IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai salah satu upaya menghindari Middle Income Trap.

BRICS, yang merupakan kelompok lima negara berkembang berpengaruh, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang lainnya di hadapan dominasi Global South alias negara-negara maju di Barat.

Anindya menilai, RI dan negara anggota BRICS memiliki satu visi, yaitu menghindari middle income trap yang menjadi mayoritas terjadi pada kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.

"Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa menghindari middle income trap," kata Anindya, Minggu (3/11/2024).

Dia melanjutkan, semangat keanggotaan negara-negara BRICS adalah pembangunan dari negara berkembang untuk menuju menjadi negara maju.

"Brasil, Rusia, India, lalu South Africa, China. Nah, ini negara-negara yang besar, banyak juga yang di G20, negara juga yang ada di G20, tapi ini negara yang bisa dibilang aliansinya dari negara berkembang yang sudah menjadi negara maju," ujar Anindya.

Pada kesempatan yang sama, Anindya juga memberikan pandangannya terkait keinginan RI yang sebelumnya sudah mengajukan keanggotaan terlebih dahulu di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Banyak yang menilai, hal tersebut sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia.

"Banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara. Dia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana,"kata Anindya.

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral menjadi upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan yang kedua, pasar yang luas itu perdagangan," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menyatakan keinginan untuk bisa bergabung dengan blok ekonomi negara-negara ekonomi berkembang Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS).

Hal tersebut bersamaan dengan proses aksesi untuk bisa masuk ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengatakan Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan istilah Global South.

Lantas mana yang lebih menguntungkan bagi RI, bergabung dengan BRICS atau OECD?

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki tiga opsi yang bisa dipilih, yaitu bergabung dengan BRICS dan OECD, bergabung dengan BRICS atau OECD saja, atau tidak bergabung dengan keduanya.

Wijayanto menilai, memilih untuk bergabung dengan BRICS atau OECD sebenarnya sama-sama merupakan keputusan yang tepat, justru dengan tidak bergabung sama sekali, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan berharga.

"Yang tidak boleh dilakukan adalah memilih opsi untuk tidak memilih keduanya. Ini adalah strategi flip flop yang menunjukkan kurangnya ketegasan. Memilih opsi ini juga membuat Indonesia melewatkan kesempatan untuk memengaruhi desain besar organisasi dan kebijakannya," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (30/10/2024).

Wijayanto mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan BRICS sekaligus juga OECD, menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia meskipun memang membutuhkan upaya negosiasi yang sulit.

Sementara itu, memilih salah satu dari keduanya juga dinilai sebagai pilihan yang baik. Apapun organisasi yang nantinya akan dipilih, yang terpenting adalah organisasi tersebut bisa memposisikan Indonesia sebagai pemain penting.

"Skenario terbaik bagi Indonesia adalah bergabung pada dua-duanya. Tentunya ini perlu negosiasi yang intensif. Opsi kedua, kita pilih mana yang paling mudah, cepat, dan paling menguntungkan," ujar Wijayanto.

(NIA DEVIYANA)

Indonesia resmi menjadi salah satu mitra BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini membentuk kekuatan ekonomi.

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat kemarin.

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia seringkali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS.

Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja.

Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto.

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non blok, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tutup Hikmahanto.

Simak Video: Momen Pertemuan Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS

[Gambas:Video 20detik]

KAZAN, investor.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyampaikan keinginan Pemerintah RI untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS. Pernyataan yang diungkapkan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia itu sekaligus mengumumkan bahwa proses Indonesia untuk bergabung telah dimulai.

Menurut Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Ini juga tidak berarti ikut kubu tertentu, melainkan sebagai wujud partisipasi aktif di semua forum.

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” demikian penjelasan Sugiono, dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (24/10/2024)

Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Mengutip dari laman X, BRICS telah secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi ini sebagai negara mitra (bukan anggota penuh), yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News