BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru bernama Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Badan itu berada di bawah Kementerian Keuangan dan dikomandoi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pembentukan badan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Badan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana itu, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki beberapa fungsi;a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijenkeuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital danmanajemen perubahan;c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi,dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;d. Melaksanakan administrasi Badan; dane. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Pembentukan badan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. 

Dalam Pasal 7 beleid tersebut, Badan berada dalam struktur organisasi di bawah Kementerian Keuangan. Badan dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada menteri.

Badan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana itu, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki beberapa fungsi;a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijenkeuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital danmanajemen perubahan;c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi,dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;d. Melaksanakan administrasi Badan; dane. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yang diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Mengutip dari salinan Perpres tersebut, disebutkan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh seorang Kepala.

“Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan,” demikian bunyi Pasal 53, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

d. pelaksanaan administrasi Badan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Perpres yang sama, Prabowo juga membentuk dua direktorat jenderal baru di Kemenkeu. Yakni Ditjen Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Berikut susunan organisasi di Kementerian Keuangan dengan adanya tambahan tersebut:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;

c. Direktorat Jenderal Anggaran;

d. Direktorat Jenderal Pajak;

e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

f. DirektoratJenderal Perbendaharaan;

g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan;

k. Inspektorat Jenderal;

l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;

m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak;

o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

Tonton:BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum di Setor ke Kas Negara

q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak;

s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;

u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal;

v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Presiden Prabowo Bentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen untuk Bantu Sri Mulyani

JAKARTA, investor.id - Analis politik dan intelijen Boni Hargens berpendapat penunjukan Letjen Purn. Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan merupakan langkah strategis untuk memperkuat agenda pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto.

BIN merupakan tulang punggung dalam menjamin keamanan nasional dalam kerangka kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral dengan institusi lain yang relevan.

BIN merupakan koordinator dari seluruh komunitas intelijen berdasarkan UU 17 tahun 2011. Artinya, BIN tulang punggung dari aktivitas koleksi, lokasi, dan diseminasi informasi dalam rangka menopang keamanan nasional. 

“Dalam konteks itu, penunjukkan Pak Muhammad Herindra bagi saya merupakan langkah yang strategis. Beliau memiliki pengalaman yang memadai sebagai prajurit dan sebagai mantan wamen Kemenhan. Tentu saja beliau memiliki kompetensi  untuk merespons potensi ancaman yang mungkin terjadi ke depan, baik dari lingkungan global maupun dari lingkungan domestik,” kata Boni kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Herindra, kata dia, juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Hal itu, lanjut Boni, menjadi jaminan loyalitas yang tak diragukan lagi terhadap presiden baru sebagai end-user dalam proses diseminasi informasi intelijen.

"Saya yakin, kemajuan institusi BIN yang sudah dilakukan Pak Budi Gunawan selama 8 tahun terakhir terus meningkat di tangan Kepala BIN baru," paparnya.

Pada kesempatan itu, Boni menjelaskan, soal dinamika lingkungan strategis global yang makin rumit dan konflktual akan dengan sendirinya mempengaruhi Indonesia ke depan, entah dalam gatra keamanan, politik, ideologi, ataupun gatra ekonomi dan yang lainnya. Perang di Gaza dan Ukraina, misalnya. Belum Lagi menguatnya blok BRISC yang otomatis memicu ketegangan dengan blok NATO. 

“Indonesia akan dituntut untuk mewujudkan politik bebas aktif yang lebih feasible. Kita tidak  bermaksud menjadi Westphalian atau realis tapi tetap pada prinsip idealis dengan prinsip menjunjung tinggi perdamaian dunia, Di dalam negeri, kita masih berurusan dengan gejolak sepatisme dan terorisme,” ujarnya.

Dia menilai Prabowo Subianto adalah sosok yang mampu menyatukan semua elemen masyarakat. Ini menjadi modal besar untuk menghimpun   kekuatan nasional dalam rangka konsolidasi demokrasi dan menjamin keamanan nasional.

Selain itu, Prabowo juga merupakan sosok patriot sejati dan cerdas sehingga kepemimpinannya dapat diandalkan dalam menghadapi kompleksitas keamanan nasional selama lima tahun ke depan.

“Menyatukan kekuatan militer, polisi, dan sipil dalam matra keamanan adalah pilihan strategis. BIN salah satu contoh institusi yang merupakan gabungan ketiga matra tersebut. Kita berharap, hal itu bisa diterapkan di institusi lain yang terkait,” katanya

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Penguatan peran Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator intelijen nasional dianggap perlu segera dilaksanakan, sesuai sesuai amanat Undang-Undang Intelijen.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Haripin menegaskan pentingnya memperkuat peran BIN sebagai koordinator. Namun, menurut Haripin, fungsi BIN dalam peran ini belum berjalan optimal.

Dia menyoroti hambatan utama pelaksanaan konsep itu adalah ego sektoral antarlembaga yang memiliki fungsi intelijen.

"Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat perlu mengatasi masalah ini," kata Haripin seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/10/2024).

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Haripin menilai proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan.

Hadirnya sekolah khusus, kurikulum, serta pengajar dari kalangan sipil dan peneliti menjadi salah satu bukti kemajuan ini.

Haripin juga menyoroti kebutuhan formulasi pola pendidikan ideal bagi intelijen, terutama guna mencegah politisasi di dalam BIN.

Selain itu, hal lain yang menjadi tantangan utama adalah pengawasan terhadap BIN saat ini berada pada kekosongan aturan, yang mengatur kewajiban pengawasan, potensi konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman yang semakin berkembang.

"Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN," ujar Haripin.

Bisnis.com, JAKARTA — Mossad, badan intelijen Israel, diduga menjadi aktor utama dalam insiden meledaknya ribuan penyeranta ataupagerdi berbagai wilayah di Lebanon pada Selasa dan Rabu pekan ini.

Musababnya, insiden yang telah menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai sekitar 3.000 orang itu dipicu oleh ledakanpagerAR-924. Produk penyeranta ini menggunakan jenama dari Gold Apollo Co., perusahaan asal Taiwan, tetapi diproduksi oleh BAC Consulting Kft, yang berbasis di Budapest, Hungaria.

Bisnis.com, JAKARTA — Mossad, badan intelijen Israel, menjadi pihak utama yang diduga turut terlibat dalam insiden meledaknya ribuan penyeranta ataupagerdi berbagai wilayah di Lebanon pada Selasa dan Rabu pekan ini.

Musababnya, insiden yang telah menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai sekitar 3.000 orang itu dipicu oleh ledakanpagerAR-924. Produk penyeranta ini menggunakan jenama dari Gold Apollo Co., perusahaan asal Taiwan, tetapi diproduksi oleh BAC Consulting Kft, yang berbasis di Budapest, Hungaria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyoroti narasi 'penggalangan intelijen' yang tercantum dalam Pasal 16A draf revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri).

Isnur khawatir ketentuan mengenai 'penggalangan intelijen' itu membuat kasus yang serupa dengan kematian aktivis hak asasi manusia Munir Sid Thalid kembali terjadi.

“Saya khawatir, di masyarakat sipil, kami sangat trauma dengan peristiwa Munir,” kata Isnur dalam acara dengar pendapat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Pasalnya, dalam proses persidangan, kematian Munnir disebut sebagai bagian dari operasi penggalangan intelijen.

“Bagaimana Munir itu, di ruang sidang, dia ditemukan bagian dari operasi penggalangan (intelijen),” ujar Isnur lagi.

Menurut Isnur, ketentuan penggalangan intelijen yang tertuang dalam RUU Polri akan menempatkan satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.

“Ketika ada kata-kata penggalangan di situ, maka targetnya mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan (intelijen),” kata Isnur.

Penggalangan intelijen oleh Polri itu berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau intelijen lain di kementerian/lembaga.

“Maka ini konflik kepentingan dengan BIN, BSSN, Bais dan juga termasuk dengan kementerian lainnya Dan definisi penggalangan intelijen enggak ada, apa definisinya?” ujar Isnur.

Dalam draf RUU Polri, Pasal 16A mengatur tugas Intelkem Polri. Huruf a ditulis bahwa Polri berwenang “menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional”.

Lalu, huruf b, melakukan penyelidikan, pengamaman, dan penggalangan intelijen.

Huruf c, mengumpulkan informasi dan bahan keterangan.

Huruf d, melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentinga nasional dengan menjunjung hak asasi manusia.