Bisnis.com, MUARA ENIM - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memberikan bantuan iuran untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 500 pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal dengan kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.

Penyerahan kartu peserta yang mendapat bantuan iuran dilaksanakan di Balai Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis (31/10/2024). Sebanyak 357 pekerja rentan berasal dari Kecamatan Lawang Kidul dan 143 pekerja rentan dari Kecamatan Muara Enim.

H. Henky Putrawan, Pj Bupati Muara Enim, menyambut baik inisiatif PTBA yang telah memberikan dukungan sosial-ekonomi kepada masyarakat rentan di Kabupaten Muara Enim.

Perbesar

"Saya berterima kasih kepada Bukit Asam dan berharap lebih banyak perusahaan yang terlibat, baik BUMN maupun swasta, turut mendukung perlindungan sosial bagi pekerja rentan di wilayah kita," ujarnya.

Henky berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Muara Enim, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan rasa aman.

Hartono, VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menyampaikan bahwa program ini telah dirancang sejak Mei 2024 melalui komunikasi intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintahan setempat untuk menentukan penerima manfaat di wilayah tersebut.

"Kami berharap program ini dapat memberikan ketenangan dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja rentan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang," ujar Hartono.

Sonny Alonsye, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PTBA, serta dukungan dari Pemkab Muara Enim dalam pelaksanaan program ini.

Perbesar

"Semoga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja," ucap Sonny Alonsye.

Program ini merupakan kolaborasi antara PTBA, Kejaksaan Negeri Muara Enim, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sejalan dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim tentang pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Deddy Arianto, Ketua DPRD Muara Enim; Kompol Roy Arpian Tambunan, Wakil Kepala Polres Muara Enim; perwakilan Kodim 404 Muara Enim, serta sejumlah kepala dinas terkait, camat, dan kepala desa.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaringan Komunitas Untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKU-BPJS TK) mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021. Aturan ini mengatur soal tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT).

Sebagai acuan teknis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Koordinator JKU-BPJS TK Hartoyo menyebut bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam Permenaker ini kurang jelas.

“Seperti ada kekosongan aturan,” kata Hartoyo saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dia mencontohkan bahwa dalam beleid itu, Kemenaker tidak memberikan kewenangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menolak klaim peserta. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini hanya melakukan verifikasi kepastian kematian.

Sementara kenyataan di lapangan, Hartoyo mengungkapkan bahwa terjadi beberapa kasus penolakan klaim kematian terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya bukan penerima upah (BPU).

Alasan penolakan klaim antara lain lantaran peserta tidak bekerja atau tidak memiliki pendapatan, punya penyakit menahun, dan surat wasiat tidak diakui lantaran tidak terhubung dengan saudara biologis.

Menurutnya, hal ini sudah menyalahi substansi Permenaker No.5/2021 serta melampaui wewenang dan mandat institusi BPJS Ketenagakerjaan.

“Itu semua di Permenaker nggak terlalu detail, nggak jelas. Akibatnya BPJS ini dalam tanda kutip kayak buat ide-ide sendiri gitu. Jadi kayak punya wewenang sendiri, bisa nolak atau tidak klaim BPJS ini,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengusulkan beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam merevisi Permenaker No.5/2021.Di antaranya melakukan verifikasi sejak peserta mulai melakukan pendaftaran.

Menurutnya, tidak ada lagi ruang penolakan klaim pada saat masyarakat resmi menjadi peserta, mendapatkan kartu, dan membayar iuran. Kecuali ada ketidaksesuaian data mendasar seperti peserta tidak meninggal, tapi dilaporkan meninggal.

Termasuk di saat pendaftaran. Jika peserta tidak ada atau tidak terhubung dengan keluarga, lanjutnya, peserta dapat menentukan pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat yang diketahui oleh pihak desa atau kelurahan.

“Jadi saat pendaftaran jika ingin dibatalkan sebagai peserta mulai saat itu,” ujarnya.

Selain itu, Haryoto mengharapkan agar pemerintah melalui revisi Permenaker memiliki semangat sesuai dengan Undang-Undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di mana jaminan sosial merupakan hak untuk melindungi dan mensejahterakan setiap warga.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah membuat sistem yang memudahkan peserta untuk melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada sistem data tunggal yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan proses pendaftaran dan klaim. Sebab dalam kasus-kasus tertentu, banyak peserta yang gagal melakukan klaim lantaran tidak dapat memenuhi syarat-syarat dokumen yang diminta.

“Jadi BPJS itu hanya butuh mensinkronkan datanya dengan Dukcapil dan dengan data Bank Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Pekanbaru Panam memberikan perlindungan kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (Unri) Angkatan Tahun 2024.

Penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau Erisman Yahya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Prof. Sri Indarti.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy mengatakan seluruh mahasiswa Kukerta Unri Tahun 2024 kini terlindungi dalam dua program, yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas Kukerta, terutama untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi selama mengikuti program Kukerta," ungkapnya Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan memang mahasiswa bukanlah pekerja seperti umumnya, tetapi kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau Kukerta merupakan aktivitas kerja yang pelaksananya berhak terlindungi dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Rektor Unri, Prof Sri Indarti mengatakan program Kukerta Unri tahun ini diikuti oleh 5.203 mahasiswa, yang nantinya tersebar di kabupaten/kota di Riau.

Dia berharap seluruh peserta Kukerta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke kampus dengan selamat. Dia juga mengingatkan agar dalam menjalankan tugas, para peserta Kukerta tetap menjaga marwah dan martabat universitas.

Acara penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menandai komitmen Pemprov Riau dan Unri dalam melindungi para mahasiswa yang terlibat dalam program Kukerta. Dengan perlindungan ini, diharapkan para peserta Kukerta dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang dan fokus, serta merasa aman dari risiko yang mungkin timbul selama menjalankan program Kukerta.