Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap langkah untuk menjaga keberlanjutan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending yang dinilai lebih memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan regulator masih menaruh perhatian pada industri tersebut.

Dia menyebut saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Di dalam RPOJK [rancangan peraturan OJK] ini akan diatur antara lain mengenai pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan kriteria tertentu,“ kata Agusman dalam dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan RPOJK tersebut akan memuat mengenai pengaturan kesehatan LKM dengan aspek-aspek tertentu. Serta beberapa ketentuan lainnya yang akan dicantumkan untuk penguatan tata kelola LKM.

Selain itu, lanjut Agusman, OJK juga sedang menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan dan penguatan LKM, yang juga tentunya merupakan turunan dari UU P2SK. Peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan sesuai amanah UU P2SK.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri LKM meningkat sebesar 9,73% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1,64 triliun per Agustus 2024. Pada Agustus 2023, aset industri LKM mencapai senilai Rp1 triliun.

Sementara dari sisi pembiayaan mencapai Rp1,03 triliun, meningkat 2,80% yoy. Sementara pada Agustus 2023 pembiayaan industri LKM mencapai Rp1,5 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan empat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pencabutan izin usaha tersebut antara lain karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota. Penyebab lainnya, yaitu keterbatasan dana hingga manajemen yang kurang baik.

1. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek)

Pencabutan izin usaha itu dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/KO.14/2024 tanggal 12 Februari 2024. Adapun Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek) beralamat di Jalan Riau Nomor 12, Kota Mojokerto.

2. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati)

OJK mencabut izin usaha Koperasi LKM Pundi Mataram Pati melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/KO.13/2024 tanggal 18 April 2024. Adapun Koperasi LKM Pundi Mataram Pati beralamat di Jalan Mr. Iskandar Nomor 77, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

3. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu

Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 64/KO.13/2024 tanggal 1 Juli 2024. Adapun Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

4. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya

Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/KO.17/2024 tanggal 3 September 2024. OJK mencabut izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya yang beralamat di Jalan Dusun Sri Lestari Blok C, Kelurahan Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung, terhitung sejak 4 September 2024.?

Upaya Regulator

OJK akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro. Agusman mengatakan salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK. Dia menyampaikan roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM).

Beleid ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK.

Dia menyebut roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Jika menilik ke belakang, keberlangsungan LKM tampaknya memang mengkhawatirkan. Sebab, sudah 4 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dicabut izin usaha oleh regulator sepanjang tahun ini.

Adapun 4 koperasi LKM tersebut, yakni Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu, dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya.

Sebelumnya, Agusman sempat mengungkapkan pencabutan izin usaha LKM karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota.

Dia tak memungkiri industri LKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, manajemen yang kurang baik, serta kurangnya keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, bisnis pelaku usaha LKM tak bisa berlanjut.

Secara kinerja, OJK mencatat penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun. Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun.

Adapun nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meningkat dalam delapan bulan tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan. penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun.

"Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Agusman menerangkan nilai penyaluran per Agustus 2024 itu juga meningkat sebesar 2%, jika dibandingkan posisi per Desember 2023 yang sebesar Rp 1,01 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan industri LKM, Agusman menyebut OJK akan melakukan sejumlah langkah. Dia bilang salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari UU P2SK.

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman.

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu merupakan turunan dari UU P2SK. Dia menyebut roadmap tersebut nantinya bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan modal ventura pada September 2024 mencapai Rp 16,25 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan nilai pembiayaan modal ventura tersebut terkontraksi sebesar 8,10% Year on Year (YoY).

"Di bulan sebelumnya, pembiayaan modal ventura pada Agustus 2024 terkontraksi 9,03% YoY, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,19 triliun," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Kondisi yang sama ternyata juga terjadi pada Juli 2024. Agusman menerangkan pembiayaan modal ventura terkontraksi 10,67%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,18 triliun.

Adapun nilai aset modal ventura pada September 2024 sebesar Rp 26,15 triliun. Nilai itu terkontraksi 4%, jika dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 27,24 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berhasil menyalurkan pinjaman pada Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun. Adapun nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi pada Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin usaha kepada Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro PPUMI (LKM PPUMI).

Pemberian izin usaha itu berdasarkan KEP452/PL.02/2024 per 18 Oktober 2024. Adapun pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Dalam pemberian izin usaha itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Sesuai dengan ketentuan, Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro PPUMI (LKM PPUMI) diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 4 bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya, OJK mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku lembaga keuangan yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pelaku usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) saat ini dihadapkan oleh sejumlah tantangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan salah satu tantangannya yakni, keterbatasan dana dan tata kelola yang kurang baik.

"Selain itu, kurangnya keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Alhasil, sudah terdapat empat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berguguran sepanjang tahun ini. Adapun empat koperasi LKM tersebut, yakni Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu, dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya.

Agusman menerangkan pencabutan izin usaha terhadap 4 LKM tersebut dikarenakan terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan RUPS atau Hasil Rapat Anggota.

Untuk memperkuat industri, Agusman menyampaikan saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai Pengembangan dan Penguatan LKM (RPOJK LKM).

Pada RPOJK itu, dia bilang akan diatur sejumlah hal mengenai pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan kriteria tertentu, pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu, serta perluasan kepemilikan LKM oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

"Selain itu, OJK juga sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," kata Agusman.

Sementara itu, OJK mencatat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berhasil menyalurkan pinjaman pada April 2024 sebesar Rp 1,02 triliun. Adapun nilai itu meningkat 4,08%, jika dibandingkan posisi pada April 2023 yang sebesar Rp 0,98 triliun.

Bisnis.com, CIREBON - Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) mengalami penurunan sepanjang 2024.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan jumlah pinjaman yang disalurkan LKM pada semester I/2024 sebanyak Rp15,08 miliar. Angka tersebut pun lebih rendah 2,87% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sementara.

"Penurunan pun terjadi pada sisi aset dan dana pihak ketiga LKMS. Untuk aset, mengalami penurunan dari 10,23% menjadi Rp34,58 miliar. Sementara DPK, mengalami kenaikan sebesar 63,61% menjadi Rp20,22 miliar," kata Agus, Selasa (17/9/2024).

Agus mengatakan, penurunan ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor. Salah satunya adalah kondisi perekonomian global yang masih belum stabil pascapandemi, ditambah dengan ancaman inflasi yang turut menekan daya beli masyarakat di tingkat bawah.

Sejak awal tahun, beberapa sektor usaha kecil mengalami stagnasi, dan banyak nasabah LKMS yang kesulitan membayar cicilan. Hal ini menyebabkan lembaga-lembaga keuangan mikro menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru.

Selain itu, meningkatnya biaya operasional di sektor pertanian akibat cuaca ekstrem dan fluktuasi harga bahan pokok turut memengaruhi kelayakan usaha di mata lembaga pembiayaan.

"Banyak petani yang mengalami gagal panen, terutama di daerah Indramayu dan Majalengka, yang mengandalkan pertanian padi sebagai sumber penghidupan utama," kata Agus.

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat lembaga perbankan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) membuka rekening simpanan pelajar sebanyak 1,3 juta rekening sepanjang 2024.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan rekening simpanan pelajar yang dibuka sepanjang 2024 ini memiliki nominal sebesar Rp294,54 miliar. Angka tersebut didapatkan karena upaya meningkatkan literasi keuangan yang dilakukan OJK Cirebon semakin masif.

"Diharapkan mereka yang membuka rekening bisa merasakan manfaat dari penggunaan produk dan layanan keuangan, serta dapat menggunakan produk dan layanan keuangan untuk menciptakan nilai tambah,” kata Agus, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, dalam upaya memperkuat program literasi keuangan untuk kalangan pelajar, OJK pun getol sosialisasi terkait instrumen investasi, seperti saham, reksadana, dan obligasi.

Agus mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK dalam mendorong generasi muda untuk lebih melek finansial dan mampu mengelola keuangan.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, investasi saham semakin penting untuk dipertimbangkan sebagai salah satu strategi keuangan jangka panjang.

"Pasar saham, meskipun berfluktuasi, menawarkan peluang pertumbuhan modal yang signifikan bagi investor yang berani mengambil risiko terukur dan memiliki pemahaman mendalam tentang pasar," kata Agus.

Agus menyebutkan investasi saham memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi global. Dengan memilih saham perusahaan yang kuat dan memiliki fundamental baik, investor dapat memperoleh keuntungan dalam jangka panjang,

Ia pun menyarankan agar masyarakat mulai mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka ke investasi saham.

"Meskipun pasar saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi politik dan ekonomi, dalam jangka panjang, saham cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti deposito, atau obligasi," kata Agus.

Saat ini, menunjukkan semakin banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang mulai tertarik untuk berinvestasi saham. Hal itu pun didorong oleh kemudahan akses ke pasar saham melalui platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan mudah.

Ia pun mengingatkan bahwa investasi saham memerlukan pengetahuan dan strategi yang tepat. "Penting bagi investor pemula untuk melakukan riset dan tidak hanya mengikuti tren pasar. Konsultasi dengan penasihat keuangan juga bisa menjadi langkah bijak untuk menghindari kesalahan investasi," katanya.