INFO BISNIS - Ingin menurunkan berat badan tanpa harus menjalani diet ketat yang menyiksa? Nah, hal itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah sederhana dan perbaikan gaya hidup, Anda bisa mencapai berat badan ideal tanpa harus merasa lapar sepanjang waktu.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Manokwari di situs pafimanokwari.org, menjaga berat badan sehat dapat dicapai dengan kebiasaan harian yang lebih seimbang, bukan hanya dari pengurangan kalori semata.

Berikut adalah beberapa langkah mudah yang bisa Anda coba untuk mencapai berat badan ideal tanpa harus menahan diri berlebihan.

1. Tingkatkan Aktivitas Fisik

Anda tidak perlu latihan keras seperti atlet, namun bergerak lebih aktif setiap hari adalah kunci. Cobalah berjalan kaki selama 30 menit sehari, memilih tangga daripada lift, atau sekadar membersihkan rumah lebih sering. Aktivitas sederhana ini membakar kalori tanpa terasa dan menjaga tubuh tetap bugar.

2. Perbanyak Konsumsi Air Putih

Air adalah bagian penting dalam proses metabolisme tubuh. Minum air putih cukup dapat membantu menahan lapar, mengoptimalkan pencernaan, dan menjaga fungsi tubuh lainnya. Hindari minuman manis yang sering kali mengandung kalori tinggi.

3. Fokus pada Kualitas Makanan, Bukan Kuantitas

Mengontrol porsi makan memang penting, namun kualitas makanan lebih menentukan. Pilihlah makanan tinggi serat, protein, dan lemak sehat, yang memberi energi lebih lama dan mencegah rasa lapar. Buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian merupakan pilihan yang ideal.

4. Tidur Cukup

Kurang tidur dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, sehingga meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi makanan berkalori tinggi. Pastikan Anda tidur sekitar 7-8 jam setiap malam untuk mendukung metabolisme yang optimal.

5. Konsumsi Makanan Perlahan

Makan dengan pelan memberi waktu bagi otak untuk menerima sinyal kenyang dari perut. Ini membantu mencegah makan berlebihan dan membuat kita lebih menikmati makanan yang dikonsumsi.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda bisa mulai melihat perubahan pada berat badan tanpa harus merasa terbebani oleh diet ketat. Ingat, konsistensi dan gaya hidup sehat adalah kunci keberhasilan jangka panjang. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan menurunkan peringkat dan target harga untuk saham emiten perbankanPTBank Mandiri(Persero) Tbk. (BMRI).

Dalam riset terbarunya, lembaga keuangan global tersebut menyesuaikan rating Bank Mandiri darioverweightmenjadineutral. Target harga untuk BMRI pun diturunkan JP Morgan menjadi Rp7.500 dari sebelumnya Rp8.000.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan kondisi likuiditas perbankan masih mengalami pengetatan hingga kuartal III/2024 atau September 2024.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo melaporkan kondisi likuiditas di pasar akhir-akhir ini cenderung ketat, tecermin dari meningkatnya rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang mencapai 86,91% pada September 2024, naik 2,99% secara year-on-year.

“Untuk itu, sinergi dari kebijakan antara otoritas, fiskal, dan moneter ini sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan likuiditas di pasar,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, ke depan ekspektasi dari kebijakan fiskal yang lebih ekspansif diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perekonomian, sedangkan dari sisi dari moneter dan makroprudensial, penurunan suku bunga yang disertai penambahan insentif makroprudensial serta relaksasi GWM dapat mendorong membaiknya kondisi likuiditas.

Lalu, untuk menjaga likuiditas yang lebih baik, Sigit menuturkan Bank Mandiri dapat mengeksplor beberapa opsi seperti transaksi bilateral maupun penerbitan instrumen likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank, pasar, governance yang berlaku.

Sayangnya, untuk saat ini dirinya masih belum dapat menyampaikan secara lebih detil mengenai rencana opsi-opsi tersebut.

Adapun, dia mengungkapkan bahwa saat ini Bank Mandiri masih memiliki plafon untuk menerbitkan surat utang Valas, yakni Euro Medium Term Notes yang sudah dieksekusi pada 2019-2023. “Namun kami masih punya sisa plafon sebesar US$2,9 miliar miliar dari total sebesar US$4 miliar,” katanya.

Selain itu, untuk surat utang rupiah, Bank Mandiri pun masih memiliki plafon penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan atau Green Bond I sebesar Rp5 triliun dari total plafon yang dimiliki sebesar Rp10 triliun.

Sebagaimana diketahui dalam merespons kondisi likuiditas, Sigit menyebut perseroan masih akan fokus pada peningkatan CASA transaksional melalui strategi pertumbuhan yang berbasis ekosistem value chain.

Dia juga menuturkan sejauh ini Bank Mandiri memiliki kapabilitas yang kuat di dalam penyerapan likuiditas sebagaimana terlihat dari pertumbuhan DPK yang secara konsolidasi yang mencapai 14,9% secara year-on-year pada kuartal III/2024 2024, melampaui dua kali lipat pertumbuhan dari DPK industri yang hanya sebesar 7,04% secara year-on-year.

IDXChannel - Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada Senin (14/10/2024) mempertahankan kebijakan moneter ketatnya di tengah gelombang pelonggaran yang dilakukan bank sentral dunia.

Dilansir dari Bloomberg, MAS menggunakan nilai tukar sebagai alat kebijakan utamanya alih-alih suku bunga. MAS mengatur laju apresiasi atau depresiasi mata uang lokal dengan cara menyesuaikan kemiringan, lebar, dan pusat currency band.

"Kebijakan moneter untuk saat ini masih konsisten dengan stabilitas harga jangka menengah," kata MAS dalam pernyataannya.

Langkah tersebut kontras dengan pemotongan suku bunga acuan yang dilakukan banyak bank sentral negara maju lainnya. Sejumlah pembuat kebijakan, termasuk Federal Reserve (The Fed) dari Amerika Serikat (AS), bahkan melakukan pemangkasan jumbo sebesar 50 basis poin.

Gelombang pelonggaran mencerminkan meredanya tekanan inflasi di banyak negara. Kondisi tersebut belum ditemui di Singapura yang mengimpor banyak barang kebutuhan pokok.

"Nada keseluruhannya sama sekali tidak dovish," kata Kepala Ekonom Overseas-Chinese Banking Corp Ltd Selena Ling.

"Yang dikhawatirkan saat ini adalah pertumbuhan biaya tenaga kerja per unit dan pertumbuhan sektor jasa, meskipun prakiraan inflasi inti dua persen untuk 2025 dipertahankan," katanya.

Bersamaan dengan keputusan MAS, ritis terbaru data produk domestik bruto (PDB) menunjukkan ekonomi Singapura mengalami ekspansi pada kuartal III-2024, didorong sektor manufaktur dan konstruksi.

PDB meningkat 2,1 persen secara kuartalan dan 4,1 persen secara tahunan pada periode Juli-September. MAS masih memperkirakan pertumbuhan PDB akan berada di sekitar batas atas kisaran perkiraan 2–3 persen tahun ini. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai perlu memperbaiki tata kelola aktivasi kartu SIM prabayar guna mencegah praktik penyalahgunaan data masyarakat untuk mendongkrak jumlah pelanggan operator seluler.

Pengamat ekonomi digital sekaligus Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan pemerintah perlu menyempurnakan metode aktivasi kartu agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga risiko penyalahgunaan data pribadi dapat dihindari.

Menurutnya, selama Kemenkominfo memperbolehkan dan belum menyempurnakan registrasi kartu melalui SMS 4444, pemanfaatan data pribadi masyarakat untuk registrasi kartu masih akan terjadi.

Dia juga berpendapat bahwa praktik pemanfaatan data masyarakat hal yang lumrah dan sudah terjadi sejak lama oleh oknum dalam rantai distribusi seperti yang terjadi di Bogor.

Praktik tersebut dilakukan karena adanya keinginan untuk mendapatkan bonus dengan mencapai target tertentu.

“Jadi yang harus menjadi perhatian bukanlah perihal kebocoran datanya, tetapi soal bagaimana caranya agar pendaftaran kartu prabayar benar-benar tervalidasi. Karena selama ini mungkin pelanggan di kartu prabayar bukanlah orang sesungguhnya,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Tesar menambahkan dalam menjalankan aksi tersebut, perusahaan dalam rantai pasok distributor memasukan data masyarakat ke kartu SIM, hingga mencapai jumlah tertentu.

Proses tersebut dapat terjadi karena aktivasi kartu dapat dilakukan mudah, kapanpun dan dimanapun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kembali terulang, Tesar menyarankan agar proses registrasi dilakukan di gerai sehingga operator seluler dapat mengenal pelanggan mereka dengan lebih baik.

“Kembalikan terlebih dahulu pendaftaran dilakukan di gerai. Tidak usah ada 4444. Untuk membeli kartu harus dilakukan di gerai resmi. Boleh di warung-warung atau di pinggir jalan tetapi untuk aktivasi harus di gerai,” kata Tesar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai operator seluler perlu melakukan registrasi ulang untuk semua kartu prabayar agar didapat data yang lebih valid. Sebab, seharusnya ketika registrasi dilakukan, ada pengecekan kecocokan data, yang mana hal tersebut belum terlihat dalam praktiknya saat ini.

“Seperti metode perbankan saat ini, pakai online bisa dengan foto dan KTP. Cepat kalau AI dipastikan data KTP dan wajah sama atau berbeda dan fraud atau real,” kata Heru.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, pihaknya bakal meminta penjelasan pihak Indosat Ooredoo Hutchison terkait peristiwa kebocoran data pribadi berupa KTP milik masyarakat.

Selain Indosat, Menkominfo juga meminta kepada seluruh operator seluler untuk menjaga data konsumen dan mematuhi hukum berlaku.

Sebelumnya, Polisi menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan.

Pelaku memasukan data masyarakat ke kartu sim dengan menggunakan aplikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,56%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

“Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan [Non-Performing Loan/NPL] pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% [bruto] dan 0,78% [neto],” ujarnya dalam RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,56%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

“Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan [Non-Performing Loan/NPL] pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% [bruto] dan 0,78% [neto],” ujarnya dalam RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA - Rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) industri perbankan, termasuk Bank BUMN, terpantau sedang merangkak naik alias mengetat. Alhasil, likuiditas terus menjadi perhatian utama bagi bank pelat merah.

Sebagai informasi, LDR menunjukkan kondisi atau tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi LDR bank, maka semakin ketat likuiditasnya. Sebaliknya, semakin kecil LDR, maka semakin longgar likuiditas bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa likuiditas perbankan tetap memadai pada kuartal II/2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas perbankan pada kuartal II/2024 tetap memadai tecermin dari rasio alat Likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai level 25,36%.

"Likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

Selain itu, likuiditas juga terjaga seiring dengan pertumbuhan DPK perbankan pada level 8,45% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II/2024.

Perry merinci dari insentif likuiditas makroprudensial (KLM) perbankan mendapatkan guyuran Rp91 triliun untuk periode Juli-Agustus 2024 sehingga tambahan likuiditas dari kebijakan ini senilai Rp255 triliun.

Adapun, Perry menambahkan kondisi likuiditas pada masing-masing perbankan bisa berbeda, tergantung dengan model bisnis masing-masing.

"Ada yang rajin menyalurkan kredit sehingga mendapat tambahan likuiditas dari BI, ada yang enggak rajin menyalurkan kredit sehingga tidak dapat. Namun, secara keseluruhan industri likuiditas tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, insentif KLM BI diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi, UMKM, dan pembiayaan hijau.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/6/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Dari sisi pelaku industri, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan saat ini, terjadi tren suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. The Fed sendiri masih mempertahankan bunga acuannya atau Fed Fund Rate pada level 5,5%.

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, meski rupiah terus melemah, nyatanya investor asing tetap masuk ke Indonesia.

Sementara, yang jadi tujuan investasi dari investor asing adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain, suku bunga acuan BI masih di level yang tinggi, di mana pada April 2024 telah mengalami kenaikan 25 basis poin (bps). Suku bunga SRBI pun naik sebesar 65 bps.

Hal tersebut memang menarik foreign inflow dan menstabilkan rupiah. Namun, di tengah kondisi tersebut, likuiditas rupiah terserap besar, di mana 70% melalui SRBI. "Kesimpulannya, likuiditas ketat,” ungkap Royke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi mampu menekan cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga biaya dananya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank memonitor performa kreditnya pula. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada pekan lalu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengerem ekspansi kredit mereka pada tahun ini seiring dengan tantangan likuiditas saat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) masih tinggi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi berdampak pada biaya dana atau cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga cost of fund-nya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank untuk turut memonitor performa kreditnya. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif sebesar 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu juga mengatakan seiring dengan tren suku bunga tinggi, saat ini likuiditas seret. "Hari ini likuiditas mahal, tersedia, ada, tapi mahal," ujarnya pada Senin (8/7/2024).

Dengan kondisi seperti itu, bank pun mengerem kreditnya. "Pada kuartal I/2024, kredit kami tumbuh 14,8%, namun akan turunkan hanya 10%-11% pada akhir tahun, karena likuiditas mahal. Jangan sampai kami salurkan kredit, tapi lama-lama rugi karena dana mahal," tuturnya.

Sebelumnya, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan, likuiditas bank menjadi mahal. “Karena ada beban cost of fund yang cukup lumayan," katanya.

Amin juga menyoroti bagaimana permintaan kredit yang diprediksi tidak terlalu tinggi karena bank kini mulai selektif.

Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan BI masih dalam tren tinggi. BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Juni 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengawasan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada taksi online.

“Kemarin kalau nggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM subsidi), tapi pengawasannya itu,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai proses revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Meskipun pemerintah mengelompokkan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi berdasarkan ukuran volume silinder mesin (CC) dan jenisnya, ia tidak ingin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang menggodok mekanisme untuk pengawasan. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah BPH Migas.

Agus menambahkan, taksi online dengan kelas luxury atau mewah tidak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” kata Agus.

Agus mengatakan bahwa hingga saat ini, revisi dari Perpres 191 Tahun 2014 belum terbit, meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Frederikus Bata, Muhammad Nursyamsi, Antara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Lewat langkah pengetatan itu, diharapkan dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Erick menyampaikan pembatasan ditujukan agar subsidi BUMN menjadi lebih tepat sasaran.

"Ya kita sedang menunggu perpres 191, jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Erick, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya BBM bersubsidi, Erick juga mendorong pembatasan subsidi juga dapat dilakukan terhadap listrik maupun LPG. Erick menilai hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah, perusahaan-perusahaan besar sama dengan yang rumahnya kurang baik, seperti contoh pemain timnas U-16 Alberto rumahnya seperti itu, listrik subsidi, tapi sama dengan orang yang rumahnya sebesar ini, kan tidak adil," ucap Erick.

Oleh karena itu, Erick menyebut BUMN menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi. Erick memastikan BUMN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

"Saya tunggu saja karena kan harus ada kebijakannya, ingat BUMN ini korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya buat BBM tapi kita berharap juga buat gas karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," sambung mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick juga mendorong implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Hal ini selaras dengan ikhtiar Indonesia meningkatkan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Nature based ini bisa jadi solusi karena ke depan Indonesia tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit yang bagus," sambung Erick.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal sangat mendukung rencana jangka panjang pemerintah dalam program subsidi yang lebih tepat sasaran. Erick menilai hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

"Sisa dananya bisa untuk program lain mendukung pengembangan SDM, jadi jangan masyarakat dididik hanya konsumtif tapi IQ rendah sekali artinya asupan gizi untuk perbaikan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak harus jadi prioritas ke depan kalau tidak mau kalah dari bangsa lain," kata Erick.