Calon Wakil Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Rano Karno atau doel menekankan pentingnya menciptakan pangan murah dalam rangka mengendalikan inflasi di ibu kota.

Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan dengan memperpendek rantai pasok pangan. Cara untuk mewujudkannya ialah dengan memanfaatkan system contract farming.

"Kita harus menciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem contract farming," kata Rano Karno, dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Rano Karno mengatakan, saat ini pemerintah DKI telah mendorong pelaksanaan contract farming melalui kelompok-kelompok tani. Dari sana, pemerintah bisa menciptakan pasar.

"Agar apa? Harga bisa menjadi murah," imbuhnya.

Selain pangan, menurutnya optimalisasi pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) menjadi strategi kedua untuk menekan inflasi. Ketiga, melahirkan Jakarta jernih dengan air bersih dan sanitasi menuju layanan perpipaan hingga 100%.

"Karena Jakarta ini baru mencapai 44% (akses air perpipaan). Inilah kendala utama sehingga pelayanan dasar Jakarta belum menyeluruh," kata dia.

Strategi keempat ialah melalui pembentukan super apps Jakarta Kini (JAKI) untuk mendekatkan pelayanan public kependudukan, pengaduan, sampai perizinan dalam satu genggaman dan tanpa pungutan liar (pungli).

Lalu strategi kelima atau yang terakhir ialah melalui Transjabodetabek. Rano karno mengatakan, pihaknya akan membuat transportasi untuk jarak 500 meter bisa dijangkau rumah.

Hal ini diwujudkan melalui penambahan rute transportasi public dan jumlahnya. Selain itu, Waktu antara atau headway juga ditargetkan hanya mencapai 3 menit.

"Dan kita akan memberikan gratis terhadap 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi public yang ada di Jakarta, seperti MRT, LRT, Busway dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi Jakarta bisa tertanggulangi," ujar Rano Karno.

Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjanjikan internet gratis hingga membuat super apps yang di dalamnya terdapat aplikasi ojek online (ojol) yang tidak ada pemotongan biaya bagi ojol.

"Paslon Darma-Kun punya program unggulan yaitu GETUK TULAR. Getuk tular adab adalah suatu sistem ekonomi adat yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya," kata Dharma Pongrekun di acara debat Pilkada DKI Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dharma menambahkan, nantinya masyarakat Jakarta dapat unggul karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir Terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal.

Kun Wardana menambahkan, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif meningkatkan kesetaraan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui lompatan. lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh maka perlu pergelaran infrastruktur digital untuk itu akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta.

"Kemudian kita juga akan memagari ya dengan teknologi block chain yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada dan yang ketiga dengan regulasi kemudian kita juga akan memberikan aplikasi yang di dalam Jaki menjadi super FPS menjadi super portal di sana ada aplikasi kesehatan pendidikan keuangan bahkan transportasi," ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, pihaknya akan membuat aplikasi ojek online ya dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol dan juga dengan memberikan BPJS Kesehatan gratis BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis.

"untuk mereka kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dengan apa dengan teknologi yang akan menjamin keamanan dan menjamin transparansi tidak lagi ada Miss management penyimpangan korupsi pungutan liar dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data semuanya akan secure di sini," tutup Kun Wardana.

Saat ini kota-kota besar di dunia tengah berlomba-lomba untuk mewujudkan konsep 'smart city' atau kota cerdas di wilayah masing-masing. Indonesia pun seakan tak mau ketinggalan dengan program bersama 'Gerakan Menuju 100 Smart City' yang telah berjalan sejak tahun 2017.

RI Gencar Kembangkan Kota Pintar, Apa Itu?

Pemerintah tengah gencar mengembangkan 100 kota pintar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tujuan program ini untuk memajukan kota serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya.

Adapun konsep kota pintar atau smart city merujuk pada pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Selain itu, sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Namun, Jokowi menyebut kota pintar tidak hanya soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (7/10/2024).

Sejauh Mana Penerapan Smart City di RI?

Diketahui program 'Gerakan Menuju 100 Smart City' mencuat setelah pemerintah melihat adanya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Melansir website Indonesia Baik, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat sebanyak 59,35% penduduk Indonesia sudah hidup di kota ketimbang di perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2045, diperkirakan mayoritas warga atau sekitar 82,37% masyarakat Indonesia hidup di kota.

Karena itu pemerintah pun mencoba membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing. Dari sanalah muncul inovasi pengembangan tata kelola smart city di Indonesia.

Sudah beberapa tahun berjalan, saat ini sejumlah kota besar di RI telah mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta yang telah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Jakarta Smart City bergerak berdasarkan 6 indikator, yakni smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, serta smart living.

Keenam indikator tersebut menjadi basis yang melahirkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya kehadiran aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman saja.

Selanjutnya Kota Surabaya yang disebut-sebut menjadi pionir pembangunan kota pintar di Indonesia. Mengutip laman Antara, program Kota Pintar di ibu kota Jawa Timur ini telah berjalan sejak tahun 2002. Atau sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, lalu dilanjutkan Tri Rismaharini, dan berlanjut hingga kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak saat itu, banyak kota-kota lain di Indonesia yang datang ke Surabaya untuk menimba ilmu terkait' penerapan program smart city di Kota Pahlawan.

Eri Cahyadi mengatakan konsep smart city yang diterapkan di Surabaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dia sampaikan usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.

"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," katanya dikutip dari laman Antara.

Penerapan Smart City yang sudah lama berjalan ini dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan tata ruang dan manajemen kota yang berkelanjutan.

IKN Jadi 'Kiblat' Penerapan Kota Pintar Berkelanjutan

Bicara soal smart city, maka proyek Ibu Kota Negara (IKN) patut dibahas. Ya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikatakan mengusung konsep kota pintar, yang memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, energi, hingga layanan publik.

"Kementerian PUPR ini telah merencanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep smart city di semua kawasan, yang diawali dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh penerapan smart city di Indonesia dengan tentunya kita akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Bedah Buku 10 Langkah Mencerdaskan Kota, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana konsep smart city ini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun mencontohkan seperti pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon, yang semuanya harus terintegrasi satu sama lain.

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M