Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities, yang menjadikan keduanya sebagai ibu kota Indonesia. Usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono.

"Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan "dititipkan" pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," kata Bambang di Instagramnya @bambangsusantono, Sabtu (12/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN mengatakan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya.

Kemudian, diperoleh 4 usulan agar pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi awal.

"Lalu mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar "on the track" sesuai dengan visi dan misi awalnya," tulis Bambang.

Melalui konsep Twin Cities Jakarta dan IKN berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Salah satu kota sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota. Saya berterima kasih pada ASPI atas masukannya," ujarnya.

Menurut Bambang, sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bermusyawarah secara aktif dalam pembangunan ibu kota bersama ini.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tutupnya.

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan pandangannya soal nasib Jakarta. Menurut Bambang Jakarta akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara, ibu kota Nusantara atau beken disebut IKN kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

Di dalamnya rekomendasi tersebut ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities. Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan.

Ide tersebut, menurut Bambang, sangat menarik untuk proses pemindahan ibu kota Indonesia.

"Pada kurun waktu hingga lima tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira nggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya lima tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berpandangan Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, telah menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira enggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya 5 tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sampai saat ini belum teken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu katanya tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Cara Yakinkan Investor Masuk IKN

Bambang membeberkan cara yakinkan investor ke depan untuk masuk IKN. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang.

Bambang menyebut proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, yasudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Kemudian bagaimana caranya membangun masyarakat di Nusantara. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, saat ini sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memandang Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN baru menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga lima tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira nggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya lima tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Simak juga Video: RK Sebut Meski Ada IKN, Jakarta Pusat Segalanya hingga 20 Tahun Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara(IKN) Bambang Susantono memandang saat ini Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki dua wajah. Apa maksudnya?

Maksud dua wajah itu adalah masyarakat tahu IKN kota yang modern. Namun, di sisi lain masih ada kehidupan yang timpang dari masyarakat lokal di balik gemerlapnya infrastruktur IKN.

"Kita ingin melihat IKN itu menjadi salah satu contoh. Tapi kan kita juga melihat bahwa sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern, ditunjukkan kemarin 17 Agustus dan sampai akhir tahun. Satu lagi wajah kecamatan Sepaku, dengan 39.900 orang loh. Nggak sedikit lah. Dan itu saudara-saudara kita yang sudah ada di sana kan," terang Bambang dia ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, dalam pembangunan IKN harus dipikirkan juga masyarakat yang sudah lebih dulu ada di sana, agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan ibu kota baru di sana.

"Yang kita harus hormati mereka, kita harus tingkatkan mereka, supaya mereka nggak jadi penonton. Itu sebetulnya harus segera membalas antara fisik, yang menggah, monumental, di kawasan inti pusat pemerintahan, sama yang di sekitar," jelasnya.

Selain itu, Bambang menilai pembangunan IKN ini tidak dari nol. Pasalnya, di kawasan itu sudah ada penduduk asli yang diperkirakan mencapai 214.000 orang.

"Jadi kalau orang bilang ada satu miskonsepsi. IKN itu mulai dari nol, menurut saya nggak. Sudah ada orang di sana. IKN itu sudah memiliki 214.000 orang," ucapnya.

Bambang juga berharap pembangunan IKN diharapkan bukan sekedar membangun sebuah properti, tetapi bisa berdampak pada warganya sebagai penghuni ibu kota.

"Saya ingin melihat balance, lebih balance antara fisik dan hal-hal yang bersifat sosial, kultural, masyarakat. Kita ini membentuk membangun kota, bukan membangun seperti developer. Bukan membangun properti saja, bukan. Yang kita bangun kota. Kalau kota itu intinya adalah warga kota, masyarakatnya yang dibangun," tuturnya

Bambang menambahkan sekaligus mengingatkan jangan sampai Indonesia yang telah memindahkan ibu kotanya bernasib sama dengan Myanmar.

"Jadi kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti di Myanmar. Di mana Myanmar itu bagus, semuanya bagus gitu ya. Hotelnya ada, kemudian fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, segala macam. Tapi orangnya ngga ada. Dalam arti tidak terbentuk," pesannya.

Bambang Susantono telah mengundurkan diri sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Juni 2024. Namun Bambang masih mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Menurut Bambang rencananya dua pekan lagi akan menyampaikan laporan ke Jokowi soal hasil tugas khusus tersebut.

"(Laporan) Presiden. Tapi kami juga akan nanti sebagai pertanggungjawaban publik. Nanti kita akan juga report itu kita buka. Ini untuk kebaikan bersama kok. Jangan lupa kita sudah menanamkan jumlah yang tidak sedikit sehingga nantinya mau jadi apa kota itu kita harus cari formula yang paling tepat," kata Bambang usai acara di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Salah satu yang dilaporkan soal kajian terkait nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika tidak menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), mengingat Rp 140 triliun uang negara keluar untuk pembangunan itu.

"Nanti 2 minggu pasti kita ini deh, kita pasti akan share satu report. Intinya adalah bagaimana kita membuat perencanaan kita. Kan ini kita bangun sampai 2045 ya dan kemudian sudah hampir Rp 140 triliun yang ditanamkan di IKN. Ini uang kita semua loh. Uang pembayar pajak loh. Uang kita, uang masyarakat," terang Bambang.

Bambang ingin memberikan masukan apa yang harus dilakukan pemerintah agar pembangunan itu terus dilanjutkan, sebab targetnya IKN terus dilanjutkan sampai 2045.

"Kalau itu nanti tidak dilanjutkan, tentunya kita semua rugi. Nah, format apa yang paling pas? Itu kita sedang lakukan kajian. Ke depannya seperti apa sih, misalnya ada satu kondisi di mana dananya nggak cukup dan APBN nggak cukup. Apa yang dilakukan? Jadi apa yang membuat kota ini tetap nanti akan bisa berkesinambungan hingga tahun 2045 sesuai dengan amanah undang-undang," papar Bambang.

Selain itu, Bambang juga akan melaporkan bagaimana perbandingan IKN dengan negara lain yang membangun ibu kota baru juga.

"Report dari tempat saya, kajian kita untuk melihat. Satu, kita sampai di mana sekarang. Kedua, bagaimana kita membandingkan dengan negara-negara lain yang punya Ibu Kota Baru. Jangan lupa kita sudah menanamkan jumlah yang tidak sedikit sehingga nantinya mau jadi apa kota itu. kita harus cari formula yang tepat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bambang Susantono diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara setelah mundur dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Bambang juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penugasan baru tersebut.

"Terima kasih pada Bapak Presiden @jokowi yang memberi kesempatan bagi saya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan IKN, kali ini sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN," kata Bambang dalam unggahan di Instagram resminya, Jumat (14/6/2024).

Dalam kesempatan berbeda Bambang sendiri memang mengatakan akan terus menyumbangkan tenaga, pemikiran dan keahliannya demi terwujudnya IKN. Hal itu dilakukannya lewat tugas baru sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN.

Mantan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono bicara soal pembangunan IKN yang kini sedang berjalan. Bambang menekankan pembangunan IKN bukan saja kota, seperti yang dilakukan perusahaan pengembang properti.

Tapi, pembangunan IKN juga termasuk membangun masyarakatnya, sehingga terjadi keseimbangan antara infrastruktur fisik dan pendudukanya.

"Saya ingin melihat balance, lebih balance antara fisik dan hal-hal yang bersifat sosial, kultural, masyarakat. Kita ini membentuk membangun kota, bukan membangun seperti developer. Bukan membangun properti saja, bukan. Yang kita bangun kota. Kalau kota itu intinya adalah warga kota, masyarakatnya yang dibangun," kata dia ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Bambang juga mengingatkan jangan sampai megaproyek pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN bernasib seperti Myanmar.

"Jadi kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti di Myanmar. Di mana Myanmar itu bagus, semuanya bagus gitu ya. Hotelnya ada, kemudian fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, segala macam. Tapi orangnya nggak ada. Dalam arti tidak terbentuk," terang Bambang.

Bambang juga mengatakan tata kota yang baik antara masyarakat dengan infrastruktur juga dibutuhkan oleh kota lain. Hal itu juga merupakan PR bagi calon pemerintah daerah, mengingat saat ini momen menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Bambang juga berbagi memiliki teori untuk membangun kota yang seimbang. Teori itu dia tuangkan dalam bukunya yang baru dirilis berjudul "Membangun Kota Masa Depan Layak Huni dan Berkelanjutan".

"Jadi poin saya adalah pendekatan perkotaan itu harus menggunakan pendekatan-pendekatan baru. Kita ngga bisa business as usual, sehingga kita harus mulai memikirkan tadi apa dampak dari digitalisasi kota, smart cities. Khususnya dalam aspek pemerataan," jelasnya.

Dalam buku itu juga tertuang harapan masyarakat untuk kota yang ditempatnya menjadi tempat yang layak huni dan tidak ada gap yang terlalu jauh antar masyarakat

"Saya merangkum dari harapan-harapan masyarakat dan kemudian ditaruh di teori. Teori rencana kota dan wilayah seperti apa. Tapi itu semua sebetulnya harapan masyarakat untuk punya kota yang tidak hanya layak unik tapi juga bisa dicintai, kota yang asik, yang memberikan satu layanan kepada semua strata masyarakat. Tidak membedakan strata masyarakat, terutama juga kita ingin lihat nanti karena kota ini berkembangnya sangat pesat," pungkas Bambang.