Jakarta: Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar wisuda ke-84 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Wisuda kali ini meluluskan 869 lulusan dari jenjang S1, S2 dan S3 serta profesi yang berasal dari delapan fakultas dan Program Pascasarjana.

Wisuda kali ini dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Toni Toharudin. Dalam sambutannya, Toni mengatakan Untar telah mempersiapkan lulusan dengan keterampilan dan wawasan relevan untuk menghadapi tantangan nasional dan internasional. "Fokus pada inovasi menjadikan lulusan siap berkontribusi di era transformasi teknologi," kata Toni dalam sambutannya di acara Wisuda bertema “Untar untuk Indonesia, Untar untuk Dunia: Inovasi untuk Keberlanjutan” tersebut.

Toni berharap para wisudawan Untar terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan di berbagai bidang. Hal ini penting untuk memastikan mereka tetap relevan dan mampu bersaing di tengah kemajuan teknologi dan perubahan peradaban yang cepat dalam bidang masing masing.
Rektor Untar, Amad Sudiro mengatakan, Untar menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, serta antikekerasan dan efektif bagi seluruh mahasiswa. "Untar terus berusaha meningkatkan diri dalam proses penjaminan mutu tridarma perguruan tinggi guna menjaga reputasi sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia," katanya.

Berbagai prestasi yang telah diraih Untar merupakan hasil kerja keras sivitas akademika termasuk para wisudawan dan wisudawati yang hari ini diwisuda. "Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi serta kinerja yang telah anda lakukan selama menjadi mahasiswa Untar,” tambahnya.

Rektor juga mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah menekankan pentingnya peran pendidikan yang dapat menunjang kehidupan manusia. Pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Wisuda Untar selalu menghadirkan nuansa budaya Nusantara dan telah meraih Rekor MURI untuk penggunaan tema budaya Nusantara secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Untar dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Pada wisuda kali ini menampilkan nuansa budaya Betawi.

Baca juga: 'Leadership' Jadi Kunci Wujudkan Fungsi Kampus Sebagai 'Menara Air'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal pensiun dari jabatannya akhir Oktober nanti.

Nadiem tidak bergabung dalam kabinet baru yang dibentuk Prabowo-Gibran. Dia menyebut kementerian yang saat ini dipimpinnya akan ditransisi menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

"Saya mentransisi ketiga menteri, jadi berbeda jadi tergantung ada Kebudayaan, Dikti, dan Dikdasmen," kata Nadiem di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (18/10).

Pendiri Go-Jek itu juga mengucapkan selamat kepada tiga menteri yang akan dilantik. Dia berharap pendidikan ke depan bisa lebih baik lagi,

"Saya bilang selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," ucapnya.

Selain itu, Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah memberikan dukungan penuh selama dia menjalankan tugas sebagai Mendikbudristek.

"Luar biasa tanpa dukungan beliau saya tidak bisa melakukan begitu banyak transformasi mulai dari kurikulum, Kampus Merdeka, assesment nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Jadi saya ingin berpamitan dan terima kasih juga hari ini," kata Nadiem.

Jakarta: Hasil investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mengungkapkan, kampus Universal Institute of Professional Management (UIPM) tidak mengantongi izin operasional. Ditjen Diktiristek bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) akan menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait keberadaan dan perizinan UIPM tersebut.

Nama UIPM belakangan ini ramai dan menjadi sorotan masyarakat, setelah kampus yang mengaku beralamat di Plaza Summarecon Bekasi Jalan Ahmad Yani Kav. K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi ini memberikan gelar doktor kehormatan honoris causa untuk aktor sekaligus pemengaruh (influencer) Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Namun, Tim Investigasi tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran kampus UIPM tersebut.

Investigasi yang dilakukan pada Minggu dan Senin, tanggal 29 dan 30 September 2024 tersebut menunjukkan hasil, UIPM tidak memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui.
Sebelumnya, Kemendikbudristek menerima sejumlah aduan, juga isu yang berkembang di masyarakat terkait status Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Hasil Investigasi Kampus Pemberi Honoris Causa Raffi Ahmad, Kemendikbudristek: UIPM Tak Berizin

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pemerintahan baru kerap membawa perubahan, khusunya dalam pergantian nama program, kebijakan hingga nomenklatur di sejumlah kementerian atau lembaga. Salah satu potensi perubahan nomenklatur pada Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pada Kabinet Kerja (2014-2019), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dimasukkan ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara itu, direktorat jenderal lainnya (Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Ditjen Pendidikan Dasar; Ditjen Pendidikan Menengah; dan Ditjen Kebudayaan) tetap berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat pembentukan Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali dimasukkan dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 2021, saat perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Anter Venus menilai terdapat kelebihan maupun kekurangan terhadap pemisahan maupun penggabungan Dikti dengan Kemendikbudristek.

"Saat di pisah seperti periode pemerintahan sebelumnya, unit-unit yang sekarang direktoratnya lebelnya bisa lebih tinggi dalam pendanaan, anggaran, kemudian pembinaan, kemudian peluangnya. Dia bisa fokus direktoratnya terlebih untuk penelitian," kata Venus di UPNVJ Pondok Labu, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Sementara itu, apabila digabung dalam Kemendikbudristek, efeknya adalah integrasi pendidikan. Venus menyebut terdapat kesinambungan kebijakan pendidikan dari jenjang paling dasar hingga pendidikan tinggi.

"Jadi sebetulnya ya kebijakan-kebijakan di mana misalnya integrasi seperti itu bisa disambungkan akan sangat bagus," ujar dia.

Namun, ia tak masalah nantinya posisi Dikti di pemerintahan baru. Venus mempercayakan kebijakan itu pada pemerintah.

"Kalau oh ternyata Dikti harus di pisah, ya bagi kami tidak ada masalah juga, kita mengikuti kebijakan pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Pendidikan Tinggi Kembali ke Kemendikbud Dinilai Tepat

(REN)

Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menekankan pentingnya peran pimpinan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Pemimpin perguruan tinggi harus mampu memberikan solusi atas tiga hal, yakni masalah ketimpangan akses, ketimpangan kualitas, dan relevansi.

“Ketiga hal ini adalah ujung tombak bagaimana tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Bapak Ibu adalah calon pemimpin manajemen dari perguruan tinggi harus bisa memberikan solusi atas tiga permasalahan tersebut,” ujar Haris dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Fakultas menuju Universitas Berkelas Dunia, di Jakarta.

Haris menegaskan, universitas harus menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi, bukan sekadar pekerja. “Pendidikan harus menciptakan manusia yang kreatif dan inovatif,” ungkap Haris.
Menurut Haris, ketimpangan kualitas juga menjadi hal yang harus diperbaiki. Implementasi kebijakan seperti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tidak bisa diterapkan secara merata di semua perguruan tinggi karena perbedaan karakteristik masing-masing kampus.

Untuk itu, ia menekankan perlunya standar kualitas yang sesuai dengan kondisi setiap universitas, baik dari segi infrastruktur (hardware), sumber daya manusia (humanware), maupun jaringan (netware). Relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.

“Relevansi itu terkait produk dan outcome yang harus dimiliki perguruan tinggi. Pertama, relevansi dari sisi kelulusan. Kemudian, yang kedua dari sisi produk dari riset dan inovasi," terangnya.

Haris menambahkan, universitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (knowledge transfer), tetapi juga sebagai pencipta pengetahuan baru. Ia pun berharap para calon rektor dan pemimpin perguruan tinggi dapat berperan sebagai academic leader dan entrepreneur.

“Rektor harus memiliki visi pengembangan pendidikan dan mampu untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Haris juga menekankan pentingnya pemahaman situasi dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan besar dalam pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Kadarsah Suryadi mengungkapkan pentingnya peringkat dunia dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. “Dengan ranking dunia kita bisa tahu, kita kurangnya di mana, lalu di situlah kita lakukan perbaikan. Ini bukan untuk mencari ranking, tapi untuk continuous improvement, supaya lebih baik,” ujar Kadarsah.

Rektor Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarperguruan tinggi. “Bukan hanya satu perguruan tinggi yang maju, bukan hanya satu fakultas, tapi semuanya maju bersama. Para dosen di sini merupakan perwakilan terpilih oleh Ditjen Diktiristek yang akan menjadi atmosfer untuk maju bersama," ujarnya.

Acara Pelatihan kepemimpinan ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bersama Dewan Pendidikan Tinggi. Pelatihan kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin perguruan tinggi yang mampu membawa perubahan positif dan menjadikan perguruan tinggi di Indonesia berkelas dunia.

Baca juga: 4 Kampus Muhammadiyah Masuk Top 10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2024

(CEU)

Sorong: Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV, Suriel Semuel Mofu mengemukakan masih banyak anak yang tinggal di daerah pedalaman Papua belum menikmati akses pendidikan tinggi. Untuk itu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah di wilayah itu.

"Ini satu tantangan besar dan tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi setiap pemerintah daerah bagaimana memberikan dorongan, dukungan penuh untuk bisa membuka akses pendidikan di pedalaman," kata Suriel Samuel di Sorong, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dia menyebutkan, jumlah perguruan tinggi di Wilayah Papua sebanyak 123 universitas yang terdiri atas 75 perguruan tinggi swasta, lima perguruan tinggi negeri dan 43 perguruan tinggi kementerian lain. "Jumlah perguruan tinggi yang banyak ini belum bisa mengakomodasi angka partisipasi dasar pendidikan tinggi yang masih berada pada posisi 11 persen," beber dia.

Tantangan utamanya adalah biaya pendidikan tinggi yang sulit dijangkau masyarakat, akses pendidikan tinggi yang begitu sulit, sehingga diperlukan intervensi pemerintah dalam menjawab kebutuhan itu.

"Pemerintah harus mendorong, mendukung dengan menyediakan beasiswa bagi mereka supaya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang ada," ujar dia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) melalui LLDIKTI telah memberikan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIPK) kepada lebih dari 13 ribu mahasiswa di seluruh Tanah Papua.

"Namun jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang belum menerima sekitar 40 ribu lebih mahasiswa," ucap dia.

Oleh sebab itu, dukungan pemerintah terhadap keberadaan perguruan tinggi menjadi perlu dan penting, sehingga perguruan tinggi itu bisa meluaskan akses dalam rangka menjangkau angka partisipasi kuliah di Tanah Papua. "Bentuk-bentuk dukungan, seperti keringanan membayar SPP, bahkan sampai pada gratis SPP, memberikan beasiswa, itu merupakan hal-hal yang sangat diharapkan bisa terjadi," ujar dia.

Tujuannya adalah mengakselerasi percepatan akomodasi anak-anak untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi semakin banyak.

Dia mengakui, perguruan tinggi di Papua Barat Daya akan bergerak lebih cepat, apalagi perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada perguruan tinggi swasta sedikit di atas provinsi-provinsi lain di Tanah Papua. "Perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu sungguh luar biasa," ucap dia.

Dia berharap sikap kepedulian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap dunia perguruan tinggi bisa diikuti pemerintah provinsi lain, sehingga mempercepat akses pendidikan yang bisa dirasakan seluruh anak Papua. "Kita terus berupaya meningkatkan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) supaya bisa mempermudah akses bagi seluruh anak untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi," ucap dia.

Upaya lain dari LLDIKTI, sebut dia, adalah membuka akses perguruan tinggi untuk masuk ke wilayah-wilayah terpencil atau jauh dari pusat perkotaan. "Seperti di Kabupaten Sorong Selatan, kita mengembangkan universitas di wilayah itu, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Sorong Selatan. Jadi, sudah ada perguruan tinggi yang kita kembangkan di sana," kata dia.

Selain Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, LLDIKTI juga telah mengembangkan pendidikan tinggi di Kabupaten Kaimana, seperti Politeknik Lengguru dan satu program pendidikan di luar kampus utama Unipa. "Kebijakan kita adalah mendorong perguruan tinggi hadir di pelosok, karena banyak perguruan tinggi kita berada di pusat kota, sehingga yang menikmati itu adalah anak-anak kota saja," kata dia.

Dia mengakui menghadirkan perguruan tinggi di daerah terpencil membutuhkan biaya besar. Namun hanya itu cara bagaimana bisa mengakomodasi anak-anak di pedalaman untuk menikmati pendidikan tinggi, karena tidak mungkin semua anak di daerah terpencil datang kuliah di kota.
Oleh sebab itu, kata dia, LLDIKTI memberikan izin bagi perguruan tinggi yang ingin membuka program studi di daerah terpencil untuk membuka kesempatan dan peluang bagi anak-anak di daerah terpencil untuk bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi. "Dengan demikian, anak-anak di pelosok tidak perlu ke kota untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Ke depan sudah ada perguruan tinggi yang bisa diakses lebih mudah dan terjangkau," ujar dia.

Baca juga: Duh! Hanya 6,68% Penduduk Indonesia yang Mengenyam Pendidikan Tinggi

(CEU)

Jakarta: Sejumlah data dalam layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hilang dampak dari peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemendikbudristek bakal memanfaatkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai acuan untuk mengatasi hilangnya data tersebut.

"Ini juga tentu kami bersama dengan semua PTN untuk bisa meng-update data-data yang mereka sudah record. Sehingga pencarian solusi atas lost data ini bisa segera dengan baik ditanggulanginya," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudritstek, Abdul Haris, dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyebut masih ada data yang aman dari peretasan. Antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan PDDikti.
"Untuk data Dapodik dan PDDikti, kebetulan datanya ada di dalam data center yang ada di Pusdatin di Ciputat. Jadi, datanya aman," kata Suharti.

Saat ini, pihaknya masih fokus memulihkan layanan lain yang terserang peretasan. Ia memastikan sistem yang diretas akan pulih pada akhir Juli 2024.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli," ujar Suharti.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, meminta Kemendikbudristek memastikan dampak dari serangan ransomware terhadap PDNS. Dia meminta hal itu jangan sampai mengganggu pengelolaan data pendidikan, seperti penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP-K, penyaluran bantuan pendidikan Beasiswa Indonesia Maju (BIM) dan proses pelaksanaan PPDB, serta aplikasi pendidikan lainnya.

"Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek membuat sistem back up data pendidikan secara mandiri untuk mengantisipasi terjadinya peretasan," ujar Dede.

Baca juga: Data Tak Dibackup, Dokumen Lampiran Pendaftar KIP-K Hilang

(REN)

Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris mengaku telah berkomunikasi dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Nasih terkait pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Budi Santoso. Dalam kesempatan itu, Haris menyampaikan telah mengingatkan Nasih akan kewajiban perguruan tinggi menjunjung kebebasan mimbar akademik di kampusnya.

Meski begitu, Kemendikbudristek, kata Haris, tetap menghormati otonomi Unair atas keputusan pemecatan Dekan FK Unair tersebut. "Kemendikbudristek telah berkomunikasi dengan Rektor Unair untuk mengingatkan kewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sivitas akademika Unair," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.
Universitas Airlangga (Unair) melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Hal ini menyusull aksi Budi yang menolak program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Haris juga mengingatkan kepada para pimpinan perguruan tinggi, agar penetapan sangsi terhadap sivitas akademika harus sesuai prosedur dan memperhatikan statuta perguruan tinggi yang berlaku. "Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini (3/7)," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024). Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Pemecatan Dekan FK Unair, Dirjen Dikti: Harus Sesuai Prosedur Dalam Statuta

(CEU)

Jakarta: Universitas Airlangga (Unair) melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Pemecatan ini menyusul penolakan Dekan FK Unair atas program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris menyatakan menghormati otonomi Unair atas keputusan tersebut. Ia pun menyampaikan polemik itu merupakan masalah internal Unair.

"Pengangkatan dan pemberhentian Dekan FK merupakan masalah internal," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.
Menurut Haris, pemecatan tersebut adalah kewenangan Unair. Namun yang terpenting, kata dia pemecatan telah dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Kronologi Pemecatan

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024).

Sebelumnya, Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Unair Memecat Dekan Fakultas Kedokteran Budi Santoso

(CEU)