JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

Jakarta -

Suzuki resmi meluncurkan mobil listrik pertamanya, Suzuki e Vitara. Mobil listrik ini merupakan versi produksi massal dari konsep Suzuki eVX yang sempat dipamerkan Suzuki di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Suzuki e Vitara melakoni debut global di Eropa, tepatnya di Milan, Italia. Produksi akan dimulai di Suzuki Motor Gujarat di India pada 2025. Mobil ini akan mulai dijual di berbagai negara, termasuk Eropa, India, dan Jepang, sekitar pertengahan tahun 2025.

"e VITARA adalah BEV pertama kami, yang dikembangkan melalui uji coba berulang kali untuk menciptakan BEV yang mudah digunakan bagi pelanggan kami. Untuk mewujudkan masyarakat yang netral karbon, kami akan menyediakan berbagai pilihan, termasuk BEV, kendaraan hybrid, dan kendaraan CNG, yang disesuaikan dengan wilayah tertentu. Peluncuran e VITARA merupakan tonggak penting dalam mencapai netralitas karbon. Setelah peluncuran e VITARA, kami akan terus memperluas jajaran BEV kami dan mengusulkan solusi mobilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan negara dan wilayah tertentu," kata Toshihiro Suzuki, Representative Director and President Suzuki Motor Corporation dikutip dari siaran persnya.

Suzuki e Vitara ditawarkan dengan tiga trim. Pertama adalah e Vitara dengan baterai 49 kWh 2WD. Lalu ada e Vitara dengan baterai 61 kWh 2WD dan 61 kWh 4WD. Khusus varian 2WD, motornya menggerakkan roda depan. Sedangkan yang 4WD menggerakkan semua roda dengan teknologi 4WD elektrik "ALLGRIP-e".

Suzuki e Vitara Foto: Dok. Suzuki

ALLGRIP-e adalah sistem 4WD elektrik yang memanfaatkan keahlian Suzuki dalam teknologi penggerak empat roda, yang dilengkapi dua eAxle independen di bagian depan dan belakang. Sistem ini tidak hanya memberikan kinerja yang bertenaga tetapi juga memungkinkan kontrol yang presisi dengan respons yang sangat baik. Selain itu, sistem ini mencakup mode Trail yang memungkinkan keluar dengan mulus dari medan kasar dengan menerapkan rem pada ban yang berputar dan mendistribusikan torsi penggerak ke ban yang berlawanan (fungsi LSD).

Suzuki e Vitara dengan baterai 49 kWh 2WD memiliki total tenaga hingga 106 kW dengan torsi maksimal 189 Nm. Lalu untuk e Vitara 61 kWh 2WD tenaga maksimalnya mencapai 128 kW dengan torsi maksimal 189 Nm. Sedangkan versi 4WD menghasilkan total tenaga hingga 135 kW dengan torsi maksimal 300 Nm.

Suzuki tidak merilis jarak tempuh dari e Vitara ini. Namun, dikutip dari Auto Express, versi long range-nya bisa menjangkau jarak hingga 400 km.

Suzuki e Vitara memiliki dimensi panjang 4.275 mm, lebar 1,800 mm, dan tinggi 1.635 dengan wheelbase 2.700 mm. Mobil ini punya ground clearance 180 mm.

(rgr/dry)

Jakarta: Pemerintah berencana mencairkan bantuan sosial (bansos) BNPT (Bantuan Non Tunai Pangan) pada November 2024.

Melansir laman UMSU, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Diharapkan, bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi banyak keluarga.

Apa saja ketentuan untuk mendapatkan bansos?

Agar bisa menjadi penerima bantuan bantuan sosial, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Memiliki KTP elektronik yang valid.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
3. Tidak sedang menerima jenis bantuan sosial lain, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja.
4. Bukan merupakan ASN, anggota TNI, Polri, atau pegawai negeri lainnya.

Bagaimana langkah untuk memeriksa penerima bansos?

Jika ingin mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan informasi wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
3. Isi nama lengkap sesuai yang tertera di KTP.
4. Lengkapi verifikasi captcha yang muncul.
5. Klik “Cari Data” untuk mendapatkan hasil.

Ini rincian jumlah bansos

Berikut adalah jumlah bantuan yang diberikan kepada berbagai kategori penerima PKH:

Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Anak balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

Dengan adanya bansos BNPT diharapkan bisa membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Dengan bantuan ini, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan terpenuhi dan kesejahteraan penerima meningkat.

Oleh karena itu, penting bagi calon penerima untuk memahami syarat dan langkah pendaftaran agar bisa mendapatkan bantuan ini. Semoga program ini bisa meringankan beban banyak keluarga di tengah situasi yang sulit. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, investor.id - PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) terus memperluas sinerginya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. 

Pada 2 November 2024, Bank Aladin Syariah bersama BPKH menandatangani memorandum of understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan layanan keuangan syariah melalui digitalisasi perbankan, promosi kegiatan haji muda, serta program perencanaan haji bagi masyarakat.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh BPKH kepada perusahaan.

“Dukungan Bank Aladin Syariah kepada BPKH merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan layanan keuangan syariah, terutama perencanaan haji, kepada masyarakat. Kami berharap dapat terus mendorong literasi keuangan syariah dan memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji untuk merencanakan ibadah sejak dini dengan tenang dan nyaman,” ungkap Koko dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Koko menuturkan, kolaborasi yang telah terjalin sejak 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perencanaan ibadah haji. Salah satu bentuk nyata dukungan Bank Aladin Syariah adalah melalui partisipasi mereka dalam acara Hajj Run 2024 yang diselenggarakan oleh BPKH pada 3 November 2024 di Padang, Sumatera Barat. 

“Acara yang menggabungkan unsur olahraga, kesehatan, dan semangat spiritual ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan haji serta mendorong generasi muda berpartisipasi aktif dalam perencanaan ibadah haji,” ujar Koko.

Diketahui, BPKH memiliki program haji muda di mana program tersebut bertujuan untuk mengajak generasi muda agar merencanakan dan menunaikan ibadah haji di usia yang lebih muda, karena ibadah haji memerlukan kemampuan finansial, fisik, dan keilmuan yang memadai. 

Menurut Koko, hal tersebut selaras dengan produk-produk unggulan Bank Aladin Syariah yaitu Ala Deposito dan Ala Impian yang memudahkan calon jamaah untuk mempersiapkan ibadah haji dan umrah secara terencana sesuai kemampuan finansialnya, pilihan jangka waktu yang fleksibel dan bagi hasil yang kompetitif. 

“Untuk persiapan yang lebih dini, Bank Aladin Syariah juga menyediakan produk Ala Gen agar buah hati dapat mulai belajar menabung untuk masa depan ibadah haji dan umroh mereka,” imbuhnya.

Bank Aladin Syariah juga terus aktif mendukung berbagai program BPKH lainnya yang bertujuan untuk memperkuat industri syariah di Indonesia. Bank Aladin Syariah senantiasa menghadirkan inovasi perbankan digital berbasis syariah terdepan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) terus memperluas sinerginya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. 

Pada 2 November 2024, Bank Aladin Syariah bersama BPKH menandatangani memorandum of understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan layanan keuangan syariah melalui digitalisasi perbankan, promosi kegiatan haji muda, serta program perencanaan haji bagi masyarakat.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh BPKH kepada perusahaan.

“Dukungan Bank Aladin Syariah kepada BPKH merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan layanan keuangan syariah, terutama perencanaan haji, kepada masyarakat. Kami berharap dapat terus mendorong literasi keuangan syariah dan memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji untuk merencanakan ibadah sejak dini dengan tenang dan nyaman,” ungkap Koko dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Koko menuturkan, kolaborasi yang telah terjalin sejak 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perencanaan ibadah haji. Salah satu bentuk nyata dukungan Bank Aladin Syariah adalah melalui partisipasi mereka dalam acara Hajj Run 2024 yang diselenggarakan oleh BPKH pada 3 November 2024 di Padang, Sumatera Barat. 

“Acara yang menggabungkan unsur olahraga, kesehatan, dan semangat spiritual ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan haji serta mendorong generasi muda berpartisipasi aktif dalam perencanaan ibadah haji,” ujar Koko.

Diketahui, BPKH memiliki program haji muda di mana program tersebut bertujuan untuk mengajak generasi muda agar merencanakan dan menunaikan ibadah haji di usia yang lebih muda, karena ibadah haji memerlukan kemampuan finansial, fisik, dan keilmuan yang memadai. 

Menurut Koko, hal tersebut selaras dengan produk-produk unggulan Bank Aladin Syariah yaitu Ala Deposito dan Ala Impian yang memudahkan calon jamaah untuk mempersiapkan ibadah haji dan umrah secara terencana sesuai kemampuan finansialnya, pilihan jangka waktu yang fleksibel dan bagi hasil yang kompetitif. 

“Untuk persiapan yang lebih dini, Bank Aladin Syariah juga menyediakan produk Ala Gen agar buah hati dapat mulai belajar menabung untuk masa depan ibadah haji dan umroh mereka,” imbuhnya.

Bank Aladin Syariah juga terus aktif mendukung berbagai program BPKH lainnya yang bertujuan untuk memperkuat industri syariah di Indonesia. Bank Aladin Syariah senantiasa menghadirkan inovasi perbankan digital berbasis syariah terdepan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO Grup Rajawali, PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) membukukan pertumbuhan laba bersih sepanjang kuartal III/2024, kendati pendapatan usaha perseroan periode Januari-September 2024 tercatat turun.

Berdasarkan laporan keuangan, BWPT sejatinya mencatatkan penurunan pendapatan usaha 8,88% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp2,93 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,21 triliun.

Raupan pendapatan usaha terbesar berasal dari produk minyak kelapa sawit sebesar Rp2,66 triliun, turun 8,67% yoy. Pendapatan dari produk inti kernel juga turun 2,16% yoy menjadi Rp232,31 miliar. Adapun, raupan pendapatan dari produk tandan buah segar ambrol 45,43% yoy menjadi Rp32,96 miliar per kuartal III/2024.

Namun, BWPT mencatatkan penyusutan beban pokok penjualan 16,23% yoy menjadi Rp2,06 triliun per kuartal III/2024. Alhasil, laba kotor Eagle High Plantations naik 14,97% yoy menjadi Rp872,04 miliar.

Setelah pengurangan beban usaha, beban bunga, hingga penambahan pendapatan bunga, maka BWPT meraup laba sebelum pajak sebesar Rp296,83 miliar per kuartal III/2024 Kondisi tersebut berbalik dari catatan rugi sebelum pajak per kuartal III/2023 sebesar Rp101,88 miliar.

BWPT pun meraup laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp178,99 miliar per kuartal III/2024, melesat 48,98% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp120,14 miliar.

Emiten milik Peter Sondakh ini telah membukukan aset sebesar Rp9,86 triliun hingga periode yang berakhir 30 September 2024. Aset perseroan susut dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp10,18 triliun.

Jumlah liabilitas BWPT pun susut menjadi Rp7,5 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp7,99 triliun.

Adapun, jumlah ekuitas BWPT naik menjadi Rp2,36 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan akhir tahun lalu sebesar Rp2,19 triliun.

Seiring dengan peningkatan laba perseroan, harga saham BWPT pun melonjak. Pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (1/11/2024), BWPT mencatatkan peningkatan harga saham 3,12% ke level Rp66 per lembar.

Harga saham BWPT pun naik 1,54% dalam sepekan dan menguat 13,79% dalam sebulan. Saham BWPT juga berada di zona hijau, atau naik 22,22% sepanjang tahun berjalan 2024.

Direktur Utama BWPT Henderi Djunaidi mengatakan moncerenya kinerja laba perseroan sepanjang kuartal III/2024 ditopang oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah keberhasilan perseroan dalam menurunkan pinjaman bank sehinga mendorong terjadinya penurunan beban bunga pinjaman sebesar 16% YoY.

"Konsistensi BWPT juga terlihat melalui peningkatan EBITDA pada setiap kuartalnya. Pada kuartal III/2024 ini EBITDA tumbuh 10% YoY, meningkat dari Rp 840 miliar per September 2023 menjadi Rp924 miliar per September 2024," kata Henderi dalam keterangan resmi.

Selain itu, lanjut Henderi, perseroan juga berhasil meningkatkan efisiensi biaya operasional Perusahaan dimana beban pokok penjualan turun hingga double digit secara tahunan, sehingga BWPT berhasil mencatatkan pertumbuhan laba kotor sebesar 15% YoY.

"BWPT berhasil menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi kondisi yang menantang hingga Kuartal III tahun 2024 ini. Hal ini lantaran BWPT menerapkan strategi 3 pilar yaitu produktivitas, efisiensi dan profitabilitas sehingga laba bersih terus meningkat sampai pada posisi saat ini," tambahnya.

Berdasarkan alokasi capex Perusahaan, saat ini tengah dilakukan penanaman baru di lahan yang dimiliki BWPT untuk mendorong pertumbuhan produksi pada tahun-tahun mendatang termasuk pembangunan peningkatan kapasitas pabrik untuk memperbesar produksi CPO.

Pabrik tersebut, kata Henderi, rencananya akan mulai dioperasikan pada awal Kuartal II tahun 2025.

Jakarta -

Becak listrik gratis bakal dibagi-bagikan Presiden Prabowo Subianto. PT LEN yang diminta Prabowo untuk memproduksi becak-becak tersebut. Prabowo bilang secara bertahap ribuan becak bakal dibagikan ke seluruh Indonesia.

"Saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan kita, dengan PT LEN, kita sudah bikin becak listrik dan akan kita bagikan bertahap," ungkap Prabowo saat pidato pada acara deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Eks Menteri Pertahanan itu bilang sudah ada 1.000 becak listrik yang diproduksi. Becak-becak ini siap dibagikan ke masyarakat.

"Sudah hampir 1.000 dibangun, dan akan dibagikan terus," tegas Prabowo.

Siapa yang bakal dapat becak listrik tersebut? Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan dirinya menargetkan becak listrik gratis itu akan dibagikan kepada masyarakat lansia yang masih menarik becak.

"Kita prioritaskan warga negara yang menarik becak di atas 60 tahun kita prioritaskan kasih sepeda listrik," ungkap Prabowo.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto yang pertama kali menyebut ratusan becak listrik dibagikan secara bertahap di seluruh Indonesia oleh Prabowo. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Persatuan Becak Listrik Indonesia (PBLI) itu mengatakan becak listrik dapat menjadi salah satu alat transportasi pariwisata.

Dia bilang Prabowo ingin para kusir tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga lebih untuk mengayuh pedal seperti saat menarik becak tradisional. Ia menilai becak listrik juga ramah lingkungan.

"Untuk Bali spesifik, bisa memberikan salah satu dampak positif dalam mengembangkan kepariwisataan," imbuh Wiranto seusai meresmikan kantor PBLI di Denpasar, Selasa (29/10/2024) yang lalu.

(hal/fdl)

Jember: Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai menegaskan komitmen negara mendukung pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang khas dan mandiri. UU Pesantren diyakini akan menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam ini.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi UU Pesantren yang digelar lembaga Majelis Masyayikh di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember, Jawa Timur. Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) mengungkapkan pesantren telah lama menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter bangsa serta pusat pengembangan moral dan spiritual di tengah masyarakat.

"Sebagai pengakuan resmi, UU Pesantren memberi landasan hukum untuk menjamin kemandirian dan kekhasan pesantren," ujar Rozin dalam keterangannya, Sabtu, 2 November 2024.
UU Pesantren melibatkan Majelis Masyayikh sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan pesantren. Rozin menegaskan Majelis Masyayikh akan mengawal kualitas pendidikan pesantren tanpa intervensi, sehingga karakteristik dan independensi pesantren tetap terjaga.

Sekretaris Majelis Masyayikh Muhyiddin Khatib menegaskan pengakuan formal melalui UU ini menjadi kebanggaan bagi pesantren. Namun, ia mengingatkan kehadiran undang-undang ini membuat beberapa pihak khawatir akan munculnya intervensi yang bisa mengubah nilai-nilai pesantren.

"Perlu kita pahami bersama agar tidak menjadi persoalan di antara kita. Kita semua, terutama para kiai, maqomnya itu mengatur, bukan diatur," kata Muhyiddin.

Baca juga: PR Menag dan Menteri PPPA Baru menurut JPPRA

Muhyiddin menjelaskan UU Pesantren adalah bagian dari upaya panjang untuk menguatkan posisi pesantren dalam pendidikan nasional. Sekaligus, bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia.

"Lahirnya UU ini bukan hadiah dari pemerintah, tapi membayar utang kepada pesantren. Pesantren adalah basis kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia,” tegasnya.

Muhyiddin menyampaikan pesantren tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi dukungan agar kualitas dan tradisi pendidikannya dapat terus berkembang. Majelis Masyayikh, melalui Dewan Masyayikh, bertanggung jawab penuh atas pengembangan kurikulum dan standar pendidikan pesantren tanpa intervensi dari pemerintah.

"Majelis Masyayikh bukan bagian dari pemerintah, Majelis Masyayikh tidak bisa didikte oleh pemerintah. Yang bisa mengarahkan Majelis Masyayikh adalah kiai-kiai Dewan Masyayikh pesantren," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pesantren di seluruh Indonesia untuk memahami dan mengoptimalkan UU Pesantren dalam mendukung misi mereka. Melalui pengakuan formal, afirmasi, dan fasilitasi yang diberikan oleh UU ini, pesantren tidak hanya akan terus tumbuh dan berkembang, tetapi mampu bersaing di era globalisasi. Namun, tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, guna mendapatkan masukan demi memperkuat rumusan pengelolaan keuangan haji

"Hari ini kita melakukan International Hajj Fund Forum, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pengeluaran keuangan haji baik di Indonesia maupun di beberapa tempat di negara muslim lainnya," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).

Sejumlah otoritas pengelola keuangan dari sejumlah negara akan turut serta dalam memberikan pandangan-pandangannya. Mereka ingin bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan haji yang lebih ideal.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada "Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation".

Dalam sesi ini para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai forum yang bisa sebagai kolaborasi antara setiap negara untuk bisa melakukan yang terbaik dan optimalisasi dari pengeluaran keuangan hajinya," kata Fadlul.

Sementara pada sesi kedua, perihal pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah.

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," katanya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, lanjutnya, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, guna mendapatkan masukan demi memperkuat rumusan pengelolaan keuangan haji

"Hari ini kita melakukan International Hajj Fund Forum, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pengeluaran keuangan haji baik di Indonesia maupun di beberapa tempat di negara muslim lainnya," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).

Sejumlah otoritas pengelola keuangan dari sejumlah negara akan turut serta dalam memberikan pandangan-pandangannya. Mereka ingin bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan haji yang lebih ideal.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada "Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation".

Dalam sesi ini para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai forum yang bisa sebagai kolaborasi antara setiap negara untuk bisa melakukan yang terbaik dan optimalisasi dari pengeluaran keuangan hajinya," kata Fadlul.

Sementara pada sesi kedua, perihal pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah.

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," katanya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, lanjutnya, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

Hal ini juga, kata Fadlul, demi menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Forum ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji," kata dia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mimpi menunaikan ibadah haji di usia muda kini semakin terbuka lebar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak generasi muda untuk mulai merencanakan ibadah haji sejak dini melalui talkshow bertema “Rencanakan Masa Depan untuk Ibadah Haji Sejak Dini” di Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 pada Kamis (31/10) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Talkshow ini menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie. Mereka membahas pentingnya mendaftar haji di usia muda dan langkah-langkah untuk mempersiapkannya lebih awal.

Fadlul memperkenalkan kampanye “Ayo Haji Muda” yang digagas oleh BPKH. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mendaftar haji saat masih muda, mengingat ibadah haji memerlukan fisik yang kuat karena banyak aktivitas berjalan jarak jauh.

“Mengapa BPKH mengampanyekan ‘Ayo Haji Muda’? Karena masa tunggu setelah mendaftar cukup panjang. Usia 40 atau 50 tahun adalah waktu yang tepat untuk menunaikan haji dengan kedewasaan rohani dan fisik yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangannya.

Fadlul juga mengajak generasi muda, terutama para calon mempelai pria, untuk menjadikan setoran awal haji sebagai mahar pernikahan.

“Fenomena yang cukup menarik saat ini, banyak generasi muda setelah lulus kuliah ingin menikah. Biasanya mahar berupa seperangkat alat salat, tetapi sekarang bisa berupa setoran awal haji. Jika pasangan Indonesia sudah mulai berpikir setor haji sejak umur 25 tahun, artinya mereka telah memiliki visi fisik dan rohani yang baik,” tambahnya.

Saat ini, setoran awal untuk mendaftar haji minimal sebesar Rp25 juta.

Fadlul yakin, dengan memberikan mahar berupa setoran awal haji, generasi muda akan lebih siap secara finansial dan karier mereka pun akan lebih baik ke depannya.

“Jadikan setoran awal haji sebagai mahar dalam pernikahan, sehingga kehidupan yang berkah bisa diupayakan sejak awal,” ucapnya.

Sementara itu, Perencana Keuangan Prita Ghozie memberikan panduan dalam mengelola keuangan untuk membantu generasi muda mendaftar haji sejak dini.

Ia menyarankan untuk meninjau pendapatan, menyiapkan anggaran khusus, dan mengalokasikan dana secara konsisten.

“Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sangat penting agar dana dapat terkumpul lebih cepat,” kata Prita.

Talkshow yang dipandu oleh Founder Kasi Solusi, Derryansha Azhari, berlangsung dinamis dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, yang mayoritas berasal dari kalangan muda.

Selain itu, Fadlul juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan transparansi. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan BPKH yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui website dan media sosial BPKH.

“Alhamdulillah, laporan keuangan BPKH selama enam tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Melalui acara ini, BPKH berharap masyarakat, terutama generasi muda, semakin memahami pentingnya merencanakan haji sejak dini.

Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial untuk menjalankan ibadah haji di usia yang lebih muda, serta meraih keberkahan dalam kehidupan.