Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -BEIJING – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke China, yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama strategis antara kedua negara.

Disambut oleh Presiden Republik Rakyat China (RRC), Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing, pertemuan ini diharapkan membawa kemitraan ekonomi Indonesia-China ke level baru.

Prabowo tiba di Great Hall of the People sekitar pukul 16.30 waktu setempat dan disambut dengan upacara kenegaraan yang megah, termasuk kehadiran pasukan jajar kehormatan.

Pertemuan ini berlangsung dengan penuh kehangatan, ditandai dengan jabat tangan antara kedua kepala negara sebagai simbol persahabatan yang kuat antara Indonesia dan China.

Agenda utama kunjungan ini mencakup pertemuan bilateral, di mana kedua pemimpin mendiskusikan berbagai peluang untuk memperdalam kerja sama di sektor investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur.

Indonesia melihat China sebagai mitra penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui investasi di sektor energi, maritim, dan digitalisasi ekonomi.

Hadir dalam rombongan Indonesia, sejumlah menteri strategis seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi di sektor hilirisasi, investasi energi, serta pemanfaatan teknologi baru.

Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya untuk mempererat kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan memanfaatkan potensi ekonomi besar yang dimiliki kedua negara.

China, sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, diharapkan dapat terus mendukung proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Kunjungan kenegaraan ini diakhiri dengan jamuan makan malam resmi yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping bagi Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.

Dialog dan pertemuan di Beijing ini diharapkan menjadi awal baru bagi hubungan ekonomi yang lebih kuat antara Indonesia dan China, menghadirkan berbagai peluang ekonomi yang akan memberi manfaat bagi kedua negara.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China (RRT), Xi Jinping, pada Sabtu, 9 November 2024.

Tonton:Presiden Prabowo Keluarkan Perintah Selama Ditinggal Kunjungan Kenegaraan ke Luar Negeri

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Xi atas sambutan yang istimewa, mengingat pertemuan ini berlangsung di akhir pekan.

"Saya sangat berterima kasih atas sambutan Presiden Xi, terlebih pada Sabtu malam ini, di mana Presiden Xi tetap menerima saya dengan upacara kenegaraan," ucap Presiden Prabowo.

Pertemuan kali ini menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk mempererat hubungan Indonesia-China yang telah berjalan selama beberapa abad.

Presiden Prabowo pun menggarisbawahi bahwa China tidak hanya dipandang sebagai kekuatan besar, tetapi juga sebagai peradaban besar yang telah lama terjalin dengan Indonesia.

“Kita telah hidup berdampingan selama berabad-abad, dan budaya serta masyarakat kita telah saling berhubungan selama bertahun-tahun,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengenang momen pertemuan sebelumnya dengan Presiden Xi pada bulan April lalu, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan belum resmi dilantik sebagai Presiden Terpilih Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Xi menyambut Prabowo dengan kehormatan tinggi, yang dinilai sebagai simbol rasa hormat China terhadap rakyat Indonesia.

“Saya sangat terkejut, karena saya hanya meminta pertemuan singkat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi Presiden Xi menerima dan memberikan saya kehormatan besar,” kenang Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran utusan khusus dari China pada pelantikannya, yang dinilai sebagai bentuk penghormatan bagi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini, kemitraan yang erat antara Indonesia dan Tiongkok adalah sesuatu yang alami.

“Kedua negara kini telah menjadi mitra dekat di berbagai bidang,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia.

Presiden Prabowo meyakini bahwa hubungan Indonesia-China akan menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia.

Sebagai bagian dari hubungan yang semakin kuat, Presiden Prabowo juga menyebut China sebagai mitra ekonomi strategis utama Indonesia dan salah satu investor terbesar di Tanah Air.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa esok hari ia dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan sejumlah perusahaan tinggi China, di mana akan dilakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar.

"Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan dalam hubungan kita, mencerminkan kemitraan strategis yang komprehensif yang telah kita bangun selama lebih dari satu dekade," tutur Presiden Prabowo.

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada oknum pejabat yang pada dasarnya memang memburu gelar. Sehingga, studi dijalani tidak dengan usaha sendiri.

"Itu pejabat ada tim penulisnya, saya pernah dengar juga ada tim di belakangnya yang merekam, mencatat. Saya bilang, maksudnya apa ini? Dipikirnya kita ini (dosen) stafnya?" kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan ada gubernur hingga menteri di berbagai kampus menyelesaikan studi dengan cepat. Chusnul meragukan proses pendidikan yang dilalui pejabat-pejabat itu.

"Menulis disertasi itu, proposal penelitian kemudian menulis minimal 250 halaman terus intelektual pages, referensinya apa wawancaranya seperti apa, datanya bagaimana. Artinya kemampuan mendapatkan ilmu dan penelitian itu perlu banyak waktu," jelas dia.

Chusnul menyebut praktik tersebut bukan hal baru di pendidikan Indonesia. Mirisnya, hal itu memiliki daya rusak terhadap pendidikan di Indonesia.

"Banyak pejabat yang menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," tutur dia.

Dia menilai ini terjadi karena kampus berpolitik dengan oknum pejabat. Chusnul menyayangkan yang berjalan justru politik buruk.

"Dan kini berantakannya perguruan tinggi itu cerminan berantakannya negara. Ini tidak hanya di UI, ada di UGM, Unpad, Unair, Unri," ungkap dia.

Baca juga: Dosen Ungkap Gelar Honoris Causa di Kampus Bisa 'Dibeli'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan banyak pejabat memburu gelar akademik. Banyak cara dilakukan untuk meraih gelar tersebut.

Salah satunya, gelar Honoris Causa. Gelar kehormatan ini diberikan atas jasa dan kontribusi seseorang pada bidangnya dan berdampak bagi masyarakat luas.

Namun, kata Chusnul, banyak praktik buruk dalam pemberian gelar honoris causa di Indonesia. Penilaian perguruan tinggi saat memberikan gelar honoris causa tak selalu objektif.
Bahkan, Chusnul mengatakan tak sedikit pemberian gelar honoris causa merupakan transaksional. Gelar diberikan kepada seseorang lewat kesepakatan jual-beli.

"Banyak honoris causa itu tidak gratis. Kenapa? Masuk di sana menteri memberikan beberapa proyek yang dipindahkan dari kementerian ke kampusnya. Saya ada data soal itu," ungkap Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia menuturkan dengan memberikan proyek ke kampus, menteri tersebut akhirnya bisa mendapat honoris causa. Chusnul menegaskan hal ini merusak pendidikan.

"Makanya saya katakan pejabat yang rusak adalah yang pengin dapat doktor tapi enggak mau kuliah," tegas dia.

Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tutur dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Dosen UI: Banyak Pejabat Mau Gelar Tapi Enggak Mau Belajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, menanggapi maraknya pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Ia meyebut hal tersebut sudah lama terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.
"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Menurutnya, pemberian gelar kepada pejabat dengan mudah dan cepat memiliki daya rusak. Terlebih memberikan gelar kehormatan atau honoris causa.

Chusnul menyebut pejabat senang mencari jalur cepat meraih gelar. Dia menyayangkan hal itu karena mereka tak mau belajar.

"Yang rusak pendidikan karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," ujar dia.

Baca juga: Soedjai Kartasasmita, Sang Begawan Perkebunan Indonesia Terima Doctor Honoris Causa

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan Wapres China Han Zheng di Istana Wapres, Jakarta, Senin (21/10/2024). Dalam kunjungan ini keduanya sepakat untuk mempererat komitmen kerja sama kedua negara.

Melansir dari sebuah video yang dibagikan akun resmi Sekretariat Wakil Presiden RI, terlihat Gibran sudah menunggu kehadiran wapres Han Zheng di pintu depan istana.

Tidak lama setelah itu terlihat kehadiran mobil yang ditumpangi Han Zheng, dan kedatangan langsung disambut Gibran. Setelahnya Wapres RI yang baru menjabat sehari ini langsung mempersiapkan para tamu masuk.

Keduanya berjalan menuju suatu ruangan yang di tengahnya sudah ada satu meja dan bangku lengkap dengan sebuah dokumen. Han Zheng terlihat langsung duduk di bangku tersebut dan menandatangani dokumen yang isinya belum diketahui.

Kemudian, Gibran dan Han Zheng masuk ke ruangan lain, di mana mereka duduk bersebelahan didampingi penerjemah dan staf masing-masing. Keduanya tampak saling berbicara tapi tidak diketahui apa yang dibahas.

Namun menurut laporan dari Kantor Wakil Presiden RI, dalam pertemuan tersebut Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Han Zheng dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin antara kedua negara.

"Yang jelas, pemerintahan Bapak Prabowo akan berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Terima kasih atas dukungannya, termasuk dalam pembangunan kereta cepat," ujarnya.

Wapres Han Zheng merespons positif pernyataan tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kerja sama antara China dan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat baik.

"Kami juga yakin pemerintah Indonesia yang baru akan melanjutkan tradisi persahabatan antara kedua negara," kata dia.

Han Zheng juga menyampaikan bahwa setelah pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada April 2024 lalu, Presiden Xi Jinping segera menindaklanjuti rencana kerja sama ke depannya dengan berbagai departemen terkait di China.

Wapres Han Zheng menyatakan optimistis hubungan baik antara China dan Indonesia tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional.

"Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan rakyat kedua negara, tetapi juga akan berkontribusi pada kemakmuran regional maupun internasional," ujar Han Zheng.

"Terima kasih, Yang Mulia. Kita perkuat terus persahabatan ini," ucap Wapres Gibran menutup pertemuan tersebut.

(das/das)

DEPOK, investor.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberian medali dilaksanakan di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut digelar saat Apel Operasi Mantap Brata 2024 dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Dalam acara penghargaan yang menjadikan Jokowi sebagai warga kehormatan Brimob Polri tersebut, Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto juga turut hadir mendampingi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, penganugerahan medali kehormatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dari institusi Polri terhadap Presiden Jokowi atas seluruh sumbangsih yang telah diberikan selama 10 tahun terakhir.

"Ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Sehingga kami bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok kami, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum," kata Sigit. 

Menurutnya, setiap sumbangsih Jokowi terhadap Polri telah menjadi penyemangat untuk Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugas pengabdian ke masyarakat.

"Dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri. Karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri," ujar Sigit.

Selain menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana, Jokowi juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja (Satker) Polri, yaitu Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Pusdokkes Polri. 

Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat," ungkap Kapolri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - DEPOK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dianugerahi medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik "Loka Praja Samrakshana" dan gelar warga kehormatan Brimob di Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, Senin (14/10/2024).

Adapun medali ini merupakan bentuk apresiasi Kepolisian RI kepada Jokowi yang dinilai berperan besar dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.

Pantauan Kompas.com di lokasi, medali langsung diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di sela-sela apel kesiapan pengamanan.

Medali kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri nomor Kep/1723/X/2024 tentang Tanda Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik, sementara gelar warga kehormatan Brimob didasarkan pada Keputusan Dankorbrimob nomor Kep/114/IX/2019 mengenai tradisi Brimob.

Presiden terpilih Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut.

Keduanya tiba sekitar pukul 08.31 WIB di gerbang utama Mako Brimob. Jokowi dan Prabowo terlihat menggunakan setelan jas dengan dasi merah dan topi baret Brimob di atas kepala.

Keduanya lalu menaiki Mobil Maung untuk menuju lapangan utama tempat upacara berlangsung, yang diiringi dengan marching band sepanjang perjalanan.

Apel lantas berlangsung yang dibuka dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Saat upacara hendak dimulai, Jokowi menuju mimbar kehormatan dan mendapat penghormatan.

Sebagai informasi, pakar linguistik dari Universitas Indonesia (UI) Atin Fitriana menjelaskan, Loka Praja Samrakshana merupakan bahasa Sanskerta.

Loka Praja Samrakshana, katanya, dapat diartikan perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

"Secara umum kata loka dan praja dapat mengacu pada hal yang sama yaitu negara dan rakyat. Akan tetapi, makna tempat hanya dimiliki oleh kata loka. Dalam hal ini loka dapat berarti suatu negara sebagai wilayah, sedangkan praja dapat berarti suatu bangsa atau masyarakat," jelas Atin, dikutip dari keterangan tertulis.

Tak hanya itu, Jokowi juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja Polri dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Pusdokkes Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti terhadap tujuh satuan kerja Polri di Mako Brimob, Depok pada Senin (14/10/2024).

Pemberian tanda kehormatan dilakukan berdasarkan Keppres No.138/TK/2024 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Jokowi menyematkan tanda kehormatan itu ke tujuh panji yang dibawa tujuh pimpinan satker Polri tersebut.

Adapun, tujuh satker itu di antaranya Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Baharkam Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, dan Pusdokkes Polri

Sebagai informasi, pemberian anugerah Nugraha Sakanti terhadap Korbrimob Polri lantaran anugerah tanda kehormatan Nugraha Sakanti atas jasa mereka pada operasi penanganan kelompok radikal dan operasi penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Selanjutnya, Korlantas Polri mendapatkan anugerah setelah dinilai berhasil mengamankan dan melancarkan arus mudik yang berlangsung setiap tahun hingga inovasi dalam menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Kemudian, Bareskrim Polri karena disebut berhasil dalam membongkar kasus-kasus kejahatan di dalam negeri maupun transnasional, seperti judi online, pencurian data pribadi hingga peredaran narkoba.

Densus 88 Antiteror juga diberikan anugerah Nugraha Sakanti karena berhasil menekan angka kejahatan terorisme baik dengan penegakan hukum, pencegahan dan antisipasi.

Adapun, Pusdokkes Polri dianugerahi tanda kehormatan karena telah melayani masyarakat di bidang kesehatan dengan profesional dan menghadirkan fasilitas kesehatan, termasuk untuk disabilitas.

Keenam, Baharkam Polri diberikan anugerah Nugraha Sakanti karena ikut berkontribusi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 hingga penindakan illegal fishing.

Terakhir, Divhubinter Polri yang kerap berperan aktif dalam sejumlah misi internasional pemeliharaan perdamaian PB.

Sebagai informasi, Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dianugerahi medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik 'Loka Praja Samrakshana' dari Polri satu minggu jelang dirinya lengser dari posisi RI 1.

Medali ini merupakan bentuk apresiasi Polri kepada Jokowi yang dinilai berperan besar dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara langsung diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Karopenmas Divhumas Polri Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penganugerahan medali Loka Praja Samrakshana akan dilangsungkan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Senin (14/10/2024).

"Jadi dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, [Polri] juga akan memberikan kepada Presiden RI Jokowi medali kehormatan Loka Praja Samrakshana, secara langsung diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo" katanyanya kepada wartawan.

Dalam kesempatan berbeda, pakar Linguistik dari Universitas Indonesia (UI) Atin Fitriana menjelaskan Loka Praja Samrakshana merupakan bahasa Sanskerta. Loka Praja Samrakshana dapat diartikan perlindungan terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

"Secara umum kata loka dan praja dapat mengacu pada hal yang sama yaitu negara dan rakyat. Akan tetapi makna tempat hanya dimiliki oleh kata loka. Dalam hal ini loka dapat berarti suatu negara sebagai wilayah, sedangkan praja dapat berarti suatu bangsa atau masyarakat," jelas Atin.

Di sisi lain, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Jokowi direncanakan menghadiri apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi hadir memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan kerja Polri dalam apel tersebut. Jokowi didampingi Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih nanti, Pak Presiden akan memberikan tanda kehormatan kepada 7 satker Polri," imbuhnya.

Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri dan Pusdokkes Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pantauan, Jokowi menjadi pemimpin Upacara Apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2024–2029 di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengenakan jas berwarna biru navy, lengkap dengan atribut medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik (Loka Praja Samrakshana Pemberian Warga Kehormatan Brimob Kepada Presiden.

Selain itu, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko melanjutkan bahwa Jokowi akan hadir memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan kerja Polri dalam apel tersebut.

"Dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih nanti, Pak Presiden akan memberikan tanda kehormatan kepada 7 satker Polri," katanya kepada wartawan.

Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri dan Pusdokkes Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak mengakui gelar doktor kehormatan alias honoris causa (HC) yang diperoleh artis Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris mengatakan hal ini karena UIPM belum memiliki izin operasional di Indonesia. Dia mengatakan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV pada 29-30 September lalu telah melakukan investigasi atas keberadaan kampus cabang UIPM di Plaza Summarecon di Jalan Ahmad Yani Kav. K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Namun, tim tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM. Abdul Harris menyebut pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek guna menindaklanjuti temuan tersebut.

"Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui," kata Abdul Haris lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (7/10).

Dia menjelaskan, ketentuan ini mengacu pada Pasal 90 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan tersebut mewajibkan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Abdul Haris pun mengajak masyarakat mencari informasi perguruan tinggi Indonesia maupun perguruan tinggi asing yang telah mendapatkan izin, Masyarakat bisa mencari lewat laman PDDikti di https://pddikti.kemdikbud.go.id/.

Selain itu, masyarakat yang ingin studi di perguruan tinggi luar negeri atau ingin menyetarakan ijazah juga dapat mengakses laman penyetaraan ijazah luar negeri di https://piln.kemdikbud.go.id/. Tautan laman web itu sekaligus guna menelusuri data perguruan tinggi yang ijazahnya dapat disetarakan.

Abdul Haris menjelaskan ketetapan UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan ijazah serta gelar akademik tanpa izin dari pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.

"Oleh sebab itu, kami memperingatkan agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan tinggi agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk menjamin mutu akademik dan non-akademik," ujarnya

Abdul Haris juga mengajak masyarakat untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini penting untuk menjamin kualitas pembelajaran serta keabsahan gelar akademik yang diperoleh.

Sebelumnya, Raffi Ahmad mengunggah momen saat dirinya mendapat gelar doktor HC dari UIPM, Thailand di akun media sosial instagramnya pada 27 September lalu. Ia terlihat mengenakan toga berwarna hitam biru.

Dalam keterangan unggahannya, Raffi menuliskan bahwa pemberian gelar kehormatan di bidang 'Event Management and Global Digital Development' itu merupakan kontribusi puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia.

Jakarta: Gelar doktor kehormatan atau honoris causa aktor sekaligus pemengaruh (influencer), Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) otomatis tidak diakui. Hal ini pasca Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, kampus yang mengaku beralamat di Bekasi tersebut tidak memiliki izin operasional di Indonesia.

Dirjen Pendidikan Tingi, Riset dan Teknologi (Diktiristek), Kemendikbudristek, Abdul Haris mengatakan, tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui.

Sebelumnya, Hasil investigasi Kemendikbudristek melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mengungkapkan, UIPM tidak mengantongi izin operasional. Ditjen Diktiristek bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) akan menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait keberadaan dan perizinan UIPM tersebut.
Nama UIPM menjadi sorotan masyarakat, setelah kampus ini menganugerahkan gelar doktor kehormatan honoris causa untuk suami Nagita Slavina ini beberapa waktu lalu. Dalam investigasnya, tim Kemendikbudristek tersebut tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran kampus UIPM tersebut.

Investigasi ini dilakukan pada Minggu dan Senin, 29 dan 30 September 2024 dan menunjukkan hasil bahwa UIPM tidak berizin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Padahal, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain harus memperoleh izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menerima sejumlah aduan, juga isu yang berkembang di masyarakat terkait status Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Ditjen Dikti Tindak Lanjuti Temuan Tim Investigasi UIPM, Kampus Pemberi Honoris Causa Raffi Ahmad

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)