Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pendanaan iklim untuk memperluas sebaran energi baru terbarukan (EBT) dan menepis energi fosilbatu bara, kembali diundi dan dirundingkan para pemimpin dunia, meski secara rekam jejak, janji-janji di meja perundingan lebih banyak meleset daripada terealisasi.

Jelang pertemuan puncak KTT Perubahan Iklim PBB 2024 alias COP29 di Azerbaijan, November mendatang, para pemimpin dunia akan terlebih dahulu mengumumkan strategi baru untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global pada 2030 di KTT Energi Terbarukan Global di Plaza Hotel, New York.
Tenggat 2030 sebelumnya disepakati pada pertemuan puncak KTT iklim PBB tahun lalu, alias COP28, di Dubai. Presiden pertemuan puncak tahun ini di Azerbaijan, Mukhtar Babayev, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen termasuk di antara para pemimpin yang diharapkan memberikan perincian tentang pekerjaan dan biaya untuk mencapai sasaran tersebut dalam pidato mereka di Plaza Hotel, New York, Selasa (24/9/2024).

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dinilai akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Selain terhadap lingkungan, energi fosil seperti batu bara dan bahan bakar minyak akan merugikan perekonomian.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, energi yang dihasilkan dari PLTU batu bara misalnya, yang terasa murah dan lebih terjangkau. Tapi ia menilai hal tersebut justru berdampak buruk dalam jangka panjang.

"Memang harganya itu kompetitif, bisa affordable, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan keinginan kita memitigasi perubahan iklim itu menjadi konflik. Kenapa? Ketika misalkan energi kita dipenuhi, oke murah tapi tidak ramah lingkungan. Ini akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang," katanya kepada detikcom, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya pemerintah memang terus mendorong implementasi energi baru terbarukan. Namun dalam praktiknya, Yayan menilai pemerintah masih kerepotan, terlebih mayoritas energi yang saat ini dipakai masih berbasis batu bara.

Yayan mencontohkan dampak buruk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang berdampak buruk bagi lingkungan juga kesehatan manusia. Masalahnya, sumber energi bersih yang saat ini ada masih belum bisa memenuhi aspek keterjangkauan.

"Kemudian, kalau kita lihat energi kita dipenuhi oleh PLTU, tapi renewable kita itu belum mampu memenuhi affordability di masyarakat. Karena energi yang ada saat ini disubsidi oleh pemerintah. Walaupun ada BBM non subsidi tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong membeli BBM yang subsidi," bebernya.

Pada ujungnya hal tersebut juga membebani keuangan pemerintah dan penerimaan negara. Yayan juga khawatir ketergantungan terhadap subsidi dapat memicu kenaikan pajak.

"Artinya ini akan membebankan terhadap pemerintah dan terhadap penerimaan negara, artinya pajak, dan kemungkinan kalau subsidi naik kemungkinan pajak juga naik. Nah sementara subsidi itu untuk membeli minyak impor," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mendukung pengembangan energi baru terbarukan oleh pemerintah, salah satunya adalah panas bumi. Yayan menilai Indonesia diuntungkan secara geografis karena berlokasi di ring of fire atau cincin api Pasifik.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro meminta PT Pertamina (Persero) berhati-hati saat bisnisnya beralih ke energi bersih terbarukan (EBT).

Pasalnya, pendapatan Pertamina mayoritas masih berasal dari bisnis fosil.

"Kalau dilihat streaming pendapatan Pertamina, EBT saat ini hanya di panas bumi, uap, dan listrik. Kalau dihitung dari 2019-2023 itu hanya 0,7-1,1 persen. Artinya 98-99 persen pendapatan Pertamina masih dari fosil," katanya dalam media briefing di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (10/9)

"Kalau didorong untuk jumping ke EBT, agak susah," imbuhnya.

Tak hanya Pertamina, Komaidi juga mengingatkan PLN berhati-hati dalam beralih ke EBT. Sebab, komposisi bauran energi pembangkit listrik PLN sebesar 61 persen atau mayoritas masih berbasis batu bara. Kemudian disusul gas alam (24,4 persen), BBM (5,9 persen), air (5,8 persen), dan panas bumi (2, 3 persen).

"Artinya kalau mereka (PLN) akan didorong ke EBT akan ada risiko keuangan. Ini juga yang harus diperhatikan," katanya.

Ia mengatakan jika pendapatan Pertamina dan PLN terganggu maka akan berpengaruh juga ke dividen yang disetorkan kepada negara. PLN dan Pertamina masuk dalam 20 BUMN yang memberikan setoran dividen terbesar ke negara dengan total Rp85,5 triliun pada tahun ini.

"Dividen tahun ini adalah yang terbesar, itu semua dihasilkan dari fosil. Apakah itu semua bisa dipertahankan ketika geser ke EBT masih tanda tanya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, SVP of Business Development Pertamina Wisnu Medan mengatakan pihaknya telah menyusun peta jalan untuk mendukung tercapainya net zero emission (NZE) pada 2026 melalui dua pilar. Pertama, melakukan dekarbonisasi bisnis Pertamina yang saat ini sudah ada.

"Jadi cara kita menghasilkan produk dan jasa dari bisnis kita yang sudah existing, footprint carbonnya dikurangi," katanya.

Kemudian pilar kedua adalah membangun bisnis baru yang jejak karbonnnya lebih rendah. Sehingga perlahan bisnis yang saat ini mayoritas energi fosil bisa di diversifikasi menjadi energi hijau.

Laporan dari organisasi Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa sektor perbankan global telah mengucurkan sekitar US$ 6,8 triliun atau lebih dari Rp 100.000 triliun untuk membiayai sektor energi fosil sejak perjanjian Paris 2015.

Di tengah meningkatkanya tekanan untuk menghentikan pendanaan perusahaan minyak dan gas demi mendukung upaya dekarbonisasi internasional, banyak bank besar terus menyediakan pembiayaan untuk energi fosil.

Laporan terbaru dari RAN mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun setelah disepakatinya Perjanjian Paris 2015, 60 bank swasta terbesar dunia menyediakan US$ 6,8 triliun sebagai pembiayaan untuk proyek bahan bakar fosil.

“Selama delapan tahun terakhir, sekitar US$ 3,3 triliun digunakan untuk ekspansi bahan bakar fosil. Bank-bank ini mendukung lebih dari 4.200 perusahaan energi fosil dengan pinjaman dan transaksi sekuritas atau penjaminan emisi,” tulis laporan RAN dikutip dari OilPrice.com, Senin (15/7).

Pada 2023, setelah banyak bank besar berjanji untuk mengurangi atau mengakhiri pendanaan untuk perusahaan minyak dan gas sebagai bagian dari Net Zero Banking Alliance, pembiayaan untuk perusahaan bahan bakar fosil mencapai US$ 705 miliar (sekitar Rp 11.400 triliun), dengan US$ 347 miliar (Rp 5.600 triliun) digunakan untuk ekspansi.

Berikut bank-bank dengan pembiayaan energi fosil terbesar menurut laporan RAN:

1. Citibank: US$ 204 miliar sejak 2016;
2. JPMorgan Chase: US$ 40,8 miliar;
3. Mizuho: US$ 37 miliar;
4. Barclays: US$ 24,2 miliar;
5. Santander: US$ 14,5 miliar pada 2023 saja;
6. Deutsche Bank: US$ 13,4 miliar;
7. DZ Bank: US$ 2,5 miliar.

Manajer Riset dan Kebijakan di RAN dan rekan penulis laporan April Merleaux menyatakan, “Kekhawatiran terbesar Wall Street adalah laba, kekhawatiran utama kami adalah iklim dan hak asasi manusia.”

“Sementara bank-bank yang mendapat untung dari kekacauan iklim menciptakan kisah-kisah greenwashing baru setiap tahun, data kami menunjukkan berapa banyak uang yang sebenarnya mereka tuangkan ke bahan bakar fosil,” kata Merleaux.

Merleaux menambahkan bahwa metodologi baru yang mereka pakai dalam laporannya mengungkap detail yang sebelumnya tidak diketahui tentang pembiayaan bank untuk bahan bakar fosil dan memberi aktivis alat baru untuk menghadapi bank.

“Data kami menunjukkan bahwa pembiayaan bank untuk bahan bakar fosil tidak menurun cukup cepat. Pada 2023, hampir US$ $350 miliar telah mengalir ke perusahaan bahan bakar fosil, yang tidak sesuai dengan komitmen iklim yang sebenarnya,” kata dia.

Kritikus laporan tersebut mengatakan hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan ke mana dana tersebut mengalir di sektor bahan bakar fosil, dengan beberapa bank menanggapi bahwa pembiayaan mereka sebagian besar ditujukan untuk upaya transisi hijau oleh perusahaan energi.

Tidak jelas apakah sebagian dari dana ekspansi tersebut digunakan untuk mendukung proyek energi hijau baru atau aktivitas bahan bakar fosil. Lembaga perbankan AS ditemukan sebagai kontributor terbesar bagi sektor bahan bakar fosil, yang menyediakan 30% pembiayaan pada 2023.

JPMorgan menanggapi laporan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka adalah salah satu penyandang dana terbesar di dunia bagi perusahaan energi tradisional dan bersih.

Mereka menyatakan bahwa akan mengungkapkan proporsi pembiayaan yang berkontribusi pada energi rendah karbon dibandingkan dengan pembiayaan energi bahan bakar fosil, menyusul permintaan dari pengawas keuangan Kota New York atas nama dana pensiun yang dikelolanya.

“Kami yakin data kami mencerminkan aktivitas kami secara lebih komprehensif dan akurat daripada perkiraan oleh pihak ketiga,” tulis pernyataan JPMorgan.

Sementara itu, Bank of America, penyandang dana bahan bakar fosil terbesar ketiga di dunia, menurut laporan tersebut, mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin pasar dalam hal pendanaan transisi energi.

“Kami bekerja sama dengan klien di seluruh spektrum energi untuk membantu mereka mencapai tujuan transisi energi,” kata BoA.

Sedangkan Citibank menyebut bahwa pada 2020 telah menyalurkan US$ 441 miliar, dari target US$ 1 triliun, untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan energinya ditujukan untuk transisi.

Pada bulan Juni, bos bank Barclays, CS Venkatakrishnan, mengatakan bahwa menurutnya tidak realistis untuk meminta bank menghentikan pendanaan perusahaan bahan bakar fosil ini sama sekali.

Ia mengatakan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat menghentikan secara tiba-tiba dan menekankan pentingnya transisi dari bahan bakar fosil yang berpolusi ke alternatif yang lebih bersih, seperti gas.

“Barclays sangat menjauh dari batu bara dan minyak. Tetapi bahan bakar fosil akan tetap ada untuk beberapa waktu dan kami sangat menjauh dari batu bara ke minyak, minyak ke gas, gas ke energi bersih dan kenyataannya adalah bahwa untuk beberapa waktu bahan bakar fosil akan tetap ada, terutama gas alam,” ujarnya.