JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) masih terus mendalami perkara suap vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Hari ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur dan mantan pejabat MA Zarof Ricar.

"Hari ini pemeriksaan lanjutan 3 oknum hakim dan ZR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/11/2024).

Adapun ketiga hakim itu, yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Kendati demikian, Harli belum merinci materi pemeriksaan yang dicecar kepada mereka.



Sebagai informasi, perkembangan terbaru, dalam perkara ini Kejagung menetapkan Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur sebagai tersangka kasus suap vonis bebas George Ronald Tannur terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Diberitakan sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dibawa ke Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan sekaligus dipindahkan penahanannya.

Ketiga hakim tersebut yakni Erintuan Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Ketiga hakim itu akan diperiksa sekaligus dipindahkan penahananya.

"Iya (dibawa ke Jakarta). Rencananya diperiksa sekalian pimindahan tempat penahanannya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, Selasa (5/11/2024).

Jakarta -

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

(fdl/fdl)

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, mengaku kecewa atas putusan kasasi 5 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) kepada terpidana Gregorius Ronald Tannur. Sebab, vonis tersebut dinilai masih terlalu ringan.

Meski begitu, kata Mia, dengan putusan kasasi tersebut setidaknya Ronald Tannur memang terbukti bersalah.

"Seperti yang diketahui, majelis hakim pada tingkat MA memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah seusai dengan dakwaan kami kedua mengenai Pasal 351 KUHP ayat 3," kata Mia kepada wartawan di kantornya, Surabaya, dikutip pada Senin (28/10).

"Jadi, artinya bahwa di sini terdakwa benar-benar terbukti bersalah, meskipun dari kami kecewa, boleh kecewa tapi kami sudah bisa berbesar hati karena Ronald terbukti bersalah, pertama itu terbukti bersalah," lanjutnya.

Mia menyampaikan, sebenarnya ada tiga pasal dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun, MA hanya mengabulkan satu pasal yakni alternatif kedua Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara.

"Pertama berkaitan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP yang terbukti pada tingkat pengadilan MA tingkat kasasi, kemudian dakwaan ketiga ada dua pasal, 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti dakwaan alternatif yang kedua," ucapnya.

"Dan di sini tuntutan yang kami ajukan adalah tuntutan dengan mencoba menuntut dengan pidana 12 tahun penjara di mana, di kami ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh keyakinan majelis hakim akhirnya diputus pasal 351 ayat 3 KUHP," tambah dia.

Majelis Hakim Kasasi menilai Ronald Tannur terbukti dalam dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni melakukan penganiayaan yang membuat korban mati. Berikut bunyinya:

Pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Untuk itu, Mia mengungkapkan bahwa pihaknya akan siap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) apabila menemukan fakta-fakta atau bukti baru dari kasus penganiayaan Ronald Tannur.

"Nanti kalau misalnya di kemudian [hari] ada novum, kita bisa PK, tetapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum kita tetap eksekusi terlebih dahulu dan perintah pimpinan untuk segera melakukan eksekusi," ungkapnya.

Untuk saat ini, Ronald Tannur sudah dijebloskan ke Rutan Klas 1 Medaeng, Surabaya. Ia belum berkomentar mengenai perkaranya.

Secara terpisah, Kejaksaan juga mengungkap ada suap di balik putusan bebas Ronald Tannur. Bahkan hingga upaya mengamankan kasasi di Mahkamah Agung.

Sejauh ini, Kejagung sudah menjerat 3 Hakim PN Surabaya, eks pejabat MA, serta pengacara Ronald Tannur bernama Lisa Rachmat sebagai tersangka. Penyidik menemukan uang hingga hampir Rp 1 triliun terkait kasus tersebut.

Gregorius Ronald Tannur, sempat divonis bebas dalam kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti (26) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (24/7). Sidang itu dipimpin Hakim Ketua Erintuah Damanik.

Tampak setelah mendengar putusan bebas disebut, Ronald Tannur yang dalam kondisi berdiri, melepas kacamatanya. Ia lalu mengusap air matanya.

Setelah amar putusan dibacakan, Ronald kembali duduk.

Kemudian hakim bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki terkait putusan itu. Jaksa Muzakki menjawab pikir-pikir atas putusan tersebut.

Vonis ini sontak menyita perhatian publik. Banyak yang mempertanyakan alasan hakim memvonis bebas Ronald Tannur.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, mengungkapkan bahwa terpidana Gregorius Ronald Tannur sempat ke luar negeri usai dinyatakan bebas oleh majelis hakim PN Surabaya.

Namun, Mia tak menerangkan kapan tepatnya Ronald Tannur pergi ke luar negeri. Begitu juga negara mana yang ia tuju.

"Menurut catatan Dirjen Imigrasi, pada saat setelah putus persidangan, yang bersangkutan pernah ke luar negeri, tetapi kembali," kata Mia kepada wartawan di kantornya, Surabaya, Minggu (27/10).

Suap di Balik Vonis Bebas Ronald Tannur

Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu (23/10). Tiga hakim yang ditangkap itu ialah pemberi vonis bebas terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tannur.

Ketiga hakim yang mengadili adalah Hakim Ketua Erintuah Damanik serta dua anggota hakim Heru Hanindyo dan Mangapul.

Selain ketiga hakim, ada satu orang pengacara yang turut ditangkap Kejagung. Diduga, dia merupakan pihak pemberi suap.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka tidak dilakukan secara tiba-tiba.

"Penangkapan 4 orang tersangka tidak dilakukan tiba-tiba. Tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang membebaskan Ronald Tannur yang kita tahu semua jadi polemik di masyarakat luas," kata Qohar kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Rabu (23/10).

Vonis Bebas Ronald Tannur Batal

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terkait vonis bebas Ronald Tannur. Dengan putusan ini, Ronald Tannur dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

"(Putusan kasasi) kalau enggak salah, terbukti," kata juru bicara MA, Yanto, saat dikonfirmasi Rabu (23/10).

Yanto menjelaskan, putusan kasasi ini juga sekaligus membatalkan vonis bebas Tannur. Kini, ia dihukum 5 tahun penjara.

"(Hukuman) penjara. Kalau enggak salah, 5 tahun," ujarnya.

Dikutip dari situs MA, Ronald Tannur dinilai terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang membuat orang mati.

Zarof Ricar Ditangkap

Pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga melakukan pemufakatan jahat suap terkait putusan kasasi Ronald Tannur. Ia dijerat sebagai tersangka bersama dengan pengacara Tannur, Lisa Rachmat.

Lisa diduga meminta Zarof agar mengatur putusan kasasi Tannur dan menjanjikan Rp 5 miliar untuk para hakim kasasi itu. Sementara Rp 1 miliar sebagai fee untuk Zarof Ricar.

Saat dimintai keterangan oleh penyidik, Zarof mengaku telah menemui salah satu Hakim Agung untuk mengatur putusan kasasi Tannur agar tetap divonis bebas.

Terkait itu, juru bicara MA Yanto pun angkat bicara. Ia mengaku pihaknya belum mengetahui informasi itu. Namun, MA akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

"Belum, belum dapat info, karena belum dapat info, ya belum ini ya, ya kalau itu memang benar ya nanti, kan, proses hukum akan ketahuan, proses hukum berjalan akan ketahuan kalau memang itu benar," ujar Yanto saat dihubungi, Sabtu (26/10).

Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk rumah masing-masing tersangka. Total uang yang disita penyidik mencapai Rp 20 miliar dari berbagai mata uang.

Kejati Jatim Tangkap Ronald Tannur, Segera Dieksekusi

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengamankan Gregorius Ronald Tannur. Dia merupakan terpidana kasus kematian Dini Sera Afrianti, yang merupakan kekasihnya.

Tannur diamankan untuk dieksekusi ke penjara. Dia akan menjalani hukuman 5 tahun penjara sebagaimana putusan tingkat kasasi.

"Tim telah berhasil melakukan eksekusi terpidana atas nama G. Ronald Tannur," kata Kasipenkum Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, Minggu (27/10).

Potret Ronald Tannur saat Ditangkap di Surabaya: Berkaus Oblong, Tak Melawan

Dalam foto yang kumparan terima, tampak Tannur diamankan dari kediamannya oleh jaksa. Tannur terlihat mengenakan kaus berwarna abu-abu dan celana panjang hitam. Ia tampak membawa sejumlah barang saat dibawa oleh jaksa.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Tannur ditangkap pada pukul 14.40 WIB. Dia saat ini sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dieksekusi.

"Yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Kan untuk eksekusi, yang bersangkutan kan posisinya tidak ditahan makanya harus diamankan untuk dieksekusi," kata Harli saat dikonfirmasi.

Pengembangan Perkara: Munculnya Dugaan Suap

Kejaksaan Agung terus mengusut kasus suap 3 hakim di balik vonis bebas Ronald Tannur. Setelah 3 hakim, Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo ditangkap, mereka menangkap bekas pejabat MA bernama Zarof Ricar.

Pantauan kumparan di Kejagung, setidaknya terlihat tumpukan uang dengan lima mata uang berbeda. Mulai dari rupiah hingga Dolar Amerika.

Berikut uang tersebut:

Diduga uang dan emas ini diamankan masih terkait dengan salah satu pihak yang diamankan dalam kasus suap vonis Ronald Tannur. Uang itu diamankan saat Kejagung menggeledah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar di Jakarta.

Diduga, uang tersebut merupakan suap dan gratifikasi yang diterima oleh Zarof, termasuk untuk mengurus perkara kasasi dari Ronald Tannur. Kejagung belum membeberkan kasus-kasus lain yang diduga melibatkan Zarof.

Kejagung akan mendalami kasus suap tersebut secara terpisah dengan vonis Ronald Tannur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menilai institusi kehakiman dan penegak hukum di Indonesia sedang mengalami 'kerusakan' parah. Maka dari itu, dia menegaskan perlu dilakukan reformasi total atas institusi kehakiman dan penegak hukum.

Jimly mengatakan hal tersebut setelah ramai soal tiga Hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena mengeluarkan vonis bebas untuk Ronald Tannur.

"Dunia kehakiman dan gakkum (penegak hukum) kita benar-benar sedang mengalami kerusakan parah," kata dia dalam unggahan di akun X pribadinya @JimlyAs dikutip Minggu (27/10).

Menurut Jimly, reformasi yang dilakukan tak hanya terkait dengan kesejahteraan para hakim dan penegak hukum, tapi juga kualitas dan integritasnya. Melalui reformasi yang dilakukan, diharapkan kinerja hakim dan para penegak hukum dapat lebih baik.

"Bukan saja soal kesejahteraan hakim dan aparat gakkum yang mesti dibenahi tapi juga independensi, kualitas, dan integritas, bahkan sistem kerjanya secara menyeluruh mesti ditata ulang," ucap dia.

Ketiga hakim yang ditangkap terkait kasus suap yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Selain itu Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat yang merupakan pemberi suap. Kemudian, pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Ketiga hakim itu ditangkap karena diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pemberian vonis bebas Ronald Tannur.

Ronald sempat menjadi terdakwa kasus dugaan pembunuhan mantan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Namun, di peradilan tingkat pertama ia divonis bebas. Kini, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi JPU, sehingga Ronald dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) merespons penangkapan tiga hakim PN Surabaya yang diduga menerima suap terkait vonis bebas terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, yaitu Ronald Tannur, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua Umum IKAHI, Yasardin, mengaku prihatin dan kecewa terhadap 3 hakim tersebut. Terlebih, penangkapan terjadi di tengah adanya gerakan hakim yang menuntut kenaikan gaji dan tunjangan.

"IKAHI menyadari kekecewaan ribuan hakim karena peristiwa penangkapan tersebut terjadi di tengah-tengah upaya seluruh hakim memperjuangkan hak dan fasilitas hakim kepada negara beberapa waktu lalu dan berakhir dengan terbitnya PP 44 tahun 2024," kata Yasardin dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Namun demikian, Yasardin menambahkan, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung saat ini.

"Tindakan tiga orang oknum hakim yang diduga melakukan tindak pidana gratifikasi tersebut di samping menjadi pukulan keras bagi korps hakim dan lembaga Mahkamah Agung, juga menciderai rasa keadilan serta membuat upaya penegakan integritas, kejujuran dan profesionalisme hakim seakan menjadi sirna di mata masyarakat," sambungnya.

Yasardin mengimbau para hakim lainnya agar tetap menjaga integritasnya dalam menegakkan keadilan. Juga menjadikan peristiwa penangkapan tiga hakim itu sebagai salah satu upaya bersih-bersih.

"Mari jadikan kasus tiga orang oknum hakim tersebut sebagai momentum luar biasa untuk bersih-bersih dan berbenah diri bagi lembaga kita ke depan," ujar dia.

"IKAHI yakin masyarakat juga menilai masih banyak para hakim yang betul-betul bersih dan berintegritas di pelosok bumi pertiwi tanpa mau menggadaikan dirinya, menjatuhkan marwah peradilan dan jabatannya demi sesuatu hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan," tambahnya.

Sebelumnya, Hakim PN Surabaya yang mengeluarkan vonis bebas untuk Ronald Tannur ditangkap Kejaksaan Agung karena kasus suap. Mereka yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Selain itu, Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tannur berinisial LR yang merupakan pemberi suap. Ketiga hakim itu ditangkap karena diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

Ronald sempat menjadi terdakwa kasus dugaan pembunuhan mantan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Di peradilan tingkat pertama ia divonis bebas.

Kini, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi JPU, sehingga Ronald dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Terungkap ada juga upaya penyuapan dalam tingkat kasasi agar Tannur tetap bebas. Eks pejabat MA Zarof Ricar dijerat tersangka.

Pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga melakukan pemufakatan jahat suap terkait putusan kasasi Ronald Tannur. Ia dijerat sebagai tersangka bersama dengan pengacara Tannur, Lisa Rachmat.

Lisa diduga meminta Zarof agar mengatur putusan kasasi Tannur dan menjanjikan Rp 5 miliar untuk para hakim kasasi itu. Sementara Rp 1 miliar sebagai fee untuk Zarof Ricar.

Saat dimintai keterangan oleh penyidik, Zarof mengaku telah menemui salah satu Hakim Agung untuk mengatur putusan kasasi Tannur agar tetap divonis bebas.

Terkait itu, juru bicara MA Yanto pun angkat bicara. Ia mengaku pihaknya belum mengetahui informasi itu. Namun, MA akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

"Belum, belum dapat info, karena belum dapat info, ya belum ini ya, ya kalau itu memang benar ya nanti, kan, proses hukum akan ketahuan, proses hukum berjalan akan ketahuan kalau memang itu benar," ujar Yanto saat dihubungi, Sabtu (26/10).

"Yang tahu, kan, Pak Zarof, ya, dengan yang hakim itu. Kalau betul itu ada bukti autentik, ya, proses hukum, kan, jalan," jelasnya.

Lantas, apakah MA bakal memeriksa hakim yang bersangkutan?

"Tentunya kalau ada pengaduan, pasti ditindaklanjuti. Kalau tidak ada pengaduan, apa yang mau ditindaklanjuti?" kata dia.

Menurutnya, jika tak ada pengaduan terhadap Hakim Agung itu, MA hanya akan melakukan klarifikasi terkait pertemuannya dengan Zarof.

"Ya paling klarifikasi, kalau tidak ada pengaduan. Paling dipanggil untuk klarifikasi gitu, itu ada berita begini gimana, kan gitu," papar dia.

"Kalau diperiksa itu ada pengaduan. Nah, sepanjang belum ada pengaduan, apa yang diperiksa? Tapi, kalau klarifikasi jelas kita klarifikasi nanti, itu ada berita di sana begini," ujarnya.

Vonis bebas Ronald Tannur diduga tidak hanya diupayakan dengan menyuap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga, upaya suap dilakukan hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Untuk tahap di PN Surabaya, ada 3 Hakim yang diduga menerima suap, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya adalah Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur pada Juli 2024.

Ketiga Hakim sudah dijerat sebagai tersangka dan ditahan. Pihak pemberi suap diduga adalah pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang juga kemudian dijerat sebagai tersangka. Keempatnya ditangkap pada Rabu 23 Oktober 2024.

Belakangan, Kejagung menangkap satu orang lagi pada Kamis (24/10) di Bali. Pihak yang ditangkap tersebut adalah mantan Pejabat Mahkamah Agung bernama Zarof Ricar.

"LR (Lisa Rahmat) meminta ZR (Zarof Ricar) agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada MA tetap menyatakan RT (Ronald Tannur) tidak bersalah dalam putusan kasasi. LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk Hakim Agung, dan kepada ZR akan diberikan fee Rp 1 miliar atas jasanya," ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam konferensi pers, Jumat (25/10).

Berikut Kronologi Terungkapnya Kasus Ini

Ronald Tannur menjalani sidang vonis di PN Surabaya. Dia adalah terdakwa kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti (26).

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Ronald Tannur bebas sebab dinilai tak terbukti terlibat dalam kematian Dini. Anak mantan Anggota DPR Edward Tannur itu lolos dari 3 dakwaan: pembunuhan, penganiayaan yang berakibat kematian atau penganiayaan biasa, serta kealpaan menyebabkan orang lain mati.

Kejaksaan langsung mengajukan kasasi atas vonis bebas tersebut. Vonis itu pun menuai sorotan publik karena pertimbangan Hakim dinilai mengada-ngada.

Lisa Rahmat kemudian berkomunikasi dengan Zarof Ricar soal permintaan agar kasasi Ronald Tannur tetap bebas. Ada uang yang disediakan.

Kejaksaan Agung tidak menjelaskan detail tanggal komunikasi Lisa dan Zarof. Hanya disebutkan bahwa pada bulan Oktober 2024, Lisa menyampaikan pesan akan mengantarkan uang Rp 5 miliar kepada Zarof.

"Uang tersebut sesuai catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan, atas nama S lagi yang menangani kasasi Ronal Tannur," ungkap Abdul Qohar.

Zarof sempat tidak mau menerima uang Rp 5 miliar tersebut karena jumlahnya yang terlalu banyak. Ia menyarankan agar uang ditukarkan ke mata uang asing terlebih dulu. Lisa kemudian menukarkannya di salah satu money changer di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

"Lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya yaitu 5 miliar," ujar Qohar.

"Setelah itu uang tersebut disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR," sambungnya.

Kasasi Ronald Tannur diputuskan. Vonis bebas Ronald Tannur dibatalkan MA. Ia kemudian dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera meninggal dunia.

MA kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Ronald Tannur. Ketua Majelis Kasasi ini adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

Menurut Abdul Qohar, uang belum sempat diberikan Zarof Ricar kepada 3 Hakim Agung. "Belum. Namanya saja pemufakatan jahat. Kalau sudah penyerahan namanya delik selesai," ujar dia.

Kejagung menangkap 3 Hakim PN Surabaya yakni Tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo serta pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.

Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka suap pengaturan vonis bebas. Keempatnya lalu ditahan.

Kejagung menangkap Zarof Ricar di sebuah hotel di Jimbaran Bali. Ditemukan uang lebih dari Rp 10 juta di kamar hotel.

Secara terpisah, Kejagung juga menggeledah rumah Zarof Ricar di kawasan Senayan, Jakarta. Ditemukan uang nyaris Rp 1 triliun atau sekitar Rp 920 miliar dan emas 51 kg di sana.

"Penyidik sebenarnya juga kaget ya. tidak menduga. bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 51 kilogram," ujar Qohar.

Penyidik membawa Zarof Ricar ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Kejagung. Zarof kemudian ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan.

Zarof terjerat dalam dua kasus. Pertama, terkait dengan dugaan penerimaan suap atau pemufakatan jahat pengaturan vonis kasasi Ronald Tannur.

Kedua, diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Hal itu terungkap saat penggeledahan di kediaman Zarof di Jakarta, ditemukan uang hampir Rp 1 triliun dan juga emas 51 Kg dari kediaman Zarof. Diduga, Zarof ini menerima uang dari pihak lain selain Ronald Tannur.

Tidak ada yang disampaikan Zarof saat ditahan. Pihak MA juga belum berkomentar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menangkap satu orang terkait kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya dalam vonis bebas terdakwa Ronald Tannur.

Satu orang yang ditangkap itu berinisial ZR. Ia ditangkap di Jimbaran, Bali. Informasi yang dihimpun, ZR itu merujuk pada Zarof Ricar, pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA).

Jabatannya terakhir di MA adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Zarof merupakan Executive Producer film "Sang Pengadil" yang mulai tayang di bioskop 24 Oktober 2024. Dalam informasi akun media sosial resminya, @sangpengadilmovie, juga tertulis bahwa film itu berkolaborasi dengan Humas MA. Di bagian produser, terdapat nama Dr Zarof Ricar, selain satu nama lainnya.

Film yang dibintangi Arifin Putra dan Prisia Nasution ini menceritakan sosok Jojo, seorang hakim muda berintegritas yang dipercaya untuk menangani kasus perdagangan manusia. Di tengah proses penyelidikan yang ditangani, Jojo dihadapkan pada kenyataan bahwa kasus tersebut ternyata terkait dengan kematian ayahnya yang misterius. Usaha Jojo dalam mencari kebenaran menjadi semakin pelik, karena kasus ini melibatkan tokoh-tokoh penting.

Juru bicara MA, Yanto, pun menanggapi terkait Zarof yang menjadi produser film tersebut.

"Ya kalau saya sudah tanyakan pimpinan tadi, ya kalau produknya ya produk dia [Zarof Ricar], film dia. Kita memang diundang untuk nonton, katanya gitu, ada undangan untuk nonton," ujar Yanto saat dihubungi, Jumat (25/10).

Namun, ia tak mengetahui lebih lanjut terkait kapan undangan untuk menonton film tersebut. "Saya lupa, karena saya juga enggak dapat undangan, saya enggak nonton, ya," ucap dia.

Terkait penangkapan Zarof, ia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. "Jadi secara resmi belum dapat pemberitahuan, [tapi] kalau simpang siur, ya, mendengar [penangkapan Zarof]," katanya.

Sebelumnya, penangkapan itu diungkapkan oleh Kasipenkum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana. "[Inisial] ZR. Bukan [pejabat MA] aktif," tutur Eka kepada wartawan, Jumat (25/10).

Penangkapan dilakukan pada Kamis (24/10). Ia sempat dibawa ke Kejati Bali oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan awal.

Belum ada pernyataan dari Zarof Ricar mengenai penangkapan ini. Kejagung pun belum mengumumkan status hukumnya.

Zarof dikabarkan telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kejagung.

"Sudah di Jakarta. Tadi pagi dibawa," ujar Eka.

Dalam kasus ini, Kejagung lebih dulu menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur.

Tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Satu orang pengacara Ronald Tannur pun turut ditangkap oleh Kejagung. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara ini berawal ketika Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur pada Juli 2024. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas. Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai putusan kasasi, Kejagung langsung menangkap 3 Hakim dan pengacara Ronald Tannur. Sebab, diduga kuat ada indikasi suap di balik vonis bebas itu. Keempatnya kemudian dijerat sebagai tersangka dan ditahan.

Dari penggeledahan di kediaman keempatnya, penyidik menemukan sejumlah bukti catatan transaksi. Bahkan ada uang yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 20 miliar. Diduga masih ada kaitan dengan kasus suap.

Meski baru menjerat 4 tersangka, Kejagung menegaskan masih ada kemungkinan penambahan tersangka.

Terkait kasus ini, PN Surabaya dan ketiga Hakim yang jadi tersangka belum berkomentar. Sementara Mahkamah Agung menyatakan prihatin dengan adanya kejadian ini. Ketiga Hakim itu kemudian diberhentikan sementara oleh MA.

Setidaknya ada 7 karangan bunga dipajang di trotoar depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (25/10).

Ada karangan bunga yang bertuliskan "Bebasnya Ronald Tannur Bukan karena Rahmat Tuhan, Tapi Karena LISA RAHMAD (ABG TUA)".

Lisa yang dimaksud itu adalah pengacara Ronald Tannur. Lisa telah ditangkap lantaran diduga menyuap 3 hakim pembebas Tannur.

Ada juga yang bertuliskan "Tiga Hakim PN yang di-OTT Kejagung Selamat Datang di Neraka Dunia (Preman ta Tatoan)", juga "Akhirnya Kebenaran Bisa Ditegakkan Terima Kasih Kejagung (THE MANTEB)".

Tampak sejumlah orang yang melintas di trotoar sempat berhenti untuk berfoto dengan karang bunga tersebut.

Kapan karangan bunga itu berdatangan? "Kemarin malam dipasangnya," kata salah satu sekuriti PN Surabaya, Jumat (25/10).

Sekuriti tersebut tidak tahu siapa pengirimnya. Yang jelas, belum ada perintah untuk mencopot sejumlah karangan bunga itu.

Sementara itu, kumparan mencoba menghubungi Humas PN Surabaya, Alex Adam Faisal terkait pemasangan karangan bunga, namun belum mendapatkan respons.

Berikut foto-foto karangan bunga lainnya:

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur. Vonis bebas Ronald dibatalkan Mahkamah Agung dan ia dihukum 5 tahun penjara.

Terkait penangkapan para hakim pembebas Ronald Tannur itu, terdapat uang Rp 20 miliar (pada berita-berita sebelumnya tertulis Rp 12 miliar) yang ditemukan penyidik Kejagung dari penggeledahan.

Pengacara Dini, Dimas Yemahura, menyoroti uang Rp 20 miliar itu.

"Tidak mungkin pengacara punya uang sebesar itu, artinya ada orang lain yang memiliki uang itu, siapa pemilik uang, siapa pemberi dana?" kata Dimas.

Dimas melanjutkan, "Kejagung, saya yakin, sudah memegang data nama-nama: Siapa dalang di balik ini semua?"

"Saya meyakini ada keterkaitan GRT (Ronald) atau keluarganya," kata Dimas.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan pacarnya, Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Satu orang pengacara Ronald Tannur pun turut ditangkap oleh Kejagung.

Kejagung ternyata menangkap 1 orang lagi, ini diisyaratkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Ketut Sumedana.

"Saya tidak bicara penangkapan ya, tapi di Kejati Bali benar itu ada pemeriksaan dari sore sampai malam oleh tim Kejaksaan Agung. Apakah terkait dengan perkara tannur itu katanya, iya," ujar Sumedana, Jumat (25/10).

"Ada 1 orang (yang diperiksa), hari ini (Jumat) sudah dibawa ke Kejagung, sepertinya sudah sampai di Kejagung, mungkin setelah ini ada status lain, silakan tanya Kejagung apakah ada perubahan status: Apakah sebagai saksi atau sebagai tersangka," lanjut Sumedana.

Sumedana mengaku tidak tahu nama orang yang diperiksa dan dibawa Kejagung itu, termasuk soal apakah ia merupakan orang dari Mahkamah Agung seperti desas-desus yang beredar. "Tanya Kejagung," katanya.

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur. Vonis bebas Ronald dibatalkan Mahkamah Agung dan ia dihukum 5 tahun penjara.

Terkait penangkapan para hakim pembebas Ronald Tannur itu, terdapat uang Rp 20 miliar (pada berita-berita sebelumnya tertulis Rp 12 miliar) yang ditemukan penyidik Kejagung dari penggeledahan.

Pengacara Dini, Dimas Yemahura, menyoroti uang Rp 20 miliar itu.

"Tidak mungkin pengacara punya uang sebesar itu, artinya ada orang lain yang memiliki uang itu, siapa pemilik uang, siapa pemberi dana?" kata Dimas.

Dimas melanjutkan, "Kejagung, saya yakin, sudah memegang data nama-nama: Siapa dalang di balik ini semua?"

"Saya meyakini ada keterkaitan GRT (Ronald) atau keluarganya," kata Dimas.

Vonis bebas Ronald Tannur yang diketok 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diduga terindikasi suap. Kini, ketiga Hakim itu yang terancam pidana penjara seumur hidup.

Ketiga hakim itu, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka diduga menerima suap dari pengacara Tannur, berinisial LR. Keempatnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (23/1).

"Adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tannur tersebut diduga ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LR," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam jumpa pers.

Sebagai tersangka penerima suap, para hakim itu dijerat dengan berlapis, yakni Pasal 12 huruf c Jo Pasal 12 B Jo Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 12 huruf c UU Tipikor:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Pasal 12 B UU Tipikor:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6 UU Tipikor:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5 UU Tipikor:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 18 UU Tipikor:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan, ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur itu terancam pidana maksimal penjara seumur hidup.

Perkara ini berawal ketika Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur pada Juli 2024. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas. Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai putusan kasasi, Kejagung langsung menangkap 3 Hakim dan pengacara Ronald Tannur. Sebab, diduga kuat ada indikasi suap di balik vonis bebas itu. Keempatnya kemudian dijerat sebagai tersangka dan ditahan.

Dari penggeledahan di kediaman keempatnya, penyidik menemukan sejumlah bukti catatan transaksi. Bahkan ada uang yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 20 miliar. Diduga masih ada kaitan dengan kasus suap.

Meski baru menjerat 4 tersangka, Kejagung menegaskan masih ada kemungkinan penambahan tersangka.

Terkait kasus ini, PN Surabaya dan ketiga Hakim yang jadi tersangka belum berkomentar. Sementara Mahkamah Agung menyatakan prihatin dengan adanya kejadian ini. Ketiga Hakim itu kemudian diberhentikan sementara oleh MA.