Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

"Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik," katanya dalam diskusi daring daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

"Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah," jelas Wijayanto.

Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

"India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000," tambahnya.

Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

"Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," kata Umam.

Peluang dan Risiko Gabung BRICS

Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

"BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

"Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menuturkan saat ini pemerintah masih dalam proses penilaian menjadi anggota OECD. Pada November mendatang, Sektretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann akan kembali ke Indonesia dan menemui Prabowo Subianto.

“November Sekjen OECD akan datang ke Indonesia. Kita akan mempersiapkan namannya initial momerandum, itu yang akan kita bahas. Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Gabungnya Indonesia ke OECD sekaligus BRICS akan menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

“Rata-rata Pak Menteri Luar Negeri [Sugiono] menyampaikan kalau ini memperkuat hubungan Selatan kan, dan Pak Sarto juga dulu menginisiasi hubungan Selatan-Selatan kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi, kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics alias Core Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan meningkatkan realisasi investasi dalam negeri. Dari anggota yang ada, hanya China yang rajin menanamkan modal ke Indonesia.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brazil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia meyakini bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara yang sudah tergabung.

Apalagi, sambungnya, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS tidak kalah baik dibandingkan dengan negara di gerakan blok ekonomi lain yang setara.

"Misalnya Rusia atau Brazil masih punya peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia mengingat saat ini share ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut relatif masih kecil," kata Yusuf.

Di samping itu, Yusuf mengingatkan pemerintah Indonesia bisa menjelaskan posisinya apabila sudah resmi bergabung ke BRICS terutama ke negara-negara Barat yang juga menjadi mitra utama seperti Amerika Serikat. Bagaimanapun, lanjutnya, BRICS akan diasosiasikan dengan gerakan kepentingan politik tertentu.

Sebagai informasi, BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berminat untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia juga telah resmi menjadi partner countries kelompok BRICS bersama beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Sementara itu, negara BRICS yang kerap menanamkan modalnya ke Indonesia hanya China. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, lima besar negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia selama Januari—September 2024 yaitu Singapura (US$14,35 miliar), Hong Kong (US$6,06 miliar), China (US$5,78 miliar), Amerika Serikat (US$2,82 miliar), dan Malaysia (US$ 2,72 miliar).

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Indonesia memilih untuk secara resmi bergabung dengan blok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Prabowo mengungkapkan bahwa BRICS terdiri atas negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berpidato di acara BRICS and Global South Meeting 'BRICS and Global South: Joint Building of a Better World' di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024), waktu setempat. Acara itu turut dihadiri salah satunya yakni Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan yang disampaikan olehnya, Sugiono mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kelompok BRICS kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai utusan Presiden, Sugiono menyebut Prabowo tidak bisa hadir karena tengah memenuhi komitmennya setelah dilantik akhir pekan lalu, Minggu (20/10/2024).

Komitmen dimaksud tidak lain dari pembekalan atau retreat yang digelar untuk para menteri, wakil menteri hingga kepala badan/lembaga di Kabinet Merah Putih, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dari Presiden Subianto, yang sayangnya tidak bisa hadir karena komitmennya setelah dilantik empat hari yang lalu, meskipun antusias untuk menghadiri pertemuan ini," ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sugiono lalu menyoroti bahwa persaingan global saat ini menghalangi kolaborasi. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan terhadap satu sama lain membahayakan usaha bersama untuk pembangunan.

Belum lagi, pengabaian terhadap hukum internasional mengancam harapan untuk perdamaian.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan tragedi kemanusiaan di Palestina dan Lebanon, yang dipicu oleh perang Israel. Konflik di Gaza pun sudah berumur satu tahun saat ini.

"Bulan ini menandakan satu tahun sejak perang Israel terhadap Gaza di mana sedikitnya 5% populasi terbunuh, 72% permukiman hancur dan 84% fasilitas kesehatan rusak atau dihancurkan, serta sistem pendidikan lumpuh," paparnya.