KOMPAS.com - Pengguna kiranya penting buat mengetahui beberapa hal dasar soal Big Data. Salah satu hal dasar itu seperti cara kerja Big Data. Sebagai informasi, Big Data telah menjadi konsep atau sistem yang jamak dipakai di berbagai platform teknologi saat ini.

Big Data atau biasa disebut juga sebagai Maha Data mempermudah platform teknologi buat mengelola atau mengelompokkan data berskala besar. Dalam menjalankan tugas itu, Big Data memiliki cara kerja tersendiri.

Untuk mengikuti perkembangannya, pengguna perlu mengetahui cara kerja Big Data. Lantas, bagaimana cara kerja Big Data? Jika tertarik buat mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan di bawah ini mengenai cara kerja Big Data yang perlu diketahui.

Pengertian Big Data

Sebelum memahami cara kerjanya, ada baiknya pengguna mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Big Data. Pengertian Big Data mengandung istilah atau konsep yang bakal mempermudah pengguna memahami cara kerjanya.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah konsep pengelompokan atau pengumpulan data dalam skala besar, yang terdiri dari berbagai macam jenis data, meliputi data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Data terstruktur merupakan jenis data dengan format tetap yang tersimpan dalam satu platform, misalnya data gaji karyawan atau transaksi keuangan, yang dibuat di spreadsheet dan tersimpan pada Microsoft Excel atau platform sejenis.

Sementara data tidak terstruktur, merupakan jenis data dengan format yang berbeda-beda dan memerlukan platform khusus, seperti NoSQL, untuk mengakses dan membaca nilainya.

Contoh dari data tidak terstruktur banyak ditemukan di media sosial, seperti aktivitas Like, komentar, jumlah pengikut, jumlah klik, dan sebagainya. Terakhir, data semi terstruktur merupakan jenis data gabungan antara data terstruktur dan tidak terstruktur.

Kemudian, data semi terstruktur merupakan jenis data yangpunya format tetap, namun memerlukan platform khusus untuk membukanya. Misalnya, data Log File atau data aktivitas pengguna yang dicatat oleh sistem operasi.

Big Data merupakan semua kumpulan data tersebut dalam skala yang jauh lebih besar. Big Data biasanya dihimpun oleh organisasi atau lembaga tertentu, yang biasanya data tersebut dipakai dalam berbagai program aplikasi.

Misalnya, program pembelajaran mendalam (Deep Learning), pemodelan prediktif, dan aplikasi analitik lainnya.

Konsep Big Data datang sekitar tahun 2000’an, yang dikenalkan oleh seorang analis industri, Doug Laney. Saat itu, ia menelurkan konsep mengenai tindakan untuk menganalisis data dalam skala besar, dengan tiga karakter mendasar sebagai berikut:

• Volume: jumlah data yang besar dikumpulkan dari berbagai sumber
• Variety: ragam atau jenis data yang bervariasi untuk disimpan di database
• Velocity: pengumpulan dan pengolahan berbagai data dalam waktu sesingkat mungkin

Selain itu, terdapat karakteristik tambahan seiring perkembangan konsep Big Data, yakni Veracity dan Variability. Veracity merupakan tingkat kebenaran dari suatu data. Sementara Variability, merupakan penggunaan data dalam konteks yang tepat.

Jumlah data yang besar dan sangat bervariasi dalam Big Data tidak hadir dengan sendirinya, ada infrastruktur atau sistem yang dibuat terlebih dahulu, sebagaimana dilansir Techtarget.

Itulah penjelasan mengenai pengertian Big Data. Untuk cara kerja Big Data, penjelasannya bisa dibaca lebih lanjut di bawah ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kebijakan Ocean Big Data milik Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, hanya untuk mencari sumber daya laut. Meskipun begitu, Trenggono dalam pemaparannya tentang kebijakannya itu mengklaim hal tersebut adalah upaya mengawasi perairan laut Indonesia.

"Tapi apakah itu tujuannya untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap perizinan semua aktivitas pesisir dan kelautan? Saya kira ini untuk melihat sumber daya apa yang bisa diekstraksi selain dari pasir laut," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, kebijakan Ocean Big Data akan berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Bhima mengatakan, setelah data lokasi perairan yang ada di laut terpenuhi, maka wilayah itu akan dieksploitasi sumber dayanya. "Nah jadi saya enggak lihat itu ada kebutuhan nano-satellite dan sebagainya itu untuk melakukan monitoring secara efektif," ucap dia.

Bhima mengatakan, dalam mewujudkan kebijakan Ocean Big Data pasti menggunakan anggaran yang cukup besar. Menurutnya, langkah yang diambil KKP tentang kebijakan itu akan tertuju pada peningkatan eksploitasi sumber daya laut. "Tapi dengan anggaran yang tentunya besar untuk melakukan big data ocean accounting dan lain-lain, ini lebih kearah untuk melakukan peningkatan ekstraksi sehingga PNBP dari sektor kelautannya bisa lebih besar," tutur Bhima.

Dia menyatakan, dalam studi yang dilakukan Celios, belum menemukan perkiraan anggaran yang bakal dikeluarkan KKP untuk kebijakan Ocean Big Data lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk kementerian itu belum dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Bhima berharap, KKP tidak salah mengambil kebijakan untuk kelautan Indonesia. Menurutnya, kebijakan Ocean Big Data seharusnya dapat digunakan pemerintah untuk pengelolaan sumber daya mentah yang ada di laut. "Apakah ekstraksinya adalah pemanfaatan dari sisi sumber daya yang belum diolah? Tapi saya pikir kalau hanya berhenti pada big data dan ocean accounting, ini hanya jatuhnya pada ekstraksi sumber daya mentah saja," ujarnya.

Menurut Bhima, apabila kebijakan Ocean Big Data telah berjalan, KKP tidak hanya berhenti pada big datanya saja. Dia mengatakan, hal tersebut agar hasil sumber daya laut bisa mendorong devisa ekspor di bidang produksi perikanan tangkap. "Tapi pengolahan pasca, hasil ikan tangkapan, hasil rumput laut, diolah bagaimana bisa mendorong devisa ekspor. Sebenarnya minus kita ada di sananya, bukan hanya sekedar oh titik ini ada potensi A, B, C, D dan lain-lain," ucap Bhima.

JAKARTA - Era perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, digitalisasi menjadi pilar penting dalam memperkuat fondasi pemerintahan modern. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, Peruri berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema ?Big Data and AI for Digital Government Improvement? di Balai Subono Mantofani, Kantor Peruri Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan, bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, dimana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, Imam Resti M menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan, bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan, pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari Peruri menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Head of Government Digital Solution and Service Digital Peruri, Median Yuli Hartanto mengharapkan, kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

?Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif,? tutup Median.

Jakarta: Kehadiran teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan. Misalnya dengan memanfaatkan big data dan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti mengatakan, pemanfaatan big bata dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apalagi Peruri ditunjuk sebagai GovTech Indonesia.

"INA Digital merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, dimana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 November 2024.
Kepala Bidang Tata Kelola Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) Imam Resti M menggarisbawahi, tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork. Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan berkelanjutan.

"Dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Namun keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak," ungkapnya.

Baca juga: Simak Cara Membuat WhatsApp Business Agar Komunikasi Lebih Efektif

Sementara itu, Chief of DTO Kementerian Kesehatan Setiaji juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik kedepannya," ujar dia.

INA Digital sebagai bagian dari Peruri menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna.

"Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif," ujar Head of Government Digital Solution and Service Digital Peruri Median Yuli Hartanto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

IDXChannel– Peruri berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) kolaborasi dalampemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI).

Hal tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

Untuk itu, Peruri dan BSre-BSSN menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema Big Data and AI for Digital Government Improvement.

Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti mengatakan, Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna," katanya dalam rilis Jumat (1/11/2024).

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M. selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork. Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan.

Dia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dariPerurimenyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

xSetiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik," tuturnya.

Head of Government Digital Solution and Service DigitalPeruriMedian Yuli Hartanto mengharapkan,kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif,” kata Median.



(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

(das/das)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pemerintah baiknya menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Raden mengatakan baiknya pemerintah menunda kenaikan tarif PPN karena kondisi Masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Di tengah daya beli masyarakat sedang turun, menunda kenaikan tarif akan lebih bijak.

"Mungkin setelah ekonomi tumbuh dan Tingkat daya beli Masyarakat juga meningkat, boleh saja menaikkan tarif PPN jika memang sangat dibutuhkan," jelas Raden kepada Kontan, Senin (14/10).

Menurut Raden, untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah tidak harus menaikkan tarif pajak. Ada banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara, di antaranya dengan cara meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Alat ukur untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak salah satunya yaitu membandingkan rekening bank dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT Tahunan Wajib Pajak.

Otoritas pajak sudah waktunya untuk menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk melakukan pengawasan SPT Tahunan. Jika hanya mengandalkan pegawai pajak secara manual, pengawasan tidak akan efektif karena terbatasnya data yang dapat diawasi oleh petugas.

Sedangkan dengan menggunakan teknologi informatika, pengawasan dapat dilakukan secara masif dan terstruktur.

"Sehingga tercipta keadilan bagi Wajib Pajak, semua Wajib Pajak benar-benar diawasi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Lippo PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) menilai votalitas harga saham dua pekan terakhir disebabkan karena mekanisme pasar yang biasa terjadi.

Presiden Direktur MLPT Wahyudi Chandra berpendapat kenaikan harga saham yang cenderung tinggi dua pekan belakangan didorong oleh kinerja paruh pertama MLPT yang tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ini suatu mekanisme pasar, saat ini kita belum ada corporate action dalam waktu dekat, yang kita duga juga Multipolar semester I kinerjanya bertumbuh,” kata Wahyudi saat Public Expose Insidental daring, Rabu (18/9/2024).

Menurut Wahyudi, sepanjang paruh pertama 2023 lalu perseroan masih dalam tahapan investasi dan pengembangan portofolio. Saat ini, dia menggarisbawahi, mulai terlihat kontribusi pendapatan yang signifkan dari sejumlah anak usaha.

Seperti diketahui, emiten yang dikendalikan Keluarga Riady itu melaporkan pendapatan bersih per 30 Juni 2024 menembus Rp1,63 triliun atau 3,90% lebih tinggi daripada Semester I/2023 sebesar Rp1,57 triliun.

Secara rinci, kontribusi pendapatan MLPT diperoleh dari pendaparan jasa teknologi senilai Rp672,04 miliar, perangkat keras dan perangkat pendukungnya senilai Rp498,06 pendapatan IT outsourching senilai Rp305,08 miliar, perangkat lunak Rp133,48 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp25,40 miliar.

Alhasil, perseroan mencatatkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp239,66 miliar, laba tersebut melonjak 210,71% secara year-on-year (yoy) dibandingkan semester I/2023 yang sebesar Rp77,13 miliar.

Belakangan, MLPT membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp206,25 miliar atau setara Rp110 per saham kepada para investor pada 6 September 2024 lalu.

“Perkembangan harga itu lebih didorong oleh mekanisme pasar khususnya mekasime pasar modal,” kata dia.

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia menghentikan kembali perdagangan saham MLPT untuk kedua kalinya di Pasar Regular dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan 17 September 2024.

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono mengatakan penguncian itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan ke investor.

“Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada MLPT,” kata Yulianto lewat keterangan resmi Senin (17/9/2024).

Pada akhir perdagangan Jumat 13/9/2024, Saham emiten Grup Lippo itu melesat 20,28% ke posisi Rp4.330 per saham.

MLPT telah melonjak selama tiga hari berturut-turut pada 9-11 September 2024. Kenaikan masing-masing saham sebesar 24,86%, 24,68%, dan 25%.

Saham MLPT juga melesat 50,35% dalam sepekan dan terbang 146,72% dalam sebulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARATA — Emiten Grup Lippo PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) menilai positif keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 September 2024.

Presiden Direktur MLPT Wahyudi Chandra mengatakan pemangkasan suku bunga itu bakal membantu menjaga arus kas dan modal dari perseroan tetap positif sampai akhir tahun.

Sembari, kata Wahyudi, tetap ekspansif pada rencana peningkatan kapabilitas perusahaan di bidang teknologi big data, cloud dan platform digital lainnya.

“BI Rate menjadi 6% sendiri berdampak pada arus kas, modal kerja perseroan, saat ini kita bisa mengatur arus kas dengan baik,” kata Wahyudi saat Public Expose Insidental daring, Rabu (18/9/2024).

Adapun, dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25% dan suku bunga Lending Facility juga turun sebesar 25 basis poin menjadi 6,75%.

Bank sentral berpendapat keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yakni tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, juga mendorong stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Di anak usaha kita, seperti VisioNet, kita punya pinjaman di bank, pinjaman ini sangat secure terhadap project itu sendiri ya,” kata Wahyudi.

Di sisi lain, dia mengatakan, perseroan bakal intensif menyalurkan modal untuk peningkatan kapabilitas perusahaan berkaitan dengan pengembangan teknologi bigdata, AI cloud security hingga digital platform selepas sentimen penurunan suku bunga kali ini.

“Lebih banyak investasinya itu pada pengembangan sumber daya manusia,” tuturnya.

Sebelumnya, emiten yang dikendalikan Keluarga Riady itu melaporkan pendapatan bersih per 30 Juni 2024 menembus Rp1,63 triliun atau 3,90% lebih tinggi daripada Semester I/2023 sebesar Rp1,57 triliun.

Secara rinci, kontribusi pendapatan MLPT diperoleh dari pendaparan jasa teknologi senilai Rp672,04 miliar, perangkat keras dan perangkat pendukungnya senilai Rp498,06 pendapatan IT outsourching senilai Rp305,08 miliar, perangkat lunak Rp133,48 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp25,40 miliar.

Alhasil, perseroan mencatatkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp239,66 miliar, laba tersebut melonjak 210,71% secara year-on-year (yoy) dibandingkan semester I/2023 yang sebesar Rp77,13 miliar.

Belakangan, MLPT membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp206,25 miliar atau setara Rp110 per saham kepada para investor pada 6 September 2024 lalu.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.