Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjawab anggota DPR RI Komisi IX, Surya Utama atau Uya Kuya soal kesiapan menghadapi PHK Massal. Awalnya Uya Kuya menyinggung potensi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Menurut Anggoro, pihaknya memastikan ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan siap menghadapi potensi massal di Sritex. Misalnya, ketahanan dana dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," terang Anggoro.

Sebelumnya, Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Jawaban Bos BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memastikan ketahanan dana perusahaan sudah cukup untuk meng-cover jika terjadi PHK massal di Sritex. Menurutnya ketahanan dana JKP BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Untuk JKP karena mereka harus isi di aplikasi di portal SIAPkerja Kemnaker dan Disnaker setempat maka kita harus pastikan bahwa mereka harus mengisi portal SIAPkerja dan didampingi mengisinya dengan benar," tuturnya.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," tutupnya.

Saksikan juga Sosok: Agustinus Wibowo, Menemukan Identitas di Garis Batas

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menambah beberapa kementerian coordinator baru, salah satunya Kemenko Bidang Pangan. Posisi itu diduduki oleh Zulkifli Hasan.

Zulhas yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan resmi dilantik jadi Menko Bidang Pangan tadi pagi oleh Prabowo. Zulhas mengungkapkan tugas dan amanahnya yang baru itu sesuai dengan misi Prabowo yang ingin Indonesia mencapai swasembada pangan.

"Tugasnya jelas dan terang (sebagai Menko Pangan). Baik pidato pelantikan di MPR maupun di depan media lainnya. Bahwa lima tahun ini kita harus swasembada pangan dan satu lagi kita harus swasembada energi," kata Zulhas saat Sertijab Mendag di Kementerian Perdagangan RI Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dirinya juga mengatakan terkait program swasembada pangan dan eergi ini sudah dituang dalam proposal yang disampaikan pada sepuluh tahun lalu saat partainya mendukung Prabowo dalam pilpres 2014.

"Saya memang nyampaikan proposal ini kira-kira sepuluh tahun yang lalu. Waktu kami pertama kali mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014. Itu proposalnya kita waktu itu swasembada pangan. Dengan membagi klaster pertanian," lanjut Zulhas.

Ia juga menerangkan bahwa dalam program swasembada pangannya sudah tidak lagi berpusat di Pulau Jawa mengingat lahan yang terus berkurang dan buruknya kualitas udara di Jawa. Dirinya menyebut bahwa kini program hilirisasi pangan akan berpusat di Papua.

"Jawa tuh lahannya kurang terus, bahkan Pulau Jawa untuk hidup saja tidak layak. Masa depan pertanian Indonesia itu di Papua dan kita sudah mulai fokus kesitu dengan serius," tutupnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan persiapan fisik venue PON XXI di Aceh, Sumatera Utara, selesai akhir bulan ini. Waktu penyelesaian venue ini menjadi penting mengingat ajang olahraga Tanah Air itu akan berlangsung mulai 8 September 2024 nanti.

Perihal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerjanya mengecek langsung venue PON XXI pada Selasa (20/8) kemarin. Dalam kesempatan itu Basuki juga meminta agar proses penyelesaian venue ini dilakukan dengan baik dan hati-hati.

"Terima kasih semuanya sudah bekerja keras. Saya yakin akhir Agustus ini selesai," ucap Basuki sebagaimana dikutip dari unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR, dikutip Rabu (21/8/2024).

"Tolong dikerjakan dengan baik, karena akan banyak orang-orang dari seluruh Indonesia yang datang ke sini. Jadi jangan main-main, tolong dihayati dan dikerjakan betul tugas kita untuk PON XXI ini," ucap Menteri Basuki.

Dalam unggahan itu diperlihatkan juga momen-momen Basuki saat mengitari stadion yang menjadi salah satu Venue PON Aceh. Terlihat ia mengenakan kemeja putih dengan celana dan sepatu hitam, lengkap dengan vest Kementerian PUPR dan helm proyek.

Disebutkan sejauh ini proses konstruksi pengerjaan Venue PON XXI di Kota Banda Aceh terbagi ke dalam 3 paket pekerjaan, yakni:

- Renovasi dan pembangunan kembali 12 venue (progres fisik 97,25%)
- Pembangunan & renovasi venue dayung & pacuan kuda (progres fisik 89,09%)
- Rehabilitasi & renovasi 4 venue tambahan (progres fisik 73,49%)

Sebagai informasi, dalam laporan Antara disampaikan berbagai proyek renovasi dan pembangunan kembali Venue PON XXI Kota Banda Aceh ini terbagi dalam beberapa arena.

Misalkan untuk renovasi dan pembangunan kembali 12 venue yang sudah mencapai 97,25% ini terdiri dari:

- Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh (progres fisik 96,55%)
- Stadion H. Dimurthala Kota Banda Aceh (progres fisik 97,71%)
- Lapangan Tenis Jasdam Kota Banda Aceh (progres fisik 98,68%)
- Lapangan Tenis Polda, Kota Banda Aceh (progres fisik 97,75%)
- Lapangan Tenis Komplek SHB Kota Banda Aceh (progres fisik 99,71%)
- Lapangan Tenis Lambung Kota Banda Aceh (progres fisik 100%)
- Hall Anggar Komplek SHB Kota Banda Aceh (progres fisik 100%)
- Gedung PABSI Komplek SHB Kota Banda Aceh (progres fisik 96,06%)
- GOR KONI Aceh Kota Banda Aceh (progres fisik 97,99%)
- Bale Meuseuraya Aceh Kota Banda Aceh (progres fisik 100%)
- Stadion Mini USK Kota Banda Aceh (progres fisik 100%)
- Lapangan Lambung Kota Banda Aceh (progres fisik 100%).

Kemudian untuk paket pembangunan & renovasi venue dayung & pacuan kuda terbagi ke dalam 2 arena, yakni:

- Dayung di Waduk Keuliling Indrapuri Kabupaten Aceh Besar (progres fisik 99,73%)
- Venue Berkuda di Pacuan Kuda Blang Bebangka Kabupaten Aceh Tengah (progres fisik 88,14%)

Sedangkan untuk paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Arena Tambahan PON di yang kini sudah mencapai 73,49% itu terbagi menjadi 4 venue, yaitu:

- Lapangan sepak bola Blang Paseh Kabupaten Pidie (progress 83,68%)
- Arena Sepatu Roda Kabupaten Pidie (progress 84,49%)
- Lapangan Tembak Rindam Im Mata Ie Kabupaten Aceh Besar (progress 62,66%)
- Kolam Renang Tirta Raya Kota Banda Aceh (progress 73,79%)

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar modal Indonesia mencatatkan peningkatan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Kendati begitu, sejumah tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi global hingga kemunculan fintech (Pinjol) beriskio membayangi target pertumbuhan pasar modal di tahun-tahun mendatang.

Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat mengatakan di tengah tantangan gobal pasar modal indonesia tetap menunjukan ketahanan dan pertumbuhan. Hal ini tercerrmin dari mengingkatnya kapitalisasi pasar Bursa hingga meningkatnya jumlah investor.

"Sejak diwajibkannya pembukaan SID tahun 2012 hingga per Agustus 2024 ini, jumlah investor pasar modal indonesia telah mencapai angka lebih dari 13,45 juta inevstor. Jumlah perusahaan tercatat juga telah mencapai 936 perusahaan," kata Samsul dalam acara 47-tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada Senin (12/8/2024).

Selain itu, kata Samsul peningkatan perusahaan tercatat juga diikuti oleh peningkatan kapitalisasi pasar Bursa yang tercatat menjadi Rp12.302 triliun.

"Angka ini diharapkan dapat terus meningkat seiring pertumbuhan performace emiten, peningkatan jumlah investor dan juga penigkatan jumlah perusahaan tercatat," tambah Samsul.

Khusus pada tahun 2024, Samsul menambahan, rata-rata nilai transkasi harian bursa saat ini tercatat Rp11,8 triliun per hari, meningkat sebesar lebih dari 2000% sejak dua dekade terakhir yang tercatat hanya Rp514 triliun.

Samsul menyebut KSEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus brupaya meingkatakan kinerja pasar modal Indonesia seiring dengan ketahanan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibanding negara- negara lain. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi di atas 5% sepanjang 2023 dan 5,05% pada tahun 2024 ini.

Selain itu, tambah Sasmsul beberapa proyek invetasi pemerintah juga akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, diantaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hiirisasi industri hingga pemilihan investasi pada sektor infrastruktur.

"Pilpres 2024 juga menjadi salah satu katalisator pertmbuhan, kepastian peresiden terpilih diharapkan menjadi sentimen positif bagi pasar, sejalan dengan proses transisi kebijakan perekonomian yang berjalan," kata Samsul.

Kendati begitu, sejumlah tantangan juga berisiko membayangi target pertumbuhan kinerja pasar modal Indonesia hingga 2027 mendatang. Seperti volatilitas ekonomi global, membuat ketidakstabilan mata uang dan harga komoditas yang dapat menurangi arus modal dan kepercayaan investor.

Perubahan kebijakan moneter dan fiskal global juga menjadi tantangan yang akan dihadapi. Di mana kebijakan suku bunga inetrnasional dan stimulis ekonomi juga dapat mengurangi daya tarik inevstasi di pasar modal Indonesia.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi dengan hardirnya fintech (financial technology) dan flatform perdagangan gobal, kata Samsul juga bisa menjadi tantangan pasar modal Indonesia ke depan.

"Selain menjadi peluang juga dapat menajdi tantangan terkait dengan regulasi, keamanan pertumbuhan variasi produk finansial, tensi geopolotik dan ketegangan inetrnasioal juga menjadi tatangan tersendiri " pungkas Samsul.

Sebelumnya, dalam roadmap Pasar Modal 2023-2027, OJK menargetkan jumlah investor menembus 20 juta. Adapun, BEI memperkirakan jumlah investor mencapai 14,5 juta hingga 15 juta pada 2024.

Hingga Juni 2024, KSEI mencatat jumlah investor yang mencapai 13,07 juta terdiri atas 13,03 juta investor ritel, korporasi 23.215, reksa dana 9.076, dana pensiun 1.673, lembaga keuangan 1.529, yayasan 1.100, asuransi 563, perusahaan sekuritas 492, dan lainnya 5.187 investor.

Lebih terperinci, jumlah investor C-BEST (saham) sebanyak 5,78 juta, S-Invest (reksa dana) 12,31 juta, dan surat berharga negara (SBN) 1,1 juta investor.

Secara demografi, investor individu di C-BEST berdasarkan pekerjaannya terdiri atas pengusaha dengan aset Rp449,53 triliun, pegawai negeri, swasta dan guru Rp402,95 triliun, ibu rumah tangga Rp66,24 triliun, pelajar Rp16,96 triliun, dan lainnya Rp418,41 triliun.

Sementara itu, profil pendidikan investor saham didominasi oleh lulusan S1 dengan total aset Rp601,83 triliun, SMA Rp144,18 triliun, S2 atau lebih Rp121,8 triliun, D3 Rp45,52 triliun, dan lainnya Rp40,55 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.