Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti masalah kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% namun angka kelas menengah turun hingga 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hal lain yang memprihatinkan adalah pertumbuhan orang kaya yang sangat pesat. Sayangnya, hal tersebut tidak selaras dengan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim.

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.

Simak Video: Hartanya Menurun, Bill Gates Tak Lagi Jadi 10 Orang Terkaya Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu hal yang disorot selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah satu dekade pemerintahan Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan.

Airlangga menuturkan angka kemiskinan nasional tercatat menurun selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Bahkan saat ini kemiskinan ekstrem telah mendekati angka 0%.

"Kemiskinan itu turun, kemiskinan ektrem bahkan telah mendekati 0%," ujar Airlangga dalam konferesni pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (25/9).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 tercatat 2,04% dan menurun di September 2022 menjadi 1,74%.

Kemudian pada Maret 2023 kembali menurun sebesar 1,12%. Kini, angka kemiskinan ekstrem Indonesia turun menjadi 0,83%.

Sebelumnya, Bright Institute menilai, 10 tahun kepemimpinan Jokowi dinilai gagal menurunkan tingkat kemiskinan, yang sesuai target yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tercatat, pada periode pertama yakni 2015, target RPJMN sebesar 10%. Namun capaian angka kemiskinan masih berada pada angka 11,22%.

Lalu, target masih tak tercapai hingga akhir masa jabatan Jokowi periode pertama. Saat itu, target penurunan kemiskinan menjadi 7,5%, dan hanya terealisasi 9,41%.

Kemudian pada periode kedua, angka kemiskinan justru naik jadi 9,78% pada 2020. Padahal target RPJMN turun menjadi 6,5%.

Adapun, target ini tidak tercapai hingga saat ini, dan pada Maret 2024 menunjukan kemiskinan di Indonesia tercatat 9,03%.

IDXChannel - Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kemiskinan terbuka di Indonesia turun 1,24 juta orang selama 2021-2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun 1,17 persen pada periode yang sama.

Sebaliknya, angkatan tenaga kerja Indonesia meningkat 7,56 juta orang atau setara 5,39 persen dalam periode tersebut. Hingga tahun lalu, jumlah tenaga kerja di dalam negeri sudah menyentuh 140 juta orang.

Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi, Fajar Usman, mengatakan turunnya jumlah orang miskin dan pengangguran mengindikasikan bahwa sektor ketenagakerjaan di tanah air mengalami perbaikan.

Kondisi itu juga mengindikasikan semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

“Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan kegiatannya angka kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka,” ujar Fajar Usman saat gelaran Economist Gathering Indef, Senin (29/7/2024).

Adapun pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

“Beberapa hal yang menjadi tantangan pemberdayaan manusia Indonesia antara lain masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan. dan aksesibilitas ini mencakup tingkat partisipasi yang masih renda,” ujarnya.

(FRI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) meyakini, pengumpulan dan penyaluran zakat bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

“Saya sangat yakin bahwa filantropi Islam, Zakat ini akan menjadi instrumen yang sangat kuat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin di Kantor Kemenag, Selasa (16/7/2024).

“Seharusnya tidak ada orang miskin di Indonesia, kalau kita semua berzakat dengan baik,” tegasnya.

Kamaruddin mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 400 triliun per tahun.

Namun, zakat yang berhasil dihimpun saat ini rata-rata baru mencapai Rp 31 Triliun per tahun.

Untuk itu, Kemenag bersama para pemangku kebijakan terkait akan berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Dengan begitu, dana yang dapat dihimpun diharapkan bisa meningkat dan bisa lebih menjangkau para penerima manfaat.

“5 tahun ke depan pengumpulan zakat kami harapkan mencapai di atas 100 triliun setiap tahun. Ini tentu melibatkan Baznas di seluruh Indonesia, melibatkan LAZ di seluruh Indonesia, melibatkan masyarakat juga,” kata Kamaruddin.

Dengan meningkatnya jumlah dana terhimpun dan penyaluran yang tepat, Kamaruddin yakin bahwa zakat akan bisa membantu mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.

“Karena kita melihat demografi Indonesia kelas mendengar kita itu menuju 114 juta. Jadi angka kelas menengah terus bertambah,” ungkap Kamaruddin.

“Sehingga kalau semuanya melaksanakan tugas atau kewajiban keagamaannya, Insyaallah seharusnya tidak ada orang miskin di Indonesia,” pungkasnya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Waryono Abdul Ghofur menambahkan, pengelolaan zakat secara maksimal akan membuat lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terbantu.

Sebab, dari pengelolaan zakat yang bisa diperoleh saat ini, sudah menjangkau lebih 21 juta penerima manfaat setiap tahunnya.

“Dari Rp 31 triliun per tahun yang sekarang saja, sudah lebih dari 21 juta mustahik atau penerima manfaatnya,” pungkas Waryono.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta penyaluran zakat harus tepat sasaran, guna membantu meningkatkan taraf hidup orang yang tidak mampu atau tergolong miskin.

“Pastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan tepat manfaat dengan basis data yang akurat, utamanya pada program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” kata Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Ma’ruf Amin mendorong adanya langkah-langkah strategis dalam tata kelola dan regulasi penyaluran zakat yang harus terus dilakukan.

Wapres juga meminta kebermanfaatan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya diarahkan untuk mengentaskan mustahik (penerima zakat) dari garis kemiskinan ekstrem, tetapi juga memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki (pembayar zakat).

“Pendistribusian zakat perlu terus didorong untuk lebih produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, melalui program pemberdayaan ekonomi umat seperti pemberian modal usaha mikro dan kecil,” kata Wapres.