REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Lawatan liar yang dilakukan lima Nahdliyin ke Israel hingga bertemu dengan Presiden negara Zionis itu, Isaac Herzog, menuai kontroversi di tengah gempuran mematikan terhadap puluhan ribu warga Gaza, Palestina.

Sumber kuat Republika.co.id, menyebutkan sebelum isu ini mencuat ke permukaan, kunjungan tersebut tidak terlepas dari sosok Niruban Balachandran. Menurut sumber tersebut, Niruban lah yang diduga kuat menjadi broker keberangkatan lima intelektual Nahdliyin itu.

“Kontak lima aktivis Nahdliyin itu terjadi sudah sejak lama melalui Rahim dengan program-program dialog lintas agama,” kata sumber yang menolak namanya disebutkan, kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu. Lantas siapa Niruban Balachandran?

Dikutip dari laman resmi Itrek dan sejumlah sumber, berikut ini sejumlah fakta seputar Niruban dan keterikatannya dengan Indonesia:

Pertama, Niruban adalah sosok penting di balik dialog dan pemahaman antara warga Israel dan Indonesia. Pakar kebijakan luar negeri dan praktisi perdamaian. Niruban telah aktif dalam mendukung dan mempromosikan hubungan antara Israel dan Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk memperkuat hubungan antara warga Israel dan Indonesia.

Kedua, sebelum bergabung dengan East-West Center, Niruban memimpin portofolio pemberian dana hibah lingkungan global Charles Stewart Mott Foundation di Flint, Michigan.

Ketiga, Niruban membentuk kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi seperti Pabrik Perdamaian, Nas Daily Global, dan Yayasan RAHIM Indonesia, memperluas jangkauan dan dukungan untuk memajukan dialog lintas agama dengan umat Islam Indonesia.

Keempat, Niruban adalah seorang pembuat perubahan yang diakui dalam gerakan pembangunan perdamaian global, dengan afiliasi di U.S. Institute of Peace, Varieties of Peace Network, dan Harvard Divinity School's Religions & the Practice of Peace Alumni Leadership Network.

Kelima, dia adalah Truman Security Fellow dan dinobatkan sebagai Pemimpin Generasi Penerus Keamanan Nasional oleh New America Foundation. Tulisannya telah dipublikasikan di Yale Global, The Jerusalem Post, Tablet, dan The Jakarta Post, di antara media-media bergengsi lainnya.

Keenam, Niruban Balachandran adalah Petugas Pemantau Proyek di Bank Dunia, di mana portofolionya mencakup program-program sosial, perkotaan, pedesaan, dan ketahanan bencana di Indonesia. Dia bekerja di Bank Dunia di Indonesia selama 7 tahun, memimpin program-program pembangunan desa, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan lingkungan.

Ketujuh, sebagai warga negara Amerika Serikat yang lahir dan dibesarkan di Los Angeles, kariernya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade di bidang pengembangan kapasitas, penelitian ilmu sosial, kebijakan luar negeri, dan pembangunan internasional di Cina dan Asia Tenggara.

Kedelapan, Balachandran adalah pemenang Innovation Challenge dari Bank Dunia dan The International Society for Human Ethology's Linda Mealey Award. Beliau banyak dipublikasikan di jurnal ilmiah dan media di seluruh dunia, dan fasih berbahasa Inggris, Indonesia, Mandarin, dan Prancis. Beliau mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris, dan pernah menempuh pendidikan di Rutgers dan LSE.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI enggan menanggapi video salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mengatakan hendak mengupayakan normalisasi diplomatik dengan Israel. Namun Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana demikian.

"Yang bisa saya pastikan adalah tidak ada rencana pemerintah untuk lakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel saat ini, apalagi pada saat situasi seperti ini di mana kekerasan yang dilakukan oleh Israel di Gaza masih terus berlangsung," kata Juru Bicara Kemenlu RI Roy Soemirat dalam pesan tertulis kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

"Selain itu, kami tidak bisa memberikan komentar mengenai klaim dari pihak manapun yang mengaku sedang melakukan aktivitas untuk membantu normalisasi hubungan (dengan Israel)," tambah Roy.

Dia menegaskan posisi Indonesia tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara. Sebelumnya, satu dari lima tokoh muda NU yang belum lama ini berkunjung ke Israel, Zainul Maarif, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke negara tersebut bertujuan mengupayakan normalisasi diplomatik Indonesia-Israel.

"Dan kedua, apa yang menjadi misi kedatangan kami ke sini adalah bahwa kami ingin membuat hubungan baik antara Israel dan Indonesia, untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara ini," kata Zainul saat berpidato dalam sebuah acara di Israel.

Rekaman video saat Zainul berpidato sudah viral di media sosial dan menuai gelombang kritik dari publik. Dia dinilai antipati terhadap penderitaan dan pembantaian rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sudah mengatakan bahwa kedatangan lima tokoh mudanya ke Israel tidak mewakili lembaga. Dia pun meminta maaf dan menyampaikan bahwa orang-orang terkait akan menghadapi sidang etik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan terdapat organisasi nirlaba atau NGO yang mensponsori pertemuan lima orang warga NU atau Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Setelah saya tanya-tanya, ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel," kata Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebutkan terdapat sejumlah organisasi nirlaba yang berperan sebagai advokat Israel, seperti dalam membantu urusan lobi dan negosiasi soal kepentingan Israel.

Meski demikian dia tidak menyebutkan nama dari organisasi nirlaba yang mensponsori kegiatan pertemuan kelima Nahdliyin tersebut dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Jadi memang ada di dunia ini NGO-NGO yang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi yang membantu lobi dan kepentingan Israel dan lain sebagainya. Ini yang mengajak mereka," ujarnya.

Gus Yahya mengungkapkan hal serupa kerap terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya, dengan upaya yang bermacam-macam guna menyampaikan pesan-pesan tersendiri dari Israel.

Adapun soal keberangkatan kelima Nahdliyin tersebut hingga bisa bertemu dengan Presiden Israel, Gus Yahya menyebut semuanya bisa diurus melalui jaringan dan jalur resmi mereka, meski tak ada perwakilan Kedutaan Besar Israel di Indonesia.

"Jelas bahwa visanya nggak didapat dari Indonesia, karena nggak ada perwakilan Israel di sini. Tapi itu bisa saja diatur soal teknisnya," ucap Gus Yahya.

Meski demikian Gus Yahya selaku ketua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, atas kegaduhan yang diperbuat oleh lima orang anggotanya.

Untuk diketahui sebanyak lima nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id...

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Dia menegaskan delegasi tersebut tidak ada kaitannya dengan NU.

“Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” kata dia, kepada Republika.co.id, Ahad (14/7/2024).

Gus Fahrur menegaskan, PBNU terlepas sama sekali dengan kunjungan tersebut. “Ya, saya tidak kenal dan tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Gus Fahrur mengingatkan semua pihak untuk tidak mengatasnamakan NU tanpa ada surat tugas dari Ketua Umum PBNU terkait dengan dinas resmi. “Harus dibuktikan, dia datang sebagai apa dan siapa yang memberikan mandat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, turut mengomentari kedatangan lima intelektual muda Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Bahkan Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok Jawa Barat ini bertutur, pernah hampir terjerumus dengan undangan ke negara pendudukan, Israel. Bagaimana Bisa?

Kiai Cholil mengisahkan, pada 2016 dirinya ditawari berkunjung ke Israel dan ziarah Masjid Al Aqsa. Hal ini dalam rangkaian undangan temu budaya intelektual muda dari pemerintah Israel. “Saya hampir terperosok ke sana karena atas ajakan teman,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

“Bagi saya yang saat itu ingin jalan-jalan ke luar negeri atau ingin ziarah Masjid Al Aqsa pasti tertarik,” kata Kiai Cholil menambahkan.

Tetapi setelah melalui pertimbangan matang dan atas nasihat almarhum KH Hasyim Muzadi, Kiai Cholil mengurungkan niat dan menolak ajakan tersebut.

“ Beliau tidak mengizinkan dan bahkan melarang saya berangkat. Walhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah sehingga saya mengurungkan niat dan akhirnya saya menolak tawaran itu,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kunjungan tersebut tidak bisa dibenarkan dan benar-benar keterlaluan melukai hati dan rasa keadilan umat sebagai manusia, apapun alasannya. Sebab kondisi sekarang sudah jelas Israel melakukan penyerangan dan genosida kepada rakyat Palestina

“Sungguh disayangkan ternyata mereka-mereka adalah berpendidikan baik dan kader potensial di NU. Dan, itu memang sasaran Israel utk menggaet dukungan dari kader-kader muda di negara-negara lain. Ini lebih ngeri lagi tentang data yang menyebutkan bahwa simpatisan Israel di Indonesia mencapai 2 persen,” ujar dia.

Dirinya bahkan menyayangkan ternyata keterlibatan mereka tidak sekadar berkunjung tetapi juga memang sudah ada relasi dan hubungan dlm jaringan Yahudi. Ini bisa diakses melalui ramuan sermi Rahim.

“Saya tak paham apa yang menggiurkan dari sana kalau dibandingkan dengan kejahatannya. Apalagi membelanya atas nama dalil-dalil agama.. duuhh sedih,” kata Kiai Cholil.

.

Saya lihat dari jejaknya digitalnya, mereka itu bukan sekadar jalan-jalan tapi memang sudah menjadi jaringannya. Duhh ya Allah," kata dia.

Sejumlah intelektual muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke negara Israel yang sedang menjajah dan melakukan genosida terhadap Palestina. Menanggapi hal itu, PBNU menegaskan mereka tidak mewakili PBNU dan PBNU tidak mengetahui agenda tersebut.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Dia menegaskan delegasi tersebut tidak ada kaitannya dengan NU.

“Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” kata dia, kepada Republika.co.id, Ahad (14/7/2024).

Gus Fahrur menegaskan, PBNU terlepas sama sekali dengan kunjungan tersebut. “Ya, saya tidak kenal dan tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Gus Fahrur mengingatkan semua pihak untuk tidak mengatasnamakan NU tanpa ada surat tugas dari Ketua Umum PBNU terkait dengan dinas resmi. “Harus dibuktikan, dia datang sebagai apa dan siapa yang memberikan mandat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus mengecam tindakan lima intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog. Apalagi, saat ini rakyat Palestina masih terus mengalami penderitaan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel.

Dailami mengatakan, pemerintah Indonesia sudah secara tegas mengutuk tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Menurut dia, Indonesia memiliki posisi yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, terdapat sejumlah aktivis Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bertemu dan berfoto dengan Presiden Israel.

"Kelima oknum yang dikenal sebagai aktivis Nahdlatul Ulama ini jelas melukai perasaan kita semua. Saya sangat miris," kata senator asal DKI Jakarta itu melalui keterangannya, Senin (15/7/2024).

Ia meminta pemerintah maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada kelima orang itu. Pasalnya, lima orang itu dinilai tidak patuh dengan kebijakan Indonesia.

Menurut Dailami, sanksi tegas harus diberikan untuk mencegah hal serupa kembali terulang. Sebab, sebagai umat Islam, sudah semestinya para Nahdliyin berpihak kepada sesama muslim.

"Saat ini sudah menggema gerakan All Eyes on Rafah sebagai bentuk perlawanan kepada kejahatan dan kekejaman Israel. Apa sebab mereka sebagai sesama muslim sampai tidak punya empati?" kata dia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI itu juga mengajak umat Islam di Indonesia terus bahu-membahu membantu dan tidak menyakiti rakyat Palestina. Ia juga meminta semua pihak tidak lupa atas sejarah, di mana Palestina disebut memiliki andil terhadap kemerdekaan Indonesia.

"Saya minta semua jangan lupa sejarah, Palestina adalah yang kali pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia saat masa penjajahan. Pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini menyampaikan kepada dunia terkait dukungan terbuka atas kemerdekaan Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Dia menegaskan delegasi tersebut tidak ada kaitannya dengan NU.

“Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” kata dia, kepada Republika.co.id, Ahad (14/7/2024).

Dalam foto yang diterima Republika, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Gus Syukron, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Dalam sebuah postingan pada akun Istagram bernama zenmaarif yang diduga millik Zainul Maarif, ia menuliskan penjelasannya berkunjung ke Israel menemui Presiden Israel."Berbincang langsung dengan Presiden Israel," tulis akun IG Zenmaarif.

"Saya bukan demonstran melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim turut menanggapi lima intelektual Nahdliyin yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

"Saya sangat menyesalkan sekali ada intelektual Nahdliyin pergi ke Israel. Sangat memprihatinkan saat puluhan ribu warga Palestina dibunuh secara bengis oleh Israel, lima intelektual ini justru bertemu Presiden Israel," kata Prof Sudarnoto kepada Republika.co.id, Senin (15/7/2024)

Prof Sudarnoto mengatakan, untuk apa mereka ke Israel bertemu Presiden Israel. Mau memperjuangkan Palestina atau apa sebetulnya.

Semua warga bangsa Indonesia memang berhak dan bahkan wajib membela Palestina. Tapi jangan menabrak konstitusi. Mereka itu melanggar konstitusi.

Dia menegaskan, seharusnya lima intelektual Nahdliyin itu mengambil contoh, misalnya dari menteri luar negeri (Menlu) RI yang tidak pernah berhenti membela hak-hak Palestina untuk merdeka. Selama ini Menlu RI berjuang sesuai dengan koridor dan itu terhormat.

"Apa mereka (lima intelektual Nahdliyin) tidak paham bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Apa mereka tidak paham bahwa pemerintah Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang mereka masih menjajah?," ujar Prof Sudarnoto.

Prof Sudarnoto menambahkan, apa mereka juga tidak mengerti konstitusi RI. Kalau mereka mengerti tapi pergi juga ke Israel, artinya mereka sengaja melanggar dan menantang konstitusi.

"Hemat saya mereka tidak punya kepekaan sama sekali dan harus minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia yang selama ini dengan dedikasi memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina secara terhormat karena tidak melanggar konstitusi," ujarnya.

Prof Sudarnoto berharap, pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan langkah positif terkait dengan kasus yang mempermalukan lembaga dan juga mencederai hati masyarakat Indonesia. "Saya sarankan mereka minta maaf secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Sejumlah intelektual muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke negara Israel yang sedang menjajah dan melakukan genosida terhadap Palestina. Menanggapi hal itu, PBNU menegaskan mereka tidak mewakili PBNU dan PBNU tidak mengetahui agenda tersebut.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Dia menegaskan delegasi tersebut tidak ada kaitannya dengan NU.

“Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” kata dia, kepada Republika.co.id, Ahad (14/7/2024).

Gus Fahrur menegaskan, PBNU terlepas sama sekali dengan kunjungan tersebut. “Ya, saya tidak kenal dan tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Gus Fahrur mengingatkan semua pihak untuk tidak mengatasnamakan NU tanpa ada surat tugas dari Ketua Umum PBNU terkait dengan dinas resmi. “Harus dibuktikan, dia datang sebagai apa dan siapa yang memberikan mandat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Masyarakat Indonesia yang kebanyakan tengah berempati terhadap penderitaan saudara-saudara mereka di Jalur Gaza dikejutkan dengan kunjungan lima “intelektual” Nahdliyin ke Israel disambi pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Salah satu peserta kunjungan menyinggung sikap Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid terkait hubungan diplomasi dengan Israel. Bagaimana konteksnya kala itu?

Menengok sejarah, negara Zionis Israel sejak mula sudah “ngebet” ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Keabsahan mereka tentu akan sangat terkatrol jika ada hubungan dengan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia itu.

Sejarahnya, Indonesia sejak awal menolak pendirian negara Israel karena didasari pencaplokan dan penjajahan Palestina. Namun pada Desember 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mencoba membujuk dengan mengirim telegram ucapan selamat kepada Sukarno dan Mohammad Hatta atas proklamasi kemerdekaan RI dari Belanda. Pada Januari 1950, Israel melalui surat Menlu Moshe Sharett juga mengirim telegram berisikan keputusan Israel mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Hatta membalas telegram-telegram itu dengan ucapan terima kasih. Namun ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membalas Israel dengan pengakuan kedaulatan serupa. Pada 1955, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika juga menolak mengakui Israel dan mendorong kemerdekaan Palestina. Presiden Sukarno, pada 1962, mengeluarkan Israel dari kesertaan di Asian Games tahun itu.

Upaya membangun hubungan diplomasi kemudian dilanjutkan Israel pada dekade 1990-an. Kala itu, pada 1993, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Israel Shimon Peres mengadakan pertemuan formal di sela-sela Konferensi HAM PBB di Wina. Pertemuan itu dilanjutkan dengan kunjungan mendadak Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ke Jakarta untuk menemui Presiden Soeharto. Kedua kepala negara juga menggelar pertemuan lanjutan di Singapura dan New York.

Yang tak boleh luput dicatat, ada konteks penting yang melatari pertemuan-pertemuan tersebut. Yitzhak Rabin kala itu tengah terlibat perundingan damai dengan pimpinan Palestina Yasser Arafat. Perundingan keduanya menghasilkan Perjanjian Oslo yang menjamin kemerdekaan Palestina.

Dalam konteks itu Ali Alatas bertemu dengan Simon Peres. Indonesia hanya akan membuka kemungkinan pembukaan diplomatik jika perundingan damai itu membuahkan hasil dan ada kepastian soal kemerdekaan Palestina. Soeharto, dilaporkan Republika pada 1995, mengatakan bahwa dalam pertemuan di New York juga mengisyaratkan bahwa Israel harus mengembalikan semua wilayah yang dicaplok dari Palestina sebelum pembicaraan soal hubungan diplomatik kedua negara.

Pada akhir 1995, Benjamin Netanyahu sebagai pimpinan partai sayap kanan Likud menggelar demonstrasi besar-besaran menentang Perjanjian Oslo. “Matilah Rabin, matilah Rabin!” terdengar di antara pada peserta unjuk rasa. Salah satu yang hadir adalah menteri keamanan dalam negeri Israel saat ini, Itamar ben Gvir. Ia kala itu terekam memegang ornamen dari mobil Yitzhak Rabin.

“Kami dapat mobilnya, sebentar lagi kami dapat orangnya,” kata dia saat itu. Sebulan kemudian, Rabin ditembak mati. Pada November 1995, Yitzhak Rabin dibunuh oleh Yigal Amir, seorang ekstremis yang menentang ketentuan Perjanjian Oslo.

Amir dihukum atas pembunuhan Rabin dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Redup pulalah harapan solusi Israel-Palestina melalui jalan damai kala itu.

Pada 1999, giliran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang membuka wacana hubungan diplomatik dengan Israel. Ia diketahui berkawan dengan Simon Perez yang terlibat dengan perundingan damai bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ketiganya dapat penghargaan Nobel Perdamaian pada 1994.

Simon Perez saat itu menjabat menteri kerja sama regional Israel. Sama seperti Soeharto, Gus Dur punya sarat yang berat atas pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang tak bisa ditawar. Pertama, kemerdekaan Palestina, dan selanjutnya penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan.

Hal -hal ini yang kemudian membuat kunjungan kali ini berbeda dan tak bisa disamakan konteksnya. Pada masa Soeharto, jelas ada upaya perdamaian dan pengakuan kemerdekaan Palestina dari Israel.

Sementara pemerintahan terkini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog punya kebijakan yang sama sekali berbeda. Netanyahu adalah salah satu pemimpin paling ultranasionalistik yang pernah memimpin Israel. Ia meluaskan penjajahan di Tepi Barat, berulangkali mengebom Jalur Gaza, mencaplok Dataran Tinggi Golan, menjadikan apartheid sebagai kebijakan resmi Israel, dan melancarkan genosida terkini. Ia juga menolak sama-sekali pengakuan negara Palestina.

Bagaimana dengan presidennya Isaac Herzog? Sebelas-dua belas. Dalam wawancara di program Piers Morgan pada Mei lalu, menyuarakan keberatan keras Israel terhadap pengumuman pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

Ia juga membesar-besarkan penolakan di masyarakat Israel atas negara Palestina. “Ada argumen besar di Israel mengenai kemampuan atau penerimaan gagasan negara Palestina.”

Hal itu sebelumnya sampaikan juga di pertemuan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada Januari 2024.“Jika Anda bertanya kepada rata-rata orang Israel saat ini tentang kondisi mental mereka, tidak ada orang waras yang mau memikirkan apa yang akan menjadi solusi dari perjanjian perdamaian,” katanya dalam sebuah wawancara di panggung utama WEF dilansir the Times of Israel.

Di sela forum itu, Aljazirah melaporkan, Isaac Herzog juga menjadi sasaran tuntutan pidana, Jaksa penuntut Swiss saat itu mengkonfirmasi, Herzog dituntut karena Israel dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Pengaduan pidana akan diperiksa sesuai dengan prosedur biasa,” kata Kantor Kejaksaan Agung Swiss pada Jumat, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungi Kementerian Luar Negeri Swiss untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan individu yang bersangkutan.

Secara teori, negara ketiga tidak memiliki yurisdiksi pidana terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri negara lain saat ini. Alasan di balik pengaduan dan siapa yang mengajukan pengaduan tidak disebutkan secara spesifik.

Kantor berita AFP memperoleh pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh orang-orang di balik pengaduan tersebut, berjudul “Tindakan Hukum Melawan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Dikatakan bahwa beberapa orang yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan tuntutan kepada jaksa federal dan otoritas kewilayahan di Basel, Bern dan Zurich.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa penggugat sedang mencari tuntutan pidana sejalan dengan kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza.

Selepas serangan 7 Oktober, tepatnya sepekan kemudian, Isaac Herzog juga menyatakan dalam konferensi pers bahwa tidak ada warga sipil yang tidak bersalah di Gaza. Hal ini ia sampaikan saat itu, ketika ribuan warga Palestina berjuang untuk melarikan diri dari Gaza utara setelah militer Israel memerintahkan sekitar 1,1 juta dari mereka untuk mengungsi ke selatan menjelang operasi militer darat.

“Seluruh negara (Palestina) bertanggung jawab,” kata Herzog pada konferensi pers pada hari Jumat, 13 Oktober. “Tidak benar retorika mengenai warga sipil yang tidak sadar, tidak terlibat. Itu sama sekali tidak benar. Mereka bisa saja bangkit. Mereka bisa saja berperang melawan rezim jahat yang mengambil alih Gaza melalui kudeta,” ia menekankan.

Komentar itu salah satu yang digunakan Afrika Selatan dalam upaya meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa genosida di Gaza adalah niat pemerintahan Israel.

Artinya, jika Soeharto dan Gus Dur bertemu dengan pemerintahan yang masih membuka harapan soal perdamaian dan pengakuan Palestina, kelima “intelektual” Nahdliyin justru bertemu dengan salah satu rezim Israel yang paling brutal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah intelektual muda nahdliyin (sebutan bagi warga NU) mengunjungi Israel. Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda tersebut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Tidak diketahui persis kapan kunjungan para intelektual muda Nahdliyin tersebut. Informasi yang diperoleh Republika.co.id, mereka berada di Israel selama pekan lalu.

Sejumlah pihak menyayangkan pertemuan tersebut. Bahkan, PBNU menyebut kunjungan mereka tak mewakili organisasi.

Terlepas dari sikap sejumlah pihak atas kunjungan itu, para ulama pendahulu dari kalangan NU telah menunjukkan sikapnya atas Palestina. Mereka memberikan dukungan bagi Palestina dan menolak penjajahan Israel.

Misalnya, seperti dikutip dari pemberitaan Republika.co.id pada Desember 2023 lalu, sejarawan Aguk Irawan mengungkap perjuangan-perjuangan KH Hasyim Asy’ari dalam mengonsolidasi kekuatan umat Islam Indonesia untuk mendukung perjuangan Rakyat Palestina.

“KH Hasyim mengajak umat Islam untuk mengumpulkan dana yang diberikan kepada Rakyat Palestina melalui Palestina Fons dan Majelis Rajabiyah, dimulai tanggal 19 Ramadhan 1356 H atau 23 November 1937,” ujar Aguk dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (6/11/2023).

Hal itu disampaikan Aguk dalam kajian bertajuk “Mengenal Sosok Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, Pemersatu Umat Islam Indonesia” di Ponpes Minggir, Sleman, pada Sabtu (4/11/2023). Pengasuh PP Baitul Klimah ini melanjutkan, hal itu dilakukan KH Hasyim dengan mengorganisasi puluhan organisasi Islam di Indonesia.

“Hasilnya, waktu itu sekitar 600 ribu gulden berhasil dikumpulkan dan dikirimkan ke Palestina untuk perjuangan umat Islam di sana,” ucap Aguk.

Aguk Irawan juga mengungkap langkah strategis KH Hasyim Asy’ari yang juga secara cerdik membaca peluang yang lahir dari konflik dunia (yakni Perang Dunia II dan di kawasan Asia dikenal Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik) untuk melepaskan Indonesia dari jajahan Belanda.

Sementara, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Cholil Nafis, membacakan sikap resmi PBNU di hadapan jutaan peserta aksi akbar bela Palestina di Monas, Jakarta, Ahad (5/11/2023). Aksi ini berlangsung sejak Ahad pagi.

Kiai Cholil, yang juga merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengawali pernyataannya dengan mengungkapkan pendiri sekaligus Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari pada 1938, sebelum Indonesia merdeka dan pada saat terjadi agresi ke Masjid Al Aqsa, sudah memfatwakan tentang qunut nazilah.

Fatwa tersebut diperuntukkan bagi warga nahdliyyin dan kaum Muslimin di mana pun berada, sebagai wujud solidaritas sesama umat Muslim atas masalah yang dialami Palestina.

"Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ancaman dan persekusi dari Belanda karena dianggap ini membangkitkan ruh jihad antara kaum Muslimin saat itu. Tetapi sekarang bukan hanya masalah kaum Muslimin tetapi juga menjadi masalah kemanusiaan. Maka, selain ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah insaniyah," tuturnya.

Adapun sikap resmi PBNU yang dibacakan oleh Kiai Cholil ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen. Pertama, membela Palestina adalah berdasarkan keimanan, yang mengacu pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Karena itu, bagi kita yang Muslim atas nama keimanan itulah yang memanggil. Kita saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita bagikan satu bangunan, maka saling menolong antara kita dengan mereka," kata Kiai Cholil.

"Maka hari ini masyarakat Indonesia menyatakan protes kepada dunia, untuk berpihak kepada dunia. Yang kita lakukan saat ini adalah ibadah kepada Allah. Ibu-bapak panas hari ini tetapi gak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina," tambahnya.

Kedua, PBNU meminta atas dasar keimanan dan kemanusiaan untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita di Palestina. "Ibu-bapak yang punya kekuatan doa mungkin yang bisa membuka pintu langit kepada Allah. Mari kita panjatkan doa. Ketika ibu bapak memiliki kemampuan harta, mari salurkan hartanya dan kita mengetuk orang yang berwenang untk menyelesaikan persoalan Palestina," ucapnya.

Terakhir, Kiai Cholil menyampaikan PBNU mengajak untuk bersama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. "Bapak ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan masing masing. Maka KH Hasyim Asy'ari, sebagai hadratussyaikh, Rais Akbar di NU, meminta kita untuk qunut nazilah," ujarnya.