Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso angkat bicara mengenai komentar Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto, yang menuding Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok runtuhnya industri tekstil Indonesia.

Budi menilai tanggapan bos Sritex tersebut lantaran belum memahami maksud dan tujuan dari Permendag 8/2024 tersebut.

"Ya saya enggak tahu, mungkin beliau juga belum paham isi Permendag-nya ya mungkin," kata Budi saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Budi pun memaparkan pokok aturan Permendag 8/2024, yang dinilainya justru melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia menyebutkan ada empat pokok aturannya.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," kata Budi.

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Dia menjelaskan impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, Pakaian Jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Namun, Budi tidak menampik adanya itikad Kemendag bersama Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mengkaji ulang Permendag 8/2024 tersebut.

Budi juga menegaskan Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Budi menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan direview kembali.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," kata Budi.

Sebelumnya, bos PT Sritex, Iwan S Lukminto menuding (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu membuat sengsara industri TPT di Indonesia.

Dia mengatakan, semenjak diterapkannya aturan tersebut, banyak industri TPT yang carut marut dan mulai gulung tikar sampai saat ini.

"Jadi begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tau ya, semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam, sampai ada yang tutup ya," ujar Iwan kepada wartawan di Kantor Kemenperin Jakarta, Senin lalu (28/10/2024).

(Dhera Arizona)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investor asing melirik industri tekstil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 15 investor asing yang akan menjajaki investasi di industri tekstil Indonesia.

Airlangga menyebut, upaya tersebut sebagai bagian dari perbaikan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan. "Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, sektor padat karya perlu dilakukan revitalisasi mengingat dalam sebuah indutri, produktivitas menjadi kunci.

"Dengan demikian kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia," katanya.

Airlangga membocorkan, 15 investor tersebut akan melakukan relokasi pabrik ke Indonesia mengingat sebelumnya mereka lebih banyak berinvestasi di China.

"Tapi dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China plus one," imbuh Airlangga.

Airlangga menyebut, investor asing tersebut hanya melihat dua negara di ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," terangnya.

Airlangga memastikan 15 investor tersebut merupakan investor baru dan mereka menginginkan agar Indonesia dan Vietnam memiliki treatment yang sama di negara Eropa maupun Amerika.

Hal tersebut bisa dicapai apabila percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA. "Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0. Bagi Indonesia di atas sekitar 16%, 10% sampai 20%," imbuhnya.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa 15 investor tersebut tidak akan ada yang melakukan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," tegas Airlangga.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Permintaan ekspor terus menurun akibat pelemahan ekonomi global. Di sisi lain, pasar dalam negeri pun tak bisa diharapkan akibat banjir produk impor.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasar ekspor TPT masih banyak menghadapi tantangan.

"Ekspor tahun ini sepertinya akan stagnan di angka US$ 11 miliar," katanya kepada KONTAN, Kamis (24/10/2024).

Menurut Redma, ketika pasar ekspor sedang tidak bergairah, maka yang diharapkan oleh pelaku usaha adalah pasar lokal. Hanya saja, kondisi pasar domestik juga tengah mengalami tren penurunan.

"Ekspor banyak tantangan, jadi sebetulnya pasar domestik jadi harapan utama. Namun dengan banjirnya barang impor ilegal akibat buruknya kinerja Bea Cukai, pasar domestik pun sulit diharapkan," keluhnya.

Akibat permintaan dari pasar global juga domestik, APSyFI menyebutkan tingkat utilisasi pabrik masih rendah bahkan trennya negatif.

"Posisinya masih dalam trend negatif dengan tingkat utilisasi rata-rata 45%," sebut Redma.

Dengan kondisi berat seperti itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) di indutri TPT sulit dihindarkan. Permintaan yang rendah menyebabkan produksi turun yang ujungnya pada pengurangan tenaga kerja sebagi bentuk efisiensi. Praktis, sepanjang tahun ini industri TPT harus bertahan dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Sejatinya, sudah puluhan pabrik besar hingga ribuan pabrik garmen skala kecil yang harus melakukan PHK hingga berhenti produksi. "PHK sudah terjadi dan menjadi tren sejak kuartal III 2022, sepanjang tahun 2023 dan terjadi sampai 2024," jelasnya.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil nasional masih berlanjut. Kabar terbaru datang dari PT Primissima (Persero), salah satu perusahaan BUMN tekstil terkemuka di Indonesia, terpaksa melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan bakal bertambah. Ikhwalnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang dikenal sebagai Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex). Panamtex adalah perusahaan tekstile di Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1994 dengan produksi utama Sarung Tenun BINSALEH, Sarung GOYOR dan Surban.

Namun hingga kini, pabrik Panamtex masih beroperasi meskipun terbatas. Sementara itu, nasib 510 pekerja Panamtex terancam karena status pailit perusahaan. Perusahaan sudah mengajukan kasasi untuk tetap beroperasi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Januari hingga 26 September 2024 ada 52.993 pekerja yang kena PHK. Angka itu naik lebih dari 10.000 pekerja dari periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 42.277 pekerja.

Berdasarkan sektornya, pekerja di sektor manufaktur atau pengolahan jadi yang paling terdampak PHK. Ada 24.014 kasus PHK di sektor pengolahan, lalu sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian-kehutanan-perikanan sebanyak 3.997 kasus PHK.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tak henti-hentinya didera masalah. Satu per satu pabrik TPT terus berguguran, tak kuasa menahan gempuran produk impor ilegal yang membanjiri pasar.

Yang terbaru, ada PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) asal Pekalongan, Jawa Tengah, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 12 September 2024 lalu.

Permohonan pailit ini diajukan oleh para mantan pekerja Panamtex yang belum dipenuhi haknya. Panamtex sendiri memproduksi kain sarung yang berorientasi ekspor.

Sebelumnya, pabrik tekstil lainnya yaitu PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) juga telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun, pabrik yang juga berada di Pekalogan ini disinyalir belum melunasi kewajiban pembayaran upah terhadap sebagian karyawannya. Produsen kain ekspor ini masih berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober nanti.

Tutupnya berbagai pabrik TPT tentu membuat para karyawan di sektor ini dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja terkena PHK pada Januari-Agustus 2024. Mayoritas pekerja yang di-PHK berasal dari sektor TPT. Jumlah ini bisa saja bertambah mengingat banyak perusahaan TPT yang tidak melaporkan tindakan PHK kepada karyawannya, apalagi di kalangan UMKM.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tren penutupan pabrik yang diikuti oleh PHK karyawan akan terus terjadi selama pemerintah tidak serius menutup rapat celah impor TPT ilegal.

Lantas, pabrik-pabrik yang masih beroperasi pun tidak mampu berproduksi secara optimal, mengingat produknya kalah saing dengan produk impor ilegal.
"Posisi saat ini utilisasi TPT secara nasional tinggal 40%," kata Redma, Kamis (26/9).

Satgas kurang efektif

APSyFI menyoroti kinerja Satgas Anti Impor Ilegal yang dianggap tidak efektif karena hanya berwenang terhadap penindakan di pasar. Padahal, pintu masuk yang menjadi penyebab utama maraknya impor TPT ilegal berada di bawah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sampai saat ini tidak ada niatan dari Bea Cukai untuk memperbaiki. Justru mereka malah sibuk mencari alasan," kata Redma.

Dalam catatan Kontan, masa kerja Satgas Anti Impor Ilegal yang melibatkan berbagai kementerian, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) akan berakhir pada Desember 2024.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana khawatir, Satgas hanya hadir layaknya seremonial semata. Tidak diketahui seperti apa proses hukum atas terduga pelaku importasi TPT ilegal yang dibekuk Satgas.

"Publik juga tidak siapa pelaku-pelaku impor ilegal," imbuh dia, Kamis (26/9).

API tak menampik adanya sikap wait and see dari importir TPT ilegal semenjak adanya Satgas Anti Impor Ilegal. Namun, bukan berarti mereka kapok untuk berjualan di Indonesia.

Apalagi, terdapat oknum-oknum yang biasa membantu kegiatan importasi ilegal tersebut. Alhasil, penindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal terkesan setengah hati.

Lebih lanjut, prospek industri TPT diperkirakan masih akan suram sampai akhir tahun nanti, meski terdapat momentum libur natal dan tahun baru. Hal ini seiring kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ditandai oleh daya beli masyarakat yang melemah.

"Sepertinya permintaan tidak akan signifikan dan itu pun akan dimakan oleh barang impor," tandas Redma.

IDXChannel - Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) terpuruk menghadapi gempuran impor. Menghadapi hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengklaim telah menyiapkan tiga strategi pemulihan yang ditopang oleh tiga komponen utama.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan langkah pertama yang ditekankan Kemenperin yaitu menciptakan SDM industri yang mampu membaca arah desain produk yang kompetitif dan inovatif.

Kemudian, dengan mendukung ketersediaan bahan baku dan keseimbangan industri hulu-antara-hilir yang berdaya saing, serta terakhir dengan menghidupkan kembali industri permesinan tekstil dalam negeri yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi industri TPT Nasional untuk menghadapi persaingan pasar global.

Reni menambahkan, solusi atas permasalahan jangka pendek industri TPT yang bisa diupayakan antara lain pemberantasan impor ilegal dan impor pakaian bekas hingga pengawasan penjualan produk tersebut di marketplace dan media sosial, implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor industri TPT.

Selain itu, aktif mengenakan instrument tariff barrier dan non-tariff barrier sebagai perlindungan industri TPT dalam negeri, disusul menjalankan program restrukturisasi mesin/peralatan TPT juga memiliki dampak positif terhadap efisiensi proses dan peningkatan produktivitas.

"Pada tahun 2024 ini, Kemenperin memperluas cakupan industri dan penambahan anggaran Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan TPT," ujar dia.

Upaya selanjutnya untuk memperkuat daya saing industri TPT dijalankan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) Kemenperin dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan industri, salah satunya dalam bentuk Forum Komunikasi yang diselenggarakan di Bandung beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 150 stakeholder yang mewakili ekosistem industri TPT tersebut membahas strategi peningkatan daya saing dan menciptakan peluang-peluang baru yang mampu menembus pasar global.

Dalam kesempatan itu, Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi mengingatkan, masih banyak potensi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri TPT. Potensi besar yang dimaksud sesungguhnya adalah pasar dalam negeri yang besar, yang seharusnya mampu mendongkrak pembelian produk tekstil dan pakaian jadi di dalam negeri.

Kebijakan pemberlakuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada belanja barang dan jasa pemerintah telah memberikan hasil signifikan. Pada tahun 2024, anggaran belanja modal dan belanja barang pada APBN dan APBD mencapai Rp1.223,37 triliun, angka ini merupakan peluang pasar bagi industri TPT yang harus dimanfaatkan.

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah, regulasi pemberlakuan sertifikasi Halal Barang Gunaan secara wajib di bulan Oktober 2026 akan membuka peluang pasar yang cukup tinggi pada segmentasi pasar Muslim.

“Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar kedua di dunia, sehingga pemenuhan kebutuhan sandang dan barang gunaan lain yang tertelusur kehalalannya tentu akan menjadi pilihan utama umat Muslim,” ujar Andi.

Lebih lanjut, dia mengatakan BSKJI Kemenperin juga aktif merumuskan Standar Industri Hijau untuk menjamin mutu serta pemenuhan persyaratan isu global. Implementasi prinsip-prinsip industri hijau pada dasarnya mengarahkan industri TPT pada ekosistem keberlanjutan, atau ekonomi sirkular, yang merupakan tren standar komoditas ekspor ke mancanegara.

“Pelaku industri perlu mengetahui standar-standar industri yang harus dipenuhi untuk syarat ekspor khususnya yang berhubungan dengan isu ekonomi sirkular. Diversifikasi produk industri dari rantai ekonomi sirkular ini akan menjadi potensi bisnis yang luar biasa,” tutur Andi.

Lebih lanjut Andi menyambaikan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT), unit kerja BSKJI, menciptakan kembali layanan jasa industri yang terkoneksi dengan berbagai kebijakan dan regulasi lintas Kementerian/Lembaga, serta menjadi pusat layanan Solusi terintegrasi sebagai rantai ekosistem terakhir yang mengantarkan industri TPT ke dalam kancah persaingan global.

Kepala BBSPJIT, Cahyadi menyebut, bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum, pihaknya akan selalu menjadi mitra strategis bagi industri TPT Nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif.

“Kami berkomitmen untuk menjadi pusat layanan informasi dan solusi bagi industri TPT, memperkuat koneksi dan kolaborasi lintas kelembagaan, serta menjaga industri meraih kompetensi dan daya saing melalui pendampingan teknis,” ujar dia.

(Febrina Ratna)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut jumlah tenaga kerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami penurunan sejalan dengan tren pemutusan hubungan karyawan (PHK) yang terus-terusan terjadi di sektor tersebut.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Direktorat Jenderal Industri, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, secara kumulatif tenaga kerja yang terdaftar di industri TPT berjumlah 3.873.127 orang per Februari 2024. Jumlah ini terdiri dari 957.122 orang di industri tekstil atau sektor hulu, serta 2.916.005 orang di industri pakaian jadi atau sektor hilir TPT.

“Jumlah tenaga kerja di industri tekstil dan pakaian jadi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023,” kata Adie dalam diskusi daring, Kamis (8/8).

Dalam hal ini, jumlah tenaga kerja industri tekstil berkurang 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, jumlah tenaga kerja industri pakaian jadi menurun 0,85%.

Penurunan jumlah tenaga kerja industri TPT tentu bisa bertambah, mengingat gelombang PHK tak kunjung berhenti. Dalam catatan Kontan, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) pernah menyebut terdapat sekitar 50.000 pekerja industri TPT yang terkena PHK hingga Juni 2024.

Begitu pula dengan industri pakaian jadi atau sektor hilir TPT yang mencatatkan tingkat utilisasi 77,4% pada Juni 2024, berkurang drastis dengan utilisasi pada Januari lalu yakni 85,67%.

Secara umum, industri TPT mencatatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,30% pada kuartal II-2024. Angka ini menurun dibandingkan PDB industri TPT pada kuartal I-2024 yang tumbuh 2,64%.

Kinerja ekspor TPT pun mengalami penurunan 0,85% hingga Mei 2024, sedangkan di saat yang sama impor TPT justru tumbuh 0,63%.

Masalah utama di industri TPT adalah banjirnya impor produk jadi dengan harga yang sangat murah sehingga membuat produsen lokal sulit bersaing. Hal ini diperparah dengan adanya relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024.

“Produk impor banyak membanjiri market place dan media sosial. Belum lagi impor ilegal dan impor pakaian bekas atau thrifting mudah ditemui di pasar,” ungkap Adie.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menilai, Indonesia menjadi negara dengan kebijakan pengetatan impor yang paling rendah di Asia Tenggara. Risikonya, Indonesia rawan dijadikan tempat penampungan produk-produk manufaktur dari negara lain yang mengalami kelebihan pasokan, seperti China.

Indonesia justru malah mempermudah impor semenjak adanya Permendag 8/2024 yang meniadakan kewajiban pertimbangan teknis (Pertek). Apalagi, Permendag 8/2024 disebut-sebut disahkan ketika Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sedang tidak berada di Indonesia. Beleid tersebut justru disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Keuangan.

“Permendag 8/2024 merupakan kecelakaan sejarah,” terang dia dalam acara yang sama.

API memang mengapresiasi pembentukan Satgas Impor Ilegal yang baru dibentuk pemerintah. Namun, hal itu juga menunjukkan bahwa pemerintah lemah dalam melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga ketika mencegah dan menangani importasi ilegal.

“Pemerintah terlalu sering membuat Satgas. Ada masalah apa, muncul Satgas,” ujar Danang.

Lagi pula, lanjut Danang, selama ini belum pernah ada Satgas yang bisa mendorong penegakan hukum. Pembentukan Satgas seolah-olah hanya untuk menyenangkan publik, namun melupakan persoalan utama.

Tak ketinggalan API meminta pemerintah benar-benar transparan mengungkap isi sebenarnya 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Masalah tertahannya kontainer tersebut menjadi pemicu diterbitkannya Permendag 8/2024.

Sampai saat ini pun API baru mendapat informasi makro saja terkait kasus puluhan ribu kontainer tersebut. Sedangkan ketika kontainer tersebut akhirnya dilepas, para produsen TPT lokal kelimpungan lantaran banyak produk impor di pasar domestik.

"Kami ingin tahu siapa saja importirnya, apa jenis Persetujuan Impor (PI) yang dipegang, pelanggaran apa yang dilakukan sehingga kontainernya ditahan,” pungkas dia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trisula International Tbk (TRIS) melaporkan kenaikan signifikan dalam angka penjualannya sepanjang Semester I tahun 2024.

Strategi sinergi Rantai Pasokan (Supply Chain) yang diterapkan di seluruh anak perusahaan memainkan peran krusial dalam mempertahankan pertumbuhan ini.

TRIS melaporkan penjualan sebesar Rp351,99 miliar pada Kuartal II tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Selama Semester I-2024, penjualan kumulatif mencapai Rp696,62 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kontribusi Penjualan Ekspor dan Lokal

Penjualan ekspor tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan perusahaan. Namun, penjualan lokal mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 11% menjadi Rp292,08 miliar selama Semester I-2024.

Peningkatan ini menunjukkan adanya kekuatan pasar domestik yang mendukung kinerja keseluruhan perusahaan.

Pada Kuartal II-2024, laba bersih TRIS mencapai Rp15,86 miliar, meningkat 25,86% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu yang sebesar Rp12,60 miliar.

Kinerja keuangan yang sehat ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap sinergi dan diversifikasi produk.

“Kemampuan kami untuk terus beradaptasi dan menjaga kinerja keuangan yang sehat merupakan bukti komitmen TRIS untuk bersinergi dan diversifikasi penawaran produk yang menempatkan TRIS pada posisi yang tepat untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan di industri kain dan pakaian jadi,” kata Widjaya Djohan, Direktur Utama TRIS.

Performa Lini Bisnis dan Unit Usaha

Seluruh lini bisnis TRIS menunjukkan peningkatan di Semester I-2024, kecuali segmen seragam yang masih terdampak fluktuasi permintaan. Berikut rincian kontribusi penjualan dari unit usaha TRIS:

• Unit Usaha Manufaktur: Mencatat penjualan sebesar Rp545,15 miliar, naik dari Rp539,14 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
• Unit Usaha Distribusi: Mencatatkan penjualan sebesar Rp160,11 miliar, meningkat dari Rp156,76 miliar pada periode sebelumnya.
• Penjualan Ritel: Naik menjadi Rp95,08 miliar, dengan peningkatan dua digit sekitar 13% dari Rp84,39 miliar pada periode sebelumnya.

Meskipun penjualan ekspor mengalami sedikit penurunan sebesar 3% menjadi Rp404,54 miliar, hal ini dianggap relatif stabil mengingat ketidakpastian perekonomian global serta efek high-base dari kinerja ekspor yang sangat baik pada tahun 2022-2023.

Sinergi dan Kontribusi Anak Perusahaan

Ekosistem terintegrasi TRIS memainkan peran penting dalam menjaga momentum penjualan secara keseluruhan. Penjualan mayoritas perusahaan merupakan B2B yang cenderung melakukan repeat order, mendukung stabilitas pendapatan.

Beberapa anak perusahaan TRIS yang memberikan kontribusi signifikan antara lain:

• PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL): Memproduksi kain seperti Bellini dan Caterina serta memiliki jaringan ritel termasuk toko JOBB dan Jack Nicklaus di Indonesia.
• PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing: Mengkhususkan diri pada pakaian khusus, jas, dan seragam.
• PT Trimas Sarana Garment: Dikenal untuk menciptakan garmen dan pakaian olahraga.

TRIS berkomitmen untuk terus meningkatkan penjualannya melalui penjualan lokal dan ekspor. Perusahaan memiliki pangsa pasar ekspor sebesar 60%, dengan mayoritas penjualan ke Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

“Dengan cakupan pasar lokal dan ekspor yang kami miliki, didukung oleh sinergi anak usaha, kami yakin dapat mencapai pertumbuhan penjualan hingga akhir tahun. Kami juga tetap berkomitmen pada rencana strategis untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan,” tutup Widjaya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II 2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud menyampaikan, industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal II 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,03% secara year on year (yoy), dan juga terkontraksi 2,63% secara quarter to quarter (qtq).

“Jadi di kuartal II 2024 ini pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi kontraksi baik secara tahunan maupun kuartalan,” tutur Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8).

Hal ini semakin mengkonfirmasi tekanan yang dialami industri TPT. Belakangan semakin banyak PHK yang dialami oleh sektor tersebut.

Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejak awal tahun hingga akhir tahun 2023, total PHK yang terjadi di kedua provinsi tersebut di industri TPT mencapai 7.200 tenaga kerja.

Hingga Mei 2024, total PHK yang terjadi di industri TPT kurang lebih terdapat 10.800 tenaga kerja. Artinya, dalam lima bulan pertama tahun ini, ada tambahan 3.600 pekerja di industri TPT yang terkena PHK.

Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab adalah derasnya produk impor yang masuk ke tanah air. Jika ini tidak segera ditangai maka industri TPT tidak akan mampu berkontribusi dalam menyerap bonus demografi Indonesia pada tahun 2030.

JAKARTA, investor.id - Para pengusaha di Tanah Air sangat menunggu langkah konkret dan secepatnya dari pemerintah dalam menyikapi kondisi  tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang sedang sekarat, sehingga menimbulkan PHK besar-besaran, terutama karena gempuran produk dari China.  Ada dua strategi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni intensitas pemberantasan prduk TPT ilegal serta penerapan safeguard (bea masuk tindakan pengamanan/BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD).

Pemerintah diketahui memang sedang menyiapkan aturan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas, yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur BMTP sebelumnya berakhir pada 8 November 2022 dan akan diperpanjang dalam waktu dekat.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI pada Selasa (9/7/2024) membahas mengenai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Terutama di tengah maraknya gulung tikar perusahaan-perusahaan tekstil dalam negeri.

Meski begitu, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita menyebut industri TPT memberikan sumbangsih ketiga terbesar ekspor manufaktur Indonesia.

"Kontribusi pertumbuhan industri tekstil ini tercatat ketiga terbesar kepada ekspor manufaktur. Nilai ekspornya tercatat sampai dengan Mei 2024 tercatat USD4,68 miliar atau 6,19 persen," kata Reni dalam pemaparannya.

Selain itu, Reni mengatakan industri TPT menyerap tenaga kerja mencapai 3,87 Juta orang. Lalu, kontribusi tenaga kerja industri TPT di sektor manufaktur senilai 24,13 persen.

"Jadi bisa dibayangkan ketika kondisi industri TPT ini tidak baik-baik saja, ini juga mempengaruhi kontribusi ekspor manufaktur maupun terkait pada penyerapan tenaga kerja," tuturnya.

Reni melanjutkan industri TPT memberikan kontribusi triwulan I- 2024 mencapai 1,02 persen. Kemudian industri TPT juga menyumbangkan pendapatan Bruto Nasional (PDB) di sektor manufaktur mencapai 5,84 persen.

"Pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri hampir 70 persen karena total jumlah penduduk kita 270 Juta jiwa," kata Reni.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Edi Soeparno, yang memimpin RDM menjelaskan rapat yang dilaksanakan pada Selasa siang tersebut difokuskan pada kondisi carut marutnya industri TPT nasional saat ini. Ia menyebutkan selama triwulan I-2024, Industri TPT mengalami gulung tikar sebanyak 20-30 pabrik berhenti produksi.

"Kemudian terdapat PHK sampai dengan 10.800 orang karyawan. Angka tersebut melanjutkan sepanjang 2023 yang mencatat PHK terjadi sebesar 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta," kata Sugeng.

(FRI)

IDXChannel - Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Andre Nasrullah mengatakan, dahulu terdapat enam perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta. Namun, kini tersisa satu yakni PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur yang juga terseok-seok untuk bertahan.

Andre menjelaskan, enam perusahaan TPT tersebut memang sudah mulai tidak efektif beroperasi semenjak pandemi Covid-19. Kondisi ini pun kian diperparah dengan adanya penerapan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Pabrik tekstil itu sebelumnya kita ada enam. Jadi memang terhitung semenjak Covid ya. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita ditekan lagi dengan Permendag 8/2024 ini kan. Perusahaan juga melihat bahwa kondisi dengan Permendag 8 ini, wah kondisinya udah luar biasa nih, tekstil dan lain-lain ini," kata Andre kepada awak media usai berorasi di depan Kemendag, Jakpus, Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kelima pabrik yang tutup tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Proses tutupnya pabrik tekstil tersebut diawali dengan mengurangi jam kerja para pekerjanya.

"Akhirnya mereka tidak bisa bertahan. Mulai mengurangi jam kerja, mengurangi pekerjanya, merumahkan pekerjanya. Jadi artinya di situ, akhirnya semua tutup. Tutup, bukan relokasi lho," kata Andre.

Andre pun menuturkan, situasi terkini pabrik di PT Centex tak ada ubahnya dengan tahapan yang terjadi dengan pabrik-pabrik tekstil sebelumnya.

"Tadinya jam kerja sampai di hari Sabtu, Sabtu sekarang setengah hari, dan sekarang dihilangkan Sabtu, sampai Jumat. Jumat pun sekarang mau dipotong lagi, mau dikurangi sampai Kamis. Dengan upahnya juga, upah juga diminta untuk dikurangi, tapi teman-teman lagi bertahan. Bertahannya artinya supaya perusahaan selamat, pekerja selamat," ujar Andre.

Meski demikian, Andre belum bisa mengungkapkan kelima perusahaan tekstil di Jakarta yang telah gulung tikar tersebut. Dia mengaku akan memberikan data lengkapnya setelah mengecek kembali rincian kondisi perusahaan-perusahaan tekstil tersebut.

(YNA)