Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap hal yang harus dilakukan BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir menjelaskannya saat menghadiri town hall meeting Kementerian BUMN pekan lalu.

Melalui Instagramnya, Erick mengatakan, lima tahun lalu BUMN fokus pada transformasi. Transformasi itu memberikan hasil yakni setoran dividen terbesar dalam sejarah.

"BUMN lima tahun lalu berfokus kepada transformasi besar-besaran. Salah satu hasilnya adalah kontribusi dividen terbesar sepanjang sejarah," tulis Erick dikutip Rabu (30/10/2024).

Erick mengatakan, BUMN akan bekerja lebih keras lagi dalam 5 tahun ke depan. Hal itu untuk mewujudkan visi Prabowo, terutama untuk mengejar target swasembada pangan hingga mewujudkan ekonomi hijau.

"Namun kami tak berpuas diri. Lima tahun ke depan, BUMN akan bekerja lebih keras lagi demi mewujudkan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terutama mencapai target swasembada pangan, mendorong ketahanan energi dan menciptakan ekonomi hijau," katanya.

Dalam potongan video yang diunggah, Erick meminta agar BUMN tidak kaget. Dia bilang, BUMN akan bekerja lebih keras sesuai arahan Prabowo dalam pidatonya.

"Jangan kaget kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo kita akan tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi, sesuai dengan pidato bicara swasembada pangan, belum lagi solusi kepada energi, yang kita dorong ke depan ESG, salah satunya ekonomi hijau," ungkap Erick.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas baru di era pemerintahan Prabowo Subianto, yakni hilirisasi. Hal itu terlihat dari penambahan nama 'hilirisasi' di kementerian tersebut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya perlu melakukan assessment terlebih dahulu terkait sektor-sektor apa saja yang bisa dilakukan hilirisasi.

"Apalagi kita sekarang kan ada penambahan hilirisasi ya dan itu juga kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu. Baik dalam pertambangan, perkebunan, perikanan dan juga yang lain-lainnya," kata Rosan saat ditemui di Kantor, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2024).

Dia menyebut pihaknya akan asesmen itu akan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini akan dirapatkan dengan jajarannya di kementerian yang dipimpinnya.

Rosan menjelaskan dalam rapat tersebut nantinya akan melihat sektor-sektor mana yang berpotensi untuk dikembangkan. Tidak hanya di sektor pertambangan, pihaknya juga akan merambah ke sektor lain, seperti perikanan, perkebunan, hingga pertanian. Hal tersebut sejalan dengan pesan Prabowo kepadanya yang ingin menuju swasembada pangan.

"Jadi kan kalau kita banyak bicara padahal saat ini masih banyak terpusat di pertambangan ya. Sedangkan pesan Pak Prabowo sudah jelas untuk swasembada pangan itu menjadi prioritas kita juga akan depannya. Jadi inilah tugas besar yang kita akan jalankan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan program 100 hari kerja ke depannya. Sebab, hal tersebut harus didiskusikan dengan para pejabat tinggi dan madya di kementerian. Namun, dia menekankan tentunya pihaknya akan mempunyai target jangka pendek, menengah, hingga panjang.

"Ya, tentunya target jangka pendek, menengah jangka panjang pasti ada. Dan target-target itu kita akan segera rapat-kan besok. Tadi saya langsung call rapimnas Dengan eselon 1, eselon 2 dan dengan yang lainnya. Dan kita akan melihat apa yang kita bisa capai dalam jangka pendek, menengah, jangka panjang ini. Tapi semuanya itu adalah satu-kesatuan dan kita mencapai target-target itu," jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara. Padahal, proyek ini menjadi salah satu warisan besar era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, Prabowo telah beberapa kali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN.

"Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN," kata Raja Juli, ditemui sebelum pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, tidak adanya topik IKN dalam pidato kenegaraan bukan berarti menyingkirkan mega proyek itu dari prioritas. Raja Juli menekankan, IKN akan dilanjutkan.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya tentang masa jabatannya dan Basuki sebagai Plt pimpinan OIKN, Raja Juli mengatakan bahwa Prabowo akan segera mengumumkan jawaban terkait hal itu.

"Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden (Prabowo) ya," kata dia.

Sebagai informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu.

Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk tiga orang menempati posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di kabinetnya. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

Ketiganya dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin. Usai bertemu Prabowo, Thomas Djiwandono yang keponakan Prabowo, menjadi juru bicara menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Thomas mengatakan, Prabowo meminta mereka bertiga untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan nanti.

"Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Profil 3 Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Prabowo:

1. Thomas Djiwandono

Mengutip situs resmi Gerindra, Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Prabowo Subianto.

Thomas sempat mengawali kariernya di dunia media beberapa tahun. Pria yang akrab disapa Tommy ini pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Kemudian pada 2006 kariernya terus meningkat saat pamannya, Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Dalam kesempatan itu, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Untuk di bidang politik, Wamenkeu kedua ini terlibat di Partai Gerindra. Dirinya juga tercatat pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini Thomas Djiwandono menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra dan menjadi pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

2. Suahasil Nazara

Suahasil saat ini menjabat sebagai Wamenkeu I. Dia pun diminta kembali untuk menempati posisi tersebut di era pemerintahan Prabowo.

Mengutip situs resmi Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada 1999. Kemudian pada 2009, dia mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004-2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005-2008, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009-2013.

Selain itu, dia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah diembannya, yakni Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI pada periode 2010-2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Pada 6 Februari 2015, dia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Suahasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Oktober 2019 lalu.

3. Anggito Abimanyu

Anggito bukan orang yang baru di bidang ekonomi. Dia merupakan lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM (1985) dan pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada periode 2003-2010. Dia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.

Mengutip situs resmi UGM, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini sempat menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2012-2014). Dia pun beralih ke bidang ekonomi dengan menempati posisi sebagai Chief Economist BRI pada 2014-2017. Pada saat yang sama, dia juga menjabat sebagai Komisaris BRI Syariah periode 2015-2017.

Kemudian Anggito sempat bertugas sebagai Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017 - 2022. Dari 2022 sampai saat ini dia melanjutkan kariernya sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM.

Saksikan Live DetikPagi: