Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan PDIP adalah partai terbuka. Orang dari luar partai bisa saja maju Pilkada 2024 dengan PDIP.

Syaratnya: ia bergabung menjadi PDIP.

Di Jakarta, PDIP pun telah mendaftarkan Pramono Anung dan Rano Karno. Bukan Anies Baswedan, yang selama ini diisukan kuat.

"Dan Pak Anies itu beliau kan bukan dari internal PDIP," kata Djarot kepada wartawan di Kota Yogyakarta, Rabu (28/8).

Lantas, apakah Anies urung diusung PDIP di Pilgub Jakarta karena tak mau jadi kader?

"Saya tidak tahu, tanyakan pada beliau ya. Tapi itu, kalau PDI Perjuangan ada kader sendiri yang diajukan, mengapa ambil yang dari luar. Dan kita Jakarta banyak," kata dia.

Sebab, menurut Djarot, pihak eksternal pun selama ini banyak yang didorong. Awalnya bukan kader kemudian dikukuhkan.

"Kalau anda bertanya, boleh tidak dari luar bisa masuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan? Boleh, PDI Perjuangan itu partai yang terbuka," kata

Djarot kemudian mencontohkan pensiunan ASN hingga TNI juga boleh mencalonkan diri dari PDIP.

"Contoh misalnya, pensiunan ASN, boleh nggak? Boleh, tapi dia masuk PDIP. Boleh tidak mantan TNI, boleh, mantan Polri, boleh. Tapi dia nanti dia akan bergabung dengan PDIP," jelasnya.

Menurutnya inilah guna partai politik karena kelak yang akan dipilih ini adalah pejabat politik.

Ketua DPR Puan Maharani membahas panjang lebar soal kondisi Pemilu 2024 dalam pidato Sidang Tahunan MPR/DPR. Sindiran buruknya Pilpres-Pileg kemarin juga jadi pembahasan.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pidato Puan sangat bagus. Senada dengan Puan, Djarot menilai, Pemilu 2024 jadi yang terburuk.

"Jadi kita melihat bahwa dan merasakan pemilu kemarin Pileg dan Pilpres kalau menurut saya adalah pemilu terburuk, sejak masa pasca reformasi," ujar Djarot kepada wartawan di kompleks parlemen.

Pidato soal pemilu itu sendiri disampaikan dalam pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang dinilai Djarot sebagai pidato yang 'ok'.

Oleh karenanya, dia berharap keburukan Pemilu yang disinggung dalam pidato itu, bisa diperbaiki di perhelatan Pilkada yang akan berlangsung pada bulan November mendatang.

"Makanya Pemilu yang buruk ini harus kita perbaiki dan kita buktikan perbaikan itu pada saat Pilkada, supaya Pilkada berkurang keburukan dari Pileg dan Pilpres berupa pengerahan alat-alat penyelenggara negara mulai KPU, Bawaslu. Kemudian pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat untuk memilih calon-calon tertentu," jelas Djarot.

Kader PDIP itu mengajak rakyat untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam setiap prosesnya. Pesan tersendiri juga disampaikannya kepada penyelenggara Pilkada untuk berlaku transparan dan jujur selama prosesnya.

"Kami mohon kepada rakyat dan media untuk bisa mengawasi Pilkada serta kepada rakyat untuk jangan takut menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Kepada penyelenggara kita betul betul penyelenggara untuk diawasi supaya berlaku jujur dan adil utamanya KPU Bawaslu sampai aparat penegak hukum," tambahnya.

Sebelumnya, Puan Maharani menyinggung perihal pelaksanaan Pemilu yang harus memberikan kedaulatan kepada rakyat secara sepenuhnya. Dia mengatakan rakyat harus berani dalam memilih bukan takut sehingga rakyat keluar sebagai pemenang dalam Pemilu.

Dia menitipkan pesan bahwa Pemilu haruslah beretika agar menjaga keutuhan demokrasi. Sebab dalam pemilihan langsung oleh rakyat dipastikan akan ada pemenang dan ada yang kalah. Alhasil prinsip berani bertanding dan bersanding perlu dimiliki oleh setiap peserta yang terlibat di dalamnya.

"Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Puan dalam pidatonya dalam ruang sidang di DPR RI.

"Menang kalah selalu ada dalam pemilu; Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang; Siap bertanding, siap juga untuk bersanding," sambungnya.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Djarot Syaiful Hidayat buka suara soal Bobby Nasution yang kini sudah mengantongi dukungan dari mayoritas partai politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024. Wali Kota Medan itu telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Partai Nasdem.

"Untuk Mas Bobby sudah dapat (dukungan mayoritas parpol) itu karena Mas Bobby-nya atau karena mertuanya? Itu pertanyaannya," kata Djarot di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

PDIP lebih memilih ingin mendengarkan suara masyarakat di Sumatera Utara terkait sosok seperti apa yang dibutuhkan. Ia meyakini, sosok yang dikehendaki rakyat bisa akan membawa kemenangan dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 nanti, khususnya di Sumut.



"Jadi belum tentu juga, pendukung partai yang banyak gitu, raksasa, gemuk gitu ya, superkoalisi kek atau super apa ya? Gemuk banget gitu, ya itu belum tentu juga (menang). Karena yang menentukan kan rakyat," ujarnya.

"Jadi itu pertanyaan saya. Itu betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya?" katanya.

Sebelumnya, Bobby Nasution tidak menampik adanya peran sang mertua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.

"Partisipasi atau peran dari orang tua pasti ada," kata Bobby saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Kendati demikian, Bobby menjelaskan bahwa peran Jokowi yang paling besar ialah mendoakan dirinya maju di Pilgub Sumut 2024. "Di dalam hal ini itu peran yang paling besar adalah mendoakan. Itu yang bisa saya pastikan," katanya.

Presiden Jokowi batal mengantor di IKN bulan ini seperti rencana semula dan memilih tak buru-buru meneken Keppres pemindahan ibu kota. Penyebabnya, infrastruktur di IKN belum siap. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pun melemparkan sindiran.

"Kalau terlalu dipaksakan, ya, begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu, ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).

Djarot juga mengatakan sebaiknya tak perlu juga dipaksakan agar upacara HUT ke-79 RI diadakan di IKN jika fasilitas belum memadai.

"Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus, ya," ucap anggota Komisi IV DPR itu.

Menurutnya, ketidaksiapan IKN dalam menyambut HUT ke-79 RI merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan tidak dengan matang.

"Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tutur dia.

Djarot juga mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi yang tak mau terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal IKN. Padahal, undang-undang IKN dan DKJ sudah disahkan.

"Sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap ya baru sekarang. Tapi menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan," tambah dia.

Karena itu pula, Djarot tidak yakin pembangunan IKN akan berlanjut di era Prabowo-Gibran. Sebab, keduanya punya program utama makan bergizi gratis yang juga butuh anggaran besar.

"Ya kalau saya sendiri memprediksi, sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sebelum dan sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah disedot anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp 70 triliun ya, jadi jangan berharap," ucap Djarot.

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Djarot Syaiful Hidayat, mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung menerbitkan surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keppres dinilai berpeluang diteken pada era presiden berikutnya, yakni presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus (yang akan digelar di IKN) ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Djarot juga menyoroti banyak ketidaksiapan IKN. Mulai dari infrastruktur, hingga ketersediaan listrik dan air.

"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yg tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ucap dia.
Ketua DPP PDIP itu menilai pemindahan ibu kota mestinya tak terlalu dipaksakan bahkan terlalu percaya diri. Karena saat ini banyak kekurangan di IKN yang terungkap.

"Jadi, ya saran saya sih benar, jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar Djarot.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku surat keppres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke di Kalimantan Timur belum rampung dan tak mau memaksakan. Tak menutup kemungkinan keppres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto nantinya.

"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

(ADN)

Wali Kota Medan Bobby Nasution (33 tahun) mengantongi banyak dukungan dari partai politik untuk maju di Pilgub Sumut. PDIP menjadi salah satu partai yang belum menentukan pilihan.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyindir banyaknya dukungan ke Bobby. Dia mempertanyakan faktor lain penyebab banjir dukungan untuk menantu Presiden Jokowi itu.

"Ya, jadi itu aja pertanyaan saya. Itu betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby, atau karena faktor pengaruh dari mertuanya?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Eks Gubernur-Wagub Jakarta itu menilai, saat ini yang tak kalah penting mendengarkan suara rakyat. Karena itu pula, PDIP masih ingin menyerap aspirasi dulu sebelum sampai pada keputusan mendukung siapa di Pilgub Jateng.

"Kita lebih banyak mendengarkan suara rakyat di sana menghendakinya seperti apa," kata politikus senior PDIP ini.

Saat ini, Bobby sedikitnya sudah mengantongi rekomendasi dari Gerindra, Golkar, dan PKB. Sementara, NasDem, PAN, dan Partai Demokrat sudah menyatakan mendukung.

Namun, bagi Djarot, dukungan besar itu tak serta merta menentukan kemenangan Bobby di Pilgub Sumut.

"Jadi belum tentu juga, pendukung partai yang banyak gitu, raksasa, gemuk gitu ya, superkoalisi, kek, atau super apa ya, gemuk banget gitu ya itu belum tentu juga [menang]. Karena yang menentukan kan rakyat juga," ucap dia.

Selain Bobby, memang masih ada nama eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang akan maju di Pilgub Sumut. Tapi, Edy belum juga mengantongi rekomendasi dari satu partai politik.