JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, menekankan pentingnya peran presiden dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, meskipun KPK dipimpin oleh seseorang yang bersih dan berani, jika presiden tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, semua usaha tersebut akan sia-sia.

"Jadi sudah saya sampaikan, 'KPK, Anda memilih pimpinan sebersih malaikat pun, seberani malaikat pun, percuma kalau presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan itu tidak punya political will, tidak punya keinginan memberantas korupsi," kata Johan Budi usai mengikuti tes wawancara calon pimpinan (capim) KPK, di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Johan mengaku menyampaikan pernyataan tersebut kepada para penguji saat tes wawancara. Ia juga mengungkit pernyataan presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang berjanji akan memberantas korupsi bahkan jika pelaku berusaha melarikan diri sejauh mungkin.

"Saya gembira, ketika mendengar pernyataan Pak Prabowo bahwa dia komitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan koruptor itu kalau lari kemana pun sampai ke Antartika akan dikejar," ungkapnya.

"Ini kan paling tidak itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti, sekarang kan belum presiden," sambung mantan politikus PDI-P ini.

Lebih lanjut, Johan menyampaikan, KPK berfungsi dengan baik pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menjelaskan bahwa selama kepemimpinan Presiden SBY, tidak terlihat adanya campur tangan presiden yang menghambat proses hukum KPK, meskipun besan Presiden SBY terlibat dalam kasus hukum yang ditangani KPK.

"Saya bisa menceritakan bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi di awal ya di periode yang pertama itu, karena dulu saya sering berdiskusi berkaitan dengan KPK di periode yang pertama itu. Bagaimana dia quote and quote, memperlakukan KPK. Saya tidak tahu ketika yang periode kedua," lanjut Johan.

Proses seleksi capim dan dewan pengawas KPK kini memasuki tahapan tes wawancara. Selama 17 hingga 18 September, para calon akan mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan, sebagai tahap lanjutan setelah lulus dari seleksi profile assessment yang diumumkan pekan lalu.

JAKARTA, investor.id - Mantan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menjalani seleksi tes wawancara KPK di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Saat tes, Johan Budi diwawancarai terkait dengan independensinya jika terpilih nanti.

Johan Budi menceritakan, dirinya banyak mendapat pertanyaan mengapa dirinya yang semula menjadi bagian KPK masuk ke dunia politik. Dia pun ditanya sikap dan independensinya saat bekerja sebagai pimpinan KPK. 

Ditegaskan Johan, dirinya sudah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan sedang menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu, dia juga telah mendapatkan surat keterangan tidak lagi menjadi anggota PDI-P dari Megawati Soekarnoputri

"Sekarang status saya naik tingkat kalau kemarin wakil rakyat, sekarang saya jadi rakyat," tutur Johan  usai tes di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Johan menjadi capim terakhir pada sesi pertama tes wawancara Selasa (17/9/2024). Rangkaian tes wawancara Johan dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat awak media.

Padahal sebelumnya, pansel menggelar tes wawancara 9 orang capim secara tertutup. Ketua pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menuturkan hal ini dilakukan agar pertanyaan wawancara tidak bocor ke peserta selanjutnya.

"Bukan, saya itu awalnya undang 40 orang itu dari LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya. Terus saya lihat kok belum penuh, tadi saya pikir kalau ada wartawan makin penuh tapi akhirnya ya udah wartawan masuk aja, yang penting jangan disiarkan live (langsung) soalnya kan yang besok jadi enggak adil kan, jadi udah belajar-belajar," ujar Muhammad Yusuf Ateh saat dikonfirmasi di lokasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Johan Budi jadi peserta terakhir dalam tes wawancara calon pimpinan (Capim) KPK sesi pertama di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Dalam paparannya, bekas jubir KPK itu menilai bahwa pembagian tugas antara pimpinan dengan dewan pengawas (Dewas) KPK tidak jelas.

Awalnya, Johan Budi mengatakan bahwa pimpinan KPK selanjutnya haruslah orang yang berani. Yaitu berani kepada pihak internal KPK sendiri.

"Jadi pimpinan KPK yang akan datang ini menurut saya perlu orang-orang yang benar, orang-orang yang berani, jadi tidak sekadar paham hukum saja, tidak sekadar tidak punya catatan, tapi dia harus benar-benar berani. Kepada siapa? Kepada internal," kata Johan.

Menurut Johan, meski telah memiliki Dewas untuk pengawasan internal pembagian tugas mereka dengan pimpinan KPK tidak begitu jelas.

"Sekarang ada dewas, Ini dewas dengan pimpinan KPK saja tidak jelas. Pembagian tugasnya tidak jelas. Saya tau dari mana? Dari pimpinan KPK yang ngomong. Dewas juga ngomong begitu," ujarnya.

Lebih jauh, dia mencontohkan ada kasus pimpinan KPK melaporkan dewas ke Bareskrim. Hal itu menurutnya, perlu untuk diperbaiki.

"Pimpinan KPK ngelaporin dewas ke bareskrim. Nah ini kan, ini perlu ditata. Jadi tidak bisa sendiri. Tadi seperti yang saya sampaikan harus ada political will, dari pemimpin tertinggi di republik ini," pungkas dia.

Mantan jubir KPK, Johan Budi menjadi peserta terakhir dalam tes wawancara calon pimpinan (Capim) KPK sesi pertama di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Dalam tes tersebut, Johan ditanya oleh Ketua KPK periode pertama, sekaligus panelis, Taufiequrachman Ruki tentang penilaian Johan soal kinerja KPK di zaman masing-masing presiden. Siapa presiden yang paling berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Bapak 11 tahun di KPK berarti sekurangnya 4 presiden, bagaimana penilaian Bapak terhadap keempat Presiden itu? Punya komitmen tidak terhadap pemberantasan korupsi?" tanya Ruki.

Johan menjawab bahwa Presiden pada periode pertama KPK yang paling ideal. Pada pimpinan pertama itu, katanya, dia tidak melihat ada campur tangan presiden. Ruki merupakan Ketua KPK periode pertama yakni 2003-2007.

"Tanpa berbasa-basi saya kira yang paling ideal adalah kepemimpinan, bukan karena ada Pak Ruki ya bapak-bapak dan ibu, bukan karena Pak Ruki yang nanya, karena saya dilantik, saya pegawai pertama dari luar KPK yang diangkat. Di pimpinan pertama itulah yang saya lihat presidennya tidak quote and quote tidak pernah campur tangan ya, telepon-telepon gitu, saya tidak pernah melihat," ucap dia.

Bahkan, Johan menegaskan pada saat kepemimpinan Ruki, besan presiden pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

"Bahkan waktu itu besannya presiden pun jadi tersangka di KPK. Jadi kalau ditanya mana the best? Ya ketika pimpinan pertama," kata Johan.

"Kemudian pada periode Pak Presiden Jokowi periode pertama itu juga bagus juga. Tapi bukan berarti yang kedua jelek, yang kedua kan saya bukan jubirnya. Nah yang pertama saya jubir yang saya tahu betul tuh kalau ini, tapi ini kalau terbuka tidak enak juga saya bisa menceritakan bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi di awal ya di periode yang pertama itu Karena dulu saya sering berdiskusi berkaitan dengan KPK di periode yang pertama itu bagaimana dia quote and quote memperlakukan KPK. Saya tidak tahu ketika yang periode kedua," pungkasnya.

Johan Budi tidak menyebut nama Presiden yang dinilainya The Best itu. Namun kasus besan Presiden yang sempat ramai adalah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY adalah Presiden RI yang menjabat periode 2004-2014.

Adapun besannya SBY adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan. Ia divonis penjara hakim 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus dana Dewan Gubernur BI.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 nama capim dan calon dewas KPK yang lolos tes tertulis.

Tes tersebut dilakukan pada 31 Juli 2024 dan diikuti 230 capim serta 142 calon dewan pengawas KPK. Adapun, nama-nama peserta yang lolos dibacakan Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (8/8).

Yusuf mengatakan masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK hingga 24 Agustus 2024. Sedangkan tahapan berikutnya adalah profile assesment pada 28 hingga 29 Agustus 2024.

"Kami mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta," kata Yusuf dikutip dari Antara.

Sejumlah nama yang lolos tes capim KPK antara lain mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi, hingga mantan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.

Sedangkan dari internal KPK, nama yang lolos antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.

Sedangkan nama yang lolos seleksi tertulis calon dewas KPK antara lain Sekretaris/Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, hingga Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.

Berikut nama-nama peserta yang lolos:

Calon pimpinan KPK

1. Achmad Zubair (PNS)
2. Agung Setya Imam Effendi (PNS)
3. Agus Joko Pramono (Akademisi)
4. Ahmad Alamsyah Saragih (BUMN/BUMD)
5. Albertus Usada (Hakim),
6. Andi Herman (Jaksa)
7. Andi Pangerang Moenta (PNS)
8. Dadang Herli Saputra (Akademisi)
9. Didik Agung Widjanarko (Polri)
10. Djoko Poerwanto (Polri)
11. Erdianto (Akademisi)
12. Fitroh Rohcahyanto (Jaksa)
13. Giri Suprapdiono (PNS)
14. Gunarwanto (PNS)
15. Harli Siregar (Jaksa)
16. I Nyoman Wara (PNS)
17. Ibnu Basuki Widodo (Hakim)
18. Ida Budhiati (akademisi)
19. Imron Rosyadi Hamid (akademisi)
20. Johan Budi Sapto Pribowo (lembaga negara)
21. Johanis Tanak (lembaga negara)
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata (PNS)
23. Minanoer Rachman (Hakim)
24. Muhammad Yusuf (PNS)
25. Nurul Ghufron (lembaga negara)
26. Nuryanto (PNS)
27. Pahala Nainggolan (PNS)
28. Poengky Indarti (lembaga negara)
29. R Benny Riyanto (PNS)
30. R Z Panca Putra S (PNS)
31. Rakhmad Setyadi (Polri)
32. Rios Rahmanto (Hakim)
33. Sang Made Mahendrajaya (lain2)
34. Setyo Budiyanto (Polri)
35. Subagio (akademisi)
36. Sudirman Said (akademisi)
37. Sugeng Purnomo (Jaksa)
38. Vera Diyanty (akademisi)
39. Wawan Wardiana (PNS)
40. Yanuar Nugroho.

Calon dewan pengawas KPK

1. Achmed Sukendro (TNI)
2. Ardilafiza (PNS)
3. Benny Jozua Mamoto (lembaga negara)
4. Binsar M Gultom (Hakim)
5. Bobby Hamzar Rafinus (lembaga negara)
6. Chisca Mirawati (praktisi)
7. Dody Eko Wijayanto (lain2)
8. Eddy P Nasution (lain2)
9. Eddy Yusuf (swasta)
10. Edy Karim (BUMN/BUMD)
11. Elly Fariani (PNS)
12. Elthaf (swasta)
13. Gatot Darmasto (PNS)
14. Gusrizal (Hakim)
15. Hamdi Hassyarbaini (swasta)
16. Hamidah Abdurrachman (akademisi)
17. Heru Kreshna Reza (BUMN/BUMD)
18. Imam Suharjo (PNS)
19. Iskandar MZ (BUMN/BUMD)
20. John Dista (praktisi)
21. Kaspudin Nor (akademisi)
22. Khairul Rizal (lain2)
23. Liberti Sitinjak (PNS)
24. Maria Margareta Rini Purwandari (lembaga negara)
25. Matheus Samiaji (Hakim)
26. Mirwazi (Polri)
27. Padma Dewi Liman (akademisi)
28. Panutan Sakti Sulendrakusuma (lembaga negara)
29. Rodjai S Irawan (Hakim)
30. Sarwono Sutikno (akademisi)
31. Soeherman (praktisi)
32. Sri Hadiati Wara Kustriani (praktisi)
33. Sugiono Eksantoso (PNS)
34. Suhartanto (PNS)
35. Sumartoyo (praktisi)
36. Sumpeno (Hakim)
37. Suryo Sularso (Jaksa)
38. Tony Hartono (lembaga negara)
39. Wisnu Baroto (Jaksa)
40. Yeni Andriani (Jaksa).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 orang lolos seleksi tertulis sebagai Capim KPK periode 2024-2029.

Pengumuman disampaikan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Kamis (8/8/2024) oleh Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh.

Dilansir dari pengumuman resmi pada Kamis, ada sejumlah tokoh yang masuk dalam daftar 40 nama yang lolos.

Antara lain politisi PDI Perjuangan (PDI-P) Johan Budi dan akademisi yang juga mantan Co Captain Tim Pemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 Sudirman Said.

Kemudian ada pula eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ida Budhiati, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Ada pula anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendrajaya dan mantan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho.

Selanjutnya, para capim dan calon Dewas KPK yang dinyatakan lolos wajib mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu profil assessment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.

Berikut ini daftar 40 nama Capim KPK yang lolos tes tertulis:

1. Achmad Zubair

2. Agung Setya Imam Effendi

3. Agus Joko Pramono

4. Ahmad Alamsyah Saragih

5. Albertus Usada

6. Andi Herman

7. Andi Pangerang Moenta

8. Dadang Herli Saputra

9. Didik Agung Widjanarko

10.Djoko Poerwanto

11. Erdianto

12. Fitroh Rohcahyanto

13. Giri Suprapdiono

14. Gunarwanto

15. Harli Siregar

16. I Nyoman Wara

17. Ibnu Basuki Widodo

18. Ida Budhiati

19. Imron Rosyadi Hamid

20. Johan Budi Sapto Pribowo

21. Johanis Tanak

22. Michael Rolandi Cesnanta Brata

23. Minanoer Rachman

24. Muhammad Yusuf

25. Nurul Ghufron

26. Nuryanto

27. Pahala Nainggolan

28. Poengky Indarti

29. R Benny Riyanto

30. R.Z Panca Putra S.

31. Rakhmad Setyadi

32. Rios Rahmanto

33. Sang Made Mahendrajaya

34. Setyo Budiyanto

35. Subagio

36. Sudirman Said

37. Sugeng Purnomo

38. Vera Diyanty

39. Wawan Wardiana

40. Yanuar Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia seleksi (pansel) menyebut 40 orang calon pimpinan dan 40 orang calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lulus seleksi tes tertulis.

Keseluruhan 80 orang itu akan menjalani tes selanjutnya pada akhir Agustus 2024 berupa profile assessment.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, 40 orang calon pimpinan yang lolos itu diseleksi dari total 230 peserta saat tes tulis. Sementara itu, 40 calon dewas yang lolos diseleksi dari 142 orang yang mengikuti tes tersebut pekan lalu.

"Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu profile asssesment yang akan diselenggarakan 28 dan 29 Agustus 2024," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menyebut, mengungkap bahwa para calon pimpinan dan dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi tes tulis itu dinilai oleh sebanyak 11 orang ahli.

Kemudian, pada tahap penilaian profil atau profile assessment nantinya, masing-masing 40 calon pimpinan dan dewas KPK akan dipilih hanya 20 orang untuk tahap selanjutnya berupa wawancara.

Berikut 40 calon pimpinan KPK yang akan menjalani seleksi tahap selanjutnya:

1. Achmad Zubair

2. Agung Setya Imam Effendi

3. Agus Joko Pramono

4. Ahmad Alamsyah Saragih

5. Albertus Usada

6. Andi Herman

7. Andi Pangerang Moenta

8. Dadang Herli Saputra

9. Didik Agung Widjanarko

10. Djoko Poerwanto

11. Erdianto

12. Fitroh Rohcahyanto

13. Giri Suprapdiono

14. Gunarwanto

15. Harli Siregar

16. I Nyoman Wara

17. Ibnu Basuki Widodo

18. Ida Budhiati

19. Imron Rosyadi Hamid

20. Johan Budi Sapto Pribowo

21. Johanis Tanak

22. Michael Rolandi Cesnanta Brata

23. Minanoer Rachman

24. Muhammad Yusuf

25. Nurul Ghufron

26. Nuryanto

27. Pahala Nainggolan

28. Poengky Indarti

29. R. Benny Riyanto

30. R. Z Panca Putra S.

31. Rakhmad Setyadi

32. Rios Rahmanto

33. Sang Made Mahendrajaya

34. Setyo Budiyanto

35. Subagio

36. Sudirman Said

37. Sugeng Purnomo

38. Vera Diyanty

39. Wawan Wardiana

40. Yanuar Nugroho

Berikut peserta yang lolos tes tulis calon anggota Dewas KPK:

1. Achmed Sukendro

2. Ardilafiza

3. Benny Jozua Mamoto

4. Binsar M. Gultom

5. Bobby Hamzar Rafinus

6. Chisca Mirawati

7. Dody Eko Wijayanto

8. Eddy P. Nasution

9. Eddy Yusuf

10. Edy Karim

11. Elly Fariani

12. Elthaf

13. Gatot Darmasto

14. Gusrizal

15. Hamdi Hassyarbaini

16. Hamidah Abdurrachman

17. Heru Kreshna Reza

18. Imam Suharjo

19. Iskandar Mz

20. John Dista

21. Kaspudin Nor

22. Khairul Rizal

23. Liberti Sitinjak

24. Maria Margareta Rini Purwandari

25. Matheus Samiaji (M.Samiaji)

26. Mirwazi

27. Padma Dewi Liman

28. Panutan Sakti Sulendrakusuma

29. Rodjai S Irawan

30. Sarwono Sutikno

31. Soeherman

32. Sri Hadiati Wara Kustriani

33. Sugiono Eksantoso

34. Suhartanto

35. Sumartoyo

36. Sumpeno

37. Suryo Sularso

38. Tony Hartono

39. Wisnu Baroto

40. Yeni Andriani

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Johan Budi menyebut sudah secara lisan mengajukan pengunduran diri sebagai kader PDI Perjuangan (DPP PDIP).

Dia mengundurkan diri dari PDIP karena mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029. Sebelumnya, dia juga telah mengajukan pengunduran diri ke DPR.

"Jadi gini, kalau prosedurnya mundur dulu dari DPR sehingga saya menyampaikan juga ke ketua fraksi saya kemudian ke ketua DPR. Prosesnya [red] saya enggak tahu," ujarnya kepada wartawan usai menjalani tes tertulis seleksi calon pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Johan memaparkan, pengunduran dirinya nanti akan diputuskan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres). Saat ini, terangnya, dia masih menunggu pimpinan DPR mengirim surat pengunduran dirinya ke presiden.

Seperti halnya proses pengunduran diri dari DPR, pengunduran dirinya dari partai juga masih berproses. Namun, pria yang juga mantan juru bicara KPK itu menyebut tidak sampai berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya mah bicara itu jauh [tingkat jabatannya dengan Ketua Umum], jadi saya bicara ke DPP aja," katanya.

Adapun Johan menyebut ingin ikut langsung dalam pemberantasan korupsi. Hal itu menjadi motivasinya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Kemudian, Johan menyebut persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," terangnya.

Meski demikian, pria yang pernah menjadi Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan alasannya maju sebagai calon pimpinan periode 2024-2029.

Johan menuturkan ingin terlihat langsung dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," ucapnya kepada wartawan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Adapun mengenai tes tertulis yang dijalaninya hari ini, Johan mengungkap dirinya menjawab pertanyaan panitia seleksi (pansel) berdasarkan pengalamannya di KPK sejak 2006 sampai 2014.

Sebelumnya, Johan merupakan salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan alasannya maju sebagai calon pimpinan periode 2024-2029.

Johan menuturkan ingin terlihat langsung dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," ucapnya kepada wartawan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Adapun mengenai tes tertulis yang dijalaninya hari ini, Johan mengungkap dirinya menjawab pertanyaan panitia seleksi (pansel) berdasarkan pengalamannya di KPK sejak 2006 sampai 2014.

Sebelumnya, Johan merupakan salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri dari PDI-P dan juga anggota DPR RI.

Namun, pengunduran diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (Capim) KPK Periode 2024-2029 hingga masih berproses di internal partai dan juga fraksi PDI-P di DPR RI.

“Prosesnya lagi proses, saya enggak tahu (sudah sampai mana). Yang pasti nunggu setelah pimpinan DPR mengirim surat ke Presiden baru, keluar keputusan Presiden,” ujar Johan Budi usai mengikuti tes tertulis seleksi Capim KPK, Rabu (31/7/2024).

Eks Juru Bicara KPK itu mengaku sudah sejak lama menyampaikan pengunduran dirinya ke internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Setelah itu, dia juga mengajukan pengunduran dari dari anggota DPR RI ke Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto.

“Saya sudah secara lisan ke DPP sudah menyampaikan. Kalau prosedurnya mundur dulu dari DPR, saya menyampaikan juga ke Ketua Fraksi saya, kemudian ke ketua DPR,” kata Johan.

Diberitakan sebelumnya, tahapan tes tertulis untuk 236 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai dilaksanakan pada Rabu (31/7/2024). Sebanyak 7 orang dinyatakan gugur.

Anggota Pansel KPK Periode 2024-2029 Elwi Danil menjelaskan, tes tertulis hanya diikuti oleh 229 orang Capim KPK yang terdiri 214 laki-laki dan 15 perempuan.

“Dapat kami sampai bahwa dari 236 tes tertulis capim KPK, yang hadir mengikuti tes tertulis sebanyak 229 orang,” ujar Elwi kepada wartawan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Rabu (31/7/2024).

Sedangkan tujuh orang Capim KPK lainnya, lanjut Elwi, tidak hadir dalam tes tertulis. Atas dasar itu, ketujuh orang tersebut langsung dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

“Yang tidak hadir dinyatakan gugur. Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis gugur,” jelas Elwi.

Elwi menambahkan, hasil tes tertulis Capim KPK Periode 2024-2029 akan diumumkan pada 8 Agustus 2024 mendatang melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan website Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebut Johan Budi Prasetyo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader partai. Langkah ini diambil setelah politikus PDIP itu dinyatakan lolos seleksi administrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Johan Budi sudah mengajukan pengunduran diri ya. Karena untuk menjadi komisioner KPK itu tidak boleh menjadi anggota partai politik," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juli 2024.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP itu menyampaikan koleganya itu juga sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR. Djarot mengatakan pengunduran diri masih berproses.
Djarot menyambut baik lolosnya Johan Budi dalam seleksi administrasi capim KPK. Ia menilai koleganya itu memang layak menjadi pimpinan Lembaga Antirasuah. Johan Budi bukan tokoh baru di KPK lantaran pernah lama menjabat sebagai juru bicara KPK.

"Saya ucapkan selamat pada Johan Budi," ujarnya.

Baca juga: Pansel Capim KPK Didorong Adil, Tak Istimewakan Kandidat Tertentu

Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK mengungkapkan 236 orang lolos seleksi administrasi sebagai capim KPK. Selain Johan Budi, ada nama Sudirman Said yang ikut lolos seleksi administrasi.

Kemudian, ada delapan internal KPK yang lolos dalam seleksi administrasi. Mereka yakni Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anna Devi, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.

Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

(AGA)