Penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapat haknya terkait hal tersebut.

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan media sosial.

Sebelumnya, Maman secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Sebab, mereka sudah dikenakan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya.

Maman menekankan sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan dana tidak terlambat.

Ke depan, ia berharap jika ada kendala, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dapat dilakukan hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

"Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan," katanya.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober lalu, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

"Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.

"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.

Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru Prabowo Subianto telah membawa optimisme bagi penyaluran kredit perbankan. Terlebih, kredit sindikasi yang memang memiliki keterkaitan dengan sektor infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pada pemerintahan baru.

Bagaimana tidak, Presiden Prabowo bahkan membentuk satu kementerian koordinator baru yang memang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Artinya, agenda pembangunan infrastruktur yang pada pemerintahan sebelumnya gencar dilakukan bakal terus berlanjut.

Tentu, hal ini menjadi angin segar bagi kredit sindikasi perbankan yang sedang lesu hingga sembilan bulan di 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, kesepakatan kredit sindikasi dari sisi mandated lead arranger (MLA) dari awal tahun hingga akhir September 2024 mencapai US$ 15,26 miliar atau turun 41,38% secara tahunan.

Adapun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai bank dengan kredit sindikasi terbesar sebagai MLA. Nilainya mencapai US$ 2,38 miliar dengan total kesepakatan sebanyak 18.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun memiliki optimisme yang sama terkait program Presiden Prabowo ke depan, seperti hilirisasi dan infrastruktur. Sehingga, ia melihat tren kredit sindikasi juga akan kembali meningkat ke depan.

“Kami cenderung untuk sindikasi yang nilainya besar-besar dengan kebanyakan sektor energi dan minerba,” ujar Royke, Senin (21/10).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn bilang pihaknya juga akan selalu mendukung pengembangan infrastruktur Indonesia, termasuk dalam kredit sindikasi.

Ia menjelaskan selama ini, BCA telah menyalurkan kredit-kredit sindikasi untuk proyek strategis nasional. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur jalan tol, konstruksi, hingga kelistrikan.

”Kami akan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA,” ujarnya

Seperti diketahui, hingga September 2024, BCA telah menyalurkan kredit sindikasi secara MLA senilai US$ 835 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan sekitar 3,18% secara tahunan (YoY).

Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk, Teuku Ali Usman, pun menambahkan bahwa pihaknya juga secara konsisten selalu memenuhi kebutuhan finansial perusahaan besar, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Ia bilang pihaknya juga fokus pada sektor strategis untuk menjaga pertumbuhan yang positif, seperti energi, infrastruktur, manufaktur, dan perkebunan beserta turunannya. Tak hanya itu, sektor energi hijau dan keberlanjutan juga tak terlepas dari fokus Bank Mandiri.

Hingga September 2024, kredit sindikasi Bank Mandiri untuk MLA telah turun 0,92% YoY menjadi US$ 2,32 miliar. Di mana, total kesepakatan kredit sindikasi sebanyak 12 kesepakatan.

”Fasilitas sindikasi yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang listrik, transportasi dan pelabuhan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan kredit sindikasi terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan. Ditambah, ada isu kredit bermasalah yang juga tengah dihadapi industri perbankan turut mempengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

Lebih lanjut, Dian melihat di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional justru positif dengan tetap mencatatkan pertumbuhan. Artinya, kata Dian, ini membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.

Dian juga bilang ada beberapa sektor yang memang sedang booming dan ada juga yang sedang lesu. Oleh karenanya, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut.

“Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya yang berhasil menindak kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Atas penindakan itu, perusahaan mendukung penuh tindakan yang dilakukan kepolisian menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dilakukan para oknum.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG non subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Heppy menjelaskan modus penyalahgunaan LPG Subsidi ini dilakukan dengan cara pelaku membeli LPG 3 kg dari pangkalan. Isi tabung gas melon tersebut lalu dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg, yang kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, pihaknya juga terus berupaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

"Per 30 September lalu, sudah 97 persen transaksi LPG 3 Kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran," jelas Heppy.

Mengingat LPG 3 Kg adalah barang subsidi Pemerintah, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran distribusi produk energi ini dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat.

"Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutup Heppy.

Menurut konsumen dapat mengenali produk LPG 3 Kg yang asli dari seal cap atau segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung.

"Untuk menghindari produk palsu, konsumen dapat membeli LPG Pertamina pada pangkalan dan outlet BrightGas dan juga dapat dilakukan melalui call center Pertamina 135 untuk produk LPG BrightGas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memiliki strategi dalam menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabahwholesaleatau korporasi, termasuk pembiayaan kredit sindikasi yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan dalam skala besar.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, nilai kredit sindikasi perbankan per September 2024 mengalami penurunan tajam, anjlok hingga 43% secara year on year (YoY) menjadi hanya US$14,14 miliar.

Sementara itu, dari sisi mandated lead arranger (MLA), Bank Mandiri masih berada di puncak dan menguasai pangsa pasar 16,45% per September 2024. Namun, nilai penyalurannya turun 41% YoY menjadi US$2,33 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, senilai US$3,94 miliar pada September 2023.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan perseroan konsisten memenuhi kebutuhan finansial perusahaan-perusahaan besar, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Berdasarkan data Bloomberg League Table, dari awal tahun 2024 sampai dengan kuartal III/2024 Bank Mandiri memberikan fasilitas sindikasi kepada perusahaan yang bergerak di bidang Listrik, Transportasi, dan Pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Selasa (15/10/2024).

Bank Mandiri juga fokus pada sektor strategis untuk menjaga pertumbuhan yang positif, seperti energi, infrastruktur, manufaktur dan perkebunan beserta turunannya.

Selain itu, kata Ali, Bank Mandiri juga memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi hijau dan berkelanjutan, termasuk melalui pembiayaan hijau (green financing).

“Dalam menjaga pertumbuhan, Bank Mandiri juga terus memperluas kemitraan strategis dengan berbagai institusi keuangan, baik domestik maupun internasional, untuk memperkuat kapabilitas di bidang wholesale banking,” ujarnya.

Menurut Ali, dengan pendekatan yang mencakup berbagai sektor, serta didukung oleh solusi digital yang terintegrasi, Bank Mandiri optimistis dapat memperkuat posisi sebagai pemimpin di pasar wholesale banking, sekaligus menjadi katalis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan ini terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan. Selain itu, isu kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga tengah dihadapi industri perbankan turut memengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

“Tapi itu saya kira kecenderungan untuk sindikasi, kalau kita lihat skala bank itu sangat memungkinkan terus berkembang. Cuma sektornya itu yang mana kan [yang dibidik bank],” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, beberapa sektor sudah mulai pulih dan tumbuh dengan baik. Namun, ada juga sektor-sektor lain yang pertumbuhannya masih lambat atau bahkan belum mengalami pertumbuhan sama sekali.

Dian menyebut, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut. “Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kredit sindikasiperbankan pada tahun ini mengalami penurunan tajam. Sejumlah faktor pun ditengarai menjadi biang keroknya.

Nilai kredit sindikasi perbankan per September 2024 anjlok hingga 43% secara tahunan (YoY) menjadi US$14,14 miliar. Padahal, secara industri pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 11,4% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan ini terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan. Selain itu, isu kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga sedang dihadapi industri perbankan turut memengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

“Tapi itu saya kira kecenderungan untuk sindikasi, kalau kita lihat skala bank itu sangat memungkinkan terus berkembang. Cuma sektornya itu yang mana kan [yang dibidik bank],” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, beberapa sektor sudah mulai pulih dan tumbuh dengan baik. Namun, ada juga sektor-sektor lain yang pertumbuhannya masih lambat atau bahkan belum mengalami pertumbuhan sama sekali.

Lebih lanjut, kata Dian, di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional yang justru positif kian membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.

“Kalau kita lihat dari data per sektor, memang keliatan sektor-sektor mana yang booming, sektor-sektor mana yang agak slowdown dan itu tidak terkait sebetulnya dengan persoalan apakah kredit disalurkan atau tidak disalurkan,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi, kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (11/7/2024).

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi. “Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

BNI terus membidik sektor pilihan untuk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Bank dengan kode ticker BBNI ini tercatat sebagai bank dengan nilai kredit sindikasi terbesar yaitu mencapai US$1,03 miliar atau setara dengan Rp16,05 triliun berdasarkan Bloomberg League Table Reports. Bank milik negara ini mengelola 16 proyek sindikasi dengan pangsa pasar 13,93%.

Dari sumber yang sama menunjukkan per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait lesunya penyaluran kredit sindikasi saat pertumbuhan kredit nasional tumbuh tinggi.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai kredit sindikasi perbankan per September 2024 mengalami penurunan tajam, anjlok hingga 43% secara year on year (YoY) menjadi hanya US$14,14 miliar.

Sementara itu, menurut data OJK hingga bulan kedelapan tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan yoy. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi 9,06% pada periode sama tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan ini terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan, isu kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga tengah dihadapi industri perbankan turut memengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

“Tapi itu saya kira kecenderungan untuk sindikasi, kalau kita lihat skala bank itu sangat memungkinkan terus berkembang. Cuma sektornya itu yang mana kan [yang dibidik bank],” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, beberapa sektor sudah mulai pulih dan tumbuh dengan baik. Namun, ada juga sektor-sektor lain yang pertumbuhannya masih lambat atau bahkan belum mengalami pertumbuhan sama sekali.

Lebih lanjut, kata Dian, di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional yang justru positif kian membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.

“Kalau kita lihat dari data per sektor, memang keliatan sektor-sektor mana yang booming, sektor-sektor mana yang agak slowdown dan itu tidak terkait sebetulnya dengan persoalan apakah kredit disalurkan atau tidak disalurkan,” bebernya.

Sebaliknya, Dian menyebut, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut. “Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” tandasnya.

Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Saat dihubungi terpisah, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis.

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi.

“Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

Adapun, BNI terus membidik sektor pilihan untuk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat hingga per Juni 2024, BCA mengelola kredit sindikasi sebesar Rp47,6 triliun dengan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut sebesar Rp12 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan positifnya penyaluran kredit, termasuk sindikasi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada semester I/2024.

“Ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan likuiditas solid, BCA optimistis menjaga tren baik penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Pada prinsipnya, kata Hera, BCA berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, kelistrikan dan lain-lain.

Perseroan pun turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.

Bisnis.com, JAKARTA - Kredit sindikasi tercatat terus melaju meski pertumbuhannya tidak kencang. Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menjadi jawara dalam penyaluran kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Tercatat, BNI menjadi bank dengan nilai kredit sindikasi terbesar yaitu mencapai US$1,03 miliar atau setara dengan Rp16,05 triliun. Bank milik negara ini mengelola 16 proyek sindikasi dengan pangsa pasar 13,93%.

Kemudian, posisi kedua diduduki oleh United Overseas Bank alias UOB, adapun perseroan telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$866 juta atau Rp13,49 triliun dengan pasar mencapai 11,69% pada kuartal III/2024. Terdapat 14 proyek yang didanai UOB.

Sementara itu, Bank Mandiri berada di urutan ketiga dengan total penyaluran kredit sindikasi sebesar US$546 juta atau Rp8,5 triliun dengan porsi 7,37% secara MLA. Bank Mandiri terlibat dalam 4 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Adapun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (11/7/2024).

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi.

“Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

BNI terus membidik sektor pilihan untuk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat hingga per Juni 2024, BCA mengelola kredit sindikasi sebesar Rp47,6 triliun dengan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut sebesar Rp12 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan positifnya penyaluran kredit, termasuk sindikasi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada semester I/2024.

“Ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan likuiditas solid, BCA optimistis menjaga tren baik penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Perbesar

Pada prinsipnya, kata Hera, BCA berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, kelistrikan dan lain-lain.

Perseroan pun turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan berpendapat jika melihat kondisi di pasar di mana daya beli secara umum menurun dan adanya tekanan geopolitik, maka hingga akhir tahun kredit sindikasi masih akan tertekan.

Menurutnya, sejauh ini sektor yang masih menjadi primadona perbankan adalah sektor energi.

“Iya [saat ini bank mengerem kredit sindikasinya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Berikut 10 daftar bank atau lembaga keuangan penyalur kredit sindikasi terbesar di Indonesia pada kuartal III/2024:

1. BNI

Total BNI telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$1,03 miliar dengan porsi 13,93% secara MLA. BNI terlibat dalam 16 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

2. UOB

UOB total telah menyalurkan kredit sindikasi US$866 juta secara MLA per kuartal III/2024. Pangsa pasar UOB dalam penyaluran kredit sindikasi mencapai 11,69% dan terlibat di 14 proyek kredit sindikasi.

3. Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$546 juta dengan pasar mencapai 7,37% pada kuartal III/2024. Terdapat 4 proyek yang didanai oleh Bank Mandiri.

4. OCBC

Oversea-Chinese Banking Group (OCBC) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$485 juta dengan pasar mencapai 6,55% dan terlibat di 13 proyek kredit sindikasi.

5. DBS Group

DBS Group telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$475 juta dengan jumlah proyek keterlibatan sebanyak 9 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi DBS Group di Indonesia mencapai 6,41%.

6. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$459 juta dengan jumlah proyek yang didanai mencapai 2 proyek. Porsi penyaluran kredit dari BRI mencapai 6,2%.

7. HSBC

HSBC telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$293 juta dengan 9 proyek yang didanai. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi HSBC mencapai 3,96%.

8. CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Group Holdings Bhd telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi SMI mencapai 2,59%.

9. Maybank

Maybank juga mencatatkan penyaluran kredit sindikasi yang sama dengan CIMB Group yakni sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek sindikasi. Porsi pasar Maybank di proyek sindikasi pun sama, yaitu mencapai 2,59%.

10. Mizuho Financial

Mizuho Financial pun telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$191 juta dan terlibat di 5 proyek pada kuartal III/2024. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi Mizuho Financial mencapai 2,59%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kredit sindikasi tercatat terus melaju meski pertumbuhannya tidak kencang. Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menjadi jawara dalam penyaluran kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Tercatat, BNI menjadi bank dengan nilai kredit sindikasi terbesar yaitu mencapai US$1,03 miliar atau setara dengan Rp16,05 triliun. Bank milik negara ini mengelola 16 proyek sindikasi dengan pangsa pasar 13,93%.

Kemudian, posisi kedua diduduki oleh United Overseas Bank alias UOB, adapun perseroan telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$866 juta atau Rp13,49 triliun dengan pasar mencapai 11,69% pada kuartal III/2024. Terdapat 14 proyek yang didanai UOB.

Sementara itu, Bank Mandiri berada di urutan ketiga dengan total penyaluran kredit sindikasi sebesar US$546 juta atau Rp8,5 triliun dengan porsi 7,37% secara MLA. Bank Mandiri terlibat dalam 4 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Adapun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (11/7/2024).

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi.

“Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

BNI terus membidik sektor pilihan untk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat hingga per Juni 2024, BCA mengelola kredit sindikasi sebesar Rp47,6 triliun dengan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut sebesar Rp12 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan positifnya penyaluran kredit, termasuk sindikasi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada semester I/2024.

“Ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan likuiditas solid, BCA optimistis menjaga tren baik penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Perbesar

Pada prinsipnya, kata Hera, BCA berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, kelistrikan dan lain-lain.

Perseroan pun turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan berpendapat jika melihat kondisi di pasar di mana daya beli secara umum menurun dan adanya tekanan geopolitik, maka hingga akhir tahun kredit sindikasi masih akan tertekan.

Menurutnya, sejauh ini sektor yang masih menjadi primadona perbankan adalah sektor energi.

“Iya [saat ini bank mengerem kredit sindikasinya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Berikut 10 daftar bank atau lembaga keuangan penyalur kredit sindikasi terbesar di Indonesia pada kuartal III/2024:

1. BNI

Total BNI telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$1,03 miliar dengan porsi 13,93% secara MLA. BNI terlibat dalam 16 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

2. UOB

UOB total telah menyalurkan kredit sindikasi US$866 juta secara MLA per kuartal III/2024. Pangsa pasar BNI dalam penyaluran kredit sindikasi mencapai 11,69% dan terlibat di 14 proyek kredit sindikasi.

3. Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$546 juta dengan pasar mencapai 7,37% pada kuartal III/2024. Terdapat 4 proyek yang didanai oleh Bank Mandiri.

4. OCBC

Oversea-Chinese Banking Group (OCBC) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$485 juta dengan pasar mencapai 6,55% dan terlibat di 13 proyek kredit sindikasi.

5. DBS Group

DBS Group telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$475 juta dengan jumlah proyek keterlibatan sebanyak 9 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi DBS Group di Indonesia mencapai 6,41%.

6. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$459 juta dengan jumlah proyek yang didanai mencapai 2 proyek. Porsi penyaluran kredit dari BRI mencapai 6,2%.

7. HSBC

HSBC telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$293 juta dengan 9 proyek yang didanai. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi HSBC mencapai 3,96%.

8. CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Group Holdings Bhd telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi SMI mencapai 2,59%.

9. Maybank

Maybank juga mencatatkan penyaluran kredit sindikasi yang sama dengan CIMB Group yakni sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek sindikasi. Porsi pasar Maybank di proyek sindikasi pun sama, yaitu mencapai 2,59%.

10. Mizuho Financial

Mizuho Financial pun telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$191 juta dan terlibat di 5 proyek pada kuartal III/2024. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi Mizuho Financial mencapai 2,59%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Masyarakat diminta lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok lowongan pekerjaan (loker). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi salah satu yang perlu diwaspadai adalah info loker di media sosial.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya menerima bnayak laporan terkait penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/10/2024).

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways (PT CCT) mengantongi kredit sindikasi sebesar Rp 7,4 triliun dari 4 bank di Tanah Air yang dipimpin oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI).

Direktur Keuangan PT Cimanggis Cibitung Tollways, Yefri Rahardja menjelaskan bahwa kredit sindikasi ini merupakan bentuk pencarian dana untuk kewajiban jatuh tempo yang harus dibayar perusahaan (liabiltas).

“Proyek cost tol Cimanggis - Cibitung itu adalah Rp 10,6 triliun. Jadi dengan kita bisa perjanjian sindikasi, CCT bisa dibilang fundraising untuk utang Rp 7,4 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel St.Regis, Jakarta, Kamis (26/9).

Yefri menyebutkan, sejumlah bank yang memberikan kredit sindikasi tersebut di antaranya BNI, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (BRIS), PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) dan Bank Papua.

Menurutnya, lewat kredit sindikasi ini pihaknya bakal memiliki risiko yang lebih rendah sebab tingkat bunga kredit turun.

“Salah satu hal yang juga disepakati adalah perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 7,375% menjadi 7,125%, sehingga dapat dicapai penghematan sebesar Rp 310 miliar (sampai berakhirnya periode pembiayaan sindikasi) atau sebesar Rp 26 miliar per tahun.” sebutnya.

Untuk diketahui, Jalan Tol Cimanggis - Cibitung diresmikan pada 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Tol ini masuk jajaran Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang 26,18 Km dan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dibangun dengan investasi sebesar Rp 10,6 triliun.