JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI-PAndreas Hugo Pareira mengeklaim, DPR belum berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Hal itu disampaikan Hugo saat ditanya soal pembahasan revisi UU MD3 yang disebut menjadi salah satu agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

“Enggak ada rencana itu. Enggak ada rencana itu,” ujar Hugo saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/10/2024).

Menurut Hugo, saat ini Baleg DPR RI masih mempersiapkan program legislasi nasional (prolegnas) yang baru, sehingga belum ada penentuan soal pembahasan yang diprioritaskan.

“Itu kan isu kemarin. Sebelum pelantikan. Sekarang kita bicara untuk mempersiapkan Prolegnas yang baru,” kata Hugo.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, pembahasan revisi UU MD3 masuk dalam susunan agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat penetapan agenda kerja yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

“Dari agenda tadi (pembahasan UU MD3) juga termasuk di dalamnya, dari agenda (kerja),” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Rabu (23/10/2024).

Ia menyebutkan, selain UU MD3, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) juga akan masuk daftar prioritas.

“Itu sudah masuk dalam daftar-daftar agenda kita. Kurang lebih itu pertengahan November nanti, sudah ada masuk,” kata Bob Hasan.

Meski begitu, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg sebatas menyepakati agenda kerja, dan belum membicarakan mengenai substansi pembahasannya.

“Kami belum membaca secara menyeluruh. Kalau tadi kami hanya menyusun agenda ya, agenda ke depan ini,” ucap Bob Hasan.

Jakarta -

Anak usaha BNI, BNI Venture, memperkenalkan 10 startup peserta pitching demo day dari program akselerator Axel Arc di acara Tech in Asia Conference 2024. Langkah ini sejalan dengan upaya BNI untuk memperkuat posisinya di industri jasa keuangan.

BNI Venture menghadirkan berbagai startup dalam acara demo day ini mulai dari fintech, AI & machine learning, SaaS, healthcare, B2B, hingga sektor ESG. Adapun rincian 10 startup yang hadir tersebut antara lain Rintisan, D3Labs, Qasir.id, Kata.ai, Ciroes, Volantis Technology, Fineksi (formerly Finskor), Zi.Care, Momofin, Duluin.

Selanjutnya, para startup akan mempresentasikan solusi inovatif yang mereka kembangkan setelah menjalani sesi workshop dan mentoring oleh pakar industri dan investor selama program akselerator Axel Arc berlangsung.

Axel Arc sendiri merupakan bagian dari program akselerator dari BNV Arcade 2024 yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi ekosistem BNI Group dengan sejumlah startup. Melalui program ini, BNI Ventures berupaya untuk memperkuat inovasi dalam layanan perbankan dan memanfaatkan solusi teknologi terkini yang dikembangkan oleh startup.

"Melalui program akselerator Axel Arc yang merupakan bagian dari BNV Arcade, kami dapat terhubung langsung dengan startup yang menghadirkan inovasi. Hal ini memungkinkan kami menemukan solusi baru untuk terus mendorong inovasi, memperkuat daya saing BNI Group, dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan di industri perbankan. Kolaborasi dengan startup sangat penting untuk memastikan layanan kami tetap unggul bagi para nasabah," ungkap SEVP Information & Technology BNI, Victor Erico Korompis dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Victor melihat program ini sebagai platform strategis untuk memperkenalkan startup yang telah mengikuti akselerator Axel Arc. Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para startup untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di industri teknologi, termasuk investor dan mitra strategis lainnya.

Sementara itu, CEO BNI Ventures, Eddi Danusaputro menegaskan keikutsertaan BNI Ventures pada acara ini dalam rangka mendorong inovasi di ekosistem jasa keuangan.

"Keikutsertaan BNI Ventures di Tech in Asia Conference menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendorong inovasi di ekosistem jasa keuangan melalui kolaborasi dengan startup. Melalui inisiatif ini, BNI berharap dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, tidak hanya bagi BNI Group, tetapi juga bagi ekosistem startup di Indonesia," tutur Eddi.

(anl/ega)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa formasi pimpinan DPR akan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dasco menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan atas UU MD3 tersebut, sehingga akan tetap mengacu pada UU yang ada.

Dengan demikian, Ketua DPR RI periode 2024-2029 akan sangat mungkin dipegang oleh partai pemenang Pileg 2024 yaitu PDI Perjuangan (PDIP).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga Pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan nantinya soal penentuan Ketua DPR sudah diatur sesuai dengan UU MD3 yaitu pemenang kesatu, kedua, hingga kelima dalam Pileg akan menjadi Pimpinan DPR.

“Tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan,” jelas dia.

Sekadar informasi, PDI Perjuangan (PDIP) meraup suara terbanyak di Pemilihan umum Legislatif (Pileg) 2024. PDIP berhasil mencetak suara sah sebanyak 25.387.279 suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, lima urutan lartai terbesar lainnya setelah PDIP adalah Golkar dengan perolehan suara 25.387.279 suara; Gerindra 20.071.708 suara; PKB 16.115.655 suara; serta Nasdem 14.660.516 suara.

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa Undang-Undang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) tidak akan mengalami perubahan, sehingga formasi pimpinan DPR periode 2024-2029 akan tetap mengacu pada ketentuan UU MD3 yang berlaku saat ini. Partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan mendapat jatah kursi Ketua DPR.

"Ya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3 sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2024.

Dasco menjelaskan bahwa ketua DPR akan diambil dari partai politik yang memenangkan Pileg 2024. Sedangkan empat wakil ketua DPR akan diambil dari partai lain berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di Pileg.
Baca juga: UU MD3 Disebut Tak Jadi Direvisi

"Ya tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan pemenang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," katanya.

Sebelumnya, sempat beredar kabar mengenai wacana revisi UU MD3, yang diharapkan akan mengubah mekanisme penetapan pimpinan DPR. Namun, Dasco telah menegaskan bahwa mayoritas fraksi di DPR sepakat untuk tidak melakukan perubahan UU MD3 hingga akhir periode DPR 2019-2024.

"Dan kita mayoritas sepakat partai-partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR pada saat ini," tegas Dasco.

KPU Tetapkan Hasil Pileg 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hasil resmi Pileg DPR RI 2024, di mana PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak. Penetapan dilakukan pada akhir Agustus 2024 lalu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, PDIP mendapatkan 110 kursi di DPR, disusul oleh Golkar dengan 102 kursi, Gerindra dengan 86 kursi, NasDem dengan 69 kursi, dan PKB dengan 68 kursi.

Puan Maharani Kembali Jadi Ketua DPR?

Peluang Puan Maharani untuk kembali menjadi Ketua DPR semakin kuat. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengungkapkan bahwa partainya telah mempersiapkan nama calon Ketua DPR dan secara tersirat menyebutkan Puan sebagai kandidat kuat.

"Kalau dilihat dari segi pengalaman, Ketua Fraksi sudah, menjadi Ketua DPR, ya Mbak Puan. Kita tentu suara bulat dan Mbak Puan monggo," ucap Eriko kepada wartawan, Kamis 26 September 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga memprediksi bahwa Puan Maharani akan kembali menduduki kursi Ketua DPR. Menurutnya, dengan PDIP sebagai pemenang Pileg dan tidak adanya revisi UU MD3, posisi Puan sangat kuat di internal partai.

"Tanpa ada revisi Undang-Undang MD3, PDIP tetap berhak mendapat kursi Ketua DPR, dan posisi Puan paling kuat," ujar Ujang, Jumat 27 September 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, susunan pimpinan DPR akan mengikuti Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) yang berlaku saat ini.

Dasco menegaskan, tidak ada perubahan apa pun terkait dengan UU MD3.

"Ya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Dasco mengatakan, Ketua DPR bakal ditetapkan sesuai dengan partai pemenang Pileg 2024.

Dia menyebut lima partai pemenang akan mengusulkan nama untuk menjadi pimpinan DPR.

"Ya tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," kata dia.

PDI-P menjadi partai pemenang Pileg 2024.

Dengan begitu, sedianya kader PDI-P yang akan menjadi Ketua DPR periode 2024-2029.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan partai politik lain di DPR sepakat tak akan merevisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ketua DPP PDIP Said Abdullah meyakini para partai politik berkomitmen untuk tak mengubah UU MD3 hingga pelantikan anggota DPR baru pada awal Oktober nanti.

"Insya Allah saya yakin, semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap sampai pelantikan 1 Oktober yang akan datang," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Said mengatakan berdasarkan pengalaman masa lalu, perubahan UU MD3 membuat DPR menjadi arena konflik. "Semua fraksi apa ya, kami tidak ingin DPR itu menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk soal MD3 dulu," katanya.

Berdasarkan aturan UU MD3 yang saat ini berlaku, partai dengan suara terbanyak hasil Pemilu bisa menduduki kursi Ketua DPR. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, PDIP mendapat suara terbanyak, sehingga berhak mendapatkan kursi Ketua DPR nantinya.

Sebelumnya, revisi UU MD3 sebelumnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menyebut Said yang mengusulkan revisi UU MD3 karena perlunya perubahan pada pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Beriringan dengan pernyataannya itu, Dasco menegaskan bahwa usulan revisi bukan berasal dari pimpinan DPR.

"Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (1/8).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membuka 751 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Lowongan kerja sebagai CPNS di Bappenas kali ini terbuka bagi lulusan D3 hingga lulusan S2.

Bappenas dalam Pengumuman Nomor 001/PANSEL.ASN/08/2024 mencantumkan jumlah formasi dan penempatan unit kerja untuk 750 formasi CPNS tersebut. Penempatan unit kerja bagi 750 formasi CPNS tersebut tersebar 45 direktorat 10 biro.

Untuk mengetahui rincian formasi dan penempatan CPNS Bappenas tahun 2024 dapat mengakses tautan berikut: https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns/detail/seleksi-pengadaan-pegawai-negeri-sipil-pns-tahun-anggaran-2024753

Berikut syarat pendaftaran CPNS 2024 PPN/Bappenas;

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (Surat Keterangan Catatan Kepolisian wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- Memiliki ijazah dengan jenjang dan jenis kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan. Apabila memiliki ijazah dengan jenang pendidikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, maka dapat dilampirkan;

- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

- Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;

- Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

- Pelamar tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

- Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

- Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PNS);

- Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

- Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;

- Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri yang perguruan tinggi dan program studinya telah terakreditasi minimal "B/Sangat Baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan persyaratan IPK Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dan Pasca Sarjana/Magister (S2) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dalam skala 4;

- Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan Ijazah dan hasil konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

- Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima Bersedia tidak mengundurkan diri dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal (TMT) PNS.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyediakan 53 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan dibuka bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1), baik untuk memenuhi kebutuhan formasi umum maupun kebutuhan khusus putra dan putri Kalimantan.

Mengutip Surat Pengumuman Kemenpora Nomor: KP.01.00/8.19.5/SET/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, formasi, kualifikasi pendidikan, dan kisaran gaji setiap bulan CPNS Kemenpora pada 2024:

1. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 14

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 2

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Sekretaris, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Niaga, D3 Teknologi Informasi, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, D3 Kearsipan, D3 Statistika Terapan, D3 Administrasi Negara, atau D3 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 4.257.920 - Rp 5.859.262

2. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 9

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Manajemen, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Komunikasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Teknik Komputer, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Industri, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Teknik Infrastruktur dan Lingkungan, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.063.160 - Rp 7.128.306

4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 4.895.160 - Rp 6.960.306

5. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 1

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Komputer, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Personalia, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknik Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 4.267.920 - Rp 5.869.262 <!--more-->

6. Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Kualifikasi pendidikan: D4 Sains Data Terapan, S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Statistika Terapan, S1 Sains Data, atau S1 Sains Data Spasial.

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

7. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

8. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, atau S1 Ilmu Pemerintahan

- Rentang penghasilan: Rp 4.506.360 - Rp 6.509.306

9. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, atau S1 Ilmu Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 4.506.360 - Rp 6.509.306

10. Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 3

- Kualifikasi pendidikan: D3 Bisnis Internasional, D3 Manajemen Aset, D3 Teknologi Komputer, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Manajemen Keuangan, D3 Administrasi Bisnis, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 Statistika Bisnis, atau D3 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 4.441.520 - Rp 6.086.262

11. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 7

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Komunikasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial, S1 Pendidikan Jasmani, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Manajemen Olahraga, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan

- Rentang penghasilan: Rp 5.110.160 - Rp 7.175.306

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Narkotika Nasional (BNN) membuka kesempatan bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat 7 jabatan dengan 32 formasi yang disediakan, baik untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maupun formasi putra dan putri Kalimantan.

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Utama BNN Nomor: Peng/ 26 /VIII/SU/KP.01/2024/BNN tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran Tahun 2024, berikut rincian jabatan, jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, dan rentang penghasilan setiap bulan CPNS BNN pada 2024:

1. Analis Anggaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Formasi penyandang disabilitas: 1

- Unit penempatan: Biro Perencanaan Sekretariat Utama

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Politik, atau S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 8.700.000 - Rp 9.300.000

2. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Biro Umum Sekretariat Utama

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, S1 Bahasa Inggris, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Sastra Inggris, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, S1 Pendidikan Teknologi Informasi, S1 Teknik Industri, atau S1 Teknik Sipil

- Rentang penghasilan: Rp 8.700.000 - Rp 9.300.000

3. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, D4 Kearsipan Digital dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, S1 Bahasa Inggris, S1 Sastra inggris, S1 Ekonomi, S1 Hubungan Internasional, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil, atau S1 Psikologi

- Rentang penghasilan: Rp 8.700.000 - Rp 9.300.000.

4. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, D3 Bahasa Inggris, D3 Desain Grafis, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Jurnalistik, D3 Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Niaga, D3 Administrasi Bisnis, D3 Akuntansi, D3 Kesekretariatan, D3 Sekretaris, atau D3 Teknologi Komputer

- Rentang penghasilan: Rp 7.100.000 - Rp 7.700.000

5. Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 4

- Unit penempatan: Inspektorat Utama

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Informatika, S1 Teknik Informatika, atau S1 Sistem Informasi

- Rentang penghasilan: Rp 8.600.000 - Rp 9.200.000

6. Auditor Terampil

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Inspektorat Utama

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Teknik Informatika, D3 Teknik Komputer, atau D3 Teknologi Komputer Grafis

- Rentang penghasilan: Rp 7.100.000 - Rp 7.700.000

7. Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Pusat Laboratorium Narkotika

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Publik, D3 Akuntansi, D3 Analisis Kimia, D3 Teknologi Kimia, atau D3 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 8.100.000

8. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000 <!--more-->

9. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

10. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

11. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

12. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1

- Unit penempatan: BNNP Kalimantan Utara

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

13. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: BNNP Aceh

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

14. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

15. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: BNNP Sulawesi Utara

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

16. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: BNNP Kalimantan Barat

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis daftar formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk seleksi pada 2024. Kesempatan dibuka untuk lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Dilansir dari laman resminya, terdapat 781 formasi dan 28 jabatan CPNS yang disediakan untuk ditempatkan di 85 unit kerja BPOM di seluruh Indonesia. Namun, BPOM belum merinci tugas, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan untuk lima jabatan CPNS, meliputi Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Kerja Sama Ahli Pertama, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, Penata Kelola Obat dan Makanan, serta Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.

Berikut rincian 23 formasi CPNS BPOM, tugas, dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada 2024:

1. Asesor Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan asesmen kompetensi atau potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia aparatur.

- Pendidikan: S1 Manajemen, S1 Psikologi, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Studi Pemerintahan, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Negara, dan S1 Manajemen Kebijakan Publik.

2. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan, serta penyuluhan terkait obat dan makanan.

- Pendidikan: Profesi Apoteker, Dokter Umum, S1 Biologi, S1 Bioteknologi, S1 Gizi, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kimia, S1 Kriminologi, S1 Sains dan Teknologi Farmasi, S1 Teknik Bioproses, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia, serta S1 Teknologi Pangan.

3. Analis Anggaran Ahli Pertama

- Tugas: menyediakan hasil analisis dan informasi-informasi yang kredibel serta berkontribusi dalam pembahasan anggaran.

- Pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, dan S1 Ilmu Politik.

4. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama

- Tugas: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.

- Pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, D4 Keuangan Publik, dan D4 Akuntansi Sektor Publik.

5. Pranata Keuangan APBN Terampil

- Tugas: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, serta penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

- Pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Administrasi Bisnis.

6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Tugas: melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terkait organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir.

- Pendidikan: S1 Manajemen, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Teknologi Informasi, serta D4/S1 Manajemen Sumber Daya Manusia atau Manajemen dan Kebijakan Publik.<!--more-->

7. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Tugas: melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN.

- Pendidikan: D3 Manajemen, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, dan D3 Administrasi Negara.

8. Penata Laksana Barang Terampil

- Tugas: melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah (BMN/BMD).

- Pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen, D3 Manajemen Aset, D3 Manajemen Keuangan, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Statistika Bisnis.

9. Sandiman Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat sandi, penerapan dan pengoperasian perangkat sandi, serta pemeliharaan perangkat sandi.

- Pendidikan: D4 Rekayasa Keamanan Siber, S1 Teknik Elektro, D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, S1 Matematika, S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Komputer, S1 Rekayasa Sistem Komputer, S11 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Informasi, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Sistem Informasi, S1 Sains Data, D4/S1 Teknologi Rekayasa Komputer, D4/S1 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, D4/S1 Teknik Komputer, D4 Teknik Komputer dan Jaringan, D4 Rekayasa Kriptografi, serta D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi.

10. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

- Pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Administrasi Negara, S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Komunikasi, S1 Administrasi Publik, dan S1 Ekonomi Pembangunan.

11. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

- Pendidikan: S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Jurnalistik, D4 Desain Grafis, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, serta S1 Sistem Informasi.

12. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan pengindetifikasian bahan dan informasi terkait perencanaan, penyusunan rancangan, serta pengharmonisasian dan pemantapan peraturan perundang-undangan.

- Pendidikan: S1 Hukum.<!--more-->

13. Perencana Ahli Pertama

- Tugas: menyiapkan, mengkaji, serta merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

- Pendidikan: S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta D4 Studi Kebijakan Publik.

14. Statistis Ahli Pertama

- Tugas: mengelola penyelenggaraan statistik yang meliputi penyediaan data dan informasi statistik serta memperkuat sistem statistik nasional.

- Pendidikan: S1 Statistika dan S1 Matematika.

15. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Tugas: mengelola permintaan dan layanan teknologi informas, menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data, melakukan pemulihan data, serta membuat program aplikasi sistem informasi uji coba sistem informasi.

- Pendidikan: D4 Teknik Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknologi Informasi, serta S1 Sistem dan Teknologi Informasi.

16. Pranata Komputer Terampil

- Tugas: melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

- Pendidikan: D3 Teknik Informatika, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, dan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi.

17. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, serta evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran.

- Pendidikan: S1 Teknologi Pendidikan, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Informatika, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, serta S1 Teknologi Informasi.

18. Widyaiswara Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.

- Pendidikan: S2 Biologi, S2 Farmasi, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Kimia, S2 Manajemen, S2 Teknologi Pangan, S2 Epidemiologi, S2 Mikrobiologi, serta S2 Bioteknologi.<!--more-->

19. Psikolog Klinis Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.

- Pendidikan: S2 Profesi Psikologi (Minat Psikologi Klinis).

20. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

- Pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Ekonomi Pembangunan, dan S1 Arsitektur.

21. Arsiparis Terampil

- Tugas: mengelola arsip secara dinamis dan melakukan pembinaan kearsipan.

- Pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Multimedia, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, serta D3 Teknologi Informasi.

22. Arsiparis Ahli Pertama

- Tugas: mengelola arsip secara dinamis, melakukan pembinaan kearsipan, serta mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi.

- Pendidikan: D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, D4 Perpustakaan Digital, D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Ilmu Komputer, S1 Manajemen, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, serta S1 Sistem Informasi.

23. Auditor Terampil

- Tugas: melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja, melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atau aspek keuangan tertentu, dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana.

- Pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Teknik Sipil, D3 Statistika, dan D3 Teknik Informatika.

Jakarta: Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dipastikan tak direvisi. Perubahan beleid itu disebut belum diperlukan lantaran tak ingin mengganggu iklim demokrasi.

"Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang MD3. Karena kita semua menjaga demokrasi, termasuk di dalamnya etik berdemokrasi," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia mengatakan semua partai politik (parpol) sepakat tak dilakukan perubahan terhadap revisi UU MD3. "Sampai saat ini, tidak ada yang berkehendak semua partai politik, dan fraksi, untuk tetap komitmen menjaga demokrasi, dan segala etik di dalamnya, supaya MD3 berjalan terus," ujar Said.
Menurut Said, revisi UU MD3 masih memungkinkan diubah. Namun, usai pelantikan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

"Kalau mau diubah, pasca pelantikan Oktober, sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua," ujar Said.

Baca juga: Pemerintah Disebut Sudah Siapkan Perppu MD3, DPR: Siapa yang Ngomong Ya?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Said Abdullah mengusulkan Revisi UU MD3. Dasco mengatakan revisi itu diusulkan Said karena pasal yang berkaitan dengan soal keuangan perlu diubah.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa hal itu bukan permintaan dari pimpinan DPR. "Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

(AGA)

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bilang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Perppu MD3 bisa saja diterbitkan. Meski demikian, ada kondisi yang menjadi syarat penerbitan Perppu tersebut.

“Mungkin ada yang genting di DPR, di UU MD3. Kalau itu dianggap penting ya bisa Perppu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Selasa (6/8).

Wakil Ketua MPR itu mengaku belum mengetahui lebih jauh soal perkembangan Perppu MD3, termasuk munculnya isu Perppu MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR. Ia hanya tahu revisi UU MD3 masuk dalam Program Legislasi Nasional 2023-2024.

“Yang jelas MD3 memang masuk di Prolegnas. Kapan dibahas, apa usulan yang mau diubah, saya belum tahu itu. Yang jelas untuk perbaikan," kata Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku telah mendengar informasi adanya Perppu MD3. Ia mengatakan dirinya akan heran jika Perppu dirilis untuk mengganti mekanisme pimpinan DPR.

"Ada kabar-kabar katanya nih, Perppu MD3 mau dibuat.Kalian cari benar tidak itu, tanya sama Pak Pratik (Menteri Sekretaris Negara Pratikno)," ujar Deddy di Jakarta, Rabu (31/7).

Istana juga sudah buka suara terkait isu revisi ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tak ada Perppu MD3 yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

"Wah, kata siapa, ada-ada saja. Tidak ada cerita itu," kata Pratikno kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Kamis (1/8).