KOMPAS.com - Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dilakukan lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang bertujuan menjamin pekerja agar bisa menerima uang tuna saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Saldo JHT bisa dicairkan secara penuh saat peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah berhenti bekerja dan bisa dicairkan sebagian saat masih aktif bekerja.

Adapun cara klaim BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT lewat aplikasi JMO, dapat dilakukan bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dan telah berhasil melakukan pengkinian data atau perbaruan data.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT lewat aplikasi JMO?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT via JMO

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, cara mencairkan saldo JHT online lewat aplikasi JMO sebagai berikut:

• Unduh aplikasi JMO di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi JMO, lalu login atau buat akun baru
• Klik menu 'Jaminan Hari Tua'
• Klik menu 'Klaim JHT' pada laman Jaminan Hari Tua
• Pastikan terdapat tiga centang hijau pada laman Pengajuan Klaim JHT sebagai syarat mengajukan klaim lewat aplikasi JMO, lalu klik tombol 'Selanjutnya'
• Pilih satu alasan pengajuan klaim pada menu 'Sebab Klaim', lalu klik tombol 'Selanjutnya'
• Periksa kembali data diri peserta, lalu klik tombol 'Sudah'
• Klik tombol 'Ambil Foto' untuk lakukan swafoto sesuai ketentuan pada laman 'Verifikasi Biometrik Peserta'
• Isi NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif, lalu klik tombol 'Selanjutnya'
• Pada laman selanjutnya, muncul jumlah saldo JHT yang dibayarkan
• Periksa kembali data pribadi serta jumlah saldo JHT, klik tombol 'Konfirmasi'
• Pengajuan klaim saldo sudah diproses.

Setelah proses pengajuan selesai, Anda bisa memantau proses klaim dengan membuka menu 'Tracking Klaim'.

Lantas, berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT?

Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan?

Dijelaskan bahwa lama proses pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan berbeda-beda, tergantung dari banyaknya saldo yang dimiliki peserta.

Waktu pencairan saldo JHT dengan saldo di bawah Rp 10 juta, akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja setelah dokumen syarat pencairan dinyatakan lengkap.

Sementara itu, bagi peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp 10 juta membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja setelah berkas syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap.

Demikian ulasan mengenai cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT lewat aplikasi JMO.

KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJamsostek.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya, dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun;

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di kantor cabang?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Menurut informasi resmi, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja di kantor cabang sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.

Peserta dapat menunggu saldo JHT cair. Saldo JHT akan ditransfer ke rekening peserta sesuai yang diisikan dalam formulir.

Sementara itu, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pencairan saldo JHT sebesar 30 persen, membutuhkan dokumen tambahan sebagai berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Sebagai catatan, pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan di kantor cabang dan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah ulasan mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja di kantor cabang dan syarat pencairannya.

KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJamsostek.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya, dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun;

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di kantor cabang?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Menurut informasi resmi, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja di kantor cabang sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.

Peserta dapat menunggu saldo JHT cair. Saldo JHT akan ditransfer ke rekening peserta sesuai yang diisikan dalam formulir.

Sementara itu, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pencairan saldo JHT sebesar 30 persen, membutuhkan dokumen tambahan sebagai berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Sebagai catatan, pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan di kantor cabang dan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah ulasan mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja di kantor cabang dan syarat pencairannya.

KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja bisa dilakukan melalui kantor cabang BPJamsostek.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya, dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun;

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di kantor cabang?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Menurut informasi resmi, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi peserta yang masih aktif bekerja di kantor cabang sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.

Peserta dapat menunggu saldo JHT cair. Saldo JHT akan ditransfer ke rekening peserta sesuai yang diisikan dalam formulir.

Sementara itu, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pencairan saldo JHT sebesar 30 persen, membutuhkan dokumen tambahan sebagai berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Sebagai catatan, pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan di kantor cabang dan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah ulasan mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja di kantor cabang dan syarat pencairannya.

MANGGARAI BARAT, investor.id - Penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi konsen Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan. Melalui kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (7/11), Pimpinan Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Kajian yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah tersebut menyatakan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kelompok pekerja informal dan pekerja rentan tidak dapat memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan. Salah satunya adalah disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 telah mengatur optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker), namun banyak daerah belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukungnya.  “Isunya memang di tingkat regulasi, berbicara secara nasional secara umum sebenarnya sudah komprehensif, problemnya di tingkat daerah, tidak banyak provinsi/kabupaten/kota punya regulasi. Kabupaten Manggarai Barat sudah ada namun masih umum, ke depan kita harapkan Kabupaten Manggarai Barat itu menyusun perbup terkait pengalokasian dana bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja informal lainnya sehingga ada payung hukumnya,” jelas Robert kepada media.

Secara nasional diketahui klasifikasi pekerja informal mendominasi status pekerja di Indonesia. Sekitar 59,17% dari jumlah pekerja di Indonesia atau 84,13 juta penduduk merupakan pekerja informal atau dalam sistem jaminan sosial pekerja informal dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam klasifikasi tersebut, profesi petani dan nelayan merupakan profesi yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti penyakit hingga kematian akibat kerja, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua. Mirisnya, dalam situasi ringkih demikian, sebagian besar petani dan nelayan justru belum tersentuh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Baru sekitar 2 juta jiwa atau 6,9% dari jumlah petani se-Indonesia yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah BPU dari profesi nelayan baru mencapai 491 ribu jiwa atau 38,7% dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia. Merespon hasil kajian tersebut, Sekda Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengucapkan terima kasih atas evaluasi dan kajian Ombudsman terkait optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah sejalan dengan program pihaknya dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem. “Saran dari Ombudsman pemda harus menyiapkan regulasi secara spesifik khususnya pendataan pekerja informal yang nantinya akan dicover oleh pemerintah daerah. Tahun depan kami akan meningkatkan kuota pekerja-pekerja informal yang rentan melalui APBD, kalau tahun ini kita sudah siapkan 1.000 pekerja, tahun depan kita harapkan bisa jauh dari pada ini,” ucap Fransiskus. Pekerja Informal Sulit Mengiur

Temuan di beberapa daerah menunjukkan masih banyak masyarakat khususnya pekerja informal yang terhambat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan faktor kemampuan ekonomi (ability to pay), hal ini ditengarai lantaran pekerja informal atau pekerja mandiri tidak terikat dengan perusahaan tempat bekerja (pemberi upah) sehingga cenderung rentan menjadi peserta tidak aktif. Mengutip keterangan Robert Na Endi Jaweng sebelumnya, Ombudsman RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan yang kesulitan membayar iuran tersebut bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI). "Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB, Surat Keputusan Bersama, yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran, PBI," katanya.

Keseluruh langkah mengharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI) ini diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

Selanjutnya Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja informal akan semakin masif lagi sehingga semakin banyak lagi pekerja yang terlindungi. “Kami terus meningkatkan pelayanan kami, sosialisasi dan edukasi menjadi hal yg terus kami kerjakan secara masif, agar semakin banyak pekerja yang sadar akan pentingnya perlindungan Jamsostek. Risiko bisa terjadi kapan saja, dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dan keluarga dapat kerja keras dan bebas cemas dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja hingga terjadinya kematian,” tutup Kuncoro.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG — Pekerja yang bergerak di sektor perkebunan dinilai memiliki risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi. Pasalnya, lokasi pekerjaan, mobilitas hingga peralatan kerja yang digunakan pekerja berisiko.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci Opik Taufik menilai perlu adanya kelengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) yang mumpuni untuk menekan risiko tersebut.

Untuk itu, pihaknya dalam upaya program Promotif dan Preventif dengan memberikan bantuan 800 paket APD kepada dua perusahaan atau pemberi kerja yang bergerak di sektor perkebunan.

Bantuan paket APD sebagai sarana keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari sepatuboots, kacamata, dan sarung tangan diberikan langsung kepada PT Perkebunan Nusantara VIII sebanyak 600 paket dan PT Karya Putra Sangkuriang sebanyak 200 Paket.

Penyerahan Paket APD diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Opik Taufik, kepada kedua perwakilan perusahaan penerima bantuan yang bertempat di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, beberapa waktu lalu.

Opik juga mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dalam menekan angka kecelakaan kerja.

Selain itu kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan sektor usaha dalam upaya mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Dalam kegiatan Promotif Preventif ini, APD kami berikan kepada pemberi kerja yang telah tertib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan K3,” kata Opik.

“Harapan kami tentunya dengan pemberian APD dapat mendukung dan mendorong para pemberi kerja untuk tertib K3 sehingga dapat menjadi budaya di lingkungan kerja yang pastinya akan berdampak pada menurunnya angka kecelakaan kerja," lanjut Opik.

Sementara itu, Kharisma Arta, perwakilan PT Perkebunan Nusantara VIII yang menerima bantuan APD tersebut turut mengapresiasi bantuan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan APD ini. Ini sangat bermanfaat untuk mendukung keselamatan para pekerja kami di lapangan. Dengan adanya perlengkapan ini, kami semakin optimis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman,” kata Kharisma.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara merespons keinginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendapat dukungan pemerintah berupa regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan investasi di luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus mendorong lembaga pengelola dana sosial tersebut melakukan investasi dengan menyesuaikan karakteristik kewajiban di setiap program BPJS Ketenagakerjaan.

"OJK terus mendorong penempatan investasi di BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan sesuai dengan karakteristik kewajiban yang ada, yang dituangkan dalam kebijakan investasi yang direviu secara berkala," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK memahami karakteristik manfaat yang dijamin dalam program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan bervariasi sehingga membutuhkan kebijakan investasi yang berbeda. Adapun program kelolaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemutusan Kerja (JPK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Di samping itu, karakteristik pemupukan dana pensiun, khususnya terkait dengan program JHT dan JP, juga harus dioptimalkan sejalan dengan karakteristik yang bersifat jangka panjang," kata Ogi.

Selain itu, OJK juga terus mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik untuk dapat mengoptimalkan hasil investasi yang baik, salah satunya melalui penempatan investasi dengan mekanisme life cycle fund.

"Mekanisme investasi ini dapat mengoptimalkan hasil investasi melalui mekanisme penempatan investasi pada media investasi sesuai dengan jangka waktu menuju usia pensiun dari pekerja, sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal namun tetap terukur dari sisi pengelolaan risiko yang baik," pungkas Ogi.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut payung hukum yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat berinvestasi di luar negeri diperlukan untuk menunjang pengembalian investasi dari dana kelolaan agar lebih optimal.

"Saat ini, kita ketahui, instrumen di dalam negeri pertumbuhan pasarnya 3-5%, sementara dana investasi kami tumbuhnya sekitar 13%. Jadi instrumen dalam negeri pada waktu tertentu akan terbatas dan risiko akan semakin besar," kata Anggoro saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun per September 2024 dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp776,76 triliun, tumbuh 13,23% year on year (yoy) dengan yield on investment (yoi) sebesar 6,92%. Sementara itu hasil investasi yang tercatat pada periode tersebut sebesar Rp38,45 triliun.

Anggoro menjelaskan intrumen investasi tersebut sebesar 68% ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN), 20% di bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah (BPD), serta sisanya ditempatkan di dalam saham indeks LQ45.

Bila regulasinya sudah ada, Anggoro mengatakan pihaknya akan menempatkan investasi di negara-negara yang sudah diseleksi ketat. Menurutnya, penempatan investasi dana sosial yang ditempatkan di lebih dari satu negara sudah menjadi hal lazim di negara-negara lainnya.

"Pertimbangannya sederhana, pasar domestik semakin lama semakin tidak mampu, semantara kita harus pastikan semua hasil investasi punya yield yang baik dengan risiko yang termitigasi," tegasnya.

KOMPAS.com - Pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja bisa dilakukan di kantor cabang maupun Lapak Asik. Artikel ini akan membahas terkait cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja melalui Lapak Asik.

Seperti diketahui, peserta yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya. Ini hanya berlaku bagi pekerja dengan kepesertaan minimal selama 10 tahun.

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pnline bagi peserta yang masih aktif bekerja di Lapak Asik?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pekerja di Lapak Asik

Menurut informasi resmi, pencairan JHT melalui Lapak Asik bisa dilakukan oleh pekerja yang mempunyai saldo di atas Rp 10 juta.

Lebih lanjut, cara mencairkan saldo JHT bagi pekerja melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan:

• Kunjungi website Lapak Asik melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF dan ukuran foto maksimal 6 MB
• Selanjutnya, periksa semua data yang sudah diisi kemudian klik simpan
• Jika data sudah tersimpan, cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara bersama BPJS Ketenagakerjaan
• Pada tahap wawancara, peserta akan melalui sesi tanya-jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara daring
• Apabila sudah melewati tahap wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai dan tunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Tentunya ada beberapa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang harus dilengkapi oleh pekerja, yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, pencairan saldo JHT sebesar 30 persen membutuhkan dokumen tambahan berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Itulah ulasan mengenai syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan cara mencairkan saldo JHT melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

IDXChannel - BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan sosial yang penting bagi para pekerja di Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah pencairan dana saat pekerja mengalami risiko seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan kemajuan teknologi, pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan kini bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui aplikasi JMO (Jaminan Mobilitas Online).

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Lewat Aplikasi JMO Terbaru

Berikut adalah langkah-langkah untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat aplikasi JMO terbaru:

1. Unduh dan Instal Aplikasi JMO
Pertama, pastikan Anda mengunduh aplikasi JMO dari Google Play Store atau Apple App Store. Setelah selesai, instal aplikasi tersebut di perangkat Anda.

2. Registrasi atau Masuk ke Akun
Jika Anda pengguna baru, lakukan registrasi dengan mengisi data diri yang diminta. Jika sudah memiliki akun, cukup masuk menggunakan username dan password yang telah Anda buat.

3. Pilih Menu Pencairan
Setelah berhasil masuk, cari dan pilih menu “Pencairan Dana” yang biasanya tersedia di beranda aplikasi. Menu ini akan mengarahkan Anda ke langkah-langkah pencairan yang diperlukan.

4. Isi Formulir Pencairan
Isi formulir pencairan yang muncul. Anda perlu memasukkan informasi seperti nomor peserta, data diri, dan alasan pencairan. Pastikan semua informasi yang dimasukkan akurat.

5. Unggah Dokumen Pendukung
Siapkan dan unggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, surat keterangan PHK, dan dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

6. Verifikasi Data
Setelah mengisi formulir dan mengunggah dokumen, lakukan verifikasi data. Pastikan semua informasi dan dokumen yang diunggah sudah benar.

7. Kirim Permohonan Pencairan
Setelah semua langkah di atas selesai, kirimkan permohonan pencairan. Tunggu beberapa saat hingga permohonan Anda diproses. Anda akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi mengenai status pencairan.

8. Cek Status Pencairan
Anda dapat memantau status pencairan melalui aplikasi JMO. Pastikan untuk mengecek secara berkala agar tidak ketinggalan informasi mengenai pencairan dana Anda.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan mudah melalui aplikasi JMO terbaru. Pastikan untuk selalu memperbarui aplikasi agar mendapatkan fitur dan layanan terbaru.

(Shifa Nurhaliza Putri)

KOMPAS.com - Peserta yang masih aktif bekerja dapat mencairkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan. Artikel ini akan membahas mengenai cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih bekerja dan syarat pencairannya.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih aktif bekerja hanya bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya.

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja hanya bisa dilakukan melalui kantor cabang dan website Lapak Asik.

1. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT di kantor cabang

Cara mencairkan saldo JHT pekerja di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Bawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan 'Klaim JHT'
• Setelah mengisi data formulir pengajuan 'Klaim Jaminan Hari Tua', ambil nomor antrean pada mesin atau bagian pencetak nomor antrean yang tersedia di kantor cabang
• Duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran diwawancara
• Saat tahap wawancara Anda akan melalui sesi tanya jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai dan tinggal menunggu saldo JHT masuk ke rekening.

2. Cara mencairkan saldo JHT di Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

Bagi pekerja yang memiliki saldo di atas Rp 10 juta bisa melakukan klaim melalui website Lapak Asik. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT sebagai berikut:

• Kunjungi website Lapak Asik melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF dan ukuran foto maksimal 6 MB
• Selanjutnya, periksa semua data yang sudah diisi kemudian klik simpan
• Jika data sudah tersimpan, cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara bersama BPJS Ketenagakerjaan
• Pada tahap wawancara, peserta akan melalui sesi tanya-jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara daring
• Apabila sudah melewati tahap wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai dan tunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Perlu diketahui, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja untuk program JHT 10 persen yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, pencairan saldo JHT sebesar 30 persen membutuhkan dokumen tambahan berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Demikian ulasan informasi mengenai bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja dan syarat pencairannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Manfaat JKP dapat dinikmati oleh peserta penerima upah (PU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Manfaat JKP mencakup bantuan uang tunai bulanan hingga enam bulan, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan JKP?

Syarat Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Melansir laman resminya, berikut syarat mengajukan klaimmanfaat JKP:

-Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

-Membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

-Pelaporan PHK harus disertai bukti.

-Berkomitmen untuk bekerja kembali.

-Sudah dilaporkan sebagai pekerja non-aktif oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

-Pengajuan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak PHK.

Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut tahapan untuk pengajuan klaim manfaat JKP:

1. Pelaporan PHK

Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta yang terdampak PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal tujuh hari kerja sejak PHK.

Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir Lapor PHK melalui portal Wajib Lapor Kemnaker yang dapat diakses pada laman wajiblapor.kemnaker.go.id.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui situs SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Akses laman siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun di sudut kanan bawah layar.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung, lalu tekan tombol Berikutnya.

-Lengkapi profil dan biodata diri peserta PU.

-Periksa Lencana JKP. Jika belum ada pemberitahuan pemberi kerja atau perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka buat laporan PHK terlebih dahulu.

-Tekan opsi Buat Laporan.

-Isi formulir Lapor PHK, seperti nomor peserta JKP, tanggal mulai bekerja dan tanggal PHK, alasan PHK, nama dan alamat perusahaan, serta tipe pekerjaan.

2. Pengajuan Klaim

Setelah memiliki akun SIAPKerja Kemnaker, pekerja terkena PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKPBPJS Ketenagakerjaandengan cara sebagai berikut:

-Kunjungi situs siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun.

-Isi alamat surel (email) atau nomor ponsel dan kata sandi.

-Tekan tombol Masuk.

-Pada menu Pengajuan Klaim, tekan tombol Ajukan Klaim.

-Isi data diri untuk kebutuhan pencairan dana bantuan bulanan.

-Lakukan swafoto (selfie) sesuai dengan instruksi.

-Masukkan data yang diminta, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank.

-Baca surat pernyataan, lalu tekan tombol Kirim Pengajuan.

3. Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data dan klaim. Pada tahap menunggu, peserta PU dapat melakukan asesmen atau penilaian diri pada laman SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Masuk ke akun (login) SIAPKerja Kemnaker siapkerja.kemnaker.go.id.

-Pilih menu Lakukan Asesmen, lalu ketuk tombol Asesmen Potensi Kerja.

-Isi data pekerjaan sebelumnya dan selesaikan asesmen.

-Perlu diketahui, asesmen tersebut tidak mempunyai jawaban benar dan salah.

4. Penerimaan Manfaat

Setelah dinyatakan layak menerima manfaat JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja terkena PHK akan menerima beberapa keuntungan, meliputi:

a. Uang Tunai

Bulan pertama

Bantuan uang tunai bulan pertama akan dikirimkan setelah pengajuan manfaat dan peserta melakukan asesmen.

Bulan ke-2 hingga ke-6

Uang tunai bulan ke-2 hingga ke-5 diajukan paling lambat lima hari setelah tanggal acuan. Sementara uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP.

Manfaat uang tunai bulan ke-2 hingga ke-6 diberikan dengan ketentuan peserta belum mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan minimal di lima perusahaan dalam sebulan atau bukti panggilan tes/wawancara minimal di satu perusahaan dalam sebulan serta memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya minimal 80 persen kehadiran bagi penerima manfaat yang mengikuti pelatihan kerja.

b. Informasi Pasar Kerja

Penerima manfaat JKP yang telah melakukan asesmen dapat mengakses informasi pasar kerja yang mencakup konseling.

Pada tahap konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari petugas antarkerja atau pengantar kerja di laman SIAPKerja Kemnaker.

c. Pelatihan Kerja

Peserta JKP juga dapat memanfaatkan pelatihan kerja sebanyak satu kali sesuai dengan jenis dan jadwal pelatihan yang dipilih.

Apabila peserta mendapatkan pekerjaan ketika pelatihan masih berlangsung, maka dapat menyatakan tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah selesai mengikuti pelatihan kerja.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengucurkan dana sebesar Rp2,35 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit guna melindungi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Boby Rachmat mengatakan langkah ini telah berhasil memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada sekitar 11.666 pekerja sawit di seluruh kabupaten dan kota di Riau.

"Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja di sektor sawit. Sumber anggaran kami ambil dari DBH sawit,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).

Dia mengakui program perlindungan ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah kabupaten kota setempat yang membantu dalam pendataan para pekerja rentan.

Boby mengungkapkan pihaknya menargetkan seluruh pekerja termasuk sektor informal di Riau dapat terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini mungkin belum semua orang mendapatkannya, namun kami terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan agar seluruh pekerja dapat terlindungi,” tambahnya.

Pemprov Riau juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pekerja sawit yang layak mendapatkan bantuan jaminan ketenagakerjaan ini agar perlindungan bisa menjangkau lebih luas dan memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja.

Data Pemprov Riau mencatat dari kerja sama pemerintah daerah Riau dengan BPJS Ketenagakerjaan ini telah memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di sektor perkebunan sawit di Riau sebanyak 11.666 tenaga kerja.

Kemudian tahun 2024 ini, dialokasikan keseluruhan kabupaten/kota sebanyak 115.232 tenaga kerja se-Provinsi Riau, di mana seluruh peserta diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Eko Yuyulianda menjelaskan jumlah pekerja rentan yang telah terlindungi se-Provinsi Riau sejumlah 79.645 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.714 tenaga kerja dibayarkan melalui APBD Provinsi Riau.

“Melalui program ini dan dukungan dari semua pihak tentunya kami akan merasa optimis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja rentan di Provinisi Riau, termasuk para petani kelapa sawit,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Ruszian Dedy mengapresiasi dukungan Pemprov Riau dalam melindungi para pekerja sektor perkebunan kelapa sawit ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemprov serta pemda kabupaten kota yang telah mengalokasikan anggaran DBH sawit untuk melindungi para petani kelapa sawit, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada petani saat bekerja," ujarnya.