Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa kedua menteri yang menyatakan mundur adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

“Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa Jokowi pun telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah.

Dia melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menyertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

“Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ucapnya.

Tak hanya itu, Ari menjelaskan bahwa nantinya di dalam Keppres tersebut, Presiden Ke-7 RI itu juga telah menujuk Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sementara itu, kata Ari, Jokowi juga menunjuk Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian sebagai Pelaksana Tugas Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu langkahnya adalah melalui sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial PMI yang digelar di Kabupaten Malang.

Pada sosialisasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, didampingi Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, serta Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengajak seluruh tenaga kerja calon PMI untuk memastikan dirinya sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Ida mengatakan, sebagai bentuk apresiasi kepada PMI yang sering disebut pahlawan devisa, negara memberikan apresiasi dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak mereka dalam jaminan sosial, baik sebelum berangkat, selama, bahkan setelah kembali ke tanah air.

"Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker berupaya optimal meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8).

Ia menyebutkan, Provinsi Jawa Timur adalah provinsi terbesar dalam memberikan sumbangsih penempatan PMI. Sementara Kabupaten Malang sendiri menempati urutan nomor 7 sebagai kabupaten/kota dengan penempatan terbanyak di seluruh Indonesia.

Total penempatan pekerja migran dari Kabupaten Malang ke luar negeri sebesar 6.489 orang, sekitar 13% dari jumlah penempatan PMI Jawa Timur. Oleh karena itu, Ida merasa sangat penting untuk hadir secara pribadi untuk memastikan perlindungan kepada PMI dan Calon PMI tersebut.

"Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia secara komprehensif," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Didik menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah bersama-sama memberikan dan memastikan perlindungan kepada seluruh calon PMI khususnya yang berasal dari Malang.

"Kita ini orang ini Indonesia, ketika berbicara protect, memperhatikan hak dan kewajiban khususnya kepada kecelakaan kerja, terkadang seringkali kita lupa, kita mengabaikannya, padahal kalau berbicara tentang tenaga kerja, pemerintah sudah menyiapkan pendampingnya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan santunan kematian sejumlah Rp85 juta kepada salah satu ahli waris PMI atas nama Erick Kurniawan yang meninggal di negara penempatannya, Jepang.

Ia berharap, ini menjadi contoh agar semua penyelenggara kegiatan pekerja Migran Indonesia, mulai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), hingga Balai Latihan Kerja (BLK), tidak berhenti dan tidak bosan untuk memperkenalkan dan mengajak seluruh calon menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Zainudin menegaskan BPJS Ketenagakerjaan siap menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan regulasi yang ada, tak terkecuali pada Permenaker 4/2023 ini. Terlebih, pihaknya telah diamanatkan undang-undang untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia.

"Dengan Permenaker ini, tanpa adanya tambahan iuran, PMI akan mendapatkan 7 manfaat baru dan 9 manfaat lain yang nilainya meningkat dari Permenaker sebelumnya. Silahkan PMI pastikan sejak pelatihan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia.

"Kami akan berikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, risiko kematian sampai dengan risiko hari tua, yang kesemuanya itu membuat pekerja migran dapat bekerja keras di negara penempatan dan bebas akan kecemasan yang berujung pada Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 kemungkinan besar tidak akan dibahas pada masa jabatannya.

Dengan begitu, UMP 2025 bakal dibahas pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"UMP akan dibahas nanti, mungkin tidak pada masa pemerintahan saya ya pasti, pada masa pemerintahan yang baru," kata Ida ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ida menekankan proses pengumuman UMK biasanya dilakukan pada Novermber. Itu berarti pembahasan UMP akan terjadi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kan diumumkannya biasanya November," tuturnya.

Ketika ditanya perihal kemungkinan adanya koordinasi dengan tim transisi Prabowo Subianto, Ida mengakui hal itu belum dilakukan.

"Ya belum waktunya, belum. Dari sisi siklus pembahasan UMP kan belum waktunya. Ini masih bulan Agustus," ujarnya.

(Febrina Ratna)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta seluruh pegawai melakukan kerja-kerja kolaboratif dalam meningkatkan kualitas birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemnaker.

Ida meyakini, bila seluruh pegawai Kemnaker saling kolaborasi dan sinergi antar satu yang lain, di bawah penguatan Setjen, Kemnaker akan menjadi kebanggaan dan role model bagi Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia

"Kemampuan kolaboratif dari para pegawai di Setjen sangat diperlukan. Yang muda mengambil pengalaman dari senior. Yang senior tak menganggap rendah yunior, " ujar Ida Fauziyah saat memberikan arahan sekaligus menutup Acara 'Penguatan Implementasi Core Values ASN Berakhlak Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Profesional dan Melayani' di Denpasar, Bali, Jumat (19/7/2024) malam.

Ida mengatakan pegawai Setjen tak bisa menghindar untuk mengadopsi teknologi digital dalam rangka menghadirkan good government. Termasuk bagi pejabat senior di lingkungan Kemnaker, tak ada pilihan untuk terus memperkuat kapasistas diri.

"Tak ada alasan bagi senior sebentar lagi pensiun, buat apa lagi harus belajar. Tak bisa begitu, tak ada alasan bagi senior meletakkan tanggung jawab kemajuan teknologi kepada yang yunior, " ujarnya.

Ia juga mengingatkan organisasi Kemnaker harus meninggalkan budaya senioritas, hirarkis, feodal dan budaya bossy. "Jika budaya tersebut tidak dinggalkan, maka birokrasi justru akan menjadi 'beban' ketimbang menjadi motor penggerak perubahan, " katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga memberikan apresiasi atas upaya signifkan Setjen untuk mendukung pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) struktural maupun fungsional. Misalnya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pembangunan Public Employment Service (PEA), Kemnaker Corpu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan lainnya

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan kegiatan digelar di Bali, karena karena selain aspek pariwisata, Bali telah lama dikenal sebagai pulau yang penuh kekayaan budaya, spiritualitas, seni, kreatifitas, keterbukaan dan kolaborasi.

"Spirit inilah yang kami harapkan dapat diserap para pegawai di lingkungan Setjen Kemnaker, " katanya