Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyebut bahwa proses pemindahan ibu kota negara jangan disamakan dengan pemindahan rumah.

"Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," kata Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, 12 Agustus 2024.

Presiden mengatakan penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan. Dalam hal ini, progres pembangunan di IKN.
"Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat," ucap Presiden.
Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Presiden pada awal Juli 2024.

Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.

(LDS)

Jakarta: Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, selama Keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, di Kalimantan Timur (Kaltim) belum terbit.

"Jika Keppres belum ada, maka Jakarta masih tetap ibu kota," kata Heru Budi, dihubungi Minggu, 4 Agustus 2024.

Saat dikonfirmasi ulang terkait kemungkinan surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur terbit setelah upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024, Heru mengatakan belum memantaunya lagi.
"Wah saya belum monitor," kata Heru.

Pada akhir Juli, Heru Budi menduga kemungkinan Keppres tersebut terbit setelah upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024. Namun, dia belum bisa memastikan benar atau tidak dugaannya tersebut.

"Ya mungkin saja (keluar setelah tanggal 17 Agustus). Saya fokus mengurusi konsentrasi untuk suksesnya penyelenggaraan 17-an di IKN," kata Heru Budi kepada wartawan di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Terpisah, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad telah menyampaikan presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan berbagai aspek terkait lokasi pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk pelantik di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasannya, kesiapan sarana dan prasarana Jakarta jauh lebih baik dan lengkap ketimbang di IKN.

“Itu sudah merupakan keputusan presiden. Selain itu, nanti akan banyak tamu dari luar negeri yang sudah mengonfirmasi kehadiran. Pengaturan untuk kedatangan pesawat dan lainnya menjadi lebih mudah di Jakarta,” kata Dasco, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pertimbangan lainnya, adalah keamanan. Dasco membayangkan jika pelantikan terjadi di Jakarta, tamu negara bisa lebih mudah menginap pada daerah sekitar Jakarta, seperti Tangerang atau bahkan Bali.

"Kalau Jakarta, tamu-tamu bisa lebih mudah menginap pada lokasi-lokasi sekitar. Seperti Bali, Cengkareng, atau Tangerang. Tapi keputusan finalnya memang di Jakarta," kata Dasco.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno Mensesneg Pratikno menjelaskan alasan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih belum terbit saat ini, karena ada sejumlah pertimbangan, termasuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Pratikno mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih harus dilakukan di ibu kota negara. Kesiapan IKN itulah, kata dia, yang masih terus dimatangkan sampai saat ini.

"Jadi Keppres untuk pemilihan Ibu Kota Negara itu banyak variabel yang harus dihitung, salah satunya tentu adalah pelantikan presiden. Pelantikan presiden itu kan harus dilaksanakan di ibu kota negara, jadi kalau ada Keppres pemindahan berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sampai sekarang keppres belum diterbitkan," kata Pratikno.

(LDS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu, 28 Juli 2024. Dalam perjalannya, Presiden turut membawa Ibu Negara Iriana Jokowi dan sejumlah influencer .

Berdasarkan Pantauan Medcom.id, Presiden bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, pada pukul 11.28 WIB. Presiden menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Presiden tampak menggunakan kemeja putih berbalut jas hitam. Presiden juga mengenakan dasi berwarna ungu.
Sejumlah influencer yang turut diajak antara lain, Nagita slavina, Irwansyah, Ananda Omesh bersama istrinya Dian Ayu Lestari, Gading Marten, Atta Halilintar, Poppy Sovia. Youtuber Wilile Salim pun turut diajak.
Presiden tampak didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Wamen ATR/Wakil Ketua OIKN Raja Juli Antoni, dan pejabat lainnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi akan bermalam di IKN, pada Minggu, 28 Juli 2024. Esoknya, Presiden akan mengantor perdana di IKN.

(LDS)

Jakarta: Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Raihan WTP ini merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun Anggaran 2023.

baca juga: PDIP Yakin 'Mimpi' Jokowi Tak Terwujud Soal Berkantor di IKN

"Opini WTP ini merupakan pencapaian yang membanggakan karena sebagai lembaga negara yang baru terbentuk pada 2022, atau terbilang masih 'bayi', namun pertama kali menyampaikan laporan keuangan, Otorita IKN langsung mendapatkan opini WTP dari BPK RI,” ujar Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, dilansir Antara, Selasa, 16 Juli 2024.

Raihan WTP pertama dari BPK RI ini, menurut Plt. Wakil Kepala Otorita IKN menunjukkan bahwa Otorita IKN telah memenuhi kewajibannya dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam seluruh aspek material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Diperolehnya opini WTP itu juga menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Otorita IKN telah sesuai dengan tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni berpesan agar Otorita IKN terus mempertahankan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik.

“Kami bersyukur dan bangga atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Otorita IKN untuk selalu menjaga good governance dalam pengelolaan keuangan negara sejak awal. Kami juga akan terus berupaya untuk mempertahankan standar tinggi ini dalam setiap aspek operasional kami seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa WTP adalah kewajiban,” ujarnya.

Upaya memperkuat kredibilitas

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya berpesan kepada internal Otorita IKN agar menyadari pentingnya status WTP untuk mendapatkan kredibilitas di mata publik.

"Hasil WTP hari ini ada dua catatan besar yang harus menjadi perhatian bersama. Selain menjadi sebuah kewajiban, kita juga harus menjaga kredibilitas di mata publik dan investor dalam pengelolaan keuangan," ujar Sekretaris Otorita IKN.

Kemudian, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak menyampaikan apresiasinya kepada Otorita IKN atas sinergi yang telah terjalin.

"Pada kesempatan baik ini kami haturkan terima kasih kepada Plt. Kepala Otorita IKN beserta jajarannya atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK RI dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah yang bebas dan mandiri dalam mengawal keuangan negara," ujar Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN yang juga selaku Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menerima tim BPK RI di kantor Kementerian PUPR untuk menerima laporan hasil audit dengan hasil WTP.

(SAW)