Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah overproduksi atau kelebihan produksi yang saat ini dialami oleh industri di China.

Jokowi mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah negara bersiap untuk melindungi pasar domestiknya, termasuk Indonesia. Dia pun mengimbau jajarannya untuk mewaspadai gempuran barang impor murah asal China yang dapat mengancam produk dalam negeri.

"Masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah sehingga kita sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita,” kata Jokowi pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Selain ancaman gempuran barang impor murah asal China, Jokowi juga meminta Indonesia untuk bersiap menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global hingga perang dagang.

Dia menekankan bahwa situasi global masih belum pulih sepenuhnya dengan keadaan ekonomi yang masih tumbuh secara lambat. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada kinerja perdagangan.

“Ekonomi global masih tumbuh lambat dikisaran 2,6%—2,7%, inflasi juga masih menghantui banyak Negara. Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9%, ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung,” ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa keadaan ekonomi yang masih belum pulih itu membuat negara-negara di dunia terus membuat kebijakan restriksi perdagangan.

Dia pun mengklaim bahwa saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukan giat restriksi perdagangan, sehingga kebijakan itu membuat volume perdagangan global justru menjadi semakin lesu.

Kepala Negara melanjutkan bahwa setiap masyarakat harus mampu memasarkan produk, agar mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri.

Dalam upaya memperluas ekspor ke pasar luar negeri, maka Jokowi menegaskan cara-cara konvensional dalam perdagangan tidak dapat lagi dilakukan. Dia mendorong untuk dilakukan digitalisasi.

“Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia, karena saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di sana juga ada peluang,” pungkas Jokowi.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu) menjawab tudingan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menyatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak transparan terkait isi atau data muatan dari 26.415 kontainer yang diloloskan dari pelabuhan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, jika Kemenperin merasa tidak jelas dengan data isi puluhan ribu kontainer tersebut, sebaiknya ditanyakan langsung ke Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Dia menyayangkan sikap Kemenperin yang mempertanyakan hal tersebut di hadapan publik.

"Saya juga bingung tidak transparansi di mananya. Masa berbalas pantun di media, kan tidak lucu," ujar Nirwala pasca hadir dalam jumpa pers Satgas Impor di Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Nirwala menambahkan, Ditjen Bea Cukai sudah menjawab surat permohonan data yang diajukan oleh Kemenperin. Dia menyebut, dalam surat tersebut sudah dipaparkan rincian data berdasarkan lampiran yang dikirimkan bersamaan.

"Kan awalnya beliau nanya isinya apa, yah kita jelasin dong, gitu saja. Yang ditanya isinya apa, ya sudah kita kasih tahu berdasarkan port ekonomi kategori yang dipakai di kode HS supaya datanya sama, ya sudah," kata Nirwala.

Perihal pelepasan 26.415 kontainer tersebut, Nirwala mengatakan, Ditjen Bea Cukai melepaskannya lantaran isi dari kontainer itu memenuhi syarat.

"Kalau memenuhi syarat yah dilepas dong. Kalau tidak dilepas tapi memenuhi syarat, yah salah dong," ujar Nirwala.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani tidak transparan terkait isi 26.415 kontainer yang tertahan dan kemudian diloloskan dari pelabuhan pada Mei 2024.

Febri menyebut, sikap Menkeu tersebut menyebabkan terhambatnya langkah mitigasi lantaran Kemenperin belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan isi kontainer tersebut dari pelabuhan.

"Menteri Perindustrian telah menerima surat balasan Menteri Keuangan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Dirjen Bea dan Cukai. Surat dari Dirjen Bea dan Cukai tersebut diterima tanggal 2 Agustus 2024, dua pekan sejak surat tersebut ditandatangani, tanggal 17 Juli 2024," kata Febri.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan kembali mengungkap temuan terkini Tim Satgas Penindakan Produk Impor Ilegal.

Dalam pengungkapan terbaru di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Zulkifli mengatakan, telah ditemukan ribuan produk impor ilegal berupa tekstil dan garmen oleh Satgas.

Dia menambahkan, Satgas melalui Bareskrim Mabes Polri menemukan pakaian bekas sebanyak 1.883 bal. Kemudian, Direktorat Jenderal Bea Cukai mengamankan balpres atau pakaian bekas yang diimpor dan dikemas dalam bentuk karung padat, sebanyak 3.444 bal.

"Kemendag juga telah mengamankan kain gulungan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) sebanyak 20.000 roll. TPT tersebut diduga tidak dilengkapi dolumen impor, perizinan impor dan laporan surveyor," kata Zulkifli saat jumpa pers, Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, dia menuturkan, Kantor Bea Cukai Cikarang juga mengamankan 695 produk jadi, seperti karpet, handuk dan lainnya. Lalu, terdapat 6.578 pack elektronik, seperti laptop, ponsel, mesin fotokopi dan sebagainya.

"Kemudian kita juga menemukan 5.890 lebih garmen berbagai jenis pakaian jadi dan aksesoris. Artinya, barang itu masuk tidak jelas isinya, serta dokumen lainnya terkait dengan asal barang," kata Mendag.

Atas dasar temuan barang impor ilegal tersebut, Zulkifli mengataka,n Tim Satgas yang terdiri dari gabungan Kejaksaan Agung, Bareskrim Mabes Polri, Dirjen Bea Cukai, Bakamla TNI Angkatan Laut melakukan pengamanan atas barang-barang tersebut.

"Sebagai tindak lanjut pengawasan, satgas telah melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga ilegal," ujar Zulkifli.

Sebelumnya, Zulkifli mengatakan, gudang penyimpanan barang impor ilegal banyak ditemukan di sejumlah wilayah. Bahkan, dia menyebut, ada puluhan di setiap Provinsinya.

"Ini menurut diskusi sementara, ini bukan cuma satu. Satu provinsi itu bisa puluhan," kata Zulkifli di gudang kawasan Muara Kamal, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan banjirnya produk impor ilegal di pasar domestik mengakibatkan sektor UMKM kelimpungan, bahkan akhirnya mati alias berhenti beroperasi.

“Produk UMKM akan sulit bersaing dari sisi harga karena barang ilegal masuk ke pasar domestik tanpa membayar pajak atau bea masuk sesuai ketentuan, sehingga harga jual di pasaran untuk produk tersebut sangat murah,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Fiki Satari di Jakarta, Kamis (25/7).

Dia mengatakan, secara kualitas, produk UMKM saat ini sudah tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Namun sayang, karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yang diproduksi oleh UMKM menjadi kalah harga.

"Yang pasti, UMKM kita ini sudah digempur baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan. Pak Menteri Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) sudah pernah menyampaikan bahaya ini sejak 2021. Sebab ada produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok Tanah Air dengan harga yang murah," sambung Fiki.

Marketplace China Jadi Ancaman

Fiki menuturkan, saat ini pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu dari China. Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM karena bisa mematikan, lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

Untuk itu, dia berharap agar Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal ini dilakukan demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM.

"Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80 ribu pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki.

Demi memastikan UMKM tetap bertahan dari ancaman barang ilegal, Fiki berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha. Importir harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Dengan jaminan penegakan hukum serta aturan terkait barang impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing.

"Kita harus garisbawahi jika UMKM kena hit dan kemudian mati, maka tidak mudah untuk bangkit lagi karena tidak cukup modal dan kekuatan," ujar Fiki.

Sulitnya Perizinan Bagi UMKM RI

Selain persoalan impor ilegal, UMKM nasional juga dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya dan proses dalam mengurus perizinan. Sebagai contoh ketika satu UMKM membuat brand atau merek, diwajibkan untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan biaya yang cukup mahal. UMKM juga dibebani untuk membuat badan hukum usaha dan dibebani pajak.

"Ini semua kalau diadu dengan produk impor yang murah karena ilegal, maka ini menjadi tidak bisa bersaing. Jadi yang kita inginkan adalah equal playing field," tutur Fiki.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan, Bara Hasibuan menegaskan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 18 Juli 2024. Tugas dari Satgas ini akan melakukan penindakan terhadap importir nakal yang sengaja memanipulasi dan menyalahgunakan izin impornya.

Satgas ini dibentuk dari 11 wakil dari Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan impor. Saat ini, Tim Satgas masih melakukan pemetaan terhadap rencana aksi yang akan segera dijalankan untuk mencegah semakin banyaknya impor ilegal masuk ke NKRI.

"Mudah-mudahan pekan ini ada case (kasus) yang bisa kami ungkap. Satgas telah memiliki data (importir) mengenai barang ilegal yang masif dan dikeluhkan," kata Bara.

Bara mengakui, Satgas diberi waktu untuk bekerja selama 6 bulan ke depan untuk memastikan pelaku usaha di dalam negeri terlindungi dari bahaya impor produk ilegal.

Dia juga memastikan penindakan terhadap barang impor ilegal ini hanya berlaku untuk para importir dan bukan menyasar pada penjual di pasar atau di mall.

"Jangka waktu Satgas 6 bulan atau sampai Desember 2024, jadi mereka harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan menindak kenapa di pasar begitu mudah beredar barang ilegal impor," kata Bara.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengungkapkan salah satu penyebab merebaknya barang impor di Indonesia karena lemahnya pengawasan di sektor pelabuhan. Hal ini terjadi karena beberapa pelabuhan terlalu sibuk menangani banyaknya barang yang masuk.

Sehingga menurutnya, barang impor yang masuk ke Indonesia itu menjadi luput dari pengawasan dan akhirnya membanjiri pasar dalam negeri.

"Di Jawa itu pelabuhan sudah padat, terutama di Pulau Jawa, misal di Priok, Surabaya, sehingga mungkin melakukan pemeriksaan secara detail ada kendala," ujar Zulkifli di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/7).

Menurut dia, saat ini pengaturan barang impor yang masuk ke Indonesia memang masih terlalu longgar. Hal ini membuat barang impor ilegal mudah masuk ke Indonesia dan berdampak pada keberlangsungan industri di dalam negeri.

Zulkifli memberikan contoh beberapa negara seperti Amerika atau China yang cukup ketat membatasi impor, utamanya untuk produk jadi dengan cara melarang masuk atau meninggikan bea impor produk yang masuk.

"Coba saja selundupkan misalnya ke Amerika, ke negara-negara Barat. Wah habis sudah. Kalau di kita ini memang masih terlalu longgar aturan-aturan soal itu," katanya

Belum lagi, sambungnya, kehadiran platform belanja online menjadi pintu masuk barang impor ilegal yang membanjiri pasar. Hal itu memberikan tekanan terhadap pelaku industri dalam negeri mapun penerimaan negara lewat potensi pajak.

Industri dalam negeri tertekan akibat masuknya barang impor ilegal karena sudah pasti akan kalah saing dari sisi harga produk. Sebab barang impor ilegal ini menjual barang tanpa penghitungan komponen pajak dan lainnya.

"Negara dirugikan, tidak bayar pajak, industri dalam negeri hancur. Di manapun pasti negara-negara akan membatasi barang impor ilegal," kata Zulkifli.

Oleh sebab itu, dia bilang, pemerintah berencana untuk membagi pintu barang impor ke beberapa pelabuhan yang ada di luar Pulau Jawa. Sehingga, para petugas bisa bergerak lebih leluasa dan mengawasi ketat barang-barang impor yang masuk.

"Ada seperti di Makasar, Bitung, Sorong. Banyak pintu masuk kita tidak hanya Jawa, ada Sumatera dan lain lain. Ini yang bisa kita lakukan cepat," ujar Zulkifli.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah komoditas yang paling banyak didatangkan Indonesia dari China. Komoditas itu yakni mesin dan alat mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik.

“Produk yang paling banyak diimpor dari China terbesar adalah mesin dan alat mekanis atau HS 84,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Secara terperinci, Amalia menyampaikan bahwa nilai impor komoditas dengan HS 84 ini pada Juni 2024 tercatat meningkat 5,22% secara month-to-month (mtm).

Secara tahunan atau year-on-year (yoy), nilai impor komoditas ini menurun sebesar 16,29% dan tercatat meningkat 17,76% secara kumulatif Januari-Juni 2024.

Komoditas terbesar kedua yang diimpor dari China yakni mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Tercatat, nilai impor komoditas HS 85 pada Juni 2024 meningkat 4,43% dibanding bulan sebelumnya.

Secara tahunan, Amalia menyebut bahwa terjadi penurunan nilai impor sebesar 15,47%, tapi meningkat 4,95% secara kumulatif.

Plastik dan barang dari plastik menempati posisi ketiga sebagai produk yang paling banyak didatangkan Indonesia dari China. Komoditas dengan HS 39 ini tercatat meningkat 40,7% pada Juni 2024 dibanding bulan sebelumnya.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor komoditas HS 39 tercatat mengalami penurunan sebesar 1,59%, sedangkan secara kumulatif Januari-Juni 2024 meningkat 24,76%.

Untuk diketahui, nilai impor Indonesia pada Juni 2024 mencapai US$18,45 miliar atau turun 4,89% dibanding bulan sebelumnya.

BPS secara terperinci memaparkan, nilai impor migas mencapai US$3,27 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 19,01% dibanding bulan sebelumnya.

Sementara itu, nilai impor nonmigas mencapai US$15,18 miliar pada Juni 2024 atau mengalami penurunan sebesar 8,83% secara bulanan.

“Turunnya nilai impor secara bulanan karena penurunan nilai impor nonmigas dengan andil 7,58%,” ungkap Amalia.

Secara tahunan, nilai impor Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,58% di mana nilai impor migas dan nonmigas masing-masing naik sebesar 47,17% dan 1,69%. Kenaikan impor migas yang cukup signifikan tersebut didorong oleh peningkatan nilai impor minyak mentah dan nilai impor hasil minyak.

Adapun, pada Juni 2024, China masih menjadi asal utama impor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 35,20% terhadap total impor nonmigas Indonesia. Ini sedikit lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yaitu 36,34%.

Impor nonmigas dari China mencapai US$5,34 miliar pada Juni 2024. Nilai tersebut turun 11,7% mtm dibandingkan Mei 2024 yang tercatat mencapai US$6,05 miliar.

Kendati begitu, bila dibandingkan tahun sebelumnya, impor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 10,1% yoy dari Juni 2023 yang mencapai US$4,85 miliar.

Jepang dan Singapura berada di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing mencapai 7,42% dan 6,13% terhadap total impor nonmigas Indonesia pada Juni 2024.