Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Dian menjelaskan, OJK telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi BPR/BPRS untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum di atas Rp6 miliar itu.

Menurutnya, BPR telah diberi waktu sejak 2015, yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sementara itu, BPRS juga telah diberi waktu sejak satu tahun setelah beleid pemenuhan modal inti BPR itu terbit, yakni melalui POJK No. 66/POJK.03/2016.

“Kemudian OJK tentu saja akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR/BPRS melakukan konsolidasi untuk memperkuat kondisi permodalan,” tukas Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, terjadi lonjakan jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK, yang seluruhnya merupakan BPR.

IDXChannel – Peruri terus mendukung transformasi digital di sektor perbankan melalui partisipasinya dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Rakernas Perbarindo).

Pada kesempatan ini, Peruri memperkenalkan inovasi unggulannya untuk Bank Perkreditan Rakyat-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia.

Pada sesi diskusi yang bertajuk “Membangun Ekosistem Digital BPR-BPRS yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, Principle Subject Matter Expert Peruri Sunu Widyatmoko memperkenalkan, Peruri Graph Analytic, sebuah solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perbankan termasuk di dalamnya BPR-BPRS untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi.

Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran, antara lain:

Penyajian profil nasabah yang terintegrasi dengan visualisasi perjalanan nasabah, memberikan pandangan menyeluruh yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif.

"Lalu identifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan pengalaman pelanggan," katanya dalam rilis Kamis (24/10/2024).

Deteksi transaksi yang berpotensi anomali dari segi frekuensi dan nominal, memberikan insight mendalam untuk mendukung strategi mitigasi risiko keuangan.

Analisis motif transaksi yang dapat mengidentifikasi potensi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Layanan ini dirancang untuk mendukung BPR-BPRS dalam menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi.

"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, PERURI memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” tutur Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 ini menjadi bukti nyata peran PERURI sebagai mitra strategis yang siap membantu BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digitalnya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri di era digital.

(kunthi fahmar sandy)

PADANG, investor.id - Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) Ario Tejo Bayu Aji menegaskan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangan pers, Senin (21/10/2024).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, Ario mengatakan, BPR-BPRS memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42% secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

“Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” papar Ario.

Untuk itu, Ario menegaskan, Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR. Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, lanjut Ario, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50 ribu titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

Lebih lanjut Ario mengatakan, jalin berkomitmen untuk mendukung BPR-BPRS dalam perjalanan transformasi digitalnya. “Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas. Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" tutup Ario.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Jalin Pembayaran Nusantara mendorong bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) untuk mengadopsi layanan switching agar operasional perusahaan lebih efisien.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menuturkan transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Dukungan optimalisasi BPR-BPRS ini karena penggerak perekonomian di wilayah ini memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit BPR-BPRS tercatat tumbuh 9,42% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% menjadi Rp 158,8 triliun.

Dia menyebutkan besarnya realisasi angka kredit sebagai penegasan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin sendiri, kata Ario, memiliki sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah. Sistem Jalin sendiri memiliki 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

"Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" kata Ario si sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 yang diadakan di Padang, Sumatra Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Jalin Pembayaran Nusantara, bagian dari Holding BUMN Danareksa, turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 yang diadakan pada Jumat (18/10/2024) di Padang, Sumatera Barat.

Rakernas Perbarindo bertujuan untuk mengeksplorasi peluang strategis dalam mempercepat digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi BPR-BPRS.

SHUTTERSTOCK/ESB PROFESSIONAL Ilustrasi bank digital

UU P2SK Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, membuka peluang ekspansi BPR-BPRS kepada akses permodalan melalui penawaran efek di pasar modal dan masuk dalam sistem pembayaran.

Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jalin mendukung peta jalan tersebut dengan menawarkan solusi digital yang dirancang untuk membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform.

Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching Link.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menyatakan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, BPR dan BPRS memiliki peran krusial.

Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

Angka ini menunjukkan pentingnya BPR dan BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR.

Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR dan BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR dan BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas. Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" tutur Ario.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Jalin Pembayaran Nusantara, bagian dari Holding BUMN Danareksa, turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 yang diadakan pada Jumat (18/10/2024) di Padang, Sumatera Barat.

Rakernas Perbarindo bertujuan untuk mengeksplorasi peluang strategis dalam mempercepat digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi BPR-BPRS.

SHUTTERSTOCK/ESB PROFESSIONAL Ilustrasi bank digital

UU P2SK Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, membuka peluang ekspansi BPR-BPRS kepada akses permodalan melalui penawaran efek di pasar modal dan masuk dalam sistem pembayaran.

Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jalin mendukung peta jalan tersebut dengan menawarkan solusi digital yang dirancang untuk membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform.

Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching Link.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menyatakan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, BPR dan BPRS memiliki peran krusial.

Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

Angka ini menunjukkan pentingnya BPR dan BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR.

Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR dan BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR dan BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas. Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" tutur Ario.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi 20 bank perekonomian rakyat atau (BPR) bakal tutup tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bank-bank tersebut terancam tutup karena bermasalah.

“Mungkin ya, angka 20 itu mungkin, karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Dian ketika ditanya tentang kemungkinan penutupan 20 BPR, saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Namun, pejabat OJK itu mengatakan ada kemungkinan bank-bank tersebut tidak ditutup apabila adanya investor baru atau pemegang saham melakukan setor modal. Ia berharap jumlah BPR yang tutup tahun ini kurang dari 20. “Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang setor modal dan lain sebagainya, itu mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu,” tuturnya.

Dian berkata OJK juga sedang melakukan upaya penyehatan terhadap bank-bank yang berpotensi tutup.

“Kira-kira sekitar 20, tapi itu hanya perkiraan. Sebetulnya bisa dikatakan sekarang sudah ada upaya penyehatan. Kalau misalnya menambah modal, atau ada investor baru, segala macam, selesai sebetulnya. Itu yang sedang diselesaikan sekarang,” kata dia.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS.

Dalam kesempatan terpisah, Dian mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan salah satu tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional. Ia juga memaparkan pencabutan izin juga untuk melindungi konsumen.

“Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional Bank,” kata dia dalam pernyataan resmi pada 11 September lalu.

Saat itu dia menyampaikan bahwa jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan kondisi BPR terus memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai bank dalam resolusi. Otoritas akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:
1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Bank Pasar Bhakti
5. BPR Bank Purworejo
6. BPR EDC CASH
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital

Ilona Esterina Piri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) selama tahun 2024 hingga saat ini guna memperkuat industri perbankan nasional dan melindungi konsumen.

“Sebagai salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen, selama tahun 2024 sampai dengan saat ini telah dilakukan cabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Pencabutan izin usaha BPR dan BPRS tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR.

Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR atau BPRS terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi.

Selanjutnya, OJK akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR atau BPRS tersebut.

15 BPR dan BPRS yang telah dicabut izinnya tersebut adalah PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, PT BPR Dananta, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, dan PT BPR Sembilan Mutiara.

Kemudian, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sepanjang tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, permasalahan dari 15 bank yang dicabut izin usahanya.

Dian menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR.

Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut," jelas Dian dalam jawaban tertulisnya, Jumat (11/10).

Adapun, berikut 15 BPR/BPRS yang telah cabut izinnya:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. Perumda BPR Bank Purworejo
6. PT BPR Bank Pasar Bhakti
7. PT BPR Madani Karya Mulia
8. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
9. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
10. PT BPR Dananta
11. PT BPRS Saka Dana Mulia
12. PT BPR Bali Artha Anugrah
13. PT BPR Sembilan Mutiara
14. PT BPR Aceh Utara
15. PT BPR EDCCASH

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 55 entitas yang mencakup Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten tengah berupaya memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar sebelum tenggat waktu yang ditentukan OJK.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPRS sebelum 31 Desember 2025 untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

Kepala OJK Jabodebek & Provinsi Banten Roberto Akyuwen mengatakan bahwa BPR terus bergerak untuk memenuhi modal inti melalui beberapa pendekatan. Pertama, melalui pertumbuhan organik, yakni dari pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis mereka,

Selain itu, beberapa BPR memilih untuk menggenjot modal inti melalui cara anorganik, seperti mendapatkan tambahan setoran modal dari pemegang saham.

“Sebagian lagi itu akan mencari investor strategis, artinya pihak luar yang masuk menjadi pemegang saham,” ujarnya usai agenda Launching M-Banking BPR Intidana Sukses Makmur, Jumat (11/10/2024).

Tidak hanya itu, beberapa BPR juga melakukan merger atau penggabungan dengan BPR lain, baik yang memiliki modal lebih besar maupun yang modal intinya juga belum memenuhi ketentuan.

Roberto juga menambahkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tiap provinsi, yang secara umum memiliki kinerja baik dan tata kelola yang sehat, diharapkan dapat mengambil peran sebagai pembina di BPR-BPR di wilayah mereka

“BPD ini kan normal, sehat, laba dalam operasionalnya memiliki manajemen yang mungkin cukup baik dalam tata kelola, diharapkan mereka nanti akan mulai menjadi pembina atau masuk ke dalam BPR-BPR di wilayahnya,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjutnya, OJK juga terus mengawasi action plan rencana aksi masing-masing BPR dalam memenuhi modal inti minimum.

“Sekarang ada 23 grup di tempat saya yang sedang merger,” tandasnya.

Adapun, berdasarkan data OJK, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPRS posisi semester I/2024 masih tercatat positif yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara yoy.

Pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPRS ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar, sehingga rasio CAR BPR dan BPRS posisi semester I/2024 tercatat 28,11% sehingga memiliki ketahanan permodalan yang memadai dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengungkap alasan mengapa 15 bank itu dicabut izin usahanya.

Dian menerangkan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan pencabutan izin usaha itu karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," kata dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terangnya.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat hingga Agustus 2024, pihaknya telah menjamin sebanyak 99,78 persen atau setara 15.81 juta rekening nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Sementara, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya mencapai 99,27 persen dari total rekening atau setara dengan 592,42 juta rekening.

"Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat Undang-Undang LPS (UU No 24/2004) yang sekurang-kurangnya sebesar 90 persen dan di atas rata-rata dari negara-negara anggota International Association of Deposit Insurer atau IAD yang berada di level 80 persen," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Purbaya juga memaparkan bahwa hingga September 2024, LPS telah menangani 15 BPR yang bangkrut hingga dicabut izin usahanya.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi atas 8 BPR yang bangkrut pasca penerapan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ditambah 7 BPR lainnya sehingga menjadi 15 BPR.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono merinci, total dana yang telah dicairkan untuk membayar simpanan nasabah dari 15 BPR ini mencapai Rp899,37 miliar, yang mencakup 108.288 rekening nasabah

Dari hasil verifikasi, LPS telah menyatakan 99,23 persen atau 107.457 rekening dari 108.288 rekening sudah layak dibayar, dengan total simpanan yang layak dibayar sebesar Rp719,37 miliar.

"Nah dari dasar itu kita sudah melakukan dropping pembayaran sebesar Rp658,79 miliar. Jadi tadi sudah didropping yang tadi dari simpanan layak bayar Rp719 miliar tadi," terang Didik.

Adapun sebagai bagian upaya untuk memperkuat BPR, LPS saat ini tengah menyiapkan program percontohan (pilot project) penerapan sistem teknologi informasi (IT) untuk 100 BPR yang dipilih mulai tahun depan.

Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing BPR dengan bank umum maupun platform pinjaman daring (pinjol). Purbaya menjelaskan tahun ini sudah dilakukan studinya, dengan target pembelian perangkat lunak (hardware) akan dilaksanakan pada 2025 mendatang.

Dengan adanya sistem teknologi yang mumpuni, ia menyampaikan pihaknya juga berencana mengembangkan program pelatihan manajemen jarak jauh bagi BPR. Hal ini sekaligus menjadi upaya LPS untuk memperkuat kompetensi manajemen BPR agar lebih siap menghadapi tantangan industri keuangan yang terus berubah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024