Jakarta: Indonesia dinilai tertampar oleh Tiongkok yang berhasil membuat dua faksi di Palestina, Hamas dan Fatah, meneken perjanjian di Beijing. Pertemuan keduanya serta faksi lainnya untuk mengakhiri perpecahan dan memerintah Jalur Gaza bersama-sama.

"Menurut saya ini harus kita apresiasi dari Beijing. Seharusnya sih agak menampar kita ya," kata pakar militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, dalam program Crosscheck by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id bertajuk 'China Damaikan Hamas-Fatah, Indonesia Bisa Apa?', Minggu, 28 Juli 2024.

Indonesia sejatinya paling getol menyuarakan kemerdekaan Palestina serta mengecam tindakan kejahatan kemanusiaan oleh Israel. Sementara, geopolitik Indonesia belum terlihat.
"Jadi disini lah sebenernya kita harus angkat topi kepada Beijing. Karena istilahnya teriak-teriak Palestina merdeka, mereka (Beijing) langsung ke akar masalahnya," ujar Connie.

Baca juga: Hamas-Fatah Berbaikan di Tiongkok, Menlu RI: Persatuan Kunci Masa Depan Palestina

Langkah Beijing menyasar faksi merupakan langkah penting. Khususnya mengawinkan Hamas dan Fatah yang dipandang kerap mengambil peran berbeda. Hamas cenderung hard power, sedangkan Fatah sebaliknya.

"Gimana mau merdeka kalau lu sendiri berantem kok, gitu. Istilahnya, ini dua gajah bertempur kalau kita sebut Hamas dan Fatah saja ya," ujar Connie.

Faksi Palestina, termasuk Hamas dan saingannya Fatah, menandatangani perjanjian ‘persatuan nasional’ di Beijing, Tiongkok pada Selasa, 23 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk mengakhiri perpecahan mereka dan menciptakan platform yang memungkinkan mereka bersama-sama memerintah Gaza pascaperang.

"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami katakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional," kata pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk kepada wartawan, menurut media pemerintah Tiongkok, seperti dikutip Middle East Eye, Selasa, 23 Juli 2024.

"Kami berkomitmen untuk persatuan nasional dan kami menyerukannya,” imbuh Marzuk.

Penandatanganan tersebut mengakhiri dialog rekonsiliasi selama tiga hari antara 14 kelompok Palestina di ibu kota Tiongkok.

(ABK)

Jakarta: Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Sukron Makmun, menyebut bahwa tidak hanya pihaknya yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Dia menyebut organisasi masyarakat (ormas) lain juga pernah bertemu Isaac.

"Sebenarnya kalau di cek di imigrasi misalkan ya pak ya, itu kan sebelumnya kan banyak ormas lain yang diundang dari lembaga lain itu, tidak hanya nahdliyin, pak oke. Cuma jadi booming, jadi viral ya karena NU itu menjual, mungkin seperti itu ya," kata Sukron dalam Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Sukron tak mengungkap nama-nama ormas tersebut. Dia mengeklaim bahwa ormas lain yang mengunjungi Israel tidak hanya belakangan ini. Namun, beberapa waktu lampau.
"Bukan presiden yang sekarang kan ya, sebelumnya sampean cek aja itu," ujar Sukron.

Baca juga: Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel Samakan Kunjungannya dengan Jokowi ke Ukraina

Dia menekankan bahwa kedatangannya ke Israel merupakan kapasitas pribadi, tidak membawa NU. Kedatangannya untuk berdialog terkait antargama.

"Justru ya ini yang kadang banyak diketahui yang berangkat itu sebenarnya bukan hanya teman-teman nahdliyin, di situ ada beberapa agama lain karena memang tujuannya dialog antaragama," ucap Sukron.

Lima tokoh NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog belum lama ini. Kelima nahdliyin itu adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Sukron Makmun, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Pertemuan para nahdliyin itu menuai komentar netizen hingga sikap keras Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas buntut pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, ada warga dari kalangan NU yang pergi ke Israel. Saya merasakan hal ini tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini," kata Gus Yahya, Selasa, 16 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengeklaim pernah mendengar alasan utama membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Bahwa, legasi dengan membangun ibu kota mudah diingat rakyat ketimbang proyek jalan tol.

"Jadi ada yang bilang begini, 'Pak kalau bapak bikin jalan tol itu rakyat paling sudah lupa yang kalau yang bikin jalan tol itu bapak. Tapi kalau bapak pindah ibu kota nah orang akan ingat terus selamanya'," kata Refly dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Refly mengatakan alasan membangun ibu kota karena terkait legasi merupakan hal serius. Terlebih, untuk mengenang jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wah kalau misalnya pemindahan ibukota didasarkan pada keinginan untuk legacy, wah gawat sekali," ujar Refly.

Baca juga: IKN Disebut Dibangun sebagai Kota Bisnis, Bukan Ibu Kota

Dia tak memungkiri bahwa Presiden pertama RI Soekarno juga terdapat legasinya. Namun, disesuaikan zaman dan urgensinya.

Refly juga menyoroti lokasi IKN Nusantara yang terlampau jauh dari Jakarta. Hal ini berdampak biaya mobilisasi yang tinggi. Khususnya kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang awalnya berkantor pusat di Jakarta harus pindah ke IKN Nusantara.

"Kalau misalnya ibu kota itu digeser ke misalnya paling jauh Bandung atau paling jauh yang kemarin, Jonggol misalnya, maka dia tidak perlu berpindah relokasi tempat tinggal karena kerjaannya. Ini kan soal (uang)," ucap Refly.

(ABK)

Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak masalah dengan kebijakan mendatangkan dokter asing. Namun, seleksi hingga sertifikasi dokter asing harus diatur dan diperketat.

"Jadi kalau kita bicara sekarang konteks dalam kaitannya dengan dokter asing pada prinsipnya di kelompok profesi kita enggak ada masalah," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Pemerintah harus memastikan sertifikasi Letter of Good Standing dari dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Hal ini untuk memastikan keselamatan pasien.
"Ini ada masalah enggak dengan permasalahan disiplin, sesuai nggak dengan kompetensinya, ada masalah dengan etik. Karena semua negara pasti harus punya konsen utama itu adalah apa, keselamatan pasien. Nah ini yang harus dikedepankan," ujar Adib.

Pemerintah juga diminta selektif membolehkan dokter asing yang akan praktik. Seleksi yang ketat juga untuk menjamin keselamatan pasien.

"Sekarang kita mau bicara akan ada dokter asing masuk ke indonesia, maka yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah bagaimana upaya selektif barrier yang harus ada untuk kita bisa menyeleksi," ujar Adib.

Dia mencontohkan Singapura serta India yang juga membolehkan dokter asing. Namun, dengan proses verifikasi yang ketat. Misalnya, dokter yang dibolehkan dari universitas tertentu saja dan terjamin kualitasnya.

"Tujuannya apa sih semua negara melakukan itu, harus ada proses seleksi? (Karena) yang negara harus kedepankan (yaitu) kepentingan keselamatan pasien," ujar Adib.

Penggunaan jasa dokter asing telah diatur dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 248 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan bahwa penggunaan jasa dokter asing tidak lepas dari kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih tinggi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan hampir semua spesialis di Indonesia belum mencapai rasio 1/1.000 penduduk.

"Kalau ada (yang mencapai rasio) distribusinya tidak merata. Kalau alat dan sarana bisa dipenuhi segera dengan ketersediaan dana tapi kalau SDM perlu waktu,” katanya kepada Media Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Puruhito mengaku tak melihat lima syarat pemberhentian yang terpenuhi dari pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair. Sehingga, alasan pemecatan ini masih misteri.

"Lima syarat tidak kami lihat," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Kelima syarat pemberhentian itu meliputi yang bersangkutan sudah sudah selesai masa jabatannya, mengundurkan diri dengan sukarela, dan sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Berikutnya, karena tugas atau belajar lanjutan dan masuk penjara.
"Kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap (inkrah)," ucap dia.

Puruhito menambahkan sebagai eks rektor dia paham bahwa untuk memberhentikan dekan harus dengan persetujuan. Mulai dari senat hingga majelis wali amanat.

"Saya tahu kalau rektor mau memecat itu tentunya ada persetujuan dari senatnya, akademik, khusus ada majelis wali amanat atau dewan penyantun gitu ya, yang tentunya belum kami dengar, kok mendadak," ucap dia.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(ADN)