Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal baru menggantikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan perubahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Dudy menyebutkan usulan tersebut didasari oleh surat Kementerian Sekretariat Negara.

“Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara maka diperlukan pembentukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas yang berdampak pada penataan tugas unit eselon 2,” kata Dudy dalam Raker, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan lebih lanjut, mandat dan tusi terkait integrasi dan konektivitas belum optimal karena Kementerian Perhubungan saat ini belum memiliki unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus terhadap hal itu.

Oleh karena itu, Dudy mengusulkan untuk mengubah secara substansi Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dengan menambah klausul terkait Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.

“Serta usulan eksepsi pada Perpres Kemenhub da pencabutan Perpres nomor 103 tahun 2015 tentang BPTJ,” jelas Dudy.

Adapun nantinya akan terdapat 5 Ditjen atau unit eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Adapun Kemenhub juga akan memiliki dua badan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi.

Di sisi lain, Kemenhub memiliki total anggaran sebesar Rp31,45 triliun, lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp24,76 triliun.

Secara lebih terperinci yaitu Sekretariat Jenderal Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal Rp116,18 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,94 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,51 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp6,04 triliun.

Kemudian Ditjen Perkeretaapian Rp5,11 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp116,72 miliar, BPSDM Perhubungan Rp2,72 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp93,23 miliar.

Kementerian Perhubungan berencana menambah direktorat jenderal baru untuk mengurus persoalan integrasi transportasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong konektivitas antar moda transportasi massa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berencana untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda dalam awal masa jabatannya. Hal ini merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk adanya penambahan Diten Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ditjen ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi," kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, dulunya persoalan integrasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

"Diharapkan ke depannya konektivitas akan menjadi bagian dari fokus Kementerian Perhubungan yang sebelumnya belum tertangani maksimal," ujarnya.

BPTJ sendiri didirikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan bahan paparan Dudy, nantinya badan ini akan melebur ke dalam direktorat teknis baru tersebut.

Dudy mengatakan, penghapusan dan peleburan BPTJ ini menjadi bagian dari transisi penyesuaian dalam Kemenhub. Hal ini selaras dengan Surat Menteri Sesneg Nomor B-948/M/D-1/H.03.00/10/2023 terkait penghapusan BPTJ.

"Saat ini Kemenhub belum memiliki 1 unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus menangani konektivitas tau integrasi," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg di Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Sabtu (19/10). Reaktivasi ini menelan anggaran Rp 27,9 miliar.

Budi Karya mengatakan, reaktivasi stasiun ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas di kawasan Jabodetabek, bahkan hingga ke ujung wilayah Depok dan Bogor.

"Beberapa tahun yang lalu saya ke sini dan stasiun Pondok Rajeg belum berfungsi. Hari ini stasiun sudah bisa difungsikan dan masyarakat akan menikmati kemudahan naik transportasi umum massal dari Pondok Rajeg hingga pusat Jakarta," kata Budi Karya, dikutip dari keterangan tertulis.

Stasiun Pondok Rajeg Beroperasi Lagi, Reaktivasi Telan Rp 27,9 M Foto: Dok. Kemenhub

Stasiun KRL Pondok Rajeg sudah tidak beroperasi sejak 2006. Stasiun ini melayani perjalanan KRL Commuter Line lintas Jakarta Kota-Nambo.

Reaktivasi pun dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jobedetabek (BPTJ) sejak 2022 dengan biaya sebesar Rp 27,9 miliar. Saat ini pengelolaan stasiun telah diserahterimakan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan terjangkau. Selain itu, reaktivasi ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di Jabodetabek akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum.

"Kemenhub mendapat tugas dari Presiden (Jokowi) bahwa konektivitas antar moda harus diupayakan dengan baik dan saya mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak," ujar Budi Karya.

Stasiun Pondok Rajeg Beroperasi Lagi, Reaktivasi Telan Rp 27,9 M Foto: Dok. Kemenhub

Sementara itu, Plt Kepala BPTJ Suharto mengatakan, reaktivasi ini merupakan upaya untuk pendistribusian penumpang yang ada di Stasiun Cibinong, Stasiun Nambo, sekaligus membangkitkan perjalanan baru sesuai dengan target 5.000 penumpang per hari.

"Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Menhub saat kunjungan ke Pondok Rajeg Agustus 2021. Kami bersama Ditjen Perkeretaapian, PT KAI dan PT KCI serta Pemerintah Kota Depok melakukan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan saat ini Alhamdulillah telah selesai," kata Suharto.

Lebih lanjut, Wali Kota Depok, Muhammad Idris juga menyambut baik reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg. Kolaborasi bersama ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian kota Depok.

"Sebanyak 65% warga Depok merupakan pendatang sehingga warga Depok dan keluarga mereka di tempat lain akan merasakan kemudahan transportasi publik dari dan menuju Depok," kata Idris.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menghadirkan layanan angkutan umum massal BISKITA.

Layanan ini menggunakan skema buy the service (BTS), dengan pendanaan mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah pertama di Bodebek yang menggunakan skema ini.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Plt. Kepala BPTJ Suharto dan Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriadi. Penandatanganan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang, Jawa Barat, pada Rabu (9/10/2024).

Nota tersebut memuat kesepakatan antara BPTJ dan Pemkab Bekasi terkait sinergi, perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian layanan angkutan umum dengan skema BTS.

Plt. Kepala BPTJ Suharto mengatakan bahwa penyediaan angkutan umum tidak hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Layanan BISKITA diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan.

"Kabupaten Bekasi menjadi kota pertama yang berani menganggarkan pendanaan layanan BTS melalui APBD 2025. Ini langkah besar dalam penyediaan angkutan umum perkotaan," ungkap Suharto.

Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriadi menyambut baik kerja sama ini. Pihaknya berkomitmen untuk menyediakan angkutan umum massal yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kami siap mendukung penyelenggaraan layanan BISKITA.

Dedy juga menyatakan bahwa Pemkab Bekasi akan menyiapkan anggaran dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadirkan layanan BTS. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Layanan BTS di Kabupaten Bekasi direncanakan akan mencakup tujuh koridor, salah satunya menghubungkan Cinity, Stasiun Cikarang, dan Stasiun LRT Jabodebek Jatimulya, Bekasi Timur. Diharapkan layanan ini dapat meningkatkan konektivitas dan kenyamanan transportasi publik di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Skema buy the service bertujuan menyediakan angkutan umum yang andal dan terintegrasi. Layanan BISKITA sendiri sudah hadir di beberapa kota di Jabodetabek, seperti Bogor, Bekasi, dan Depok, dengan tujuan meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kepadatan lalu lintas.

Stasiun Pondok Rajeg di Cibinong, Bogor siap beroperasi kembali dalam waktu dekat. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengungkap dokumen perizinan dan fasilitas layanan telah selesai 100%.

Direktur Prasarana BPTJ, Zamrides, menjelaskan dokumen perizinan yang telah diselesaikan meliputi, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Penilaian Sistem Keselamatan. Kemudian, Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan KA), serta Standar Palayanan Minimum (SPM).

"Persetujuan Andalalin telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Desember 2022, UKL-UPL telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok pada tanggal 6 Desember 2023, Penilaian Sistem Keselamatan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian pada tanggal 23 Februari 2024, dan dokumen SLF oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok pada 21 Maret 2024 lalu" ungkap Zamrides dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2024).

Selain berbagai dokumen tersebut, Zamrides mengatakan penambahan prasarana perkeretaapian berupa jalur dan bangunan KA juga telah selesai diuji dan memenuhi persyaratan teknis berdasar hasil pengujian dari Balai Pengujian Perkeretaapian.

Emplasemen alias peron pun diperlebar dari yang tadinya 60 meter menjadi 240 meter. Termasuk pula mengangkat berbagai track mulai dari 40 cm sampai 1,5 meter.

"Untuk memenuhi uji prasarana, Stasiun Pondok Rajeg juga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)", jelasnya.

PT. KCI juga mendukung pengaktifan kembali stasiun. Mereka mempersiapkan sejumlah sarana yang bakal mempermudah layanan penumpang seperti tapping gate, vending machine, peralatan ticket counter, signage, dan kursi tunggu penumpang.

Untuk mempercepat pengoperasian layanan Stasiun Pondok Rajeg, BPTJ juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menugaskan penyelenggara prasarana perkeretaapian melakukan perawatan dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian stasiun.

Zamrides menambahkan, bahwa studi kelaikan Stasiun Pondok Rajeg telah dilakukan BPTJ pada 2020 dan dilanjutkan dengan desain stasiun serta kajian lalu lintas pada 2021. Konstruksi stasiun sendiri dilaksanakan mulai 2022 sampai 2023.

Pada 2022, lingkup pekerjaan pada tahun meliputi pengangkatan track dan listrik aliran atas (LAA) untuk penyesuaian persyaratan kelandaian, serta pengembangan struktur bawah bangunan stasiun dan peron. Pada 2023, lingkup pekerjaan meliputi pembangunan bangunan utama stasiun, struktur atas peron serta pekerjaan landscape yang meliputi pekerjaan arsitektur, akses jalan utama, jalur pedestrian dan fasilitas parkir.

"Keseluruhan fasilitas ini telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. BTP Kelas I Jakarta", tutur Zamrides.

Menurutnya, reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg dilakukan untuk mengurai penumpukan penumpang di Stasiun Cibinong, Stasiun Citayam, dan juga Stasiun Depok serta mengurai kepadatan lalu lintas di Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Pondok Rajeg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memudahkan dan mendukung penggunaan angkutan umum, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kembali membuka layanan Jabodetabek Residence Connexion (JRC) di Bekasi.

Layanan angkutan umum massal ini kembali dibuka untuk melayani dua rute yang melintasi Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi.

Rute pertama melayani perumahan Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M, sedangkan satunya lagi Harapan Indah menuju Pasar Baru.

Sekretaris BPTJ Dedy Cahyadi menyampaikan, layanan JRC merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BPTJ dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, PT. Hasana Damai Putra, juga PT. Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai operator bus.

"Hal ini sesuai dengan peraturan presiden No 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek di mana salah satu Indikator Kinerja Utama adalah pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60 persen pada 2029," ujar Dedy, dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Sinar Jaya Bus Sinar Jaya JRC

Untuk bus yang akan beroperasi pada kedua rute, masing-masing berjumlah tiga unit. Titik pemberhentian dari Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M adalah Pasar Modern Kota Harapan Indah, Sayana, Halte Harmoni, Asera, RS. Citra Harapan, Bundaran Senayan, dan berakhir di Blok M.

Sementara titik pemberhentian dari Harapan Indah menuju Pasar Baru adalah Pasar Modern Kota Harapan Indah, Sayana, Halte Harmoni, Asera, RS. Citra Harapan, Cempaka Putih, Atrium Senen, Stasiun Gambir, dan berakhir di Pasar Baru.

Masyarakat Bekasi dapat menikmati layanan JRC dengan tarif Rp 25.000 untuk kedua rute tersebut melalui sistem pembayaran tunai.

Estimasi perjalanan dari Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M adalah 1 jam 6 menit, sementara dari Harapan Indah menuju Pasar Baru 49 menit.

BPTJ JRC Bekasi layani rute Harapan Indah Blok M dan Pasar Baru

Unit JRC yang diluncurkan telah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal yang memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kenyamanan.

Dari pendingin ruangan (AC), standar dudukan yang mudah disesuaikan, tidak diperbolehkan untuk berdiri, dan telah disediakan charging board atau USB port untuk mengisi daya ponsel. Sementara untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia, hanya 43 seat dengan menghadap ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com –BiskitaTrans Depok, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), siap mengaspal dalam waktu dekat.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengumumkan bahwa selama enam bulan pertama masa uji coba, tarif layanan transportasi publik Biskita Trans Depok akan nol rupiah alias gratis.

“Jadi enam bulan setelah launching insya Allah nol rupiah tarifnya, tetap keputusan tarif akan disesuaikan dengan kebijakan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujar Idris dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Pemerintah Kota Depok (@pemkotdepok)

“Karena kabarnya Bogor itu setahun, tetapi Bekasi enam bulan, nanti kita lihat animo masyarakatnya,” kata dia.

Idris menambahkan, Biskita Trans Depok akan dioperasikan pada pertengahan Juli 2024, dengan rute Terminal Depok hingga halte LRT Harjamukti.

Pemkot Depok juga berencana untuk meminta penambahan koridor bus, terutama di wilayah barat seperti Cinere dan Bojongsari.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Idris optimistis minat masyarakat terhadap Biskita akan terus meningkat.

“Kita berharap dengan penambahan koridor, minat masyarakat untuk menggunakan Biskita akan meningkat,” ucap Idris.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub Tatan Rustandi mengatakan, dalam penentuan tarif BISKITA Trans Depok pada tarif awal akan digratiskan sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Pemerintah Kota Depok akan menggratiskan tarif Biskita Trans Depok selama enam bulan pertama beroperasi.

Setelah periode tersebut, akan dilakukan kajian yang melibatkan Kemenhub, BPTJ, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Depok untuk menentukan tarif yang sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

“Sebagai contoh, di Bogor, kemampuan daya beli masyarakat berada di sekitar Rp 4.000, tarif yang diterapkan nantinya juga akan disegmentasikan,” ucap Tatan.

“Tarif lebih murah akan diberikan kepada anak-anak sekolah, pelajar, dan masyarakat yang berkebutuhan khusus,” ujarnya.

Dok. Pemkot Depok Wali Kota Depok Mohammad Idris mengumumkan bahwa selama enam bulan pertama masa uji coba, tarif layanan transportasi publik Biskita Trans Depok akan nol rupiah alias gratis.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan tarif yang diberlakukan tidak membebani masyarakat.

Sebagai informasi, Biskita Trans Depok akan melalui rute Terminal Margonda-Jalan Siliwangi-Jalan Tole Iskandar-Jalan Raya Bogor-Stasiun LRT Harjamukti.

Sedangkan untuk metode pembayarannya dapat menggunakan kartu uang elektronik E-money, Flazz, Tapcash, dan Brizzi.