IDXChannel - Fenomena ekonomi gig (gig economy) yang dinilai sebagai tren informalisasi tenaga kerja ini memiliki sisi kacamata positif. Meskipun, acap kali dianggap sebagai tantangan bagi pasar tenaga kerja.

"Gig economy di satu sisi menawarkan kesempatan kerja yang fleksibel, dan menjadi pilihan di kala terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor ekonomi formal," ujar Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira ketika dihubungi IDXChannel, Sabtu (28/9/2024).

Apalagi, kata dia, saat ini industri tengah mengalami perlambatan, sehingga banyak pegawai yang mengalami PHK dan menjadi pengangguran. Hal ini yang pada akhirnya menciptakan fenomena gig economy.

"Tidak ada batasan usia juga membuat gig economy diminati oleh pekerja termasuk usia lansia. Gig economy bisa mendorong pekerja multi tasking atau mengerjakan beberapa kontrak sekaligus," kata Bhima.

Namun, dia mengakui gig economy ini juga memiliki kekurangan seperti minimnya perlindungan bagi para pekerja.

"Di sektor ojol asuransi kecelakaan kerja, dana pensiun, hingga kepastian upah minimum kan tidak ada. Pekerja di gig economy yang sifatnya low skilled labor semakin tertekan saat biaya hidup naik dibanding pekerjaan di sektor formal," kata Bhima.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memeringatkan fenomena gig economy atau ekonomi paruh waktu ini sebagai salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia.

Hal itu lantaran memungkinkan perusahaan memilih mempekerjakan karyawan paruh waktu maupun pekerja dengan kontrak jangka pendek seperti freelancer.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9/2024) lalu.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira turut menyoroti adanya fenomena ekonomi gig atau gig economy.

Meski dianggap sebagai tantangan bagi tenaga kerja, Bhima menilai tren informalisasi tenaga kerja yang terjadi belakangan ini bisa dipandang dari kacamata positif.

"Gig economy disatu sisi menawarkan kesempatan kerja yang fleksibel, dan menjadi pilihan dikala terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor ekonomi formal," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (28/9/2024).

Apalagi saat ini industri tengah mengalami perlambatan sehingga banyak pegawai yang mengalami PHK dan menjadi pengangguran. Hal ini yang pada akhirnya menciptakan fenomena gig economy.

"Tidak ada batasan usia juga membuat gig economy diminati oleh pekerja termasuk usia lansia. Gig economy bisa mendorong pekerja multi tasking atau mengerjakan beberapa kontrak sekaligus," urai Bhima.

Namun diakuinya bahwa gig economy ini juga memiliki kekurangan seperti perlindungan yang minim bagi para pekerja.

"Di sektor ojol asuransi kecelakaan kerja, dana pensiun, hingga kepastian upah minimum kan tidak ada. Pekerja di gig economy yang sifatnya low skilled labor semakin tertekan saat biaya hidup naik dibanding pekerjaan di sektor formal," pungkas Bhima.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memperingatkan fenomena gig economy atau ekonomi paruh waktu ini sebagai salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia.

Hal itu lantaran memungkinkan perusahaan memilih mempekerjakan karyawan paruh waktu maupun pekerja dengan kontrak jangka pendek seperti freelancer.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9/2024) lalu.

Sekedar informasi, Gig economy adalah segmen perekonomian di bidang jasa berdasarkan fleksibilitas dan bersifat temporer. Gig economy membentuk sistem pasar tenaga kerja yang diisi oleh pekerja lepas, kontrak, atau freelance.

Gig economy menjadi fenomena yang kian luas setelah sektor digital bertransformasi, di mana batasan wilayah dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Oleh sebab itu, karakterisasinya adalah fleksibel dan temporer.

IDXChannel - Menteri Koperasi dan UMKM (MenkopUKM), Teten Masduki, mengatakan fenomena Gig Economy yang sempat dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi nyata jika sektor industri terus mengalami deindustrialisasi.

Namun, ancaman tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan hilirisasi di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi hilirisasi ini sekarang justru harus dilakukan oleh UMKM," kata Teten saat ditemui di Istora Senayan, Jumat (27/9/2024).

Saat ini, kata Teten, UMKM masih dipandang sebelah mata dan hanya jadi penunjang ekonomi keluarga. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi RI di mana 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM.

"UMKM jangan dilihat lagi, hanya sekedar buffer ekonomi atau ekonomi subsistem. Ekonomi hanya untuk kebutuhan keluarga," kata dia.

Namun, di sisi lain dia juga mengakui jika UMKM masih belum terhubung dengan industri secara mayoritas.

"Nah di sini perlu ada kebijakan industri investasinya yang sejalan gitu lho. Karena nggak mungkin perusahaan besar mau menggandeng UMKM sebagai supply chain kalau kebijakan investasinya nggak ketat," kata Teten.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan adanya ancaman fenomena Gig Economy atau ekonomi paruh waktu. Jokowi mengatakan tren perusahaan yang memperkerjakan pekerja paruh waktu atau dengan kontrak jangka pendek, justru tengah mengancam sektor industri dan pasar kerja Indonesia.

Jokowi pun mengatakan, solusi dari ancaman Gig Economy tersebut adalah dengan hilirisasi industri yang padat karya.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

(NIA DEVIYANA)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian ke depan, di mana perusahaan lebih memilih merekrut pekerja lepas atau independen.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9) lalu.

Jokowi menilai fenomena gig economy membuat perusahaan saat ini lebih memilih pekerja lepas. Sehingga, membuat banyak perusahaan lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer demi mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti fenomena gig economy yang membuat perusahaan bisa memperkerjakan seseorang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja menjadi semakin sempit dan berkurang.

Tidak Memiliki Akses Jaminan Sosial

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, fenomena gig economy umumnya mengandalkan pekerja lepas, kontrak jangka pendek, dan minim jaminan, yang berdampak langsung bagi pekerja, perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan.

Bahkan, pekerja di sektor gig economy seringkali tidak memiliki akses jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, cuti berbayar, membuat mereka lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Biasanya, perusahaan mempekerjakan pekerja lepas atau kontrak jangka pendek, demi mengurangi biaya seperti gaji tetap, asuransi, dan tunjangan lainnya.

Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dari sisi biaya, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar atau kebutuhan bisnis musiman. "Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi," kata Josua kepada Katadata.co.id, Rabu (25/9).

Namun pekerja gig economy sering kali tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan perusahaan, tingkat loyalitas dan keterlibatan mereka mungkin lebih rendah dibandingkan dengan pekerja tetap.

Sementara dalam perspektif ekonomi makro, gig economy cenderung menciptakan dua kelompok pekerja yaitu mereka yang tetap dengan akses penuh terhadap jaminan sosial, dan pekerja yang menghadapi ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial.

"Ini bisa memperburuk ketimpangan pendapatan di masyarakat, khususnya bagi pekerja yang lebih rentan," ujarnya.

Di sisi lain, gig economy menawarkan fleksibilitas dan peluang baru baik bagi pekerja maupun perusahaan, namun menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan potensi ketimpangan yang lebih besar.

Untuk itu, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang dapat mendukung model ekonomi in secara paralel demi memastikan pekerja mendapatkan jaminan dasar dan stabilitas.

Apalagi, pekerja gig economy cenderung lebih berisiko karena minimnya jaminan stabilitas kerja, pendapatan yang tidak konsisten, dan kurangnya perlindungan hukum. Risiko-risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial.

"Untuk mengurangi risiko ini, regulasi pemerintah diperlukan untuk memperluas akses pekerja ke tunjangan dasar, perlindungan sosial, dan memastikan mereka diperlakukan secara adil oleh perusahaan," kata Josua.

Untuk Mendorong Produktivitas

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, perlu adanya penyesuaian pola tenaga kerja dengan industri. Sehingga hal ini menjadi pekerja rumah (PR) di industri ekonomi digital di tengah kurangnya SDM di bidang IT.

Di sisi lain, memang ada adopsi aturan dari pekerja yang lebih fleksibel ke industri lain. Terutama yang memiliki keterampilan rendah, pekerja administrasi yang masuk kategori baru sebagai pekerja jangka pendek.

"Selalu ada pola-pola perusahaan yang memberikan beberapa pekerjaan atau multitasking dengan gaji dobel, di mana pola stabilitas dan keamanan diarahkan untuk produktivitas," ujarnya.

Dengan begitu, kata Banjaran, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mendorong produktivitas di layer yang berbeda untuk meraih stabilitas, termasuk isu kemananan yang sudah dihandel negara seperti jaminan kesehatan.

Pekerja Tetap Masih Ada, Tapi Berpotensi Berkurang

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky melihat jumlah pekerja tetap masih ada, walaupun ada potensi bakal berkurang.

"Saya tidak melihat pekerjaan tetap akan minim, mungkin akan turun. Karena masih sektor-sektor yang butuh pekerja tetap seperti manufaktur, pelayanan, pertanian yang tetap tinggi jumlahnya," ujarnya.

Riefky justru melihat perkembangan pekerja lepas atau pekerja kontrak lebih terjamin. Dia justru mempermalahkan, jika mereka masuk dalam kategori pekerja informal.

"Pekerja informal tidak punya stabilitas tenaga kerja, keamanan dan jaminan. Ini sebetulnya, masalahnya lebih di sektor informal," ujarnya.

Menurut Riefky, adanyanya pekerja lepas atau kontrak adalah pilihan mereka sendiri. Karena saat ini banyak tenaga kerja menginginkan pekerjaan yang lebih fleksibel baik secara waktu maupun tempat.

Jakarta: Belakangan ini, istilah gig economy semakin populer di berbagai kalangan, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Fenomena ini menggambarkan tren baru di dunia kerja, dab individu bekerja secara independen dengan proyek jangka pendek atau sebagai freelancer.

Gig economy menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, namun tak sedikit yang mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas dan kesejahteraan pekerja.

Lantas, apa saja dampak dari tren yang tengah berkembang pesat ini?

Apa yang dimaksud dengan gig economy?

Melansir Ruang Menyala dan Scholar Harvard, kata "gig" berasal dari dunia hiburan, yang merujuk pada pertunjukan sementara. Dalam konteks ekonomi, istilah ini menggambarkan pekerjaan dengan durasi tertentu.

Jadi, gig economy merupakan sebuah model pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan perusahaan merekrut pekerja independen untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam periode waktu terbatas.

Beberapa contoh peran yang termasuk dalam gig economy adalah freelancer, kontraktor mandiri, serta pekerja proyek jangka pendek.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Gig Economy dan Gig Worker

Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam gigeconomy?

Gig economy merupakan tren yang tengah berkembang pesat di berbagai sektor industri. Fenomena ini secara otomatis melibatkan sejumlah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa aktor utama yang berperan dalam gigeconomy antara lain sebagai berikut:

Pekerja

Pekerja dalam gig economy dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni mereka yang menyediakan jasa dan mereka yang menawarkan barang.

Kelompok penyedia jasa mencakup profesi seperti pengantar barang, sopir, buruh, dan sebagainya. Sementara itu, penyedia barang terdiri dari individu seperti pengrajin, artis, penjahit, dan lainnya yang menjual hasil karyanya.

Pengguna layanan/konsumen

Dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk gigeconomy, pengguna layanan selalu menjadi bagian penting. Mereka adalah pihak yang memanfaatkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh para penyedia dalam ekosistem ini.

Perusahaan

Perusahaan, khususnya penyedia layanan digital, adalah pemeran utama dalam gig economy. Perusahaan yang mengadopsi model gigeconomy umumnya menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel, memungkinkan pembayaran secara online, serta memfasilitasi transaksi langsung antara penyedia dan pengguna layanan.

Ragam Pekerjaan dalam Gig Economy

Gig economy telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia dan mencakup berbagai bidang pekerjaan. Berikut adalah beberapa jenis pekerjaan yang banyak dicari dalam gig economy:

1. Penulisan (content writer, copywriter, technical writer)
2. Teknologi Informasi (network analyst, security engineer)
3. Administrasi (virtual assistant, data entry)
4. Akuntansi (akuntan, accounting assistant)
5. Desain (graphic designer, illustrator)
6. Pengembangan Perangkat Lunak (UI/UX designer, DevOps engineer)
7. Pendidikan (tutor, guru, dosen)
8. Manajemen Proyek (project manager, officemanager)
9. Pemasaran (digital marketer, performance marketer, content creator)

Baca juga: Mengenal Apa Itu Outsourcing, Aturan, dan Contohnya

Apa dampak gig economy?

Gig economy membawa berbagai dampak positif maupun negatif bagi para pelakunya, baik pekerja maupun perusahaan. Berikut beberapa dampak positif maupun negatif dari gigeconomy:

Dampak Positif

Gig economy memberikan berbagai keuntungan bagi pekerja maupun perusahaan yang terlibat. Berikut adalah beberapa dampak positif dari gig economy:

Fleksibilitas Waktu Kerja

Dalam pekerjaan konvensional, pekerja harus mengikuti jam kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, dalam gig economy, pekerja memiliki kebebasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat yang disepakati. Mereka bisa bekerja kapan dan di mana saja selama pekerjaan selesai tepat waktu.

Peluang Penghasilan yang Lebih Besar

Gig economy memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan tanpa batas, tergantung pada jumlah pekerjaan yang diambil. Berbeda dengan pekerjaan konvensional yang memberikan gaji tetap, pekerja di gigeconomy bisa mendapatkan lebih banyak jika menyelesaikan lebih banyak proyek.

Beragam Pilihan Pekerjaan

Gig economy menawarkan berbagai pekerjaan bagi mereka yang memiliki berbagai keterampilan. Pekerja dapat memilih proyek sesuai minat dan bernegosiasi tentang tarif, sesuatu yang jarang terjadi dalam pekerjaan konvensional dengan gaji yang sudah ditetapkan.

Dampak Negatif

Meski gig economy menawarkan banyak keuntungan, bagi sebagian pekerja, sistem ini memiliki beberapa kelemahan.

Tidak Ada Fasilitas Tambahan

Sebagai pekerja lepas, kamu tidak terikat pada perusahaan, sehingga tidak mendapatkan fasilitas seperti asuransi kesehatan, tunjangan, atau bonus tahunan yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap.

Tanggung Jawab Pajak Sendiri

Berbeda dengan karyawan tetap yang pajaknya sebagian ditanggung perusahaan, pekerja lepas harus mengurus dan membayar pajaknya sendiri, sehingga seluruh kewajiban tersebut dibebankan pada penghasilan pribadi.

Pendapatan yang Tidak Stabil

Meski ada peluang penghasilan besar, gig economy tidak menjamin pendapatan yang stabil setiap bulannya. Penghasilan bisa berubah-ubah tergantung permintaan terhadap keahlianmu, sehingga penting untuk terus mengasah keterampilan agar tetap kompetitif.

Untuk mendapatkan pekerjaan di gig economy, pekerja tidak hanya menyediakan waktu dan tenaga, tetapi juga menanggung risiko dengan menggunakan modal mereka sendiri.

Berbeda dengan ekonomi tradisional di mana perusahaan menyediakan modal, dalam gig economy, perusahaan bertindak sebagai "aset ringan," hanya menghubungkan penyedia dan konsumen.

Contoh pekerjaan ini adalah Uber dan TaskRabbit, dimana pekerja lepas seperti pengemudi Uber menanggung risiko finansial, seperti utang untuk mobil mereka, tanpa jaminan pendapatan stabil.

Platform berupaya mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor independen untuk menghindari kewajiban karyawan, meski pekerja memiliki keterbatasan dalam mengendalikan aset mereka sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana melindungi pekerja di era gig economy.

Baca juga: Jadi Ancaman Pekerja Indonesia, Jokowi Minta Waspadai Tren Gig Economy

Strategi Sukses di Era Gig Economy

Memilih terjun ke gig economy berarti siap menghadapi berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif. Kamu perlu siap beradaptasi dengan perubahan yang akan datang.

Kelola Waktu dengan Baik

Tantangan utama dalam gig economy adalah mengatur waktu antara berbagai pekerjaan. Sebelum menerima proyek baru, pastikan waktu dan kemampuanmu cukup untuk menyelesaikannya dengan baik.

Bangun Personal Branding

Sebagai pekerja lepas, personal branding penting untuk membuatmu menonjol. Branding yang kuat dapat meningkatkan nilai dan daya tarikmu di mata klien.

Tingkatkan Keterampilan

Dengan banyaknya profesi dalam gig economy, penting untuk terus mengasah keterampilan agar bisa beradaptasi dan mendapatkan lebih banyak proyek.

Gig economy semakin populer dan mengubah cara kita bekerja. Meskipun menawarkan fleksibilitas dan peluang penghasilan yang lebih besar, ada juga tantangan seperti ketidakpastian pendapatan dan kurangnya fasilitas bagi pekerja.

Agar sukses dalam gig economy, penting untuk mengatur waktu dengan baik, membangun citra diri yang kuat, dan terus mengasah keterampilan. Dengan persiapan yang tepat, pekerja dapat memanfaatkan semua keuntungan yang ditawarkan oleh gig economy sambil mengatasi risikonya. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti ancaman gig economy bagi masyarakat Indonesia, terutama para pekerja.

Jokowi mengartikan gig economy sebagai ekonomi serabutan. Fenomena ini disebut muncul sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi.

"Perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer, perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi," wanti-wanti Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

Fleksibilitas waktu juga membuat pekerja dalam fenomena gig economy bisa bekerja di lebih satu negara. Jokowi mengatakan kondisi ini mengancam lapangan pekerjaan calon pekerja lain.

Sang Kepala Negara menerawang Indonesia dan negara global akan mengalami kondisi sedikit peluang kerja dibandingkan jumlah pelamar. Ancaman gig economy ini yang dikhawatirkan muncul di masa depan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan pekerja gig economy alias gig worker rentan terhadap ketidakpastian dan guncangan ekonomi. Selain itu, gig worker juga rentan mengalami stres imbas waktu kerja yang terlalu panjang.

"Pekerjaan tidak selalu ada, (tetapi) persaingan makin ketat antar-pekerja dan antar-platform. (Sedangkan) tata kelola dan kerangka regulasi masih belum memadai," kata Esther kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/9).

Ia menegaskan ada plus-minus saat lapangan kerja di Indonesia beralih menjadi berbasis kontrak. Bagi pengusaha, pekerja kontrak jelas menguntungkan.

Esther menjelaskan pengusaha tidak ada kewajiban memberi gaji secara rutin bagi pekerja kontrak. Bahkan, mereka tak perlu repot-repot menyiapkan jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kesehatan untuk pekerja.

"Sementara bagi pekerja, itu (sistem kontrak) dirasa merugikan. Kalau menurut saya, harus saling menguntungkan, artinya berikan hak-hak pekerja tersebut," tegasnya.

Ada dua saran fundamental dari Esther untuk pemerintah ke depan. Pertama, mengatur berbagai skema perlindungan kerja, seperti perlindungan hari tua, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, hingga memperhatikan standar upah dan sistem proteksi sosial.

Kedua, peningkatan pendidikan. Esther mengatakan ini diperlukan agar tidak terjadi low skill labor trap.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritisi sikap Jokowi yang mewaspadai gig economy. Ia menekankan pemerintah seharusnya membersamai pekerja menghadapi fenomena tersebut.

Huda menyebut gig economy dekat dengan ekonomi digital. Sampai sekarang sektor ini juga belum ada aturan yang baku, termasuk bagi pekerja gig economy.

Ia menjelaskan gig worker sejenis pekerja atau mitra yang diwadahi platform, lalu dipertemukan dengan konsumen. Oleh karena itu, Huda menekankan pentingnya aturan khusus untuk pekerja kontrak atau freelance yang ada di perusahaan.

"Jadi, saya pribadi sebenarnya mendorong terbitnya UU Ekonomi Digital dan Kementerian Ekonomi Digital yang memang mengurus gig economy dan gig worker. Pekerja seperti driver ride-hailing (ojek online) dan pekerja online dapat dimasukkan dalam pekerja bidang ekonomi digital. Saya memilih untuk menuju ke sana," saran Huda.

Urusan pekerjaan berbasis kontrak alias perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Ciptaker ini dikritik banyak pihak karena dianggap problematik dan menimbulkan banyak masalah baru.

Pasal 81 poin 15 UU Ciptaker, misalnya, yang menghapus batasan karyawan kontrak. Padahal, pasal 59 ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengatur perusahaan hanya boleh mempekerjakan karyawan kontrak paling lama 3 tahun.

Jokowi lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur batasan waktu bagi pengusaha untuk merekrut PKWT. Jangka waktunya diperlama Jokowi dari yang diatur di UU Ketenagakerjaan, yakni bisa sampai 5 tahun.

"Saya mendukung jika UU Ciptaker dicabut seluruhnya, banyak pasal bermasalah terutama terkait dengan hak pekerja. Apalagi, hak pekerja freelance dan kontrak yang bisa dibayar harian tanpa ada kepastian keberlangsungan kerja. Jadi, lebih baik dicabut saja UU Ciptaker," tegas Huda.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti fenomena "gig economy" atau ekonomi serabutan, yang diprediksi akan menjadi tren perekonomian di masa depan. Dalam model ini, perusahaan cenderung memilih untuk merekrut pekerja lepas atau independen, daripada karyawan tetap.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang disaksikan melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 19 September 2024, yang dikutip dari Antara.

Presiden menyatakan bahwa tren ekonomi serabutan akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer, guna mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang berlangsung.

Presiden juga menjelaskan bahwa ekonomi serabutan memungkinkan seseorang untuk bekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat mempersempit dan mengurangi peluang kerja.

Kepala Negara berharap agar kongres dan seminar ISEI 2024 dapat memberikan kajian serta rencana taktis untuk mempersiapkan strategi menghadapi situasi perekonomian di masa mendatang.

Gig economy semakin mendominasi pasar tenaga kerja global. Dilansir dari Investopedia, sistem ini bergantung pada kontraktor independen dan pekerja lepas untuk mengisi posisi sementara dan paruh waktu, bukan pekerja tetap. Dengan meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas, ekonomi serabutan menawarkan model kerja yang lebih adaptif, namun juga memiliki berbagai tantangan bagi pekerja.

Pekerja lepas dalam ekonomi gig memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas dan kemandirian. Mereka bebas memilih pekerjaan, mengatur waktu, serta menentukan sendiri proyek yang ingin dikerjakan. Namun, di sisi lain, pekerjaan ini sering kali tidak memberikan jaminan kerja yang pasti, serta tidak menawarkan tunjangan seperti asuransi kesehatan atau cuti berbayar yang biasanya diterima oleh pekerja tetap.

Bagi pengusaha, model ekonomi ini memungkinkan mereka untuk menghemat biaya. Dengan merekrut pekerja lepas, perusahaan tidak perlu menyediakan tunjangan tambahan seperti yang diberikan kepada karyawan tetap. Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi risiko keuangan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ekonomi gig mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari mengelola persewaan jangka pendek, layanan bimbingan belajar, penulisan kode, pengemudi transportasi daring, pengantaran makanan, hingga penulis lepas. Sektor pendidikan juga merasakan dampaknya, dengan banyak perguruan tinggi dan universitas yang mulai merekrut lebih banyak profesor tambahan dan paruh waktu untuk menyesuaikan kebutuhan akademis.

Masih dari sumber yang sama, pada tahun 2020, gig economy mengalami lonjakan besar akibat pandemi Covid-19. Karantina wilayah dan pembatasan sosial memaksa orang untuk bekerja dari rumah serta lebih bergantung pada layanan daring. Pada tahun 2023, diperkirakan hampir 64 juta warga Amerika, atau sekitar 38 persen dari tenaga kerja AS, bekerja sebagai freelancer atau kontraktor independen, dengan kontribusi mencapai $1,27 triliun bagi ekonomi AS.

Meskipun ekonomi gig menawarkan fleksibilitas, tren ini juga membawa tantangan bagi pekerja tetap. Banyak pekerja penuh waktu merasa kesulitan untuk mengembangkan karier mereka dan membangun reputasi jangka panjang di lingkungan yang semakin kompetitif. Selain itu, hilangnya hak-hak pekerja seperti asuransi kesehatan, cuti sakit, dan liburan berbayar menjadi isu yang terus dibahas.

Pengusaha pun tidak tertekan untuk membayar upah yang lebih tinggi, karena mereka dapat merekrut pekerja dari wilayah yang memiliki biaya hidup lebih rendah. Hal ini menambah tantangan bagi pekerja di negara-negara dengan standar upah yang lebih tinggi.

Dikutip dari laman investoepedia, Fleksibilitas ekonomi gig memang menjadi daya tarik, namun bagi sebagian pekerja, hal ini juga dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jam kerja yang tidak tetap, fluktuasi pendapatan, serta hilangnya keakraban dengan klien atau pemberi kerja jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja.

Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional pada 2022, pekerja lepas melaporkan tingkat kepuasan hidup dan kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja penuh waktu. Kesepian dan ketidakamanan finansial menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pekerja lepas.

Berbeda dengan pekerja tetap yang menerima tunjangan dari perusahaan, pekerja gig harus menanggung biaya asuransi kesehatan dan tunjangan lain secara mandiri. Mereka pun bertanggung jawab untuk membayar pajak wirausaha dan biaya operasional bisnis mereka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti fenomena gig economy atau ekonomi serabutan yang berpotensi menjadi tren perekonomian ke depan, di mana perusahaan lebih memilih merekrut pekerja lepas atau independen.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9).

Jokowi menilai perusahaan saat ini lebih memilih pekerja lepas. Sehingga, tren ekonomi serabutan akan membuat perusahaan lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer demi mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi.

Jokowi menjelaskan bahwa fenomena gig economy juga bisa memperkerjakan seseorang di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja menjadi semakin sempit dan berkurang.

Lalu, Apa Itu Gig Economy?

Mengutip dari BBC, gig economy adalah fenomena dunia kerja yang didominasi oleh pekerja lepas atau mereka yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek, dibandingkan pekerjaan tetap.

Pada sudut pandang lain, gig economy juga didefinisikan lingkungan kerja yang fleksibel mulai dari jam kerja, tapi minim perlindungan kerja sehingga berpotensi adanya eksploitasi di dunia kerja.

Istilah gig' dalam bahasa Inggris bisa diartikan dengan "manggung" atau pertunjukan. Mereka yang menekuni pekerjaan ini diibaratkan sebagai seorang musisi yang tidak digaji bulanan, tapi hanya dibayar jika sedang "manggung".

Meski tak ada pendapatan tetap, mereka bisa mendapatkan honor besar dalam sekali pentas. Bahkan tak jarang, mereka bisa mendapatkan pemasukan lebih tinggi melebihi gaji karyawan tetap dalam sebulan.

Dengan begitu, istilah ini menggambarkan pekerja yang bekerja dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sehingga pemberi kerja tak perlu repot memberikan jaminan kontrak jangka panjang.

Melalui sistem ini, pekerja tak perlu terikat status tetap dan bisa mengerjakan pekerjaan lain dalam waktu yang sama. Perusahaan atau pemberi kerja juga tak lagi terpaku dengan wilayah kerja untuk mencari pekerja, karena semua orang bisa bekerja di mana saja.

Biasanya, jenis pekerjaan ini sering menggunakan platform digital yang menghubungkan pekerja dengan klien atau pengguna layanan seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas untuk pengiriman makanan dan kurir layanan pengiriman barang.

Adapula pekerja lepas di bidang kreatif dan teknologi seperti desainer grafis, penulis lepas, fotografer, penerjemah dan lainnya. Kemudian ada influencer atau content creator untuk platform YouTube, TikTok dan Instagram.

Gig economy memang menawarkan fleksibilitas bagi pekerja, tetapi sering kali tidak memberikan stabilitas dan tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, atau keamanan pekerjaan yang didapatkan para pekerja tetap.

Jakarta -

Meski sudah menjadi wacana umum, namun Gig Economy kembali menjadi perbincangan hangat. Presiden Jokowi dalam dalam Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang ditayangkan virtual, Kamis (19/9/2024) menyebutkan jika tren ini kian meningkat. Ia kemudian menyoroti tentang praktik yang lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek. Ia mengatakan jika hal ini bisa menjadi masalah bagi kelas pekerja di masa depan.

"Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren," kata Jokowi dilansir dari detikFinance (20/9).

Merangkum artikel detikNews berjudul Ekonomi Gig dan Perubahan Dunia Kerja (24/8) lalu, pola ini kian marak seiring bermunculannya pekerjaan yang dibuka oleh aplikasi digital. Bagaikan dua mata pisau, pada satu sisi Gig Economy memberi keleluasaan bagi setiap pekerja serta pemberi kerja untuk terkoneksi tanpa terbatas ruang dan waktu. Gig economy memungkinkan seseorang untuk mengambil jenis serta jumlah pekerjaan yang mereka mau.

Ekonomi Gig yang menjadi dunia baru para pekerja lepas atau freelancer juga memiliki sisi lain yang mengkhawatirkan. Meski terkadang menghasilkan pendapatan yang besar, tidak jarang para pekerja lepas tidak memiliki pendapatan yang tetap. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas yang dimiliki para pekerja tetap pun tidak mereka dapatkan.

Meski pada akhirnya bermuara pada kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan termasuk menggunakan berbagai piranti investasi, namun tetap saja hal ini banyak membuka wacana baru tentang dunia pekerjaan di masa depan. Seperti yang dikhawatirkan oleh Jokowi tersebut, lebih. Lanjut ia mengatakan bahwa kenaikan tren ini nantinya hanya akan menjadi beban bagi para pekerja. Sebab kata Jokowi, perusahaan tidak akan membuat komitmen panjang dengan para pekerja mereka.

"Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global," kata Jokowi.

Lalu sejauh mana tren ini akan bergerak? Benarkah harus ada payung hukum baru untuk melindungi masa depan para pekerja? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dalam Editorial Review.

Sementara itu, detikSore akan bergabung dengan detikJatim untuk mengulas kasus beralihnya hak atas properti pemilik kos ke penyewanya. Melansir dari detikJatim, seorang Warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Maria Lucia Setyowati menjadi korban penipuan. Bermula dari kerjasama bisnis dengan rekannya, dua rumahnya berpindah tangan ke orang lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikuti ulasannya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu Sunsetalk kali ini akan mengulas lebih dalam tentang warga Indonesia yang mulai kebal dengan antibiotik. Mengutip dari detikHealth, hal ini akan menciptakan efek yang berbahaya. Pemerintah sendiri mulai melihat hal ini sebagai situasi yang serius. Apa saja bahayanya? Apa saja rencana pemerintah terkait hal ini? ikuti diskusinya sore ini jelang matahari terbenam.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/far)

Ekonom mengkritik Jokowi soal kekhawatirannya atas fenomena gig economy yang bisa melanggengkan praktik pekerja kontrak. Mereka menyebut meskipun mengkhawatirkan, Jokowi justru ikut berperan besar memperparah masalah itu di Indonesia.

Peran besar dilakukan Jokowi lewat terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai uu itu turut memperparah tren ini.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti dosa Jokowi dalam memperparah fenomena gig economy lewat  atau UU Ciptaker.

Menurutnya, uu ini menjadi salah satu biang kerok semakin banyaknya pekerja freelance atau karyawan kontrak. 

Dampaknya serupa dengan fenomena gig economy yang dikhawatirkan Jokowi.

Huda membenarkan fenomena gig economy memang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi. Di lain sisi, usia penduduk yang muda turut mendorong perkembangan gig worker.

"Parahnya adalah UU Ciptaker memperburuk nasib pekerja gig karena tidak memberikan kepastian perlindungan sosial bagi gig worker," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Huda juga mengkritisi sikap Jokowi yang mewaspadai fenomena tersebut. Ia menegaskan pemerintah seharusnya berkerja sama dengan pekerja menghadapi tren gig economy.

"Kurang tepat kalau kita waspada, melainkan kita harusnya lebih adaptif dengan perkembangan ini. Pemerintah, pekerja gig, dan platform harus turut andil dalam pemberian perlindungan sosial bagi pekerja gig, termasuk pekerja freelance atau kontrak," saran Huda.

Ia menyebut UU Ciptaker seharusnya lebih mendorong peningkatan perlindungan sosial pekerja gig dengan berbagai skema pembiayaan perlindungan sosial.

Tapi sayang, pada Bab IV UU Ciptaker yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, aturannya malah melanggengkan praktik kerja kontrak hingga outsourcing. Pasal 81 poin 15 UU Ciptaker, misalnya, yang menghapus batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Padahal, pasal 59 ayat 1 UU Ketenagakerjaan lama mengatur perusahaan hanya boleh mempekerjakan karyawan kontrak paling lama 3 tahun.

Sedangkan, UU Ciptaker hanya menjelaskan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu alias PKWT ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan begitu, bahaya kontrak seumur hidup menghantui nasib pekerja.

Sampai pada akhirnya Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur batasan waktu bagi pengusaha untuk mempekerjakan karyawan dengan skema kontrak. Tetap saja, jangka waktunya lebih lama dari yang diatur di UU Ketenagakerjaan.

"PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun," tulis pasal 8 ayat 1 PP tersebut.

"Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun," sambung pasal 8 ayat 2.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti bahaya gig economy yang mengancam nasib pekerja.

Ia mengartikan fenomena ini sebagai ekonomi serabutan yang timbul seiring pesatnya kemajuan teknologi.

"Ini trennya kita lihat menuju ke sana (gig economy)," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

Mengacu dari berbagai sumber, gig economy merujuk pada sistem kerja di mana pekerja dipekerjakan untuk proyek-proyek jangka pendek atau kontrak sementara. Istilah 'gig' berasal dari bahasa Inggris, yang menggambarkan pekerjaan seperti musisi yang dibayar per penampilan, bukan per bulan.

Jokowi menuding gig economy adalah ancaman nyata bagi pekerja di Indonesia. Menurut Jokowi, perusahaan akan lebih senang merekrut pekerja lepas atau freelancer ketimbang karyawan tetap.

Karena fleksibilitas waktu, seorang pekerja dalam fenomena gig economy juga bisa bekerja di lebih satu negara. Jokowi menyebut kondisi ini akan mengancam lapangan pekerjaan untuk calon pekerja lain.

"Perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer, perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi," tuturnya.

Jokowi lantas meramal kondisi masa depan Indonesia dan negara global yang bakal mengalami kondisi minim peluang kerja dibandingkan jumlah pelamar.

Jakarta -

Tren gig economy di tengah para pekerja disoroti Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tren gig economy mengutamakan pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek untuk menjalankan sesuatu.

Jokowi menyebutnya ekonomi serabutan dan harus benar-benar diperhatikan karena bisa menjadi masalah di tengah para pekerja

"Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren," sebut Jokowi dalam Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang ditayangkan virtual, Kamis (19/9/2024).

Orang nomor satu di Indonesia juga khawatir sistem ini justru membuat perusahaan nyaman menggunakan pekerja serabutan dan memberikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi.

Alhasil, kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang tidak diperhatikan.

"Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global," sebut Jokowi.

Dia meminta agar ISEI bisa membuat kajian rencana yang taktis sebagai masukan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

"Saya harap ISEI ini bisa memberikan sebuah desain yang taktis, rencana taktis, strategi taktis dan detil. Yang kalau ada ini, kita belok mana, dicegat sini mau dijemput di mana. Yang taktis begini diperlukan," ujar Jokowi.

AI Hilangkan 85 Juta Pekerjaan
Jokowi pun menyoroti soal banyaknya otomasi yang dilakukan di dunia kerja. Menurutnya, tahun depan akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan pasar tenaga kerja saat ini tertekan oleh peningkatan otomasi di sektor industri. Meskipun memberikan keuntungan bagi industri, otomasi berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia.

Dari awalnya otomasi hanya sebatas mekanik, kini penggunaan teknologi kecerdasan buatan juga mulai marak yang membuat pekerjaan kantoran ikut terancam.

"Semua sekarang masuk ke sana, otomasi semua. Awal cuma otomasi mekanik, kini muncul AI, muncul analitik otomasi. Setiap hari ada hal baru muncul," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, dia memaparkan ada prediksi yang menyebutkan di tahun 2025 mendatang akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang gegara penggunaan teknologi dan otomasi di dunia kerja.

"Kita baca di 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil," papar Jokowi.

Melihat fakta yang ada, Jokowi memprediksi ke depan hanya ada sedikit peluang kerja dibandingkan tenaga kerja yang ada di Indonesia.

"Ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few job for too many people," ungkap Jokowi.

(hal/hns)