JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan di balik perekrutan salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial AK, yang dinyatakan gagal dalam seleksi, namun tetap bisa bekerja.

AK menjadi salah satu dari 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia.

"Saya putuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni," kata Budi Arie kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Budi Arie, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi, yang saat itu masih bernama Kominfo, dalam upaya memberantas situs judi online di Indonesia.

“Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” lanjut Budi Arie.

AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat.

Namun, kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi.

Saat ini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Budi Arie menegaskan bahwa ia mendukung penuh pemberantasan judi online yang marak terjadi di Tanah Air.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” ujar Budi Arie.

Sebagai informasi, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo.

Meski dinyatakan tidak lulus seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) meminta masyarakat tidak terkecoh soal nama Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Projo, Handoko, menekankan agar publik tetap fokus pada upaya penangkapan bandar besar judi online, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat dan media diharapkan fokus memantau penangkapan bandar besar judi online seperti perintah Presiden Prabowo agar tak terkecoh isu dan framing pasca-penangkapan ‘kroco-kroco’ pegawai Komdigi," ujar Handoko kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Handoko menegaskan bahwa Budi Arie, semasa menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selalu konsisten dalam upaya memberantas judi online.

Selain itu, Budi Arie disebut tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas perlindungan situs judi online melibatkan pegawai dari lembaga negara yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan antara aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama terkait dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan, Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, tidak memiliki keterkaitan dalam aktivitas perlindungan situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Sebelum berganti nama menjadi Komdigi, lembaga negara ini dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Budi Arie sebagai menterinya.

Handoko menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo selama 15 bulan, Budi Arie secara konsisten berupaya memberantas judi online sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, dari Budi Arie yang memerintahkan perlindungan terhadap situs-situs judi online.

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama mengenai dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk “membina” dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terkait namanya yang terseret dalam kasus judi online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Handoko menilai bahwa penilaian keterlibatan Budi Arie dalam skandal ini hanya sekadar framing yang dibuat-buat.

"Kini, nama Budi Arie dikaitkan dan diframing dengan aktivitas 'haram' yang sebenarnya jauh panggang dari api," ujar Handoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie disebut justru konsisten dalam upaya pemberantasan situs judi online dan mendorong langkah penegakan hukum secara ketat.

"Selama 15 bulan menjadi Menkominfo, beliau sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata Handoko.

Handoko mengungkapkan, sejak awal menjabat pada 17 Juli 2023, Budi Arie menghadapi berbagai tantangan internal di Kominfo, salah satunya adalah kekurangan sumber daya.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Budi Arie melakukan perekrutan petugas tambahan di bawah direktorat pengendalian, yang direkrut dari kalangan non-pegawai Kominfo.

"Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari, jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online," kata Handoko.

Namun, Handoko menilai bahwa isu ini muncul bersamaan dengan adanya pengkhianatan dari beberapa pegawai di Kominfo, salah satunya AK yang justru terlibat dalam praktik perlindungan situs judi.

"Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi," ucap Handoko.

Ada 11 pegawai komdigi terlibat

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A, diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

"Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

"Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

"Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK," kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

"Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online," kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

"Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas "haram" yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya," kata Handoko.

"Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

"Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) atau Smartfren terus berkomitmen untuk memberantas judi online. Salah satunya dengan membuka layanan aduan untuk pelanggan yang menerima pesan ajakan judi online.

Chief Marketing Officer Smartfren, Sukaca Purwokardjono mengatakan, layanan aduan tersebut berguna untuk melaporkan nomor asing yang mengirimkan pesan spam atau sampah, salah satunya ajakan bermain judi online.

“Jadi di call center kan kita buka terus jadi silakan aja kalau ada masyarakat yang merasa nih kalau ada nomor yang dipakai untuk spam laporkan aja ke kami,” kata Sukaca saat ditemui di kantornya, Jumat (8/11/2024).

Sukaca menuturkan setelah laporan tersebut masuk, pihak Smartfren bakal menverifikasi nomor tersebut. Dalam verifikasi tersebut, nantinya akan diketahui apakah nomor tersebut benar melakukan spam atau tidak.

Namun, Sukaca menyebut untuk mengetahui apakah nomor tersebut terafiliasi sindikat judi online pihak Smartfren belum dapat melalukan hal tersebut.

“Kita kan di sisi lain juga harus jaga data privacy konsumen kan jadi nggak bisa kita setiap nomor kita lihat, karena itu data pelanggan,” ujarnya.

Adapun Menteri Komunikasi dan Digital (Mekomdigi) Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia.

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah fakta baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terus terungkap.

Terbaru, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya membeberkan berbagai bukti dari hasil penyidikan yang terkait dengan kasus ini.

Setidaknya lebih dari tujuh bukti disita polisi dari 15 tersangka dalam kasus situs judi online yang melibatkan pegawai lembaga negara tersebut.

Uang Rp 73 miliar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan, salah satu bukti yang disita adalah uang rupiah dan dolar. Total uang itu mencapai miliaran.

“Uang tunai Rp 73.723.488.957 dengan rincian Rp 35.792.110.000, 2.955.779 Dolar Singapura senilai Rp 35.043.272.457, dan 183.500 Dolar AS senilai Rp 2.888.106.500,” ujar Ade Ary, Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, dalam kasus ini, uang setoran diberikan oleh bandar kepada pegawai Komdigi untuk melindungi situs judi online di Indonesia.

Uang setoran dari bandar judi online diberikan kepada pegawai Komdigi dengan dua cara, yakni tunai dan melalui money changer.

"Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada pegawai Komdigi dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," kata Ade Ary.

Uang setoran dari bandar judi diberikan kepada para pelaku setiap dua minggu sekali, dengan tujuan agar situs-situs judi tetap beroperasi tanpa terblokir.

Polisi pun telah menggeledah dua money changer yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, polisi tak menyebutkan kedua lokasi money changer tersebut.

Senjata api

Selain uang tunai, polisi juga menyita bukti lain dalam bentuk barang dalam kasus judi online tersebut.

Barang-barang itu berupa 34 unit ponsel, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, dan 11 buah jam tangan mewah.

“Lalu, empat unit tablet, empat unit bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” ujar Ade Ary.

Selain itu, polisi juga tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka.

Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya mendata rekening situs judi untuk diblokir.

Awal mula

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 15 orang terkait perkara judi online.

Sebanyak 11 dari 15 tersangka itu berlatar belakang pegawai Komdigi, sementara empat yang lainnya adalah warga sipil.

Terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.

Mereka melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

"Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Polisi telah menggeledah kantor satelit yang digunakan oleh para pegawai Komdigi itu pada awal November 2024.

Polisi juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang. Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R itu melindungi sejumlah situs judi online yang menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Barat menangkap delapan orang yang terlibat dalam praktik jual beli rekening untuk judi online di sebuah rumah di Perum Cengkareng Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Para pelaku yang ditangkap terdiri dari RS (31), DAP (27), Y (44), ME (21), RF (28), RH (29), AR (22), dan RD (28).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi menyatakan bahwa kasus ini terbagi menjadi tiga kluster.

"Kluster pertama yaitu peserta. Dalam hal ini, yang dimaksud peserta adalah orang atau warga yang menjual atau menyewakan rekening miliknya kepada tersangka RS. Dalam kluster ini, ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Syahduddi, Jumat (8/11/2024).

Kluster kedua adalah orang yang merekrut peserta. Mereka mengajak warga untuk membuat rekening yang kemudian dijual atau disewakan untuk digunakan dalam judi online di Kamboja.

"Pada kluster kedua ini, tiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena menjaring peserta," lanjut Syahduddi.

Sementara itu, kluster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli atau sewa rekening. Para pelaku dalam kluster ini mendapatkan keuntungan dengan menyediakan rekening bagi bandar judi di Kamboja.

"Harga per satu rekening telah ditetapkan sekitar Rp 10 juta dengan rincian satu rekening Rp 2 juta, satu unit ponsel Rp 3 juta, serta biaya ongkos kirim dan keamanan sebesar Rp 5 juta," ungkap Syahduddi.

RS, selaku pemilik bisnis, mengirimkan satu unit ponsel yang telah terinstal aplikasi m-banking kepada bandar judi di Kamboja melalui jasa pengiriman di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola situs judi online," pungkas Syahduddi.

Penangkapan bermula saat polisi menciduk empat orang, yaitu RD, AR, ME, dan RH, yang baru saja menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan di lokasi tersebut.

Mereka diketahui memperpanjang kontrak nomor rekening, ATM, dan buku tabungan yang akan dipakai untuk transaksi judi online di Kamboja.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPP Pro Jokowi (Projo) yakin Budi Arie Setiadi tidak terlibat dalam kasus judi online seperti isu yang berkembang selama ini.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengklaim selama jadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi selalu memerangi judi online.

Hal itu menurutnya, sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang memerintahkan Budi Arie agar memberantas judi online di Indonesia.

"Waktu itu kan juga disampaikan kepada publik bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan yaitu untuk memberantas judi online," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen Budi Arie memberantas judi online, menurut Handoko, Budi Arie bersama para pegawai Kemenkominfo juga telah menandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam judi online.

"Jadi dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, ada 3,8 juta situs judi online yang di-takedown," katanya

Budi Arie, menurut Handoko juga sempat membuat kebijakan pembatasan transfer pulsa ke e-wallet maksimla Rp1 juta untuk membatasi ruang gerak para pemain judi online.

"Sebagai Menkominfo, dia juga pernah melakukan sejumlah terobosan, seperti mencopot dan mutasi semua pejabat dan karyawan yang dicurigai terlibat judi online," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi judi online. Dia pun meminta Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung bersinergi untuk memberantas judi online, bahkan Prabowo melarang ada yang membekengi praktik judol tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

"Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga (institusi) itu, tapi semuanya bekerja sama," kata Meutya.

Prabowo juga menyinggung adanya isu 'backingan' judi online yang saat ini tengah berpusat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di era pemerintahan sebelumnya.

Dikatakan Meutya, Prabowo juga mengatakan tidak boleh ada beking-bekingan, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu.

“Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kongkalikong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau 'Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online', " jelas Meutya. 

Saat ini, lanjut Meutya, Komdigi masih berupaya melakukan pemberantas judi online bersama lembaga lain.

"Bagi Kemkomdigi saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit, perubahan, terutama dari sisi teknologi, karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000 (akun per dua pekan)," ungkap dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut ada sekitar 50 anggota polisi yang mendatangi kantornya guna melakukan penggeledahan usai belasan karyawan Komdigi terjerat judi online.

Meutya mengatakan saat terjadi penggeledahan terjadi, suasana di kantor Komdigi sangat mencekam. Terlebih, banyak anggota kepolisian yang menyambangi Komdigi saat melakukan penggeledahan.

“Di dalam itu juga suasananya mencekam pasti pak. Karena kemarin juga kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak 40 sampai 50 orang,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I ini menuturkan kasus judi online yang menjerat Komdigi merupakan pil pahit bagi Kementerian yang dirinya pegang.

Maka dari itu, dirinya sangat terbuka dan mendukung langkah kepolisian untuk terus mengusut kasus judi online ini.

“Kami membuka pintu selebar lebarnya, kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum untuk mencapai terang benderang proses penyidikan,” ucap Meutya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus dugaan judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan dari penggeledahan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap laptop milik oknum Komdigi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut, kemudian diverifikasi, kemudian diblokir,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menyampaikan, penggeledahan yang dilakukan pihaknya berada di lantai 2, 3, dan 8 Komdigi.

“Penggeledahan di lantai 2, 3, dan 8,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengakui bahwa praktik judi online juga marak di partai politik.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Mohon maaf di parpol banyak juga, saya orang parpol, jadi di parpol kalau dibuka banyak juga," sebut politikus Golkar tersebut.

"Bapak/Ibu kalau kita membuka data, kami diingatkan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa praktik judi online ini bisa menyasar ke berbagai profesi.

Ia pun menyebutkan bahwa praktek ini bukan hanya fenomena yang ditemui pada masyarakat kelas bawah.

"Di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui game, ada yang melalui bentuk lain, jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama," kata eks Ketua Komisi I itu.

Meutya sepakat dengan anggapan bahwa literasi digital menjadi penting untuk mencegah praktik judi online meluas.

Ia juga mengakui bahwa kementeriannya perlu mengupgrade sistem dan menguditnya dari sisi teknologi dan SDM.

Sebab, lanjutnya, selama ada permintaan, maka judi online pun akan terus hidup.

"Kami akan berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi kadang Bapak/Ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang-kadang lebih pintar dari pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu," pungkas Meutya.