Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indnesia (AAJI) optimistis kinerja industri hingga akhir 2024 akan menunjukkan pertumbuhan positif. Per kuartal III/2024 atau September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan pasca pendemi covid-19 turut mendorong permintaan produk asuransi jiwa. Selain itu, menurutnya transformasi digital juga turut memberikan dampak positif karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui platform digital.

"Dengan faktor-faktor tersebut, industri asuransi jiwa diperkirakan dapat mencapai kinerja yang positif hingga akhir tahun 2024. Namun, perusahaan perlu tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi permintaan," kata Fauzi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, untuk menjaga industri asuransi jiwa dapat mencetak pertumbuhan laba tanpa menghilangkan perannya memberikan perlindungan, Fauzi mengatakan perusahaan asuransi jiwa menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara beban klaim dan pendapatan.

Salah satunya, kata dia, adalah melalui inovasi produk di mana perusahaan anggota AAJI terus mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi jiwa yang juga memberikan manfaat kesehatan.

Untuk mengelola risiko dari meningkatnya klaim, khususnya klaim asuransi kesehatan, Fauzi mengatakan perusahaan juga akan menerapkan manajemen klaim yang lebih efisien, termasuk memperketat proses penilaian risiko saat menerima polis baru sehingga risiko klaim yang tinggi dapat lebih terkendali.

"Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan beban klaim dan menjaga kestabilan pertumbuhan laba di tengah dinamika pasar," kata Fauzi.

AAJI mencatat hingga semester I/2024 lalu jumlah total tertanggung asuransi jiwa meningkat sebesar 25,18 juta orang atau tumbuh 28,4% (YoY) menjadi 113,68 juta orang.

Pada periode tersebut, industri asuransi jiwa mencatatkan total pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun, naik 2,6% yoy. Sementara itu, klaim yang dibayarkan oleh industri hingga semester 1/2024 mencapai Rp77,67 triliun, turun 2,2% (YoY). Klaim tersebut diberikan kepada sekitar 9,82 juta penerima manfaat.

"Ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan," pungkasnya.

Lima bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. September menjadi yang kelima kalinya deflasi sebesar 0,12%.

Deflasi yang dialami Indonesia selama berbulan-bulan itu sering kali dikaitkan dengan daya beli masyarakat yang turun. Kementerian Perdagangan pun buka suara.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan deflasi yang memang ada pengaruh dari tingkat daya beli masyarakat. Apalagi menurutnya saat ini banyak acara besar yang menurun.

"Terkait dengan daya beli maksudnya pengaruh ke deflasi ya karena memang kan event besar sekarang lagi menurun ya," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Moga mengatakan pengaruh dari daya beli masyarakat juga terpengaruh dari efek pasar global yang masih dilanda konflik. Akibatnya ada penurunan ekspor juga di beberapa produk karena permintaannya juga turun.

Penurunan daya beli masyarakat sendiri juga disebabkan oleh industri yang tengah babak belur hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dengan demikian industri ini kan agak berkurang produksinya. Dampaknya ada beberapa terjadi PHK atau pengurangan jam kerja sehingga berdampak ke daya beli seperti itu," ucap dia.

Moga berharap daya beli masyarakat bisa kembali bergairah saat momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan momen natal dan tahun baru (Nataru). "Kita berharap besok Pilkada dan juga Nataru akan normal kembali," lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir ada penurunan daya beli masyarakat di balik deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut deflasi memang menjadi tanda baik dari penurunan harga pangan yang belakangan mengerek inflasi.

Namun, kontribusi daya beli masyarakat juga menjadi kunci utama dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dia khawatir penurunan daya beli masyarakat akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau inflasi sangat terjaga kan, kalau kita lihat deflasi pangan. Cuma bagaimana pengaruhnya ke daya beli masyarakat, karena konsumsi kita sudah liat bahwa pasar domestik menjadi kunci utama di ekonomi kita," ungkap dia ditemui di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi pada September 2024 kembali terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan. Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.

Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS mencatat beberapa peristiwa, pertama harga BBM non subsidi mengalami penurunan pada bulan September 2024.

"Penurunan harga BBM di September 2024 setelah bulan lalu mengalami kenaikan harga," tuturnya di kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Daya beli masyarakat yang landai berisiko memukul kinerja bisnis ritel. Sejumlah stimulus dibutuhkan untuk mendongkrak daya beli dan keberlanjutan usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan dampak penurunan daya beli telah dirasakan mereka sejak akhir Mei 2024 hingga saat ini.

Roy pun tak yakin daya beli akan membaik di akhir tahun seiring risiko adanya lonjakan harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi suku bunga BI rate kita masih tinggi 6,25, ini tidak baik bagi permintaan," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Selasa (13/8/2024).

Roy pun menganggap, terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut sebagai pertanda masyarakat mengurangi belanja. Dia memperkirakan kinerja ritel pada semester II/2024 akan stagnan alias sama dengan pertumbuhan semester II/2023 sekitar 4,8%-4,9%.

Oleh karena itu, Roy menekankan bahwa sederet stimulus perlu dikucurkan pemerintah demi mendongkrak daya beli masyarakat hingga menjamin keberlangsungan bisnis ritel.

Dia menyebut, dari sisi masyarakat, pemerintah diminta tetap melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainya. Terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah yang tingkat pendapatannya tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Sementara untuk masyarakat kalangan menengah, kata Roy, perlu diberikan subsidi tarif listrik untuk menjaga daya belanjanya. Musababnya, Roy mengatakan saat ini masyarakat kelas menengah sudah banyak menguras tabungan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok.

"Sementara untuk kalangan masyarakat atas membutuhkan kepastian ekonomi," tuturnya.

Di sisi lain, Roy berujar bahwa kalangan pengusaha juga membutuhkan insentif manakala kondisi perekonomian dan konsumsi masyarakat tak kunjung membaik.

Seperti insentif fiskal berupa perpajakan, subsidi tarif listrik, hingga insentif upah pekerja ritel. Dia menyebut, 65% pekerja di sektor ritel merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang layak diberikan bantuan upah.

Sebaliknya, Roy pun blak-blakan bahwa risiko efisiensi bakal dilakukan pengusaha ritel saat daya beli dan permintaan tak kunjung membaik di tengah suku bunga yang tinggi. Menahan ekspansi gerai, relokasi gerai, hingga efisien tenaga kerja diakuinya menjadi opsi-opsi yang bisa diambil pelaku usaha ritel untuk bertahan di tengah produktivitas yang rendah.

"Kalau peritel lemah akibat kekurangan daya beli, produktivitas kurang, lama-lama ritel akan kesulitan. Apalagi harus tetap bayar kredit ke bank dan suku bunga tak turun, maka aksi ritel melakukan efisiensi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.

Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Department Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus, Kamis (8/8/2024).

Dalam perekonomian yang terbuka, daya beli masyarakat merupakan sesuatu yang penting. Hal ini menjadi lebih krusial saat struktur ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi. Artinya, mesin-mesin penggerak roda perekonomian cenderung didukung oleh konsumsi secara dominan.

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya ditopang oleh konsumsi. Saat konsumsi masyarakat cenderung menurun, pendapatan agregatnya secara gross akan menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau dapat dikatakan menurun ke angka 2,51 % (yoy) dibandingkan Mei sebesar 2,84 % (yoy). Perlu dicatat bahwa data BPS menegaskan bahwa inflasi IHK pada Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 0,03% (mtm). Yang mana, pada bulan sebelumnya sebesar 3,00% (yoy).

Secara mendasar, IHK merupakan sebuah proksi yang menangkap perubahan harga beli (purchasing cost) di tingkat konsumen. Kondisi ini cenderung didasarkan oleh pengeluaran masyarakat terhadap barang dan jasa. Perubahan IHK sebenarnya disebabkan oleh multifaktor yang cukup kompleks. IHK dapat berubah seiring dengan perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat, melimpahnya suplai komoditas tertentu, ketersediaan barang dan jasa substitusi pada masing-masing sub sektor, dan lain sebagainya.

Ketika tidak ada perubahan pendapatan masyarakat secara signifikan, maka perubahan IHK cenderung disebabkan oleh faktor lain. Boleh jadi, deflasi menjadi indikasi awal bahwa daya beli masyarakat sedikit tergerus. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Terjadinya deflasi belum tentu menggambarkan bahwa inflasi dapat dikontrol dengan baik. Deflasi bisa saja terjadi karena ada kelompok komoditas tertentu yang melimpah di pasaran, sehingga harganya menurun.

Artinya, belum tentu deflasi menjadi indikator bahwa tingkat inflasi dapat dijaga dan belum tentu kondisi tersebut merupakan hasil dari bauran kebijakan fiskal dan moneter. Melainkan, lebih dipengaruhi oleh adanya perubahan kondisi pasar yang sifatnya insidental saja.

Kelompok Rentan Miskin

Saat kita membaca psikologis masyarakat, sudah sewajarnya ketika masyarakat cenderung merasa bahwa harga-harga cenderung naik dan merasa biaya hidupnya relatif lebih mahal dari tahun ke tahun. Kondisi ini terlebih pada kelompok miskin dan rentan miskin. Kelompok miskin dan rentan miskin acap terdampak oleh perubahan harga bahan pokok. Dalam konteks ini, kelompok ini cenderung memiliki kerawanan pada tingkat daya belinya.

Saat ada perubahan harga komoditas, kelompok rentan miskin bisa terdampak dan turun kelas. Sementara itu, program-program pengentasan kemiskinan yang bersifat produktif di berbagai daerah masih cenderung tampak seperti kompetisi yang dilombakan hasilnya. Belum cukup berkesinambungan antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Belum juga tampak ada kesinambungan dari masing-masing sub sektor yang dikerjakan. Sehingga, hasilnya belum dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Indikasinya cenderung dirasakan manfaatnya oleh kelompok kecil tertentu yang cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan permodalan atau alat produksi, misalnya. Kondisi ini sebenarnya akan berpotensi memunculkan kesenjangan baru di wilayah-wilayah tertentu. Alih-alih dapat meningkatkan perekonomian kelompok rentan miskin ke kelas menengah secara masif.

Produktivitas

Produktivitas acap menjadi "kambing hitam" atas jatuhnya kelompok masyarakat pada kondisi miskin atau rentan miskin. Namun, di lain sisi belum ada sebuah program yang cukup berkesinambungan yang diinisiasi secara top down untuk menyelesaikan masalah ini. Mengingat bahwa dari berbagai sisi sudah cukup bermasalah.

Sebagai contoh, di dunia pendidikan, tidak tampak jelas adanya sanksi tegas pada pendidik dan pengajar ketika meninggalkan kelas dengan atau tanpa keterangan. Sehingga, ada jam-jam kosong di sekolah. Sedangkan, belum tentu sekolah memberikan jam pengganti atas jam kosong tersebut.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pengaturan waktu di dunia kerja di mana setiap pekerja dituntut profesional. Sementara, belum tentu semua pengajar yang seyogianya menyiapkan sumber daya manusia sudah cukup bertanggung jawab atas waktu mengajarnya. Sementara itu, di sisi pengajar juga cukup tertekan dengan berbagai pekerjaan administratif. Mulai dari akreditasi, visitasi, penerimaan peserta didik baru, hingga tracking alumni.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa produktivitas bukanlah akar dari masalah. Namun, lebih merupakan masalah yang ditimbulkan oleh induced effect dari aktivitas ekonomi di masa sebelumnya pada sektor-sektor yang berhubungan langsung penyiapan sumber daya manusia ditambah dengan bauran kebijakan dan perubahan ekonomi yang terjadi. Sehingga, produktivitas merupakan masalah yang berada pada aliran menuju hilir. Tidak selalu merupakan muara dari masalah kemiskinan maupun penurunan daya beli.

Kelas Menengah

Jika penurunan daya beli yang dianggap relatif signifikan pada perekonomian adalah daya beli masyarakat kelas menengah, maka perlu dicermati lebih lanjut, apakah pola konsumsi masyarakat kelas menengah cenderung memperbaiki kecepatan peredaran uang dalam negeri atau justru dinikmati oleh para produsen besar di luar negeri.

Dari pola konsumsi yang bersifat leisure activity saja, local content masih tampak menjadi jargon dan media marketing semata. Namun, di berbagai sektor yang fundamental kita sangat membutuhkan komponen impor. Misalnya, gula untuk peruntukan industri, katakanlah industri obat dan makanan jadi, kita bergantung pada impor. Gandum dan beras kita bergantung pada impor.

Di sisi kriya, kita memang mampu menghasilkan barang kerajinan untuk diekspor ke luar negeri. Namun, tidak semua sektor, memiliki skala ekonomi yang cukup untuk melakukan produksi di dalam negeri. Sehingga, relatif besar komponen yang digunakan untuk proses produksi tidak dilakukan di dalam negeri. Dalam konteks ekonomi internasional, hal ini tentunya merupakan hal yang wajar. Hanya saja, saat terjadi gejolak harga bahan baku maupun gejolak pada nilai tukar, industri akan cukup rentan. Kondisi ini sejalan dengan semakin menurunnya bauran sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto kita.

Kembali lagi, kondisi ini tidak serta merta karena produktivitas sumber daya manusia semata. Namun, ada pola kebijakan yang tampak terlalu menyeragamkan kondisi dan menimbulkan kesenjangan di level operasional. Misalkan, program sosial yang menarget secara seragam di berbagai sektor tanpa secara riil menghitung kemampuan ekonomi sektoralnya. Dana yang terkumpul dikelola untuk pengeluaran sosial yang relatif rutin dan tidak 100 persen menjadi manfaat bagi masyarakat, karena biaya operasional yang relatif besar.

Sementara, pajak pigouvian pada industri-industri yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat indikasinya cenderung dikelola menjadi pengeluaran rutin, alih-alih menjadi dana abadi untuk menyelesaikan potensi masalah yang ditimbulkan oleh industri terkait.

Dengan demikian, penurunan daya saing menjadi harga yang mahal untuk perekonomian kita. Pada bagiannya, kondisi ini akan berpotensi menurunkan daya beli. Seiring dengan relatif tetapnya pendapatan masyarakat di tengah gejolak harga komoditas pokok oleh faktor endogen dan eksogen. Artinya, pendapatan riil masyarakat cenderung menurun. Sementara itu, dengan adanya aktivitas ekonomi yang dialihkan ke luar negeri, ada potensi pendapatan masyarakat yang hilang. Lebih-lebih, industri-industri padat karya banyak yang beralih ke padat modal. Sementara, transfer of knowledge belum tentu terjadi.

Biaya Hidup

Masalah pada daya beli dan pendapatan riil masyarakat memang bukan hasil kesimpulan serta merta karena adanya deflasi pada periode tertentu. Namun, hal ini merupakan indikasi awal bahwa sebenarnya pendapatan riil masyarakat belum cukup untuk membuat hidupnya sejahtera. Belum cukup untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagai subjek kebijakan, sewajarnya masyarakat compliance dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya konstruktif bagi kehidupannya dan kemaslahatan bangsa. Namun, pemerintah dan setiap pemangku kepentingan perlu memahami psikologis masyarakat bahwa biaya hidup tidaklah semakin murah.

Jangan sampai ada pernyataan yang seakan menyalahkan faktor eksogen dan gejolak perekonomian dari luar negeri semata. Sewajarnya, perencanaan pembangunan yang benar akan memitigasi adanya perilaku-perilaku ekonomi yang destruktif dan cenderung merugikan masyarakat. Perencanaan pembangunan bukan sekadar pola administrasi rutin untuk mengejar target realisasi anggaran dan capaian kinerja jangka pendek untuk menggaet simpati dan suara rakyat saja.

Perlu kerja sama dari semua pihak (baik masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan maupun pelaku industri) untuk menegasikan kepentingan jangka pendek, kepentingan kelompok eksklusif, dan kepentingan elektoral yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kita perlu bekerja sama untuk menjaga ketahanan ekonomi kita dari faktor risiko akibat dinamika sosial ekonomi yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Andre Josep Kurniapengamat ekonomi