Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) rampung pada kuartal I/2025.

Jadwal ini kembali molor dari misi 100 hari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang sebelumnya digaungkan bakal selesai sebelum 2024 berakhir.

Mendag Budi mengaku bahwa dalam merampungkan perjanjian perundingan IEU-CEPA ada beberapa hal yang belum selesai alias pending. Namun, dia berharap perundingan ini bisa segera rampung sesuai jadwal yang ditentukan.

“IEU-CEPA kuartal I/2025 mudah-mudahan selesai. Jadi kita kerja terus perunding-perundingannya karena ada beberapa yang pending, mudah-mudahan cepat selesai. Kita negosiasikan lagi,” kata Budi saat ditemui seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa dalam hal perundingan, termasuk IEU-CEPA, biasanya masing-masing pihak akan saling meminta sesuatu untuk kepentingan masing-masing. Hanya saja, permintaan itu tidak bisa langsung disepakati oleh pihak lain atau masih adanya perbedaan kepentingan yang belum mencapai kesepakatan.

Meski demikian, Budi mengatakan bahwa perundingan IEU-CEPA ini tidak mengalami kendala secara teknis, sebab keduanya telah mengidentifikasi permasalahan.

“Beberapa memang sudah bisa diidentifikasi permasalahan yang mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena itu sifatnya dari sana,” ungkapnya.

Terlebih, Budi menambahkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Kemendag ingin mempercepat perundingan dengan Peru, Kanada, dan Eurasia. “Kalau ada beberapa perundingan yang tinggal ratifikasi, secepatnya akan kita proses,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, hasil dari suatu perundingan perdagangan adalah saling mengantongi keuntungan. “Kalau kita berunding tetapi ternyata tidak menguntungkan ya jangan, harus menguntungkan. Jadi output-nya adalah outcome dari hasil perjanjian nanti,” pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

"Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian," urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

"Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen," ungkap Budi.

Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

"Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat," tambah Budi.

Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). "Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia," ungkap Budi.

Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

"Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ujar Budi.

Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. "Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut," pungkas Budi.

KOMPAS.com - Semen Padang-ASIOP sukses melakukan revans dan mampu menorehkan kemenangan dalam laga kedua kontra Persija di ajang Elite Pro Academy (EPA) U18.

Semen Padang-ASIOP bertamu ke markas Persija, Sawangan Training Ground, dalam lanjutan EPA U18, Sabtu (2/11/2024) dan Minggu (3/11/2024).

Tim tamu bermain taktis dan tampil dominan dalam dua perjumpaan melawan Persija.

Pada hari pertama, Semen Padang-ASIOP menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah Persija.

Saat itu, Semen Padang-ASIOP sejatinya mampu mengurung Persija. Namun, mereka terkendala penyelesaian akhir dan mesti kecolongan satu gol lawan.

Revans lantas sukses diwujudkan Semen Padang-ASIOP pada kesempatan kedua menantang Persija.

Semen Padang-ASIOP menang tipis 1-0 berkat gol yang muncul satu menit jelang laga berakhir.

"Secara sistem memang tidak ada perubahan dari hari pertama dan kedua. Bedanya kemarin kami kecolongan satu gol. Dua pertandingan kami mampu menguasai bola dan mengurung Persija," kata pelatih Semen Padang-ASIOP, Gilang Ramadhan.

"Kemarin belum rezeki, tapi kami belajar dari kesalahan dan memperbaikinya pada hari ini. Alhamdulillah kami bisa menang. Saya mengapresiasi kerja keras anak-anak," ucapnya menambahkan.

Sebagai informasi, ASIOP FC yang notabene klub Liga 3 bisa ikut serta meramaikan EPA tahun ini karena adanya kolaborasi dengan Semen Padang.

ASIOP FC mengirimkan satu tim untuk mengusung bendera Semen Padang. Kemitraan itu dimungkinkan oleh kedekatan antara petinggi kedua klub.

Tambahan tiga poin pada pekan ini mengantar Semen Padang-ASIOP menutup putaran pertama EPA U18 di urutan ke-4 klasemen sementara Grup A dengan bekal 14 poin.

Semen Padang-ASIOP FC tepat berada di bawah Barito Putera (16 poin), Persija (18 poin), dan Dewa United (19 poin).

Sebelum, membawa pulang tiga angka dari kandang Persija, Semen Padang-ASIOP cuma menuai sebuah poin dalam sepasang duel menghadapi Persita Tangerang di Stadion Mini Cibinong.

Semen Padang-ASIOP kini tengah bersiap melakoni laga kandang melawan pemuncak klasemen, Dewa United, di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/11/2024) dan Minggu (10/11/2024).

Putaran kedua EPA U18 2024-2025 masih menyisakan 10 pertandingan lagi, sehingga kans lolos ke babak 8 Besar masih terbuka lebar buat Semen Padang-ASIOP.

"Kami punya waktu sepekan ke depan untuk mempersiapkan diri di ASIOP Stadium. Fokus utama adalah bagaimana mempertajam naluri gol dan sentuhan akhir. Kami optimistis bisa meraih hasil maksimal," tutur Gilang Ramadhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelesaian perjanjian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan akan rampung pada kuartal I/2025.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan perundingan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya, yakni rampung sebelum akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki misi untuk menyelesaikan perundingan ini.

Perlu diketahui, perundingan IEU—CEPA sudah berlangsung 8 tahun dan telah memasuki putaran ke-19. Perundingan ini telah memasuki babak akhir dengan kepala negosiator.

“Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya. Saya pikir Presiden sangat agresif dan ingin kami melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya pada awal kuartal I tahun depan,” kata Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Airlangga, langkah Presiden ke-8 untuk mempercepat perundingan IEU-CEPA dan perundingan perdagangan lainnya untuk membuka kolaborasi antarnegara, termasuk membuka peluang pasar baru.

Di samping itu, Airlangga juga menyebut Indonesia tengah berusaha bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Terlebih, Indonesia sudah bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Adapun, anggota dari perjanjian perdagangan bebas CPTPP terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

“Ke depan, Indonesia akan menyerahkan memorandum awal untuk OECD [Organisas untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan], dan semoga proses pembandingan kebijakan standar Indonesia dengan keselarasan dengan OECD akan membuat Indonesia setara dengan negara maju,” ungkapnya.

Seiring dengan penambahan pos kementerian di Kabinet Merah Putih, Airlangga pun berharap semua lini kementerian dapat bekerja sama pada awal Januari 2025.

Terlebih, Airlangga mengungkap bahwa Indonesia ingin meningkatkan kerja sama antarnegara, termasuk membuka peluang pasar baru yang diharapkan indonesia bisa setara dengan Vietnam dan Thailand seperti keinginan Presiden Prabowo. Dengan begitu, akan terbuka penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat.

“Agar pasar tenaga kerja kita dapat ditingkatkan dan sebaik yang kita bisa melalui investasi,” tutupnya.

Terkait perundingan IEU-CEPA, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menargetkan perundingan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.

Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU-CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perdagangan lainnya diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal I-2025 mendatang.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia masih dalam tahap finalisasi IEU-CEPA, dan proses negosiasi sudah dilakukan selama 7 tahun, dengan 18 kali pertemuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, perjanjian IEU-CEPA adalah perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya. Saya kira Presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikannya paling cepat kuartal I tahun depan,” tutur Airlangga dalam agenda KADIN Indonesia Reception Dinner: Strengthening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Jumat (1/11).

Di samping itu, Airlangga juga membeberkan terkait keinginan Indonesia untuk bergabung dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

“Jadi menurut saya membuka kolaborasi antarnegara, membuka pasar baru agar Indonesia setara dengan Vietnam, Thailand itu sebenarnya tujuan Presiden, Bapak Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan, menjalin kerjasama dengan banyak negara akan menghasilkan nilai investasi sebanyak-banyaknya, dan pada muaranya bisa menciptakan lapangan kerja baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sekitar 15 investor asal Taiwan berniat merelokasi pabriknya ke Indonesia. Mereka akan masuk jika beberapa persyaratan yang diminta sudah dipenuhi.

"Tadi Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Persyaratan pertama yang diminta yakni, agar pembelian tanah di Indonesia bisa dilakukan lebih mudah. Dalam hal ini, Airlangga menawarkan investor tersebut untuk masuk ke kawasan industri.

"Tadi saya arahkan mereka untuk masuk kawasan karena kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama, juga dua sampai tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," tutur Airlangga.

Kedua, 15 investor tersebut meminta agar sumber energi hijau bisa tersedia di Indonesia, mengingat saat ini penggunaan energi hijau menjadi tuntutan global terutama di industri tekstil kelas atas.

Dalam hal ini, Airlangga memastikan bahwa sumber energi hijau di dalam negeri sudah tersedia.

"Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia," terang Airlangga.

Ketiga, 15 investor yang menemui Airlangga juga meminta agar harga gas yang dipakai bisa mendapatkan harga kompetitif untuk mendukung operasional mereka. Pasalnya, para investor tersebut mengeluh tingginya harga gas yang bisa mencapai US$ 12 per MMBTU.

"Saya katakan kalau harganya US$ 9 per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil-lah PGN atau siapa," jelasnya.

Keempat, para investor tersebut ingin mendapatkan pasar yang menguntungkan. Mereka menyebut bahwa saat ini keuntungan terbesar diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian dagang European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP).

Oleh karena itu, mereka ingin Indonesia bisa melakukan percepatan penyelesaian IUE-CEPA dan CPTPP. "Itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IUE-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ujar Airlangga.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sekitar 15 investor Taiwan berniat merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Namun, 15 investor asing tersebut meminta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia.

"Tadi Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia, karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/11).

Pertama, investor asing tersebut meminta agar pembelian tanah bisa dilakukan lebih mudah. Dalam hal ini, Airlangga menawarkan investor tersebut untuk masuk ke kawasan industri.

"Tadi saya arahkan mereka untuk masuk kawasan, karena kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama. Dan juga dua sampai tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah, karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," kata Airlangga.

Kedua, 15 investor tersebut meminta agar sumber energi hijau bisa tersedia di Indonesia. Mengingat saat ini, pengunaan energi hijau yang kini menjadi tuntutan global terutama di industri tekstil kelas atas.

Dalam hal ini, Airlangga memastikan bahwa sumber energi hijau di dalam negeri sudah tersedia.

"Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia," terang Airlangga.

Ketiga, 15 investor yang menemui Airlangga juga meminta agar harga gas yang dipakai bisa mendapatkan harga yang kompetitif untuk mendukung operasional mereka. Pasalnya, para investor tersebut mengeluh tingginya harga gas yang bisa mencapai US$ 12 per MMBTU.

"Saya katakan kalau harganya US$ 9 per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil-lah PGN atau siapa," jelasnya.

Dan keempat, para investor tersebut ingin mendapatkan pasar yang menguntungkan. Mereka menyebut bahwa saat ini keuntungan terbesar diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian dagang European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP).

Oleh karena itu, mereka ingin Indonesia bisa melakukan percepatan penyelesaian IUE-CEPA dan CPTPP.

"Itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IUE-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ujar Airlangga.

Airlangga menyinggung, sebenarnya para investor juga melirik pasar Bangladesh, namun dikarenakan kondisi politik yang bergejolak maka 15 investor Taiwan tersebut mencari pasar lain seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand.

"Mereka melihat kita punya domestic market. Jadi itu yang lebih menarik buat mereka. Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," terang Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 15 investor tekstil asal Taiwan yang ia temui hari ini meminta agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Permintaan itu menjadi salah satu syarat agar Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) berinvestasi di industri tekstil Indonesia.

“End user mereka yang besar-besar itu komit (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Asosiasi Investor Teksti Taiwan di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian itu, 15 delegasi asosiasi investor tersebut mengajukan empat permintaan, salah satunya agar Indonesia merampungkan IEU-CEPA.

Permintaan pertama, Asosiasi Investor Tekstil Taiwan meminta agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil.

Menanggapi permintaan ini, Airlangga mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permintaan kedua, para investor meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), utamanya terkait energi hijau.

“Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,” ujarnya.

Ketiga, mereka meminta agar terdapat penyesuaian harga gas industri untuk produksi. Airlangga mengatakan, investor Taiwan mengeluhkan harga gas industri saat ini yang dinilai terlalu tinggi, yakni di atas 12 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTu) .

“Saya katakan kalau harganya 9 dolar AS per MMBTu, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah itu, PGN (PT Perusahaan Gas Negara) atau siapa,” jelasnya.

Kemudian permintaan yang keempat, para investor meminta Indonesia agar segera menyelesaikan proses perundingan IEU-CEPA. Hal ini dikarenakan adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa.

Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam. Sedangkan Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

“Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand dan Indonesia, mereka melihat kita punya domestic market,” jelas Menko Airlangga.

Dengan adanya empat permintaan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut pada pertemuan dengan delegasi Taiwan selanjutnya.

Namun dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan komit mendorong industri tekstil dalam negeri.

“Kalau empat (permintaan) kita akan dorong, karena bukan hanya industri garment. Itu pun kita berikan kepada industri data center, dan the new industri digital dan yang lain butuh itu semua,” imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investor asing melirik industri tekstil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 15 investor asing yang akan menjajaki investasi di industri tekstil Indonesia.

Airlangga menyebut, upaya tersebut sebagai bagian dari perbaikan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan. "Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, sektor padat karya perlu dilakukan revitalisasi mengingat dalam sebuah indutri, produktivitas menjadi kunci.

"Dengan demikian kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia," katanya.

Airlangga membocorkan, 15 investor tersebut akan melakukan relokasi pabrik ke Indonesia mengingat sebelumnya mereka lebih banyak berinvestasi di China.

"Tapi dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China plus one," imbuh Airlangga.

Airlangga menyebut, investor asing tersebut hanya melihat dua negara di ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," terangnya.

Airlangga memastikan 15 investor tersebut merupakan investor baru dan mereka menginginkan agar Indonesia dan Vietnam memiliki treatment yang sama di negara Eropa maupun Amerika.

Hal tersebut bisa dicapai apabila percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA. "Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0. Bagi Indonesia di atas sekitar 16%, 10% sampai 20%," imbuhnya.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa 15 investor tersebut tidak akan ada yang melakukan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," tegas Airlangga.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto ingin perundingan perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) segera dituntaskan. Negosiasi itu sempat terhenti beberapa waktu lalu.

Instruksi kepala negara itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut dia, Prabowo telah memberikan lampu hijau agar perundingan IEU-CEPA bisa difinalisasi.

"Bapak Presiden telah memberikan green light (lampu hijau) agar perundingan IEU-CEPA itu segera diselesaikan," kata Airlangga saat konferensi pers, Rabu malam (30/10/2024).

Setelah diinstruksikan Prabowo, Airlangga langsung berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk merampungkan beberapa hal teknis. Dengan begitu, prosesnya bisa masuk ke tahapan legal drafting.

Tahapan negosiasi IEU-CEPA dilakukan Indonesia melalui Menteri Perdagangan dan perwakilan Uni Eropa. Namun soal waktu pelaksanaannya, Airlangga belum dapat memastikan.

"Tentu ini yang akan dibahas nanti oleh Kementerian Perdagangan dengan mitra dari IEU," kata dia.

Adapun beberapa poin perundingan IEU-CEPA di antaranya, transmisi digital hingga mekanisme transparansi importasi.

Mengenai poin negosiasi, Airlangga memastikan Indonesia telah memberikan konsesi, serupa dengan konsesi di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara Asia Pasifik.

"Nah, ini terkait dengan hal tersebut kita sudah memberikan konsesi yang sama di dalam RCEP. Di mana Indonesia menjadi lead daripada RCEP," ujarnya.

"Sehingga seperti dalam perjanjian internasional biasanya mereka ingin mendapatkan fasilitas yang setara dengan perjanjian lain. Jadi karena kita sudah memberikan di RCEP maka tentunya wajar juga kalau kita ini berikan di dalam IEU-CEPA," kata Airlangga.

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

"Kita sudah berikan konsesi yang sama di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership [RCEP], di mana Indonesia jadi lead sehingga seperti dalam perjanjian internasional, biasanya mereka ingin dapatkan fasilitas yang setara perjanjian lain," jelas Airlangga.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan negara-negara Uni Eropa sudah menemui Airlangga dan jajaran pejabat pemerintah lainnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (25/9/2024). Kedua belah pihak membahas perundingan IEU-CEPA.

Usai pertemuan, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

"Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia," ujar Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Pada kesempatan berbeda, Airlangga menjelaskan notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new cabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.