Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat 86 tahun lalu hari ini, tepatnya pada 3 September 1938, merupakan hari kelahiran Prof Dr Mubyarto. Ia dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dikenal sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila.

Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, dalam bukunya, Apa & Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986, konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto sempat ditertawakan sejumlah kalangan. Konsep tersebut dianggap sangat normatif dan sulit diterapkan di Indonesia, meskipun berakar dari dasar negara Pancasila.

Mubyarto selalu menekankan untuk mengklarifikasi bahwa dia bukanlah penemu Ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut setelah ide-idenya dipopulerkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, serta pertama kali dirumuskan oleh Emil Salim.

Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Dilansir dari museum.ugm.ac.id, menurut Mubyarto, ekonomi Indonesia saat ini didasarkan pada ajaran dari Barat yang dominan dalam pemikiran ekonomi dan teknokrat di Indonesia. Selama ini, perekonomian Indonesia lebih mengandalkan metode deduktif, yakni mempelajari teori ekonomi Barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem, nilai, dan budaya antara kedua negara.

Mubyarto lebih memfokuskan penelitiannya pada metode induktif-empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di daerah dan berinteraksi dengan masyarakat miskin untuk menemukan teori-teori ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Beliau berpendapat bahwa Ekonomi Pancasila sebenarnya telah diterapkan di berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian dan perikanan hingga industri, kerajinan, dan jasa.

Namun, secara makroekonomi, praktik ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada Ekonomi Pancasila tampak terhambat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang terlalu liberal dan lebih berpihak pada konglomerat, meskipun menyadari dampak destruktif dari kebijakan tersebut.

Mubyarto menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih terpengaruh oleh hukum-hukum global-neoliberal yang lebih menguntungkan negara industri dan merugikan rakyat. Selama kondisi ini berlanjut, ekonomi nasional akan terus mengalami kesulitan, dan cita-cita pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai.

Tujuan penerapan Ekonomi Pancasila

Dilansir dari Jurnal Kajian Hukum Islam, Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, yang mengedepankan usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan dan kegotong-royongan di tingkat nasional, bukan hanya di tingkat pedesaan atau komunitas lokal.

Menurut Mubyarto, tujuan ekonomi Pancasila tercermin dalam UUD 1945, khususnya dalam tiga pasal yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, baik sebagai hak warga negara maupun kewajiban negara terhadap warganya. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34.

Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menunjukkan kewajiban moral dan materiil negara untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga setiap orang dapat hidup dengan layak. Pasal 34 menyebutkan bahwa negara juga berkewajiban memelihara mereka yang telah berusaha tetapi masih terjebak dalam kemiskinan, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Inpres Desa Tertinggal

Program-program yang diluncurkan oleh Mubyarto termasuk ekonomi kerakyatan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Pada waktu itu, Mubyarto menjabat sebagai staf ahli Menteri Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan fokus pada pemberdayaan melalui koperasi, pembangunan infrastruktur desa, dan pinjaman dana bergulir.

Program IDT adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama rekan-rekannya, seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bina Swadaya Bambang Ismawan, yang tergabung dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE). Meskipun program IDT sebagai inisiatif pengentasan kemiskinan telah dihentikan, konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto dan koleganya masih diterapkan dalam berbagai program pembangunan di Indonesia hingga saat ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 86 tahun lalu, tepatnya pada 3 September 1938, merupakan hari kelahiran Prof Dr Mubyarto. Ia dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dikenal sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila.

Profil Mubyarto

Mubyarto lahir di Sleman pada 3 September 1938. Sejak kecil, Mubyarto menghabiskan waktunya di Yogyakarta. Dilansir dari macapat.ub.ac.id, ayahnya bekerja sebagai mantri pengairan, yang bertanggung jawab atas masalah irigasi di daerah mereka. Meskipun demikian, kondisi kehidupan keluarga Mubyarto tetap sederhana.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA Bopkri I Yogyakarta, ia melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi, jurusan Agraria, UGM. Berdasarkan wawancara dengan salah satu muridnya, ia memilih jurusan Agraria karena terobsesi untuk memperbaiki kehidupan para petani.

Mubyarto melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Master of Arts dari Vanderbilt University, Tennessee pada 1962 serta gelar Doctor of Philosophy dari Iowa State University, Iowa pada 1965, keduanya di Amerika Serikat. Ia meraih gelar Doktor pada usia 27 tahun dengan disertasi berjudul "Elastisitas Surplus Beras yang Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura".

Sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UGM (1959-2003), salah satu jabatan penting dalam kariernya adalah Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM pada 1983-1994. Di bawah kepemimpinannya, P3PK secara intensif melakukan penelitian di bidang perdesaan bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pada periode 1987-1999, Mubyarto menjadi anggota MPR. Sejak 2002, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM hingga wafat pada 2005. Pustep didirikan oleh UGM di bawah pimpinan Rektor Sofian Effendi untuk mengkaji dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila, yang telah menjadi topik diskusi utama dalam ekonomi Indonesia sejak 1980.

Sebagai birokrat, Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasihat Menteri Perdagangan (1968-1971), Asisten Kepala Bappenas (1993-1998), dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri pada periode yang sama.

Sebagai seorang akademisi, Mubyarto dikenal karena ide dan gagasannya mengenai ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh Mubyarto merupakan perwujudan lebih lanjut dari Ekonomi Pancasila yang pertama kali dicetuskan oleh Bung Hatta. Salah satu implementasi dari ekonomi kerakyatan yang dia inisiasi adalah kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Kebijakan IDT dirancang untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan hibah dana dari pemerintah kepada masyarakat untuk dikelola. Konsep hibah dana ini kemudian diadopsi dan diperluas dalam berbagai program pembangunan di Indonesia.

Mubyarto meninggal pada 24 Mei 2005 akibat penyakit jantung, dalam usia 67 tahun. Meskipun Mubyarto telah meninggal, kontribusinya terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia terus dikaji dan dikembangkan oleh para penerusnya.

SUKMA KANTHI NURANI | EIBEN HEIZER

Mengapa Bung Hatta dimasukkan sebagai salah satu penggerak dalam sejarah Indonesia? Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang lama. Dibutuhkan usaha dan pengorbanan sangat besar untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Ada banyak tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh tersebut adalah Bung Hatta.

Mengapa Bung Hatta dimasukkan sebagai salah satu penggerak dalam sejarah Indonesia? Alasan Bung Hatta termasuk salah satu penggerak dalam sejarah Indonesia adalah karena beliau terlibat langsung dalam berbagai peristiwa kemerdekaan Indonesia.

Mengutip dari Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI, Abdurakhman, dkk (2019:211), Mohammad Hatta adalah tokoh pejuang yang berperan penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Beliau aktif dalam pergerakan nasional sejak menempuh pendidikan di MULO. Saat itu, Mohammad Hatta menjadi anggota Jong Sumatranen Bond (JSB) Padang. Beliau juga melanjutkan kegiatan berorganisasi saat kuliah di Belanda.

Bung Hatta menggariskan haluan politik Perhimpunan Indonesia, yaitu nonkooperasi dengan semboyan ‘Indonesia merdeka sekarang juga’. Pada tanggal 25 September 1927, Bung Hatta dan beberapa orang lainnya ditangkap oleh Belanda.

Dalam pengadilan di Belanda, Bung Hatta membacakan pembelaannya yang berjudul ‘Indonesia Vrij’ (Indonesia Merdeka). Setelah kembali ke Indonesia, beliau aktif dalam PNI bersama Soekarno.

Ketika masa pendudukan Jepang, Bung Hatta menjadi anggota Chuo Sangi In. Beliau juga menjadi pemimpin Putera bersama tokoh Empat Serangkai. Saat janji kemerdekaan diberikan oleh Jepang, Bung Hatta menjadi anggota BPUPKI dan Wakil Ketua Panitia Sembilan.

Pada peristiwa perumusan teks proklamasi, Mohammad Hatta mendiktekan konsepnya dan Ir. Soekarno yang menulisnya. Mohammad Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno. Pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta mendampingi Soekarno untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Satu hari setelah pembacaan proklamasi, Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Hal tersebut merupakan hasil sidang PPKI.

Mengapa Bung Hatta dimasukkan sebagai salah satu penggerak dalam sejarah Indonesia? Bung Hatta telah menjadi pelaku dan saksi sejarah dalam banyak peristiwa penting dalam kemerdekaan Indonesia. (KRIS)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi bahan perbincangan setelah gambar ruang kerjanya beredar di media sosial. Warganet menyoroti ruang dan meja kerja mantan Wali Kota Solo itu yang dipenuhi banyak mainan.

Gibran resmi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo periode 2021-2026 pada Selasa, 16 Juli 2024 lalu. Gibran mundur karena terpilih sebagai wakil presiden mendapingi Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Usai menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Pimpinan DPRD Kota Solo, Gibran pun kembali ke Balai Kota Solo untuk membereskan ruang kerjanya.

Pada kesempatan itu, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mempersilakan awak media untuk masuk ke dalam ruang kerjanya, hal yang sangat jarang dilakukan Gibran selama menjabat. Berdasarkan catatan Tempo, di meja kerja Gibran memang terdapat beraneka barang koleksi putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu.

Mayoritas barang-barang itu merupakan mainan koleksi. Mulai dari sejumlah mobil Tamiya limited edition, baik yang sudah dirakit dan tertata rapi di rak mini maupun yang masih ada di dalam kardus. Ada pula koleksi sejumlah action figure karakter Lego yang tertata rapi di lemari kaca khusus.

Terdapat pula sejumlahaction figureberupa patung topeng Darth Vader dari serial Star Wars, serta koleksi action figure Bearbrick. Ia pun mengemasi barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam kardus yang sudah disiapkan sebelumnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai alasan menyimpan berbagai koleksi mainan di meja kerjanya, Gibran mengatakan jika hal itu dilakukan agar ia merasa nyaman selama bekerja di kantor. Ia pun mengaku tak ada barang yang menjadi favoritnya lantaran koleksi yang dimilikinya terlalu banyak.

“Yang favorit? Enggak ada, sama semua. Dibawa ke sini (ruang kerja) ya biar nyaman saja pas kerja. Mungkin nanti ada yang diberikan ke orang karena tidak mungkin saya bawa ke kantor di Jakarta (Istana Wapres). Di sana sudah banyak barang,”kata Gibran.

Banyaknya koleksi mainan pribadi di meja kerja Gibran menuai berbagai reaksi dari sejumlah warganet di media sosial X. Beberapa orang menilai hal tersebut wajar, sedangkan beberapa lain merasa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Berikut sejumlah reaksi netizen melihat meja kerja Gibran yang dipenuhi banyak mainan.

Reaksi Netizen

Seorang warganet di media sosial X membanding antara meja kerja Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, dengan Gibran. Dia mengatakan, ruang kerja Bung Hatta dipenuhi dengan buku yang menginspirasi pemikirannya. Bahkan, saking banyaknya buku yang dimiliki, Bung Hatta sampai mendirikan perpustakaan pribadi.

“Gibran juga banyak koleksinya, tapi MAINAN. Bahkan tak terlihat buku bacaan apapun di meja kerjanya,”ucap akun X bernama @Jhon****, disertai dengan dua gambar yang memperlihatkan ruang kerja Bung Hatta dan Gibran yang sedang membereskan mainannya.

Selain itu, warganet lain juga mengomentari perbedaan koleksi Bung Hatta dengan Gibran, ibarat langit dan bumi.

"Meja Bung Hatta penuh dgn buku² ilmu pengetahuan Meja Gibran penuh dgn boneka²,lego,tamiya, & mainan lainnya,"tulis @HastariRat92723

Senada dengan pendapat itu, netizen lain menilai banyaknya mainan di ruang kerja Gibran tidak etis. Dia pun mempertanyakan kinerja mantan Wali Kota Solo itu.

“Stacking legos di ruang kerja berasa kayak rumah sendiri. Menurut gua yang bukan anak presiden, gak etis lah. Lo mau kerja apa mau main? Atau emang kerjaannya cuma main-main aja? Bayangin!!! Lo ke kantor bawa satu box BARBIE dipajang di kantor,” tulis @reva****.

Meski beberapa mempermasalahkan ruang kerja Gibran yang penuh dengan mainan, beberapa warganet menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar selama tidak mengganggu pekerjaan.

“Gak ada salahnya dengan membawa a piece (or pieces) of your hobby kemana pun kamu berada. Selama kerjaan lancar dan tidak mengganggu pekerjaan tentunya,” kata warganet dengan akun @cmdr****.

“Saya punya Gundam & Beyblade di meja kerja saya (di rumah). Menurutku menyenangkan mendekorasi meja kerjamu dengan hobimu,”ucap @aldr****.

“Rasanya gak ada salahnya naruh mainan di meja kerja. Selama posisinya gak ganggu area kerja (tangan, peripheral dll),”tulis @Pura****.

RADEN PUTRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, bukan liberalisme ataupun komunisme. Bagi proklamator yang juga wakil presiden pertama RI Mohammad Hatta, keberadaan sila pertama dari Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa', merupakan hal yang mutlak.

Sebab, bangsa Indonesia selalu dalam kondisi memerlukan bimbingan dari Tuhan Yang Maka Kuasa. “Ini terasa benar pada saat yang bersejarah itu oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang sedang meletakkan dasar bagi Indonesia Merdeka,” tulis sosok yang akrab disapa Bung Hatta itu, seperti dikutip dari artikelnya yang berjudul “Pancasila Jalan Lurus” (Penerbit Angkasa, Bandung, 1966).

Untuk menegaskannya, Pembukaan UUD 1945 pun dibuka dengan rasa syukur kepada Allah: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Dengan demikian, para pahlawan dan founding fathers bangsa meyakini bahwa ridha Allah SWT merupakan faktor penentu lahirnya Republik Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana para pemimpin RI di periode manapun agar mampu memahami pentingnya dasar tersebut.

Menurut Bung Hatta, politik negara mendapatkan dasar moral yang kuat dari sila pertama Pancasila. Tanpa itu, jalan bernegara akan menyimpang. “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat,” tulis salah satu Proklamator ini.

Hatta memandang, sila pertama Pancasila bukan hanya soal hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan juga dasar bagi tindakan keadilan, kebaikan, dan kejujuran.

“Semua sifat-sifat itu, yang wajib diamalkan karena mengakui berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa—menerima bimbingan dari Zat yang sesempurna-sempurnanya—membentuk karakter yang kuat, melahirkan manusia yang mempunyai integritas, yang jujur dan yang mempunyai rasa tanggung jawab.”

Sehari usai Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akhirnya mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang baru berusia sehari tersebut. Pengesahan itu termasuk dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tercantum di bagian preamble atau pembukaan UUD 1945.

Pengesahan ini sekaligus menegaskan komitmen para pendiri bangsa terkait nilai-nilai atau falsafah yang bakal dijadikan dasar dan landasan bagi bangsa Indonesia. Menyitir dari istilah yang digunakan Bung Karno dalam pidatonya di sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945, Pancasila akhirnya telah disepakati untuk ditetapkan sebagai philosofische grondslag atau sebagai landasan, pondasi, filsafat dasar, dari bangunan besar yang bernama Indonesia.