Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024.

Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

“Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

“Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

“Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan "Satu Komando Bersama Sampai Akhir".

Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

Ini adalah hal yang bagus dan perlu dicontoh agar masyarakat benar-benar paham, ditambah dengan sosialisasi dan peran aktif kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, dan influencer

Cianjur (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penyuluhan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal kepada ratusan kepala desa dan organisasi masyarakat di sejumlah wilayah Cianjur, agar masyarakat di sana tidak terjerat pinjol.

Direktur Hubungan Kelembagaan OJK, Mohammad Fredly Nasution di Cianjur Selasa, mengatakan, saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) oleh OJK.

"Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat kita dari pinjol dan investasi ilegal, juga judi online sesuai dengan amanat UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK," katanya.

Dia menjelaskan, pinjol, investasi ilegal, dan judi online saat ini menjadi fenomena sosial yang dapat menyerang siapa saja, bukan hanya masyarakat umum namun pejabat pemerintah, kepolisian, dan militer.

Seperti temuan OJK di Kota Cirebon di mana seorang kepala dinas mengajak anak buahnya untuk bergabung dalam investasi ilegal akhirnya jadi korban dan fenomena paylater yang kelihatannya enak, beli barang sekarang dapat uang sekarang, bayarnya nanti.

"Ketika pembayaran terlambat akan mempengaruhi BI Checking atau sekarang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), membuat reputasi keuangannya menjadi rusak," katanya.

Sehingga pihaknya meningkatkan kinerja satgas dengan cara bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk kepala desa yang nantinya memberikan pemahaman pada warganya untuk tidak terpengaruh, terjebak pinjol ilegal, investasi ilegal, dan judi online.

Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah termasuk desa yang berinisiatif memasang spanduk yang bertuliskan menolak bank keliling atau bank emok seperti yang terpasang di sejumlah titik di jalur utama Cianjur.

"Ini adalah hal yang bagus dan perlu dicontoh agar masyarakat benar-benar paham, ditambah dengan sosialisasi dan peran aktif kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, dan influencer," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Menurutnya, seorang kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan orang tua yang membimbing masyarakat.

"Kalau dia (kepala desa) tidak memiliki kemampuan leadership walaupun di tingkat desa, maka tidak akan berkembang desa itu,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan potensi ketidakadilan yang harus diperbaiki dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu di desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatat dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan afiliasi politik atau dukungan pribadi.

"Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang lebih miskin tidak dapat, ini dimulai dari pendataan di desa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menunggu pembagian ketika dana desa dikucurkan. "Ini bukan untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk manfaat pembangunan desa," jelas Tomsi.

Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program. Ini seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak, serta kebersihan di desa. Berbagai program itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan tak sedikit hidup miskin.

Selain itu, Tomsi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penggunaan dana desa maksimal 40 persen. Ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.

"Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, hanya beberapa yang bisa menghasilkan, yang saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang bisa menghasilkan memiliki penghasilan di atas 5 miliar [rupiah] dalam 1 tahun," jelas Tomsi.

Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik serta menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan evaluasi yang terus-menerus.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyatakan tak akan membiarkan wacana kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024 bisa terwujud.

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P Chico Hakim menyatakan, partainya akan sekuat tenaga untuk menghalau wacana kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.

"Ini yang menurut kami, PDI Perjuangan akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa ini tidak terjadi," kata Chico dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Selain itu, Chico menyatakan bahwa upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 mengebiri hak demokrasi masyarakat.

"(Wacana kotak kosong) jadi untuk demokrasi enggak bagus. Ini semacam mengebiri keinginan masyarakat, mengebiri hak demokrasi masyarakat," tegas Chico.

Chico lantas menyinggung temuan survei mengenai elektabilitas tokoh yang diinginkan masyarakat Jakarta, tanpa menyebutkan lembaga survei yang dimaksud.

Chico mengatakan, hasil survei menempatkan Anies Baswedan berada di posisi teratasan, disusul kader PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di posisi kedua.

Sementara, elektabilitas Ridwan Kamil, sosok yang digadang-gadang bakal diusung KIM Plus, berada di posisi ketiga.

Chico menyatakan bahwa upaya memunculkan kotak dengan Ridwan Kamil sebagai calon tunggal telah mengabaikan keinginan mayoritas masyarakat Jakarta.

Sebab, jika merujuk hasil survei, mayoritas masyarakat menginginkan sosok Anies dan Ahok apabila maju pada Pilkada Jakarta 2024.

"Secara obyektif bahwa seorang Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama, itulah dua tokoh yang diinginkan masyarakat," tegas dia.

"Jelas diinginkan karena mereka punya rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang cukup baik ketika memimpin Jakarta," sambung dia.

Wacana kemunculan kotak kosong pada Pilkada Jakarta berhembus belakangan ini.

Skenario dominasi calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan baru bisa terjadi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem merapat kepada KIM.

Jika hal itu terjadi, wacana KIM Plus kemungkinan terwujud, dan sang kandidat diusung yakni Ridwan Kamil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan perlawanan sengit pada Pilkada Jakarta.

"Kemungkinan KIM Plus melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta mengemuka ketika Koalisi Perubahan yang beranggotakan Nasdem, PKB, dan PKS yang sementara ini mengusung Anies, 'tergiur' untuk berpindah haluan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Kepala Desa dari Kabupaten Simalungun, Sumut, bernama Encon Haloho (53 tahun) ditemukan tewas pada Rabu malam (31/7).

Ia ditemukan tewas tenggelam bersama mobilnya bermerk Innova di Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumut.

“Korban sudah ditemukan di kedalaman 15 meter,” kata Koordinator Pos SAR Danau Toba, Hisar Turnip, pada Kamis (1/8).

Kasi Humas Polres Karo, Aiptu Budi Sastra, menjelaskan kronologi kejadian tersebut.

Kata Budi, Encon tenggelam usai mobil yang dikendarainya terjun dari tebing dengan ketinggian 50 meter.

“Saat itu korban baru pulang dari rapat untuk persiapan 17 Agustus, hari kemerdekaan, sekitar pukul 16.00 WIB. Ia beriringan dengan keponakannya yakni Anju Siboro-boro yang juga membawa kendaraan,” kata Budi.

“Namun, di tengah perjalanan, saksi Anju yang fokus melihat korban sudah tidak berada pada jalan yang beriringan,” jelasnya.

Saat itu, Anju, langsung menghentikan kendaraannya dan mengecek ke tepian tebing. Ia pun melihat mobil korban sudah mulai tenggelam dan langsung memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan.

Pihak kepolisian dan Basarnas yang mendapati informasi tersebut juga langsung turun dan melakukan evakuasi.

Belum diketahui penyebab korban terjun ke danau tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan.

BANDAR LAMPUNG, iNews.id- Buron Kepala Desa yang mencabuli bawahannya di Kabupaten Lampung Selatan ditangkap Tim Tangkap Buron (Tabur) gabungan kejaksaan. Penangkapan berlangsung di tempat persembunyiannya, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

"Iya, salah satu DPO Kejati Lampung berdasarkan pengembangan berhasil ditangkap atas nama terdakwa BAP," ujar Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/7/2024).

Dia menyampaikan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kalianda di Lampung Selatan Nomor: 67/Pid.B/2022, terdakwa Bagus Adi Pamungkas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Putusan tersebut, lanjut dia menyebutkan, terdakwa selaku pejabat melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya. "Dalam putusan ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAP dengan pidana penjara selama 4 tahun," ucapnya.

Penangkapan, kata dia berjalan lancar karena Bagus Adi Pamungkas bersikap kooperatif. "Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, untuk segera dieksekusi berdasarkan Putusan PN Kalianda," katanya.

Editor: Kurnia Illahi