang mengenai isi dari 26.000 kontainer yang sempat tertahan di dua pelabuhan pada Mei 2024.

Untuk diketahui, lahirnya beleid baru yang mengatur tata kelola impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024, dilatarbelakangi adanya kontainer tertahan di pelabuhan lantaran sulitnya mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun pada 27 Juni 2024 menyurati Bea Cukai agar membuka data-data mengenai isi dari kontainer tersebut. Namun, Menperin mengeklaim, pihaknya belum mendapatkan jawaban hingga tanggal 9 Juli 2024.

KOMPAS.COM/HADI MAULANA Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani

“Sudah kita laporin ke Kemenperin," kata Askolani saat ditemui di Kantor DJBC Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Askolani tidak menampik adanya barang ilegal di dalam sejumlah kontainer yang tertahan. Akan tetapi, dia memastikan bahwa barang ilegal itu telah dimusnahkan.

"Jadi kontainer kita assess bersama sesuai ketentuan," ujar Askolani.

Kemenperin bantah sudah dapat informasi isi kontainer, Bea Cukai disebut tidak transparan

Di hari yang sama, Kemenperin melalui siaran persnya, membantah telah mendapatkan informasi mengenai 26.000 kontainer yang tertahan itu.

Dok. UNSPLASH/CHUTTERSNAP Ilustrasi kontainer.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai isi 26.000 kontainer itu.

“Terkait berita yang dimuat di media massa ini, kami membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea dan Cukai. Sampai saat ini, kami belum menerima surat tersebut,” ujar Febri di dalam siaran persnya, Rabu (31/7/2024).

Febri menegaskan, dikeluarkannya kontainer-kontainer dari pelabuhan itu tidak berdasarkan Pertek dari Kemenperin.

Menurut dia, tindakan tersebut hanya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Apabila isi kontainer-kontainer tersebut benar sudah di-screening oleh pihak yang berwenang, berarti tidak pernah ada masalah dengan Permendag No. 36/2023. Lalu mengapa Menko Perekonomian dan Menkeu menginisiasi terbitnya Permendag No. 8/2024? Kemenperin menilai hal ini aneh,” katanya.

Ia juga mempertanyakan barang-barang tidak sesuai ketentuan maupun ilegal yang disebut telah dimusnahkan.

Menurut Febri, perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk barang-barang ilegal yang dimusnahkan, dan Salinan BAP-nya perlu dikirimkan kepada Kemenperin.

“Kemenperin membutuhkan informasi mengenai di mana barang-barang tersebut ditemukan, dan berapa banyak dari isi 26.000 kontainer tadi yang dimusnahkan,” sebutnya.

Kemudian di tanggal 2 Agustus 2024, pihak Kemenperin pun telah menerima secara resmi surat balasan Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam surat balasan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan data isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC) yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).

Dok. istimewa Ilustrasi kontainer.

Akan tetapi, data yang disampaikan baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 49,19 persen dari data total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik.

Karena itulah Kemenperin menilai Bea Cukai tidak transparan soal isi kontainer tersebut.

"Hal ini aneh dan janggal, mengingat Dirjen Bea dan Cukai mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan. Wajarnya, Dirjen Bea dan Cukai memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26.415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat," ujarnya.

Febri mengatakan, permohonan importasi dari Kemenperin didasarkan atas HS Code 8 digit dan terdapat dalam dokumen impor yang dipegang oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara itu, informasi yang disampaikan dalam surat balasan adalah HS Code 2 digit. Karenanya, tidak bisa diketahui barang tersebut dalam bentuk bahan baku atau barang jadi.

"Padahal Kemenperin meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memberikan data detail barang importasi HS Code 8 digit dari 26.415 kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut," tuturnya.

Bea Cukai dorong Kemenperin agar bertanya langsung soal data

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengaku bingung dengan pernyataan dari Kemenperin tersebut lantaran pihaknya sudah saling berkomunikasi melalui surat.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

“Katanya seakan-akan disembunyikan, enggak transparan yang mananya, silahkan ditanya. Saya juga bingung enggak transaparansinya di manannya? Masa berbalas pantun pantun di media, kan enggak lucu,” ujarnya usai melakukan konferensi pers ekspose temuan impor ilegal di Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, Febri pun kembali menjelaskan, alasan pihaknya membuka persoalan ini ke publik lantaran pihak Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian yang terlebih dahulu mengungkap ada puluhan ribu kontainer yang tertahan.

“Bahkan kami juga dituduh sebagai penyebab tertahannya kontainer karena kami dininali lambat memberikan Pertek. Ini juga sudah menjadi konsumsi publik maka semua pembahasan terkait dengan hal ini juga melibatkan publik,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersitenggang mengenai isi dari 26.000 kontainer yang sempat tertahan di dua pelabuhan pada Mei 2024.

Untuk diketahui, lahirnya beleid baru yang mengatur tata kelola impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024, dilatarbelakangi adanya kontainer tertahan di pelabuhan lantaran sulitnya mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun pada 27 Juni 2024 menyurati Bea Cukai agar membuka data-data mengenai isi dari kontainer tersebut. Namun, Menperin mengeklaim, pihaknya belum mendapatkan jawaban hingga tanggal 9 Juli 2024.

KOMPAS.COM/HADI MAULANA Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani

“Sudah kita laporin ke Kemenperin," kata Askolani saat ditemui di Kantor DJBC Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Askolani tidak menampik adanya barang ilegal di dalam sejumlah kontainer yang tertahan. Akan tetapi, dia memastikan bahwa barang ilegal itu telah dimusnahkan.

"Jadi kontainer kita assess bersama sesuai ketentuan," ujar Askolani.

Kemenperin bantah sudah dapat informasi isi kontainer, Bea Cukai disebut tidak transparan

Di hari yang sama, Kemenperin melalui siaran persnya, membantah telah mendapatkan informasi mengenai 26.000 kontainer yang tertahan itu.

Dok. UNSPLASH/CHUTTERSNAP Ilustrasi kontainer.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai isi 26.000 kontainer itu.

“Terkait berita yang dimuat di media massa ini, kami membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea dan Cukai. Sampai saat ini, kami belum menerima surat tersebut,” ujar Febri di dalam siaran persnya, Rabu (31/7/2024).

Febri menegaskan, dikeluarkannya kontainer-kontainer dari pelabuhan itu tidak berdasarkan Pertek dari Kemenperin.

Menurut dia, tindakan tersebut hanya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Apabila isi kontainer-kontainer tersebut benar sudah di-screening oleh pihak yang berwenang, berarti tidak pernah ada masalah dengan Permendag No. 36/2023. Lalu mengapa Menko Perekonomian dan Menkeu menginisiasi terbitnya Permendag No. 8/2024? Kemenperin menilai hal ini aneh,” katanya.

Ia juga mempertanyakan barang-barang tidak sesuai ketentuan maupun ilegal yang disebut telah dimusnahkan.

Menurut Febri, perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk barang-barang ilegal yang dimusnahkan, dan Salinan BAP-nya perlu dikirimkan kepada Kemenperin.

“Kemenperin membutuhkan informasi mengenai di mana barang-barang tersebut ditemukan, dan berapa banyak dari isi 26.000 kontainer tadi yang dimusnahkan,” sebutnya.

Kemudian di tanggal 2 Agustus 2024, pihak Kemenperin pun telah menerima secara resmi surat balasan Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam surat balasan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan data isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC) yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).

Dok. istimewa Ilustrasi kontainer.

Akan tetapi, data yang disampaikan baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 49,19 persen dari data total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik.

Karena itulah Kemenperin menilai Bea Cukai tidak transparan soal isi kontainer tersebut.

"Hal ini aneh dan janggal, mengingat Dirjen Bea dan Cukai mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan. Wajarnya, Dirjen Bea dan Cukai memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26.415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat," ujarnya.

Febri mengatakan, permohonan importasi dari Kemenperin didasarkan atas HS Code 8 digit dan terdapat dalam dokumen impor yang dipegang oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara itu, informasi yang disampaikan dalam surat balasan adalah HS Code 2 digit. Karenanya, tidak bisa diketahui barang tersebut dalam bentuk bahan baku atau barang jadi.

"Padahal Kemenperin meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memberikan data detail barang importasi HS Code 8 digit dari 26.415 kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut," tuturnya.

Bea Cukai dorong Kemenperin agar bertanya langsung soal data

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengaku bingung dengan pernyataan dari Kemenperin tersebut lantaran pihaknya sudah saling berkomunikasi melalui surat.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

“Katanya seakan-akan disembunyikan, enggak transparan yang mananya, silahkan ditanya. Saya juga bingung enggak transaparansinya di manannya? Masa berbalas pantun pantun di media, kan enggak lucu,” ujarnya usai melakukan konferensi pers ekspose temuan impor ilegal di Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, Febri pun kembali menjelaskan, alasan pihaknya membuka persoalan ini ke publik lantaran pihak Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian yang terlebih dahulu mengungkap ada puluhan ribu kontainer yang tertahan.

“Bahkan kami juga dituduh sebagai penyebab tertahannya kontainer karena kami dininali lambat memberikan Pertek. Ini juga sudah menjadi konsumsi publik maka semua pembahasan terkait dengan hal ini juga melibatkan publik,” pungkasnya.