Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim gabungan Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri), Bea Cukai Batam, Direktorat P2 Bea Cukai, serta Bareskrim Polri, Lantamal IV dan Bakamla RI berhasil dua kali gagalkan penyelundupan ratusan ribu benih bening lobster ke luar perairan Indonesia.

Kepala Subbagian Humas dan Rumah Tangga Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri, Robby Candra menjelaskan kedua penindakan dilakukan pihaknya terhadap high speed craft (HSC).

Penindakan pertama berlokasi di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan dengan hasil penindakan berupa 46 boks berisi 237.000 ekor benih bening lobster.

"Kemudian penindakan kedua berlokasi di Perairan Tandur dengan hasil penindakan berupa 42 boks berisi kurang lebih 189.000 ekor benih bening lobster," ungkap Robby dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Robby mengungkapkan nilai barang pada penindakan pertama sebesar Rp 23,8 miliar. Sementara penindakan kedua bernilai Rp 19,2 miliar. Sehingga total seluruhnya mencapai Rp 43 miliar.

Kemudian, untuk menjaga kelestariannya kini seluruh benih bening lobster telah dilepasliarkan di dua Lokasi berbeda.

Hasil penindakan pertama telah dilepasliarkan di Perairan Anak Kenipan Batu, Karimun. Sedangkan hasil penindakan kedua telah dilepasliarkan di Perairan Karimun.

"Penggagalan penyelundupan ini merupakan komitmen dan sinergi Bea Cukai dengan instansi terkait untuk menjaga perairan Indonesia serta sumber daya alam di dalamnya," ujarnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, dan Lantamal IV Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster (BBL) senilai Rp 23,6 miliar.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, penangkapan ini dilakukan di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Upaya penyelundupan ini diawali dari informasi mengenai adanya 'kapal hantu' yang akan membawa BBL ke luar negeri secara ilegal," kata Nunung pada konferensi pers yang digelar di Kantor DJBC Khusus Kepri, Kamis (17/10/2024).

Kronologisnya, pada 14 Oktober 2024, tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster yang telah dipacking rapi menggunakan kapal HSC (high speed craft).

Penyelundupan ini merupakan bagian dari jaringan penyelundup yang beroperasi dari hulu ke hilir.

Barang berasal dari beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat, kemudian diselundupkan melalui jalur darat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Barang bukti yang diamankan meliputi 46 kotak styrofoam berisi 237.305 ekor BBL dan satu unit kapal HSC.

Sementara itu, tersangka pengemudi kapal berinisial CM dan RI masih dalam pengejaran, dan pembeli yang diduga berada di luar negeri masih diselidiki.

"Benih lobster tersebut telah dilepasliarkan pada 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun," ungkap Nunung.

Pelaku akan dikenakan Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) dan atau Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia.

"Para pelaku akan dijerat dengan pasal terkait penyelundupan perikanan dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Gagalkan Penyelundupan 237.305 Benih Lobster Senilai Rp 23,6 Miliar", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/18512601/polisi-gagalkan-penyelundupan-237305-benih-lobster-senilai-rp-236-miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) berjumlah 88.200 ekor di Batam Kepulauan Riau. Potensi kerugian negara dari aksi ilegal tersebut mencapai Rp 13.2 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan kapal yang tidak biasa atau menggunakan kapal cepat.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 boks berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau, kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp13.2 miliar," ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjelaskan dari penindakan tersebut, pelaku berhasil meloloskan diri. Sementara itu, barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencegah penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang baru-baru ini berlangsung di Parung, Bogor.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan penyelundupan dengan cara ini telah dilakukan sebanyak 6 kali oleh para pelaku, di mana satu minggu kurang lebih dilakukan 2-3 kali pengiriman. Terakhir, upaya penyelundupan digagalkan dengan nilai ekspor ilegal mencapai Rp7,5 miliar.

Adapun modus operandi yang dilakukan para pelaku di Parung, Bogor ini berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya, di mana penyelundupan dilakukan via udara.

"Ada yang lewat udara, ada juga lewat speedboat seperti yang kemarin kita gagalkan di Batang," katanya dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Senin (9/9/2024).

Pung menjelaskan, modus operandi penyelundupan dilakukan dengan cara memasukan BBL ke dalam koper-koper lalu dibawa oleh kurir ke negara lain menggunakan pesawat. Namun sebelum itu, BBL lebih dulu disegarkan dan dipacking sedemikian rupa.

Pung menyebut lokasi pengerebekan di Parung, Bogor ini merupakan tempat transit dari lokasi penangkapan atau pengepul. BBL transit di lokasi ini kemudian dikeluarkan dari kantong dan disimpan dalam keranjang yang disusun dalam bak penampungan air laut.

"Selanjutnya BBL akan dipacking ulang dengan packing kering dan disimpan dalam koper. Kemudian koper akan dibawa oleh kurir ke bandara untuk selanjutnya koperman-koperman akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke negara lain," ujarnya.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, mengatakan telah mengantongi nama-nama dalang di balik penyelundupan benih bening lobster atau BBL. Para aktor itu diketahui setelah penangkapan kasus penyelundupan BBL di Cilacap, Jawa Tengah.

"Tadi saya dapat contekan sudah ada fotonya," kata Pung, di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024. Dia mengatakan, para aktor ini adalah pemain lama dalam aksi penyelundupan BBL. Dia enggan menyebutkan nama para auktor intelektualis tersebut.

Dia beralasan tidak menyebutkan nama atau inisial para pelaku yang berada di belakang kasus penyelundupan ini karena masih dalam penyidikan. Pung menyebutkan otak di balik penyelundupan itu lebih dari lima orang. "Tinggal di Indonesia," kata dia, menjawab asal negara para aktor tersebut.

Kasus ini bermula saat TNI Angkatan Laut menangkap pria berinisial FAS. Dia ditangkap karena melakukan penyelundupan BBL sebanyak 16 ribu ekor di Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah, 12 Juni lalu. Sebelumnya petugas dari PSDKP juga menangkap HS, penyelundup 9.244 ekor BBL di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Pung, dalam kasus tersebut kerugian negara tak terlalu banyak. Tapi jika hal itu dibiarkan kasus penyelundupan akan terus terjadi. "Bila itu dibiarkan akan berkembang dan ditiru sama yang lain, seolah-olah negara membiarkan," ucap dia.

Pung menjelaskan, jika pembongkaran kasus penyelundupan BBL terus dilakukan, itu akan membuat orang berpikir bahwa penegakan hukum dalam kasus penjualan BBL secara ilegal tak hanya menyentuh kurir. "Polanya sekarang sampai ke akar-akarnya, sampai ke orang berduitnya. Kami pastikan akan sampai ke pemodalnya," ujarnya.

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, berhasil menggagalkan penyelundupan dua juta benih bening lobster (BBL) senilai Rp227 miliar di sepanjang semester I-2024.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, jutaan BBL ini didapat dari 23 kali penggagalan penyelundupan yang dilakukan di 11 lokasi.

"Nilai BBL yang diselamatkan sebesar Rp277 miliar dengan jumlah sebanyak dua juta BBL. Benih lobster nilai ekonomi sangat tinggi. Saya bilang ini narkoba hidup. Barangnya kecil tapi nilainya luar biasa," kata Pung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Selain menggagalkan penyelundupan dua juta benih lobster, KKP juga telah menindak sebanyak 112 kapal ikan yang diduga melakukan pelanggaran di perairan Indonesia sepanjang semester I-2024. Dari 112 kapal ikan yang ditertibkan, sebanyak 15 di antaranya merupakan kapal ikan asing dan 97 lainnya merupakan kapal ikan lokal.

Pung menuturkan, banyak dari mereka yang dikenakan denda administratif. Dia pun mengklaim dari operasi penertiban yang dilakukan di sepanjang paruh pertama 2024 ini, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan jumlahnya sangat fantastis.

"Total kerugian yang bisa diselamatkan sebesar Rp 3,1 triliun," ujarnya.

Capaian lain yang berhasil ditoreh di paruh pertama tahun ini adalah melakukan pengungkapan lima kasus penting sampai dengan semester I-2024. Salah satunya adalah penangkapan kapal RZ 03 berbendera Rusia yang telah melakukan illegal fishing.

"Ini kapal berbendera Rusia tetapi kebanyakan ABK-nya orang China, ada juga dari Indonesia. Kita tangkap di Arafura, mereka sudah hampir satu tahun di wilayah kita, mengelabui dengan keluar masuk perbatasan," kata Pung.

"Dan yang kita sayangkan mereka menggunakan kapal Indonesia untuk transhipment, jadi hasil tangkapan dibawa menggunakan kapal Indonesia untuk kemudian dibawa ke wilayah Indonesia, dari situ terjadi fish laundry," ujar dia.

Pung menyebut, pihaknya juga melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh kapal ikan tanpa nama yang melibatkan enam WNI dan enam WNA China yang akan dibawa ke Australia. Ada juga penangkapan dua kapal ikan Filipina di WPPNRI 717 Laut Samudra Pasifik, serta penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di wilayah Natuna.

Selanjutnya ada 105 kasus pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut yang berhasil ditangani. Termasuk penertiban kawasan wisata di pinggir pantai tanpa izin dan juga pemeriksaan terhadap penyelenggara kabel bawah laut.

(Dhera Arizona)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan ada lima perusahaan asal Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam urusan budi daya dan ekspor benih bening lobster atau BBL.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb. Haeru Rahayu. Ia menyebutkan lima perusahaan itu membentuk perseroan terbatas di Indonesia.

"Sebanyak tiga perusahaan telah diverifikasi dan mendapatkan surat keterangan melakukan kegiatan pembudidayaan lobster dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya," kata Haeru melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Izin dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya itu membuat ketiga perusahaan tersebut telah memenuhi semua persyaratan melakukan budi daya lobster di dalam negeri maupun di luar negeri. Izin itu dikeluarkan, kata Haeru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024.

"Sedangkan dua perusahaan lain masih dalam proses pengajuan verifikasi kembali terkait kegiatan budi daya lobster," ujar dia. Sebelumnya, Haeru mengatakan baru tiga perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Layanan Umum KKP.

Namun dia tak mendetailkan kelima perusahaan asal Vietnam tersebut. Sebelumnya diberitakan Majalah Tempo bahwa kelima perusahaan asal Vietnam itu adalah Aquagreen Trading Company Limited, Phu Gia Long Trading Joint Stock Company, Ichika Joint Stock Company, The Global Trading Company Limited, serta New World Seafood Trading Import Export Aquaculture Company Limited.

Perusahaan ini membentuk lima perseroan terbatas di Indonesia, yakni PT Mutagreen Aquaculture International, PT Ratuworld Aquaculture International, PT Gajaya Aquaculture International, PT Idovin Aquaculture International, dan PT Idichi Aquaculture International.

Lima perusahaan patungan atau joint venture yang berasal dari Indonesia tersebut disampaikan oleh Doni Ismanto, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi Publik, Kamis, 18 Juli 2024. Dari kelima perusahaan tersebut, baru ada tiga perusahaan yang mendapatkan izin budi daya di luar negeri serta izin ekspor.

Saat ditanya soal tiga perusahaan yang mendapatkan izin budi daya dan ekspor benih lobster, Doni menjawab, Mutagreen Aquaculture International, Ratuworld Aquaculture International, dan Gajaya Aquaculture International.

Lebih jauh, Haeru tak menjelaskan berapa banyak kuota lobster untuk dibudidayakan oleh perusahaan yang memperoleh izin tersebut. Namun dia mengatakan, dalam menentukan jumlah kouta BBL untuk setiap perusahaan, didasarkan pada kouta penangkapan BBL yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024.

"Prinsipnya kuota tersebut ditetapkan dengan mengacu estimasi potensi BBL dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan," kata Haeru. "Agar sumber daya BBL ini tetap lestari."

Perihal jumlah kuota budi daya lobster yang diberikan kepada tiga perusahaan tersebut, Haeru mengatakan data kuota tersebut dapat diakses melalui web resmi KKP atau Project Management Office 724 (PMO-724).

TEMPO.CO, Jakarta - Petani budidaya benih bening lobster atau BBL sebut pendapatan mereka belakangan makin seret. Pengakuan ini datang dari Rusman, pembudidaya udang di Teluk Jukung, Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pria 52 tahun itu bercerita, hampir dua ton lobster siap konsumsi miliknya hanya terkatung di dalam keramba, kolam budidaya. "Saat ini kami sedang menangis," kata dia kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat malam, 19 Juli 2024.

Rusman menyebut kesedihan penambak lobster mulai terasa setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membuka kembali ekspor benih bening lobster. Izin itu tercantum dalam Peraturan Menteri KKP tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Menurut dia, peraturan itu menunjukkan KKP lebih memanjakan pemerintah Vietnam.

Adanya kebijakan izin ekspor itu dirasakan Rusman membuat petani budidaya lobster di NTB mulai kesulitan mendapatkan benih bening lobster. Berikutnya, kata Rusman, pasar untuk mendagangkan lobster ini mulai sempit. "Problem pertama kami kekurangan bibit, kedua pasar sudah tertutup," ujar dia.

Dampak lain yang terjadi di dalam negeri menurutnya, nilai benih bening makin kehilangan harga. Padahal, sebelumnya mereka masih bisa menjual lobster jenis pasir siap konsumsi berukuran 300 gram dengan harga Rp 500 ribu. Sekarang mereka hanya bisa menjual per kilogram Rp 260 ribu-Rp 280 ribu. Pasar penjualannya hanya di Bali untuk kebutuhan di wilayah pariwisata. "Jual 50 kilogram itu sudah sangat banyak," ujar dia.

Padahal, kata dia, jika pemerintah ingin menghidupkan masyarakat yang bergantung hidup pada lobster, tidak perlu membuka keran ekspor. Seharusnya melalui KKP, pemerintah bisa memanfaatkan masyarakat memproduksi lobster di dalam negeri. Dengan memberikan kewenangan budidaya sebesar 50 persen, 25 persen nelayan, serta 25 persen pencari pakan.

Rusman mengatakan, ide itu telah diusulkan kepada Biro Hukum Dinas KKP Lombok sejak Januari 2024, jauh sebelum Menteri Wahyu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut. Menurut dia, alasan pemerintah mengeluarkan izin ekspor dengan sasaran budidaya dilakukan oleh Vietnam dengan alasan proses budidaya di sana lebih baik, itu keliru.

Proses budi daya di NTB, misalnya tak berbeda dengan yang dilakukan di Vietnam. Kesamaannya adalah proses pertumbuhan melalui karantina selama 2-3 bulan. Setelah itu diangkut dan dipindahkan ke lubang lain untuk proses menjadi bibit dengan ukuran sebesar jari jempol. Setelah berukuran jari manis baru lobster itu bisa dikategorikan sebagai bibit dengan waktu pembibitan selama 4-5 bulan.

"Prosesnya sama seperti kami di sini," katanya, menjelaskan kesamaan budidaya yang dilakukan di Vietnam dan yang dilakukan petani di NTB. Kesamaan ini dia ketahui dari orang Vietnam yang pernah berkunjung ke lokasi budidaya. Menurut dia, padahal dengan cara serupa, pembudidaya di dalam negeri bisa diajak bekerja sama untuk memproduksi lobster yang lebih tinggi.

Rusman mengatakan, keran ekspor membuat kuota lobster di Vietnam bertambah banyak dan bisa memenuhi permintaan di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Cina, dan lainnya. Para pembeli negara lain pun tak perlu ke Indonesia karena selain kebutuhan lobster terpenuhi, ongkos ke sini pun mahal. "Kebutuhan bibit di Vietnam itu semua dari masyarakat Indonesia," ujar dia.

Di balik harga yang merosot dan tak ada pembeli, membuat lobster yang dibudidaya Rusman di 130 lubang tak bisa dipanen. Sementara ongkos pakan yang dia keluarkan sehari bisa Rp 1,8 juta. Padahal, kalau bisa dijual, lobster yang bisa dipanen sebanyak 3,5 ton. "Tapi mau jual ke mana? Tidak ada pembeli," ucap dia, yang mulai membudidaya udang sejak 1998 itu.

Dia mengatakan, keterpurukan harga lobster itu bukan saja membuatnya menjerit. Para petani lain di NTB yang mencapai sekitar 6 ribu-7 ribu pembudidaya, mengalami hal serupa. "Orang sekarang gelang kepala, bersedih, mengapa nasib kami seperti ini," ucap dia.

Abdullah, nelayan pembudi daya lobster di Teluk Jukung, mengeluhkan senada. Saat ini harga lobster memang turun drastis. Selain harga merosot, hampir tak ada pembeli di sana. Pemilik 12 keramba yang menampung 800 lobster siap konsumsi ini mengatakan, bahwa pemerintah bahkan tak punya solusi mengatasi masalah yang dialami petani lobster tersebut.

"Menurut kami penyebabnya di sini karena, keran ekspor dibuka," katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis malam, 18 Juli 2024. Sebelum izin ekspor dibuka, kata pria 38 tahun ini, para pengusaha dari Malaysia, Singapura, dan Cina, kerap berkunjung mencari udang di tempat pembudidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, merespons keluhan harga lobster merosot dan tak ada pembeli karena pemerintah membuka kembali keran ekspor. Dia mengatakan, tentang harga lobster konsumsi, fluktuasi harga mengikuti mekanisme pasar. "Harga lobster ditentukan oleh ukuran, jenis, dan kualitasnya," kata dia, melalui aplikasi perpesanan, Jumat malam, 20 Juli 2024. Haeru tak menjawab saat ditanya soal Peraturan Menteri KKP itu sangat memengaruhi harga dan kebutuhan lobster dari dalam negeri.

IKHSAN RELIUBUN

TEMPO.CO, Jakarta - Petani budidaya benih bening lobster atau BBL sebut pendapatan mereka belakangan makin seret. Pengakuan ini datang dari Rusman, pembudidaya udang di Teluk Jukung, Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pria 52 tahun itu bercerita, hampir dua ton lobster siap konsumsi miliknya hanya terkatung di dalam keramba, kolam budidaya. "Saat ini kami sedang menangis," kata dia kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat malam, 19 Juli 2024.

Rusman menyebut kesedihan penambak lobster mulai terasa setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membuka kembali ekspor benih bening lobster. Izin itu tercantum dalam Peraturan Menteri KKP tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Menurut dia, peraturan itu menunjukkan KKP lebih memanjakan pemerintah Vietnam.

Adanya kebijakan izin ekspor itu dirasakan Rusman membuat petani budidaya lobster di NTB mulai kesulitan mendapatkan benih bening lobster. Berikutnya, kata Rusman, pasar untuk mendagangkan lobster ini mulai sempit. "Problem pertama kami kekurangan bibit, kedua pasar sudah tertutup," ujar dia.

Dampak lain yang terjadi di dalam negeri menurutnya, nilai benih bening makin kehilangan harga. Padahal, sebelumnya mereka masih bisa menjual lobster jenis pasir siap konsumsi berukuran 300 gram dengan harga Rp 500 ribu. Sekarang mereka hanya bisa menjual per kilogram Rp 260 ribu-Rp 280 ribu. Pasar penjualannya hanya di Bali untuk kebutuhan di wilayah pariwisata. "Jual 50 kilogram itu sudah sangat banyak," ujar dia.

Padahal, kata dia, jika pemerintah ingin menghidupkan masyarakat yang bergantung hidup pada lobster, tidak perlu membuka keran ekspor. Seharusnya melalui KKP, pemerintah bisa memanfaatkan masyarakat memproduksi lobster di dalam negeri. Dengan memberikan kewenangan budidaya sebesar 50 persen, 25 persen nelayan, serta 25 persen pencari pakan.

Rusman mengatakan, ide itu telah diusulkan kepada Biro Hukum Dinas KKP Lombok sejak Januari 2024, jauh sebelum Menteri Wahyu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut. Menurut dia, alasan pemerintah mengeluarkan izin ekspor dengan sasaran budidaya dilakukan oleh Vietnam dengan alasan proses budidaya di sana lebih baik, itu keliru.

Proses budi daya di NTB, misalnya tak berbeda dengan yang dilakukan di Vietnam. Kesamaannya adalah proses pertumbuhan melalui karantina selama 2-3 bulan. Setelah itu diangkut dan dipindahkan ke lubang lain untuk proses menjadi bibit dengan ukuran sebesar jari jempol. Setelah berukuran jari manis baru lobster itu bisa dikategorikan sebagai bibit dengan waktu pembibitan selama 4-5 bulan.

"Prosesnya sama seperti kami di sini," katanya, menjelaskan kesamaan budidaya yang dilakukan di Vietnam dan yang dilakukan petani di NTB. Kesamaan ini dia ketahui dari orang Vietnam yang pernah berkunjung ke lokasi budidaya. Menurut dia, padahal dengan cara serupa, pembudidaya di dalam negeri bisa diajak bekerja sama untuk memproduksi lobster yang lebih tinggi.

Rusman mengatakan, keran ekspor membuat kuota lobster di Vietnam bertambah banyak dan bisa memenuhi permintaan di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Cina, dan lainnya. Para pembeli negara lain pun tak perlu ke Indonesia karena selain kebutuhan lobster terpenuhi, ongkos ke sini pun mahal. "Kebutuhan bibit di Vietnam itu semua dari masyarakat Indonesia," ujar dia.

Di balik harga yang merosot dan tak ada pembeli, membuat lobster yang dibudidaya Rusman di 130 lubang tak bisa dipanen. Sementara ongkos pakan yang dia keluarkan sehari bisa Rp 1,8 juta. Padahal, kalau bisa dijual, lobster yang bisa dipanen sebanyak 3,5 ton. "Tapi mau jual ke mana? Tidak ada pembeli," ucap dia, yang mulai membudidaya udang sejak 1998 itu.

Dia mengatakan, keterpurukan harga lobster itu bukan saja membuatnya menjerit. Para petani lain di NTB yang mencapai sekitar 6 ribu-7 ribu pembudidaya, mengalami hal serupa. "Orang sekarang gelang kepala, bersedih, mengapa nasib kami seperti ini," ucap dia.

Abdullah, nelayan pembudi daya lobster di Teluk Jukung, mengeluhkan senada. Saat ini harga lobster memang turun drastis. Selain harga merosot, hampir tak ada pembeli di sana. Pemilik 12 keramba yang menampung 800 lobster siap konsumsi ini mengatakan, bahwa pemerintah bahkan tak punya solusi mengatasi masalah yang dialami petani lobster tersebut.

"Menurut kami penyebabnya di sini karena, keran ekspor dibuka," katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis malam, 18 Juli 2024. Sebelum izin ekspor dibuka, kata pria 38 tahun ini, para pengusaha dari Malaysia, Singapura, dan Cina, kerap berkunjung mencari udang di tempat pembudidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, merespons keluhan harga lobster merosot dan tak ada pembeli karena pemerintah membuka kembali keran ekspor. Dia mengatakan, tentang harga lobster konsumsi, fluktuasi harga mengikuti mekanisme pasar. "Harga lobster ditentukan oleh ukuran, jenis, dan kualitasnya," kata dia, melalui aplikasi perpesanan, Jumat malam, 20 Juli 2024. Haeru tak menjawab saat ditanya soal Peraturan Menteri KKP itu sangat memengaruhi harga dan kebutuhan lobster dari dalam negeri.

IKHSAN RELIUBUN

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) atau benur di luar wilayah Indonesia mencapai Rp3,60 miliar hingga 18 Juli 2024.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi KKP, Doni Ismanto, menyampaikan, adanya penerimaan PNBP tersebut berkat hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.).

“PNBP sejak Permen KP No.7/2024 dilakukan angkanya sekitar Rp3,60 miliar. Bayangkan jika selama ini banyak orang bilang benih bening lobster terbang ke luar negeri, kita nggak dapat apa-apa,” kata Doni dalam konferensi pers Update Perkembangan Kasus Penyelundupan BBL di Kantor KKP, Kamis (18/7/2024).

Meski tergolong kecil, Doni menyebut bahwa jumlah penerimaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menjaga keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.

Selain itu, jumlah PNBP yang kecil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengincar ekspor benur.

“Jadi kita itu memang tujuannya berbudidaya dan jika memang ada yang ingin melakukan ekspor kita akan fasilitasi di mana itu legal dan barangnya diakui oleh negara tujuan,” jelasnya.

Adapun dalam paparan yang disampaikan Doni, dari total PNBP senilai Rp3,60 miliar, sebanyak Rp2,70 miliar akan dimanfaatkan untuk masyarakat dan Rp901 juta akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan lobster.

Pada Maret 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, resmi menerbitkan Permen KP No.7/2024. Melalui beleid ini, pemerintah membuka peluang ekspor benur yang sempat dilarang pada 2015 dan kemudian dibuka pada 2020, sebelum akhirnya ditutup kembali oleh Trenggono saat pertama kali menduduki posisi Menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo.

Dalam regulasi tersebut, Trenggono mengizinkan penangkapan benur untuk pembudidayaan. Pembudidayaan benur dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

“Pembudidayaan BBL dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau luar wilayah negara Republik Indonesia,” bunyi Pasal 3 ayat 1 beleid itu.

Adapun budidaya benur yang dilakukan di luar wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh investor yang melakukan pembudidayaan benur di Indonesia dengan sejumlah ketentuan.

Diantaranya, pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia dan membuat permohonan tertulis untuk permintaan jumlah kuota benur dari pemerintah negara asal investor.

Selain itu, investor tersebut harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya serta harus memiliki dokumen penunjukkan dari pemerintah asal investor.

“Investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya yang telah menandatangani dokumen perjanjian,” jelas beleid itu.

Lebih lanjut, investor diwajibkan membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investor dalam hal ini juga diwajibkan memiliki tenaga ahli budidaya lobster pada segmentasi usaha pendederan dan pembesaran, serta membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal 50 gram per ekor.

Adapun, pengeluaran benur dari wilayah Indonesia untuk dibudidayakan dilakukan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Harga patokan terendah benur di nelayan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan usulan direktur jenderal yang menjalankan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Sementara, harga patokan penjualan benur untuk kebutuhan pembudidayaan lobster ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penetapan berdasarkan tarif layanan badan layanan umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Nantinya, harga patokan akan dievaluasi secara berkala minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan ada empat titik rawan penyelundupan benih benur lobster atau BBL.

Empat titik rawan penyelundupan itu, kata Pung, yakni berada di pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan, pintu keluar bandara, dan jalur laut. "Beberapa daerah kami sudah bisa melakukan operasi terkait dengan penertiban maupun operasi penggagalan penyelundupan benih lobster," kata Pung di KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mencontohkan kasus penangkapan kurir yang melakukan penyelundupan melalui Cilacap, Jawa Tengah; dan Banyuwangi, Jawa Timur. Namun kasus penyelundupan ini, kata Pung, berada di beberapa tempat lain, seperti di Jambi, Palembang, serta Batam. Ada juga Bangka Belitung, Lombok, Banyuwangi, Kepulauan Riau, Yogyakarta, serta Cilacap.

Dalam upaya menggagalkan penyelundupan tersebut, petugas PSDKP perlu bekerja sama dengan aparat dari TNI Angkatan Laut dan kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut. Dia menilai kolaborasi lintas aparat itu untuk menjaga aset negara, yakni BBL. "BBL ini menjadi barang yang seksi. Sumber daya BBL ini luar biasa, nilainya bahkan tidak murah," tutur dia.

Selain harga yang menggiurkan, BBL, bahkan menurut Pung, bibit lobster itu dijuluki sebagai "narkoba hidup". Alasannya harga benih lobster mempunyai harga yang cukup tinggi dan jumlah sumber daya BBL di Indonesia sangat banyak.

"Tahun-tahun sebelumnya kami pernah menangkap itu yang di Batam senilai Rp 31 miliar dalam satu penangkapan," ucap Pung. Artinya, menurut dia, potensi BBL ini menjadi perhatian KKP. Perhatian terhadap BBL ini karena sejauh ini sumber daya itu hilang karena terjadi penyelundupan.

Dalam kasus penyelundupan, dia menjelaskan, manfaat negara hilang karena tak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak. "KKP hadir untuk memanfaatkan tersebut. Ada hasil untuk negara dari BBL. Yang tadinya lolos begitu saja, kita tidak memperoleh manfaat. BBL yang ada langsung dibawa ke luar negeri," ucap dia.

Sebelumnya Tim Satgas Second Fleet Quick Renponse (SFQR) Pangkalan TNI AL Cilacap menggagalkan upaya penyelundupan 16.000 ekor BBL pada Rabu, 12 Juni 2024. Bersama tim PSDKP, mereka menangkap pria berinisial FAS, 31 tahun, asal Tasikmalaya.

FAS ditangkap dengan barang bukti BBL berupa 2.400 ekor BBL jenis mutiara dan 13.600 ekor jenis pasir yang dikemas dalam 16 boks. Saat itu dia mengaku sebagai kurir atas perintah seseorang berinisial O di Pangandaran, Jawa Barat. Dia mendapatkan imbalan senilai Rp 500.000 sampai Rp 1 juta dalam sekali kirim.

Sementara penangkapan di Banyuwangi, Satgas SFQR menangkap HS, 46 tahun dan MS (63). Keduanya akan menyelundupkan BBL sebanyak 9.244 ekor. Keduanya ditangkap setelah dipantau berada di salah satu rumah warga di Grajagan, pada Ahad, 2 Juni lalu. Keduanya ditangkap saat akan membawa BBL ilegal ini dengan mobil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budi daya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto dalam Konferensi Pers Update Penanganan BBL di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan, Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.