Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.

Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan wajah pejabat tak bisa muncul lagi di dalam portal resmi pemerintah daerah (pemda).

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah membuat portal nasional untuk mengintegrasikan seluruh portal antara pempus dan pemda. Nantinya, layanan yang dibutuhkan masyarakat bisa dilakukan hanya dalam satu portal saja.

Karena hal itu, ia menegaskan tidak lagi diperbolehkan ada foto pejabat ditampilkan di portal masing-masing pemda. Terlebih, di tengah tahun politik menuju Pilkada serentak 2024.

"Kita ini kalau mau pilkada portal pemda kita isinya foto bupati semua, foto gubernur, calon gubernur dan lain sebagainya, tapi di layanan pemerintah yang sudah maju tidak ada satu pun ada foto seseorang kecuali masuk pelayanan," ujar Anas di Hotel Kempinski, Senin (23/9).

Anas menekankan dalam menyusun digitalisasi terintegrasi, pemerintah mencontoh Estonia yang membuat sistem penyimpan data penduduknya dari lahir sampai meninggal dalam satu portal.

Estonia juga tidak pernah menampilkan foto pejabatnya di dalam portal daerahnya.

"Kami berulang kali menyampaikan ini contoh portal di Estonia, bagaimana pemerintah itu terintegrasi dari seluruh layanan tadi. Itu cukup di satu portal dan tidak ada satu foto pun foto pejabat yang ditampilkan ya," jelasnya.

Dengan integrasi digitalisasi ini, penduduk juga akan semakin mudah menemukan datanya dan memperbaharui jika ada yang baru. Seluruh layanan yang dibutuhkan juga bisa dengan mudah diselesaikan.

"Kadang kita kalau mau menikah, begitu banyak administrasi yang mesti dipersiapkan, sehingga menyebabkan beberapa PR baru bertumpuk yang mesti dikerjakan," pungkasnya.

Menteri PAN-RB Azwar Anas menyatakan sistem Govtech Indonesia, INA Digital bakal diluncurkan pada bulan September ini. Nantinya akan ada 19 layanan dasar yang bisa digunakan pada aplikasi super pelayanan publik ini.

Hal ini diungkapkan Azwar Anas saat tiba di Istana Kepresidenan untuk melakukan rapat terbatas soal progres Govtech dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita nanti akan menyampaikan progres dari Govtech yang akan kita rilis terbatas di September yang kita sudah siap untuk 19 layanan dasar ya. Gojek aja di 2015 kan baru 3 ya, kita mulai sekarang," ujar Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Azwar mengatakan pemerintah memang sengaja merilis secara terbatas aplikasi INA Digital, hal ini dilakukan sebagai langkah uji coba. Jadi, apabila ada feedback atau masukan dari pengguna akan lebih mudah untuk diperbaiki.

Pengguna awalnya sendiri ditargetkan 40.000 orang. Puluhan ribu orang itu adalah masyarakat yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).

"Sudah bisa jalan 19. Tapi untuk terbatas ke 40.000 customer ya. Kenapa terbatas? Supaya feedback-nya supaya nanti kita tindaklanjuti. Nanti ASN. Kita fokus di layanan ASN dulu," beber Azwar Anas.

Simak Video: Presiden Jokowi Luncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengawal ketat proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Tujuannya mencegah peserta CASN titipan orang dalam (ordal)

Menurut Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan peserta CASN yang lolos melalui titipan ordal lantaran proses seleksi yang tidak transparan.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Anas menyebut pihaknya tengah mengubah paradigma dalam manajemen ASN dari negatif menjadi positif dengan menerapkan sistem seleksi yang ketat.

"Yang dulu ASN ini direkrut dengan tidak transparan, honorer, isinya ASDP. Apa ASDP? Anak, saudara dan ponakan. Apalagi habis Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Waduh, habis Pilkada ini nggak di semua tempat, sebagian saja. Relawan tim sukses paling gampang itu masuk di Satpol PP. Karena nggak perlu kompetensi yang hebat cukup baris-baris. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang kan seleksinya udah berat," kata Anas dalam acara Inspirational Session Anugerah ASN, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia menekankan siklus tersebut harus dihentikan. Pasalnya, proses rekrutmen yang tidak profesional dapat berdampak negatif ke beberapa hal. Mulai dari, pelayanan publik tidak berkualitas hingga investasi terhambat lantaran proses mengurus izin yang diperlambat.

Alhasil, berdampak juga pada pembukaan lapangan kerja. Dengan begitu, pegawai ASN, khususnya di instansi pemerintah daerah dapat menjadi ladang penitipan orang dalam.

"Karena rekrutmen PNS-nya tidak profesional, kemudian menghambat lapangan pekerjaan. Sehingga Pemda sudah menjadi tempat penitipan dari berapa oknum untuk merekrut pekerjaan," jelasnya.

Peningkatan kualitas proses seleksi ini sejalan dengan target Indonesia menuju empat besar ekonomi dunia pada 2045. Menurutnya, peluang Indonesia menjadi negara maju pada 2045 terbuka lebar asalkan dapat memenuhi persyaratan, seperti birokrasi yang profesional, layanan publik yang berkualitas, hingga sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.

"Diprediksi Indonesia akan masuk ke-4 besar ekonomi di dunia. Tapi syaratnya membutuhkan birokrasi yang profesional, membutuhkan layanan publik yang berkualitas. Ini kalau tidak. Kalau layanan publiknya tidak berkualitas. Birokrasinya tidak profesional. Tentu ini ke depan akan menjadikan tantangan buat kita semua. Dan ini akan menjadi PR bagi bangsa dan negara," terangnya.

Abdullah Azwar Anas memastikan seleksi CASN tahun ini tidak ada titipan orang dalam (ordal) dan joki.

Pria yang karib disapa Anas mengatakan saat ini seleksi CASN menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Selain itu, seleksi tahun ini juga menggunakan teknologi double face recognition atau pengenalan wajah.

"Sekarang tidak ada lagi tes ASN yang bisa dititip. Sistemnya menggunakan CAT. Jadi, begitu mengerjakan soal di dalam, di luar jawabannya langsung keluar," kata Anas.

Dia menjelaskan sistem pengenalan wajah ini diterapkan pada pendaftaran dan pengerjaan soal. Apabila wajah peserta tidak sama, Anas bilang soal seleksi tidak bisa terlihat. Dengan begitu, dia menilai hal tersebut dapat menutup celah joki masuk.

"Jadi tidak bisa lagi pakai joki. Begitu wajahnya tidak sama Pak Wamen, itu sekarang langsung gak bisa jalan. Soalnya nggak bisa terlihat," jelasnya.

Menurutnya, sistem itu juga mengatasi permasalahan titip-menitip melalui jalur orang dalam saat proses seleksi CASN. Dia bercerita bahkan anak Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto juga tidak lolos seleksi.

Anas menekankan langkah ini sebagai upaya mendorong pegawai ASN dapat berkompetisi, berkualitas, hingga berkelas dunia.

"Jadi sekarang sudah waktunya semua orang punya hak yang sama untuk mengabdi kepada negara. Kalau dulu putranya diplomat, anaknya bisa jadi diplomat sekarang tidak. Saya sering ketemu putranya Kepala BKN, nggak lulus. Padahal beliau yang bikin soal," imbuhnya.