Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengumumkan 12 nama yang lolos rangkaian seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024–2028. Berdasarkan pengumuman resmi nama-nama calon anggota Kompolnas terdiri atas unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat.

Sebanyak 12 nama pilihan pansel selanjutnya akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dipilih enam orang untuk menjadi anggota Kompolnas periode 2024–2028.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa pansel telah menerima 137 orang. Para calon terdiri atas pakar kepolisian dan tokoh masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota Kompolnas.

Pendaftaran calon anggota Kompolnas periode 2024–2028 akan ditutup pada tanggal 19 Juli 2024. Hermawan mengapresiasi antusiasme masyarakat dengan mau mendaftar menjadi calon anggota Kompolnas.

Ia menambahkan 137 orang tersebut terdiri atas 37 calon peserta berlatar belakang pakar kepolisian dan 100 orang dari tokoh masyarakat. Para pendaftar ini kemudian melewati seleksi administrasi, lalu ikut tes tertulis dilanjut tes kesehatan dan kejiwaan.

Daftar Nama Calon Anggota Kompolnas Pilihan Pansel

Calon Anggota Kompolnas Unsur Pakar Kepolisian

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
2. Irjen Pol. (Purn) Ida Oetari Poernamasasi S.AP.,M.A.
3. Michael Marcus Iskandar Pohan S.H., M.H.
4. Raden Indah Pangestu Amaritasari S.IP., M.A.
5. Dr. Supardi Hamid, M.Si
6. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Calon Anggota Kompolnas Unsur Tokoh Masyarakat

1. Prof. Dr. Deni S.B. Yuherawan, S.H., M.Si.
2. Fitriana Sidikah Rachman, S.Sos., M.Si
3. Gufron S.H.
4. Mochammad Choirul Anam, S.H.
5. Mustholih S.H.I., M.H., CLA
6. Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H.

Sebanyak 86 layanan dari 16 tenant telah pemulih usai peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” tutur Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7).

Hadi menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujarnya.

Hadi menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses “karantina”. Data tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan.

"Setelah itu layanan bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” jelasnya.

Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menyerahkan aset hasil sitaan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada sembilan instansi yang terdiri dari lembaga dan kementerian.

Penyerahan aset tersebut melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang dilakukan Satgas BLBI. Melalui serah terima tersebut, diharapkan seluruh aset properti eks BLBI yang telah disita, dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat dan negara.

"Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini, nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

9 Instansi yang Peroleh Aset Sitaan

Kesembilan instansi tersebut diantaranya Mahkamah Agung (MA), Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi mengatakan penyerahan eks aset BLBI kepada sembilan instansi dan lembaga itu merupakan bukti nyata kerja Satgas BLBI dalam menagih aset milik pemerintah. Satgas BLBI juga memastikan aset yang telah diberikan kepada pemerintah tidak jatuh ke pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan.

Nantinya, aset tersebut akan dipakai para instansi dan kementerian terkait itu menjadi beberapa fasilitas seperti gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset.

Dengan adanya pemanfaatan aset tersebut, Hadi berharap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga dengan penyerahan aset kepada sembilan kementerian/lembaga ini, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal," ujar Hadi.