Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan.

Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra.

Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang.

Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS.

Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

"Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya," jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024).

Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil," ujar Ketum Gerindra tersebut.

Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng.

Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam.

Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

"Makan nasi goreng Jawa, enak," katanya dilansir Antara.

Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

"Masalah ini dan itu," katanya.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

"Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol," katanya.

Perbesar

Manuver Ridwan Kamil

Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024.

“Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut.

Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB.

Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

"Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta," kata Ridwan Kamil.

"Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta," ujarnya.

Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan.

Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra.

Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang.

Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS.

Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

"Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya," jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024).

Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil," ujar Ketum Gerindra tersebut.

Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng.

Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam.

Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

"Makan nasi goreng Jawa, enak," katanya dilansir Antara.

Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

"Masalah ini dan itu," katanya.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

"Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol," katanya.

Perbesar

Manuver Ridwan Kamil

Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024.

“Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut.

Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB.

Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

"Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta," kata Ridwan Kamil.

"Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta," ujarnya.

Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

Perbesar

Bisnis.com, SURABAYA — Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menghadiri ujian doktor terbuka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang merupakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (7/10/2024). Ujian tersebut berlangsung Aula Garuda Mukti Univeritas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam forum itu, SBY menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur atau cawe-cawe terkait gelar doktor yang diterima putra sulungnya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Mulanya, SBY bercerita bahwa dirinya dihubungi oleh seorang staf untuk memberikan sambutan setelah AHY dinyatakan lulus dalam sidang terbuka.Dia juga memastikan agar bukan hanya dia seorang yang memberikan sambutan di forum itu.

“Saya bertanya yang berikan sambutan ada lagi enggak, kalau hanya saya nanti orang bilang nih jeruk makan jeruk,” kata SBY dalam sambutannya, Senin (7/10/2024).

Kemudian, lelaki yang mengenakan setelan jas biru dongker itu menegaskan bahwa gelar yang diraih AHY merupakan hasil dari jerih payah dalam menuntaskan program tersebut.

“AHY ini mendapatkan kehormatan menyandang gelar doktor ini karena jerih payahnya. Tidak ada cawe-cawe saya, benar-benar [tidak ada cawe-cawe],” jelas SBY.

Bahkan, SBY mengaku dirinya jarang bertemu dengan AHY, baik di waktu siang maupun malam hari. Meski begitu, SBY bangga anak sulungnya tidak melalaikan kewajiban program doktor di Universitas Airlangga, di samping didapuk menjadi Menteri ATR/BPN di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Meskipun saya jarang ketemu [AHY] siang dan malam, di samping mengemban tugas negara tentunya, juga tidak melalaikan kewajiban yang sedang dilaksanakan sesuai dengan program doktor di universitas kebanggaan kita ini,” ungkapnya.

Perlu diketahui, ujian doktor terbuka yang AHY ikuti merupakan bagian dari skema penilaian untuk menentukan predikat kelulusan promovendus.

Adapun, Menteri AHY telah menyelesaikan studi doktoral dengan predikat cumlaude atau dengan pujian, dalam ujian doktor terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

AHY mengambil disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.

Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu melakukan kajian dari Macmillan, 2017. Dalam kajian itu, menyatakan bahwa agenda transformasi ekonomi sebuah negara bisa dijalankan melalui 3 hal.

Pertama, melakukan perubahan struktural, baik itu mengelola pekerjaan sumber daya dari produktivitas rendah ke tinggi.Kedua, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor strategis melalui penggunaan teknologi secara optimal.

Sertaketiga, mewujudkan wilayah prioritas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, agar hadir kelas menengah baru dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Menurut AHY, negara harus memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D).

“Itulah kunci sukses Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang terbukti mampu mentransformasikan ekonominya seperti saat ini,” ungkapnya.

Merujuk data, AHY mengungkap bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-112 dari 189 negara. Di Asean, Indonesia di posisi ke-6.

“Kualitas pendidikan dan R&D kita juga belum optimal. Berdasarkan data Global Innovation Index, posisi Indonesia diurutan ke-61,” tuturnya.

Realitas ini, menurut AHY, menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan, kerja penelitian, dan aktivitas industri di Indonesia cenderung belum selaras dan belum optimal. “Tapi kita harus tetap optimis karena peluangnya ada,” imbuhnya.

Dalam ujian doktor terbuka, hadir pula keluarga inti Menteri AHY, di antaranya Annisa Pohan Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dan Aliya Rajasa.

Serta, juga ada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, para petinggi Partai Demokrat, hingga jajaran Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, sidang baru dimulai pukul 09.10 WIB, dengan pimpinan sidang dipimpin oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T.A.

“Disertasi sidang AHY diterima, dengan demikian saudara AHY telah menyelesaikan program pendidikan doktor sumber daya manusia dan dinyatakan lulus dengan masa studi 3 tahun 2 bulan 1 hari dengan peringkat cumlaude,” kata pimpinan sidang di akhir sidang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pejabat publik tidak melakukan cawe-cawe. Menurutnya, sangat penting untuk membuat kepercayaan publik tetap terjaga.

"Dalam perjalanan hidup saya 10 tahun di pemerintahan, hampir, ada hal yang penting. Satu legal certainty dan policy certainty. Jadi kita harus bangun kepercayaan kita sebagai pejabat publik jangan sampai cawe-cawe," tegas Luhut dalam Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, tanpa konflik kepentingan, pejabat publik tidak memiliki beban ketika menyampaikan pernyataan ke publik. Ia lalu menegaskan bahwa pejabat publik adalah pelayan rakyat.

"Kalau tidak ada konflik kepentingan dari Anda sebagai pejabat publik, Anda ngomong apa aja silakan. Saya nggak peduli, saya ngomong aja menurut saya logika saya benar, saya tanya datanya, saya ngomong aja. Karena apa? saya dibayar untuk melayani. Jadi pejabat, saya ingin garis bawahi, adalah pelayan dari publik. Kita bukan jadi mandor," ujarnya.

Luhut lantas meminta semua pihak terus membangun kerja sama tim. Apalagi, kata dia, menjalankan urusan pemerintah tidaklah sempurna.

Ia lantas menyindir pihak yang banyak berbicara soal pemerintah, dan menawari mereka untuk duduk langsung di pemerintah. Menurut Luhut, berbicara memang lebih mudah, meskipun eksekusinya tidak mudah.

"Pemerintah itu pasti ada kurang lebihnya, nggak mungkin sempurna. Gampang orang ngomong begini begitu, coba dia duduk. Atau lihat waktu dia duduk, kan jejak digitalnya ada. Apa yang dia lakukan, apa yang udah kau berikan kontribusi pada republik ini," tutupnya.

Simak juga Video 'Luhut Soroti Kualitas Pariwisata dan Perilaku Turis Asing di Bali':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengklaim tidak ada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri atau Kadin.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART.

Seperti diketahui, sejumlah pihak di internal Kadin menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum, Sabtu (14/9/2024). Kemudian, hasil Munaslub memutuskan untuk mengangkat Wakil Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie sebagai pengganti Arsjad.

"Tidak ada 'cawe-cawe' dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Adapun Istana mengaku belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya. Hal itu kendati kubu Anindya, Minggu (15/9/2024), sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.

"Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait Kadin. Lagian hari ini masih hari libur," papar Ari.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengaitkan prahara internal Kadin itu dengan dugaan cawe–cawe Presiden Jokowi untuk melengserkan Arsjad. Padahal, pada saat pemilihan Arsjad sebagai Ketua Umum melalui Munas Kadin 2021 lalu, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. itu kerap dianggap sebagai representasi dari Jokowi.

Adapun Anindya Bakrie, yang juga menjadi saingan Arsjad pada 2021 lalu, menolak tudingan telah melakukan kudeta melalui Munaslub 14 September 2024.

Putra Aburizal Bakrie itu mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut campur atau cawe-cawePartai Golkar. Salah satunya lewat pernyataan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim berpandangan bahwa Partai Golkar bukan partai politik sembarangan karena memiliki rekam jejak yang panjang.

Selain itu, dia juga menilai bahwa Partai Golkar dan PDIP bersama-sama telah membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan Presiden Jokowi tidak layak ikut campur urusan internal partai beringin tersebut.

"Suka atau tidak suka, Partai Golkar adalah unsur di bangsa kita yang turut membangun kehidupan berdmokrasi khususnya di era reformasi," tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8)

Dia membeberkan terungkapnya Presiden Jokowi cawe-cawe urusan Partai Golkar itu bisa dilihat dari pernyataan Muhammad Qodari dalam wawancara Podcast Total Politik.

"Jadi kalau kita dengarkan eksama Qodari ini, ada penegasan seakan ada perlawanan dari Partai Golkar, tapi perlawanan tersebut 'digergaji'. Saya rasa tidak salah jika kita mengimpulkan hal itu karena kita ketahui siapa itu Qodari yang sehari-harinya adalah orang yang paling sering bersama Jokowi," katanya.

Dia juga menyayangkan pernyataan Qodari tersebut. Padahal, menurutnya, Qodari yang sebelumnya memiliki rekam jejak kredibel dan berintegritas. Namun, dia menilai belakangan ini mengeluarkan pernyataan menghina Partai Golkar.

"Pernyataan Qodari tentu mengkonfirmasi atau memberi penegasan campur tangan Jokowi terkait mundurnya Airlangga dari Partai Golkar," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik pencalonanya sebagai Ketua Umum Golkar.

Dia mengatakan bahwa sejauh ini segala intrik yang ada dalam partai berlogo pohon beringin itu murni sebagai urusan internal dan tidak ada intervensi dari pihak luar.

“Enggak ada. Apa cawe-cawe? ini proses internal saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, dia juga angkat bicara mengenai kabar akan menjadi calon ketua umum Partai Golkar definitif. Menurutnya, saat ini partai tempatnya berlabuh memang tengah berada dalam gelombang dinamika politik yang terjadi saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana membantah isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim khusus dalam mengkaji perpanjangan kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Presiden tidak pernah membentuk Tim Khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan pengurus PDIP," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, keputusan dalam perpanjangan kepengurusan merupakan urusan internal dari partai berlogo moncong banteng putih itu. Bahkan, dia menegaskan hal itu tentunya merupakan ranah dari Kemenkumham.

"Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menkumham," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan isu tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang memiliki wewenang untuk menjawab hal tersebut.

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," tandas Ari.

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Presiden Grace Natalie membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggalang dukungan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Menurutnya, setiap partai politik (parpol) memiliki kajian yang matang untuk mengusung seorang tokoh. Salah satunya, melalui pertimbangan hasil survei elektabilitas calon kepala daerah.

“Zaman sekarang, setiap partai pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai. bagaimana popularitas dan elektabilitas setiap calon. Dengan cara begini bisa terlihat suara rakyat menginginkan pemimpin seperti apa,” ujarnya kepada wartawan lewat pesan teks, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Grace mengatakan bahwa parpol pun mengkaji setiap hasil survei untuk melihat kecondongan pemilih.

Namun, dia menegaskan meskipun memilih salah satu tokoh tertentu, tetapi tak mengartikan parpol langsung merebut tiket kemenangan. Sebab, setiap kandidat harus dapat memenangkan suara masyarakat secara personal.
"Karena dalam demokrasi langsung, suara rakyatlah yang menentukan. Selanjutnya para kandidat harus berjuang meyakinkan pemilih. Tidak ada seorang pun kandidat yang bisa otomatis memenangkan kontestasi dan mendapatkan jabatan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Grace pun menyayangkan apabila ada yang mengaitkan pengusungan Bobby rekat dengan melanggengkan dinasti politik Jokowi.

Menurutnya, setiap parpol sudah sejak lama mengkaji hasil survei dan ragam pertimbangan lainnya untuk mengusung tokoh tertentu.

“Dalam Pilkada Sumut, parpol yang bukan koalisi KIM pun ikut mendukung mas Bobby. Berarti elektabilitasnya tinggi berdasarkan survei. Kita layak menduga isu dinasti hanya dilontarkan mereka yang takut bertarung,” pungkas Grace.