Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewajibkan importir barang dari negara dikecualikan kena bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menyertakan surat keterangan asal (SKA) nonpreferensi importasi barang yang dikenakan tindakan pengamanan atau safeguard.

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan SKA, yang mulai berlaku pada 12 Juli 2024.

“Importir yang mengimpor barang yang dikenai tindakan pengamanan perdagangan dari negara yang dikecualikan dari pengenaan tindakanpengamanan perdagangan harus menyertakan SKA pada setiap impor,” bunyi Pasal 2 ayat (2) beleid itu, dikutip Minggu (11/8/2024).

Adapun, importir akan dikenakan safeguard berupa BMTP oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak menyertakan SKA tersebut.

Lebih lanjut, Zulkifli menuturkan, Permendag No.16/2024 juga menjadi pedoman penelitian asal barang dan SKA nonpreferensi saat importasi oleh otoritas kepabeanan Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penelitian meliputi kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), serta ketentuan prosedural (procedural provision) atas SKA nonpreferensi dari negara pengekspor.

Sebelumnya, pemeriksaan penelitian SKA di lapangan sempat terkendala lantaran standar penerbitan SKA nonpreferensi berdasarkan ketentuan asal negara pengekspor, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.37/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguard).

“Adanya aturan detail terkait tata cara penelitian asal barang dari negara pengekspor dapat menjadi pedoman dalam penelitian SKA impor atas barang yang dikenakan safeguard dan pelaksanaan pemungutan BMTP,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/8/2024).

Politisi PAN itu mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat membuat kebijakan safeguard menjadi lebih efektif dan dapat mengatasi sengketa pemungutan BMTP di lapangan.

Selain itu, adanya beleid ini menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencegah ancaman kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat banjirnya barang impor atau perdagangan yang tidak adil.

“Di sisi lain, Permendag ini akan lebih menjamin keberhasilan tindakan pemulihan [remedy] terhadap kerugian industri dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap kain dan karpet terbaru sudah cukup adil bagi pelaku usaha saat ini.

Kebijakan safeguard ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku sejak diundangkan pada 6 Agustus 2024. Artinya, safeguard untuk kain akan berlaku besok, Jumat (9/8/2024).

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pelaku usaha telah menunggu 2 tahun sejak BMTP kain terakhir kali diberlakukan pada September 2022 lalu dan tak diperpanjang sejak saat itu.

"Ini bea masuknya menggunakan nilai, jadi kalau dikonversi kira-kira sekitar 10-30%, jadi harga impor akan naik sekitar itu," ujar Redma kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Tarif yang diberlakukan dan tercatat dalam lampiran PMK merupakan hasil rekomendasi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dia menilai besaran tarifnya sudah cukup adil bagi pelaku usaha saat ini.

Menurut Redma, terbitnya PMK tersebut sudah sangat terlambat lantaran sudah banyak pabrik kain yang tutup. Kondisi itupun berdampak pada hulu tekstil, utamanya serat. Padahal, safeguard sudah direkomendasikan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sejak 2022 lalu.

"Ini menunjukkan buruknya kinerja Kemenkeu yang tidak mau mendengarkan kementerian teknis dan merasa bisa jumawa memiliki kewenangan," jelasnya.

Di sisi lain, Redma menerangkan bahwa yang paling penting yaitu pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, dia meminta penerapan BMTP tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengamankan daya saing produk lokal.

Dia berharap dengan pemberlakuan BMTP ini ke depan pelaku usaha industri dalam negeri akan membenahi kembali struktur industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan kembali berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

"Jangan sampai PMK ini dipencundangi sendiri oleh Kemenkeu melalui kinerja buruk Bea Cukai, selama Bea Cukai dan menkeu melegalkan praktik impor borongan, PMK ini akan menjadi percuma," tuturnya.

Lebih lanjut, Redma menyoroti sejumlah pihak yang mencemaskan terkait kenaikan harga dan dampak inflasi sebagai dampak dari pengenaan BMTP.

Namun, menurut dia, seharusnya dipikirkan bahwa dampak negatif dari barang murah impor yang telah menurunkan daya beli masyarakat yang turun dan buruh yang telah kehilangan lapangan pekerjaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menerbitkan dua aturan terkait pengenan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Dua aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024, yang resmi diundangkan pada 6 Agustus dan mulai berlaku pada 9 Agustus 2024.

Kemenperin berharap kebijakan itu bisa meningkatkan daya saing produk kain jadi di dalam negeri.

“Kami menyambut baik pemberlakuan BMTP, kami berharap dengan keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) dan pemberlakuan itu, bisa membuat meningkatnya daya saing produk kain jadi di dalam negeri dan kami berharap industri dalam negeri bisa memanfaatkan kesempatan dari kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas dan mutunya,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut Febri mengatakan, penggunaan kain asal impor tak selalu menguntungkan pembeli lantaran harganya yang murah.

Ada kalanya negara asal pengimpor bisa menaikan produk kainnya lantaran melihat penggunanya yang semakin banyak.

Pihaknya pun mendorong agar konsumen di Indonesia bisa beralih ke produk lokal yang saat ini kualitasnya juga tak kalah saing dengan produk luar negeri.

”Kita berhara konsumen sudah mulai melirik barang-barang dalam negeri yang memang cukup fakir sehingga industri dalam negeri bisa meningkatkan daya saing sama produknya,” kata Febri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan dua aturan terkait pengenan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Dua aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024, yang resmi diundangkan pada 6 Agustus dan mulai berlaku pada 9 Agustus 2024.

Kedua aturan tersebut sebenarnya merupakan perpanjangan dari aturan BMTP yang sudah berlaku sejak 2020 dan 2021, di mana masa berlakunya berakhir pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengeluarkan aturan kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard pada produk impor kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada hari ini, Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup laintai lainnya.

"Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara," bunyi Pasal 3 ayat 1. Namun, terdapat importasi produk kain dapat dikecualikan pada negara tertentu.

Adapun, safeguard impor kain ini merupakan perpanjangan dari BMTP yang telah diberlakukan sejak 2022 lalu melalui PMK No. 10/2022. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Untuk segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif diberlakukan bea masuk di kisaran Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru ini. Sementara tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan kembali.

Untuk segmen kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial diberlakukan bea masuk mulai dari Rp1.507 per meter hingga Rp5.131 per meter untuk periode 1 tahun setelah diberlakukan. Untuk segmen kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial diberikan BMTP mulai dari Rp1.382 per meter hingga Rp6.413 per meter.

Di sisi lain, segmen kain tule dan kain jaring lainnya seperti renda dan kain sulaman tarif bea masuk dikisaran Rp6.414 per meter hingga Rp25.648 per meter. Sementara segmen kain rahutan atau kaitan bea masuknya mulai dari Rp8.285 per meter hingga Rp25.655 per meter.

Lebih lanjut, untuk BMTP karpet dan tekstil penutup lainnya pada PMK No. 49/2024 disebutkan bahwa pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelidikan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap produk impor expansible polystyrene atau EPS dengan kode HS 3903.11.10 resmi diperpanjang.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut dilakukan terhadap produk impor EPS dari negara Taiwan, China, dan Vietnam. Menurutnya, inisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut dilakukan KPPI setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia pada 21 Juni 2024.

Usai menerima laporan tersebut, KPPU menemukan fakta adanya bukti awal terkait dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami PT Kofuku Plastic Indonesia. Hal itu terlihat dari penurunan indikator kinerja industri dalam negeri pada periode 2021-2023 yang mencakup penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai dan laba.

"Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal," ujar Franciska dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Secara terperinci, Franciska menjelaskan bahwa PT Kofuku Plastic Indonesia menginformasikan program penyesuaian struktural yang mereka lakukan baru mencapai 27,74%. Menurut korporasi tersebut realisasi itu cenderung kecil.

Franciska mengatakan, pengenaan BMTP yang sebelumnya telah dilakukan selam tiga tahun terhadap produk impor tersebut ternyata belum cukup bagi industri dalam negeri membuat penyesuaian struktural.

"Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT Kofuku Plastic Indonesia dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor,” beber Franciska.

Untuk diketahui, impor expansible polystyrene pada 2023 paling banyak berasal dari Taiwan dengan pangsa impor hingga 47,09%. Selanjutnya, mengekor impor dari China sebesar 37,56%, dan Vietnam sebesar 13,36%. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor dari negara berkembang lainnya masih di bawah 3% dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan [interested parties] untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar pendapat [hearing], selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha meminta pemerintah untuk hati-hati dalam rencana penerapan bea impor ganda berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap tujuh komoditas yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai kebijakan ini juga akan mendatangkan beberapa tantangan.

"Termasuk soal ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan di Indonesia terhadap tujuh komoditas itu," kata Dewi pada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Diana mengatakan dari keterjangkauan harga juga menjadi isu tersendiri. Sebab faktanya, barang-barang impor dari China harganya terbilang murah.

"Belum lagi, dari sisi model, bentuk, dan lainnya, apakah produk lokal kita lebih diminati?," urainya.

Kebijakan ini menurutnya juga berisiko memunculkan retaliasi atau tindakan balas dendam. Dampaknya produk ekspor ataupun impor dalam negeri juga bisa dipersulit oleh negara yang terkena BMTP dan BMAD dari Indonesia.

Diana juga khawatir kebijakan anyar ini nantinya akan memperparah masuknya barang-barang selundupan, dimana sejauh ini belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah.

Pemberantasan perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Sebabnya, permintaan akan produk impor ilegal juga tinggi karena isu keterjangkauan harga.

"Bagi kami pengusaha, upaya memproteksi produk-produk lokal harus didukung. Namun, tidak cukup itu saja, harus dibarengi dengan peningkatan mutu dan kualitas produk lokal serta harga jual yang kompetitif," ungkap Diana.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Menurutnya besaran ini akan mempertimbangkan kondisi lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkap Zulhas.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya pemerintah dalam menerapkan bea masuk tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk dalam negeri perlu kajian mendalam.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya ini bisa berisiko menimbulkan tindakan retaliasi atau tindakan pembalasan dari negara yang menerima kebijakan tersebut, termasuk dari China.

"Belajar pengalaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina di 2018 silam, peluang terjadinya aksi retaliasi dari kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara terhadap aktivitas perekonomian yang dilakukan negara lain itu mungkin terjadi," kaya Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Apalagi, Indonesia merupakan salah satu partai dagang utama dari China. Sehingga peluang adanya aksi 'balas dendam' sangat besar, ketika pemerintah China menemukan hambatan aktivitas ekonomi dari kebijakan ini.

Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi jika memang ada aksi retaliasi dari negara tirai bambu itu.

"Termasuk bukti dan alasan kenapa pemerintah kita melakukan kebijakan bea tambahahan BMTP dan BMAD," urainya.

Perlu juga menyiapkan negosiasi di tingkat perdagangan internasional yang melibatkan stakeholder terkait misalnya Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Luar Negeri sebagai institusi yang dipercaya untuk melakukan negosiasi dagang internasional.

Sebelumnya, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak tak khawatir jika bea impor double ini menimbukan tindakan reliasi dari negara yang menerima kebijakan tersebut.

Franciska menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan perdagangan dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain itu, menurutnya setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal yang serupa apabila industri lokal mereka terancam gempuran produk impor.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah bakal menerapkan bea impor tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindugi produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh komoditas yang akan dikenai tambahan bea masuk ini.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkapnya.

Zulkifli juga menyebut pengenaan bea tambahan ini akan menyasar banyak produk dari berbagai negara yang lonjakan impornya tinggi.

"Bisa dari mana saja, bisa Eropa, Australia, China dan lainnya, tidak hanya dari satu negara tertentu," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan penerapan bea tambahan ini sebagai bentuk antisipasi atas impor produk China yang berlebihan di Indonesia, sehingga berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.

"Kondisi di China memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” tutur Febrio Kamis (4/7).

Saat ini kata Febrio, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pengusaha sedang memperdalam terkait rencana bea masuk produk China tersebut.

Akan tetapi, Febrio tidak menyebutkan secara gamblang apakah rencana tarif yang akan disepakati yakni sebesar 200%.

"Kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti, kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," tambahnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah masih menggodok terkait pengenaan bea masuk untuk produk China yang rencananya akan dikenakan tarif sebesar 200%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, upaya pengenaan tarif tersebut sebagai bentuk antisipasi atas impor produk China yang berlebihan di Indonesia, sehingga berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.

“Memang kondisi di China memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” tutur Febrio kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (4/7).

Saat ini kata Febrio, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pengusaha sedang memperdalam terkait rencana bea masuk produk China tersebut.

“Kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti, kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati,” tambahnya.

Akan tetapi, Febrio tidak menyebutkan secara gamblang apakah rencana tarif yang akan disepakati yakni sebesar 200%.

Ia menambahkan, pengenaan tarif tersebut akan diatur lewat bea masuk anti dumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menekankan bahwa kebijakan pengenaan bea masuk bagi produk yang diimpor dari China harus dirancang secara spesifik, terutama jika tujuannya adalah melindungi industri tekstil, dan tidak diterapkan secara general untuk semua sektor industri.

"Industri tekstil yang terancam, jadi kebijakannya harus dikhususkan untuk sektor tersebut. Setiap sektor industri memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan pun harus disesuaikan," ujar Darmadi dalam keterangannya, Minggu (30/6).

Menurut Darmadi, langkah pertama yang harus dilakukan Kemendag adalah mengidentifikasi masalah di setiap sektor industri melalui kajian yang mendalam.

"Kemendag harus mempelajari pasar setiap industri secara komprehensif agar kebijakan yang diterapkan efektif," tambahnya.