IDXChannel - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengungkap penanganan stunting menjadi fokus utama usai dirinya dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Wihaji menuturkan, permasalahan stunting perlu dibenahi jika RI mau mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Pesan beliau (Presiden Prabowo) terhadap stunting, tentu kita tidak kerja sendiri. Nanti kerja sama dengan kementerian terkait, maupun badan terkait," kata Wihaji saat ditemui di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2024).

Wihaji mengungkap angka stunting di Indonesia mencapai 4,5 juta anak. Dia pun mengakui permasalahan stunting tidak bisa langsung diselesaikan, melainkan membutuhkan proses.

"Dan ingat, ini tidak seperti kita menyelesaikan masalah gatal, langsung sembuh. Ini stunting butuh proses, penanganannya juga harus sabar mulai dari pra hingga pasca," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka mengungkap salah satu tindakan yang akan didorong untuk pencegahan stunting, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif.

"Bagaimana pun juga ASI eksklusif adalah salah satu hal yg dangat penting dalam mengatasi stunting, tapi tidak hanya sekedar ASI, tapi juga pangan dan asupan yang didapatkan dari sang ibu, dan itu salah satu program untuk mengatasi stunting," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Jakarta punya pimpinan baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Pj Gubernur sebelumnya.

Teguh merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pejabat negara, Teguh diwajibkan untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas berapa besar kekayaan Teguh? Dikutip dari LHKPN yang disetor Teguh untuk tahun 2023, dilihat Jumat (18/10/2024), total kekayaan Teguh mencapai Rp 9,23 miliar, tepatnya Rp 9.233.559.204.

Harta Teguh paling besar adalah tanah dan bangunan dengan total Rp 7.850.000.000. Totalnya ada 8 aset tanah dan bangunan milik Teguh, 5 di Bogor, 2 di Jakarta Pusat, dan 1 di Depok. Hampir semuanya hasil sendiri, hanya ada satu aset di Jakarta Pusat berupa aset hibah tanpa akta.

Kemudian Teguh memiliki simpanan kas senilai Rp 913.559.204. Selain itu ada harta bergerak yang dimiliki Teguh sebesar Rp 250.000.000.

Terakhir, Teguh juga punya koleksi mobil 4 unit dengan total nilai Rp 220.000.000. Paling mahal mobil yang dimilikinya adalah Honda Civic tahun 2012 senilai Rp 70.000.000.

(hal/ara)

Sumedang: Data kependudukan adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Data yang baik mengacu pada data yang sesuai dengan tujuannya dan mengarahkan suatu organisasi pada keputusan yang tepat.

Sebaliknya, data yang buruk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menunda dan mengubah hasil, sehingga berujung pada kegagalan.

“Data yang buruk bisa berujung kegagalan dalam pengambilan keputusan oleh decision maker organisasi. Dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi organisasi pemerintah pelayanan publik”, kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada kegiatan Reform Corner di Sumedang, Jumat, 13 September 2024.
Teguh mengingatkan jajaran Dukcapil untuk terus berkomitmen mewujudkan data kependudukan yang berkualitas dengan menekankan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi dalam proses pelayanan. Salah satu langkah startegis yang diambil adalah membangun talenta digital Dukcapil.

“Mempersiapkan dan melahirkan talenta-talenta digital yang berkontribusi positif terhadap pelayanan Dukcapil. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan transformasi dengan pendekatan sistem dan sumber daya manusia (SDM) seperti meningkatkan kompetensi IT, fleksibilitas kerja, membangun dan memperkuat kemitraan, dan menciptakan kultur digital," urai Teguh.

Data kependudukan, lanjutnya, berperan penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo-Gibran “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan 17 program prioritasnya.

“Ini memberikan arahan yang jelas untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains dan teknologi. Dan salah satu tugas dan fungsi Ditjen Dukcapil melalui Direktorat Bina Aparatur Dukcapil adalah memiliki kewajiban pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota”, lanjut mantan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini.

Mantan Pj Gubernur Sulawesi Tengara tahun 2018 ini juga mengingatkan peran penting Dukcapil. Mengutip pesan Mendagri Tito Karnavian pada Rakornas Dukcapil 2024 di Batam beberapa waktu yang lalu, Teguh mengatakan Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini karena data yang dimiliki Dukcapil menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini.

“Dukcapil adalah satu-satunya yang memiliki data kependudukan terlengkap dibanding instansi manapun di Indonesia”, tutup Teguh mengutip pesan Mendagri Tito Karnavian.

(WHS)

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemberlakukan subsidi kereta rel listrik atau KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dikritik oleh komunitas pengguna kereta yang tergabung dalam KRLMania.

Perwakilan KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi membatasi kampanye penggunaan transportasi publik. “Kami ingin menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Ia menyebutkan konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi. Subsidi pemerintah pada KRL seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena itu, subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut. Transportasi publik semestinya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil.

Kebijakan subsidi berbasis NIK, ia melanjutkan, berisiko mengubah prinsip transportasi publik terbuka untuk semua kalangan. “Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari pelayanan publik. Kebijakan yang lebih baik adalah kebijakan yang memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” kata Nurcahyo.

Kalau pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

Ini adalah kebijakan yang lebih adil karena langsung menyasar kelompok yang rentan atau membutuhkan bantuan tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu menahu mengenai wacana pemberian subsidi tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Jokowi mengatakan belum ada rapat mengenai hal tersebut.

“Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu. Saya belum tahu masalah di lapangan seperti apa,” kata Jokowi ditemui usai acara di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Wacana subsidi KRL berbasis NIK dilempar oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub, seperti dikonfirmasiAntaradi Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024, juga mengatakan kebijakan itu masih dibahas.

Budi mengatakan, saat ini sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

"Kami lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata Budi.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada tahun depan. Menurut dia, kebijakan yang bakal berujung pada kenaikan tarif KRL itu malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2024.

Pasalnya, menurut Achmad, permasalahan bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama, bagi pengguna KRL yang tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi digital. "Mereka bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapat subsidi," kata dia. Selain itu, tidak semua masyarakat yang membutuhkan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK.

Alih-alih menaikkan tarif dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya, dengan mempertahankan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," ujarnya.

Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa sebanyak 202.054.251 jiwa atau 97,19 persen masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

"Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik? Alhamdulillah berkat seluruh Dinas Dukcapil yang ada di provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, saat ini masyarakat yang sudah terekam 97,19 persen atau setara 202.054.251 jiwa," ujar Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Apabila dirinci, sambung Teguh, sekitar 67 kabupaten/kota sudah 100 persen atau lebih melakukan perekaman KTP elektronik.

"Kok bisa lebih? Karena juga melakukan pelayanan terhadap penduduk daerah lain," jelasnya.

Selain itu, ada pula daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 80 hingga 99 persen sebanyak 412 kabupaten/kota. Lalu ada 18 kabupaten/kota yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 60 sampai
79,99 persen.

Selain itu, ada juga daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya di bawah 60 persen, yakni 17 kabupaten/kota.

Menurut Teguh, Dukcapil tidak akan tinggal diam mengenai capaian perekaman KTP elektronik tersebut. Pihaknya akan segera terjun ke daerah yang cakupan layanan administrasi kependudukannya rendah.

"Kita akan lakukan percepatan di situ, ada afirmasi di situ kita topang, pemerintah pusat akan terjun di situ," ujar Teguh.

Hal ini dilakukan untuk mencapai target perekaman KTP elektronik sebanyak 99,04 persen pada tahun 2024. Untuk itu, Dukcapil akan terus melakukan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan. MI/Agung Wibowo

(CDE)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ditjen Pajak telah memulai implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 1 Juli 2024 seiring dengan berakhirnya batas pemadanan per 30 Juni 2024.

Namun, bagi wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP tetap wajib melakukan pemadanan untuk menghindari risiko, termasuk WP dianggap belum memiliki NPWP.

Lantas, apa saja risiko jika tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP?

Mengutip Indonesia.go.id, meski memberlakukan kewajiban pemadanan NIK dan NPWP itu, Dtijen Pajak tidak akan memberikan sanksi. Mereka (WP) hanya akan mengalami kendala berupa akses layanan perpajakan dan layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP.

Akan tetapi, tetap ada risiko yang harus ditanggung apabila masyarakat tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP.

Risiko yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak akan menerima potongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang lebih besar

Seperti diketahui, PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

- Wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, akan dianggap tidak memiliki NPWP

UU KUP menyebutkan, bahwa tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal.

- Wajib pajak bakal dikenakan sanksi

Beberapa sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan, yaitu wajib pajak tidak dapat mengakses layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor impor, layanan perbankan dan sektor keuangan, juga layanan pendirian badan usaha dan perizinan usaha.

- Wajib pajak tidak dapat mengakses layanan administrasi pemerintahan

Selain itu, wajib pajak juga tidak dapat mengakses layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan layanan lainnya yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Berkaitan dengan hasil pemadanan NIK dan NPWP, Suryo menyampaikan bahwa pemadanan NIK dan NPWP wajib pajak telah mencapai 99,08% atau sebanyak 73,77 juta NIK, dari sebanyak 74,45 juta NIK.

Hingga Kamis (27/6/2024), masih ada sebanyak 674.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Yang belum padan adalah 674.000 NIK yang belum padan, ini termasuk beberapa yang mungkin enggak cukup solid untuk kami lakukan pemadanan,” katanya, dikutip Minggu (30/6/2024).

Suryo mengatakan bahwa pemadanan NIK dan NPWP dilakukan melalui sistem ataupun secara mandiri oleh wajib pajak.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki sistem data kependudukan, sehingga lebih valid dan akurat yang pada akhirnya mengarah pada data identitas tunggal yang teritegrasi.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemukan data kependudukan yang tidak dikenal atau identitas ganda, bahkan pemalsuan identitas.

Untuk itu, upaya validasi dan singkronisasi data kependudukan harus rutin dilakukan.

Teranyar, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menemukan sebanyak 59.145 data kependudukan warga setempat yang tidak dikenal saat melakukan penertiban dokumen kependudukan 2024. Itu hanya satu wilayah, bisa jadi di wilayah lainnya pun terjadi hal serupa.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, terkait proses verifikasi terhadap 59.145 data kependudukan warga Jakarta Pusat yang tidak dikenal tersebut, pihaknya belum mendapat laporannya.

"Kami belum menerima data tersebut dari mereka (Pemkot Jakarta Pusat)," katanya saat dihubungi KONTAN, Senin (22/7).

Yang terang, validasi dan verifikasi data kependudukan memang rutin dilakukan oleh pihak dinas kependudukan dan cacatan sipil.

Sayang, mengenai berapa banyak data kependudukan yang telah dihapus Kemendagri lantaran tidak jelas dan dikenal, Teguh tidak menyebutkan secara rinci.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Jakarta Pusat tengah memverifikasi 59.145 data kependudukan warga setempat yang tidak dikenal saat melakukan penertiban dokumen kependudukan 2024.

Kegiatan verifikasi tersebut mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2024. Selama proses verifikasi, warga diperkenankan memberikan aduan bila dokumen mereka masuk dalam kategori data kependudukan tidak dikenal.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, polemik data kependudukan hingga kini memang belum bisa terselesaikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendagri untuk terus memvalidasi data secara rutin.

"Masih ada KTP ganda atau data kependudukan yang tidak dikenal membuktikan kebijakan dalam sistem kependudukan masih masih carut-marut," katanya kepada KONTAN, kemarin.

Menurut Trubus, validasi data kependudukan harus sampai tingkat RT/RW. Artinya, ada koordinasi di lapangan antara dinas kependudukan dan catatan sipil dengan masyarakat setempat.

Sudah menjadi rahasia umum, di desa atau kelurahan masih ada oknum orang dalam yang bisa membuat KTP untuk tujuan tertentu.

"Data-data kependudukan yang tidak jelas ini bisa menimbulkan masalah dan rawan penyelewengan ketika berurusan dengan penyaluran bantuan sosial atau data pemilih saat pemilu," ujarnya.

Ke depan, Trubus mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan data kependudukan ini dan terpusat di Kemendagri.

"Persoalan data kependudukan ini selalu menjadi masalah klasik di Indonesia karena belum ada sistem dan pengelolaan basis data yang terancang dengan baik," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99%.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).

Suryo mengatakan, dengan pencapaian 99% tersebut, masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan,” katanya.

Suryo mengatakan, pemadanan NIK dan NPWP tersebut akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang juga mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit angka.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyampaikan terhitung 1 Juli 2024, terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Namun demikian, wajib pajak tetap dapat menggunakan NPWP format lama dengan 15 digit angka untuk layanan selain tujuh layanan tersebut.

Sementara itu, bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.