Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sampai Madiun, dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun dan juga Madiun-BIAS setiap harinya.

"Kami berharap KA BIAS ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk bepergian ke bandara, juga ke daerah sekitar stasiun pemberhentian. KAI juga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di sekitar wilayah aglomerasi yang dilalui kereta ini, sehingga pengunjung yang melalui BIAS menjadikan bandara pilihan untuk melanjutkan perjalanan ke Madiun dan stasiun pemberhentian lainnya," jelas Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

KA BIAS akan melayani naik dan turunnya penumpang di sembilan stasiun yakni Stasiun Madiun, Stasiun Magetan, Stasiun Ngawi, Stasiun Walikukun, Stasiun Sragen, Stasiun Solojebres, Stasiun Solobalapan, Stasiun Kadipiro, dan Stasiun Adisoemarmo. Selain terkoneksi dan terintegrasi dengan bandara, penumpang dari KA BIAS juga dapat melanjutkan perjalanan dengan kereta jarak jauh atau layanan commuterline, seperti di Stasiun Solojebres dan Stasiun Solobalapan.

Waktu tempuh KA BIAS-Madiun atau sebaliknya sekitar 1 jam 59 menit. Pada perjalanan perdana hari ini dan sepanjang November 2024, KA BIAS Madiun menggunakan rangkaian Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) dengan kapasitas 190 tempat duduk dan kapasitas daya angkut penumpang 150%.

Anne menambahkan, tiket KA BIAS Madiun dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun dengan ketentuan 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Satu bulan ke depan, KAI menyiapkan tarif promo dengan tarif terendah Rp 7.000 hingga Rp 40.000, sesuai dengan relasi yang dipilihnya. KAI akan terus melakukan evaluasi selama November 2024 untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terkait perjalanan KA BIAS ini.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sampai Madiun, dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun dan juga Madiun-BIAS setiap harinya. Foto: Dok. KAI

Jadwal Perjalanan KA BIAS:

1. KA KP/10865 (KA BIAS relasi Madiun - Bandara Adi Soemarmo), berangkat dari Stasiun Madiun jam 06:05 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 08:02 WIB.
2. KA KP/10866 (KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo - Madiun), berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 09:25 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 11:22 WIB.
3. KA KP/10867 (KA BIAS relasi Madiun - Bandara Adi Soemarmo), berangkat dari Stasiun Madiun jam 12:30 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 14:27 WIB.
4. KA KP/10868 (KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo - Madiun), berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 15:32 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 17:31 WIB.

(ara/ara)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan antarnegara. Kenaikan tarif penyeberangan sebelumnya ditetapkan pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 tentang Perubahan KM 61 tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam beleid itu ditetapkan kenaikan tarif penyeberangan rata-rata 5% pada 27 lintas penyeberangan, termasuk yang cukup populer Merak-Bakauheni. Penyesuaian tarif itu seharusnya dilakukan hari ini, atau tepatnya 1 November 2024, namun ditunda Kemenhub.

Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin mengatakan penundaan kenaikan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu sosialisasi kenaikan tarif kepada masyarakat. Menurutnya, waktu sosialisasi harus ditambah terlebih dahulu.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Risyapudin dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dia menambahkan kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Dia menegaskan per hari ini layanan penyeberangan masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkas Risyapudin.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pun sudah resmi mengumumkan akan menerapkan penyesuaian tarif di 22 lintasan penyeberangan. Adapun ke 22 lintasan di bawah ASDP yang mengalami penyesuaian tarif yakni Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, Padangbai - Lembar, Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape - Labuan Bajo, Pagimana - Gorontalo, dan Bitung - Tobelo.

Kemudian ada juga Batam - Kuala Tungkal, Batam - Sei Seleri, Karimun - Sei Seleri, Batulicin - Garongkong, Dabo - Kuala Tungkal, Kendal - Kumai, Ketapang - Lembar, Sape - Waingapu, Bajoe - Kolaka, Mamuju - Balikpapan, Sape - Waikelo, Batam - Mengkapan, Jangkar - Lembar, dan Jangkar - Kupang.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya.

Dalam pengumumannya, disebutkan untuk tarif Merak-Bakauheni yang menjadi lintasan paling ramai tarifnya naik menjadi Rp 23.400 per orang untuk penumpang dewasa dan bayi menjadi Rp 1.900.

Sementara untuk kendaraan Golongan I menjadi Rp 27.600, Golongan II menjadi Rp 65.500, dan Golongan III menjadi Rp 135.900. Untuk Golongan IV dengan tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 512.600, dan Golongan IV tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 463.800.

Kemudian untuk Golongan V tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 998.600 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 885.900. Lalu, Golongan VI tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 1.657.200 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 1.365.100. Terakhir, untuk Golongan VII menjadi Rp 1.969.300, Golongan VIII menjadi Rp 2.503.000, dan Golongan IX menjadi Rp 3.814.500.

Di sisi lain, Khoiri Soetomo, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengatakan pengusaha sangat menunggu kenaikan tarif diketok pemerintah. Kenaikan tarif dirasa dapat memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," kata Khoiri.

Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Kementerian Perhubungan pihaknya juga dijanjikan rencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali. "Kami berharap hal ini bisa direalisasikan segera," katanya.

(hal/rrd)

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping ( PIS ) dan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berkolaborasi pengangkutan kargo bitumen atau lebih dikenal sebagai aspal cair. PIS sukses melakukan pengangkutan perdana 3.000 metrik ton bitumen atau aspal.

Keberhasilan pengangkutan bitumen dalam rute internasional bitumen ini membuktikan PIS bersaing di market kargo petrokimia, sekaligus menambah portfolio korporasi pada jenis kargo tersebut.

"Dalam skema kolaborasi ini, PIS membuktikan kesiapan dalam mengembangkan bisnis melalui diversifikasi kargo, khususnya dalam bidang petrokimia. Kepercayaan PPN kepada kami untuk mengangkut kargo bitumen merupakan sebuah kebanggaan luar biasa sekaligus menjadikan PIS sebagai mitra shipping strategis terpercaya," ucap Direktur Gas, Petrochemical, & New Business PIS Arief Sukmara, Minggu (27/10/2024).

Bitumen, atau lebih sering disebut sebagai aspal, adalah bahan hidrokarbon yang memiliki sifat perekat, berwarna hitam, kedap air, dan viskoelastik (menahan aliran geser dan meregang secara linier). Aspal menjadi bahan vital untuk pembangunan dan pemeliharaan sirkuit balap dan jalan raya.

Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya menekankan pentingnya kerja sama ini bagi pemenuhan kebutuhan bitumen di Indonesia.

"Kami menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan PIS dalam bidang pengangkutan bitumen. Hal ini merupakan bentuk komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam mengembangkan portofolio untuk produk petrochemical dan chemical business," ungkap Maya Kusmaya.

Sebelumnya, PIS berhasil melakukan pengapalan perdana kargo petrokimia caustic soda dengan komitmen sebesar 96.000 ton dari China ke Indonesia untuk konsumen non-captive atau eksternal Pertamina Group. Ke depan, PIS terus menggali potensi pengangkutan komoditas dry bulk untuk mendorong ekspansi dan diversifikasi bisnis perusahaan.

JAKARTA - Penyelesaian masalah Over Dimension Over Load ( ODOL ) harus dilihat dari dua mata sisi yaitu sisi keselamatan dan sisi ekonomi. Artinya, tidak boleh ada trade-off atau mengutamakan yang satu dan mengorbankan yang lain.

?Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali,? ujar Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya baru-baru ini.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan, kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

?Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,? katanya.

Dia mengutarakan, penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

?Jadi pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik,? tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen. ?Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,? tukasnya.

Karenanya untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif. ?Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini,? ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

?Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik,? tuturnya.

Jadi menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah perencanaannya dan bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini. ?Padahal sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu dilakukan perencanaan yang dituangkan dalam sebuah blueprint,? katanya.

Jakarta -

Pelaku bisnis pengangkutan, termasuk pengangkutan laut setidaknya mempunyai kemampuan strategi mitigasi risiko dan klaim. Hal ini karena pengangkutan laut masih menjadi tulang punggung distribusi barang orientasi ekspor atau perdagangan antar pulau di Indonesia karena biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara.

Managing Director PT Global Internusa Adjusting Dikarioso menekankan pentingnya memahami risiko dalam asuransi pengangkutan, yakni ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa pengangkutan barang yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis terhadap barang yang diangkut. Dia menyebut ada enam risiko dalam pengangkutan barang yang harus diwaspadai, yakni barang itu sendiri, kemasan barang, alat angkut, perjalanan, cuaca, dan lokasi pemuatan serta pembongkaran.

"Diperlukan pengetahuan teknis tentang sifat barang, cara mengemas, alat transportasi dari tempat produksi ke pelabuhan, rute perjalanan hingga pelabuhan kedatangan, lokasi serta fasilitas bongkar muat sehingga pengelolaan risiko pengiriman barang dapat dilaksanakan dengan baik," kata Dikarioso dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Sementara itu, Advokat Senior dari Kantor Hukum Nugraha Budi mengatakan aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengiriman barang melalui asuransi pengangkutan jika terjadi kerugian atau kerusakan. Di antaranya, penanggung dapat bertanggung jawab, tanggung jawab pengangkut dapat diminta, serta pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dapat dilibatkan sesuai hukum.

"Segera lakukan klaim kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab khususnya pengangkut dan penguasa pelabuhan, ajukan survei kepada perwakilan pengangkut atau pihak bertanggung jawab lainnya termasuk klaim saat ditemukan temuan pada survei dimaksud, tidak memberikan tanda terima saat barang dalam kondisi meragukan, dan sampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak bertanggung jawab atas barang dimaksud dalam waktu maksimal 3 hari," kata Budi.

Terkait sulitnya mengajukan klaim asuransi pengangkutan laut, Budi menjelaskan ada beberapa penyebab yang biasa didapati di lapangan. Di antaranya, tertanggung tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat, tertanggung terlambat melaporkan terjadinya klaim kepada penanggung. Kemudian tertanggung tidak atau terlambat mengajukan klaim kepada pengangkut dan tidak dapat melengkapi dokumen klaim.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI), salah satu pemimpin pasar dalam asuransi pengangkutan di Indonesia mengungkapkan strategi paling efektif dalam mitigasi risiko dan manajemen klaim, di tengah perubahan signifikan yang dipicu oleh kompleksitas perdagangan global, perubahan regulasi, meningkatnya frekuensi, dan tingkat keparahan kerugian.

Sebagai salah satu dari tiga pemimpin pasar asuransi pengangkutan di Indonesia, TMI tidak hanya menawarkan produk yang unggul tetapi juga didukung oleh lebih dari 250 claim settling agent yang siap menyelesaikan klaim di seluruh dunia. "Jaringan global ini memungkinkan kami untuk menangani klaim secara efisien, sehingga memastikan klien kami mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tepat, di mana pun klaim terjadi," tegas Department Head Claim TMI Aminta Ginting.

Dalam sambutannya Direktur Kepatuhan, Risiko, dan HRGA TMI Cahyo Adi menekankan pentingnya pemahaman yang sama dalam manajemen risiko dan proses klaim agar risiko yang tak terduga tidak mengganggu operasional bisnis. "Kami ingin memastikan bahwa klien dan mitra kami dapat mengelola risiko dengan efektif dan memanfaatkan layanan asuransi pengangkutan kami secara maksimal," ujar Cahyo.

(kil/kil)

Jakarta -

PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah perjalanan KRL Commuter menjadi 1.048 pada hari pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan biasanya KRL pada hari libur atau weekend hanya disediakan 960 perjalanan. Sementara khusus hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan ditambah seperti operasional perjalanan pada weekdays.

"Kalau di hari minggu itu ada sekitar 960 perjalanan. Nah khusus untuk Minggu, besok tanggal 20 itu perjalanan KRL menjadi 1.048 perjalanan atau sama seperti hari-hari kerja biasa," kata dia dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Joni mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan kembali menambah jumlah perjalanan di hari pelantikan. Tergantung dari kondisi yang terjadi di lapangan besok.

"Kalau memang 1.048 perjalanan tersebut ternyata masih belum mencukupi, kita akan menambah lagi jumlah perjalanan. Seperti yang kita lakukan pada saat peningkatan 5 Oktober," terangnya.

KCI juga memutuskan untuk menetapkan tarif Rp 1 khusus 20 Oktober 2024. Bagi penumpang yang ingin menikmati tarif tersebut, saldo kartu kereta atau uang elektronik minimal Rp 5.000.

"Sesuai dengan penugasan dari Kementerian Perhubungan itu KCI bagi angkutan KRL menerapkan Rp 1. Nah kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan juga kita ada surat resminya KRL diberikan penugasan untuk menerapkan Rp 1 selama satu hari besok ya. Kita ikut mendukung pergerakan masyarakat yang ingin merayakan, pelantikan presiden baru," terangnya.

Joni memprediksi, penumpang KRL akan meningkat karena diproyeksikan banyak masyarakat yang menikmati tarif tersebut untuk berwisata ke sekitar Jakarta hingga Bogor.

"Ada yang mungkin, dia tidak ingin menikmati mungkin hiburan di pusat kota, tapi ingin pergi kayak misalnya ke Tanjung Priok berkujung ke Jakarta Kota, ingin hiburan ke Kota Tua misalnya ya," terangnya.

Dengan begitu, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 1,2 juta orang. Joni menyebut angka itu naik dari jumlah penumpang rata-rata harian 800 ribu sampai 900 ribu orang.

"Sepanjang data yang kita punya kan, penumpang kereta commuter itu rata-rata di angka 800-900 ribu penumpang sehari. Tapi memang ada di hari-hari, di waktu-waktu tertentu, itu mencapai 1 juta. Nah, karena akan ada keramaian besok, di tanggal 20, prediksi kami itu bisa mencapai lebih kurang 1,2 juta (penumpang). Artinya memang ini mengalami kenaikan di atas rata-rata," pungkasnya.

(ada/fdl)

JAKARTA - Selama 10 tahun, tol laut hadir untuk memperkuat angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, sehingga bisa menghapus disparitas harga . Manfaat keberadaan Tol Laut dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga dari kalangan dunia usaha.

Kehadiran tol laut membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Selain itu tol laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.

Sebagai alat transportasi logistik , tol laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.



Tol laut yang digagas Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok Tanah Air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di Tanah Air.

"Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut, kata Presiden Jokowi dilansir laman setkab.

Menurut Presiden, tol laut adalah enam trayek jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antar pulau. Setelah terhubung dengan tol laut, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti kelangkaan sembako, kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), dan kelangkaan semen.

"Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air," sambung Presiden.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu.

Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti.

Tol Laut sejak 2015

Pada 2015, telah ditetapkan 6 trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, program tol laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs).

Pada tahun 2023, jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal.

Sementara, pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai.

Hal ini seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan tol laut, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa mengatakan, swasta mulai memainkan peran penting dalam bisnis pelabuhan sejak pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

Salah satu poin utama dalam beleid itu mengatur soal penghapusan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, serta memberikan peran bagi pemerintah daerah dan swasta untuk menyelenggarakan usaha kepelabuhanan.

Sekalipun sudah ada dasar hukumnya, industri ini kala itu belum optimal. Febri mengaku, bisnis di sektor tersebut kian masif justru selama 10 tahun belakangan, lantaran kesadaran bila pelabuhan merupakan sektor penting untuk membuat negara ini bergerak dan maju.

?Selama 10 tahun ini ya karena memang sudah mulai disadari bahwa sektor pelabuhan itu merupakan sektor yang penting untuk bisa membuat negara ini bergerak dan berkembang, karena kita negara kepulauan,? ujar Febri kepada MNC Portal.

?Dan kita tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan dalam membangun infrastruktur, khususnya infrastruktur pelabuhan, sehingga dibukalah buat swasta, semenjak ada UU 17 tahun 2009, itu swasta sudah bisa masuk ke dalam sektor infrastruktur kepelabuhan, jadi enggak bicara 10 tahun ini,? paparnya.

Berdasarkan catatan ABUPI, Presiden Jokowi berhasil membangun 124 pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka ini cukup representatif karena Nusantara ini terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

?Nah, kalau tidak salah selama 10 tahun ini menurut data yang ada kurang lebih itu sekitar 124 pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi memang 124 pelabuhan itu pelabuhan yang dibangum oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan menggunakan APBN,? ujarnya.

Selain negara, lanjut Febri, dalam kurun waktu 10 tahun pemerintah aktif melibatkan swasta untuk menggenjor ekosistem transportasi laut. Selama periode itu, banyak bermunculan terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan. Seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS).

Selain itu, kontribusi yang ditempuh swasta melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Hal ini tidak hanya menggaet pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

?Di luar pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah itu, dalam 10 tahun terakhir ini bermunculan yang namanya terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan ataupun terminal-terminal yang sifatnya untuk kepentingan sendiri (industri milik swasta),? ujarnya.

?Misalnya Tersus batu bara dipakai oleh pertambangan batu bara untuk melakukan pergerakkan baru baranya, kemudian ada TUKS untuk kelapa sawit, Tersus untuk nikel dan segala macamnya, itu semua adalah banyak bermain adalah sektor swasta kan begitu, mereka yang membangun, mereka yang mengoperasikan untuk melakukan kegiatan kepentingan mereka sendiri, tidak dikomersilkan,? jelasnya.

Senada dengan Program Tol Laut Jokowi, Febri menegaskan pelabuhan sebagai instrumen penting menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Adapun, konsep dasar Tol Laut Jokowi merujuk pada pengangkutan logistik kelautan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan besar di Nusantara. Dengan konektivitas laut ini, maka diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok negeri.

?Memang betul kita punya banyak moda transportasi, ada laut, darat, udara, kereta api, tapi yang namanya negara kepulauan, maka seharusnya transportasi laut itu menjadi backbone utama, karena kita tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke,? katanya.

?Nah, kalau kita bicara transportasi laut berarti kapal moda transportasinya, baik itu kapal penumpang, kapal kargo, maupun petikemas, ya mau gak mau bagaimana kapal itu bisa beroperasi, menghubungkan satu titik ke titik yang lain, ya konektivitasnya berarti harus ada pelabuhan,? lanjut dia.

Masyarakat Senang Ada Tol Laut

Tol laut sebagai penghubung transportasi dengan sarana penunjangnya sejak beberapa tahun lalu terus ditingkatkan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan Kokas, Fak-Fak, Papua Barat misalnya, punya peran besar karena menjadi hub atau pusat distribusi barang dari dan ke Fak-Fak. Fasilitas inipun diletakan sebagai pelabuhan sandar kapal tol laut.

Untuk menyamakan harga barang di pulau Jawa dan timur Indonesia, khususnya Papua, Presiden Jokowi juga menginstruksikan dibangunnya Pelabuhan Depapre, Jayapura. Sejak 2015 proyek tersebut mulai dikerjakan dan rampung pada 2020.

Di awal 2021, Pelabuhan Depapre resmi melayani rute baru tol laut yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyiapkan Depapre menjadi hub pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Kala itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis.

Memasuki satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, tol laut sudah menjangkau masyarakat di pinggiran negeri. Berbagai jenis barang diangkut dari Pulau Jawa ke sejumlah daerah terpencil dan terluar demi menekan disparitas harga yang membebani masyarakat.

Kemudahan pun diakui dan diapresiasi Hariyanto Samiun (32 tahun) warga asal Ternate, Maluku Utara (Malut), sekaligus pengguna transportasi laut, kapal milik PT Pelni (Persero) dan angkutan feeder. Menurut dia, konektivitas transportasi di beberapa titik sentral di Timur Indonesia sudah mumpuni.

?Kalau menurut saya sudah sangat bagus, dalam arti konektivitas itu sudah terjadi ya di sejumlah titik, bahkan bisa dibilang sudah dominan di wilayah timur ya,? ujar Hariyanto saat dihubungi MNC Portal.

Sebagai kawasan dengan banyak pulau, pria yang akrab disapa Anto ini memandang bahwa tol laut menjadi akses penting bagi masyarakat. ?Di bagian timur itu sering menggunakan kapal laut karena dari angkutan udara biayanya sangat mahal, sementara menggunakan angkutan laut itu bisa 40 persen lah lebih murah daripada menggunakan angkutan udara. Misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Maluku Utara (Ternate) ke Jakarta,? paparnya.

?Belum lagi ditambah angkutan-angkutan feeder lainnya, jadi kalau ada di daerah pelosok kita mau ke daerah terpencil lainnya itu sudah bisa terakses, itu lewat kapal penyebrangan, jadi itu dikelola oleh ASDP dan lainnya,? jelas Anto.

10 Tahun Lebih Masif

Infrastruktur pelabuhan sebagai instrumen utama konektivitas transportasi laut di timur disebut lebih masih pembangunannya sejak 10 tahun terakhir atau masa kepresidenan Jokowi.

Kendati begitu, Anto masih menyoroti pelayanan dan kualitas sarana transportasi laut lainnya, salah satu soal kapal milik Pelni yang sudah tergolong jadul alias tua.

?Jadi kalau 10 tahun ke belakang tentu lebih masif pembangunannya, persoalannya masih pada kualitas pelayanan dan kualitas sarana itu sendiri, misalnya sarana itu kan angkutannya, jadi kapal-kapalnya, Pelni misalnya memiliki kapal yang sudah sangat tua usianya, bahkan rata-rata hampir 30 tahun,? tutur pria berkulit sawo matang.

Untuk diketahui, sejumlah mahakarya berhasil dibangun Jokowi sepanjang 10 tahun menahkodai Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

?Kalau biaya logistik bisa dibilang sudah efisien, tapi harusnya lebih efisien lagi dari yang ada sekarang, persoalannya belum semuanya memainkan peran, misalnya seperti ini kalau ada tol laut, dimana aktivitas logistik barang yang diangkut dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur, itu secara logika itu harusnya turun,? ungkap dia.

Jakarta -

Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta kini berusia 5 tahun lebih. MRT yang juga dikenal sebagai Moda Raya Terpadu diresmikan pemerintah pada 24 Maret 2019.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menjelaskan MRT sudah mengangkut lebih dari 106 juta penumpang hingga 30 September 2024. Hal ini disampaikan saat peresmian Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI dengan Bank DKI.

"Sejak MRT Jakarta beroperasi 24 Maret 2019 silam, sudah lima setengah tahun sampai dengan 30 September yang lalu kita sudah melayani customer atau sudah mengangkut penumpang kurang lebih sekitar 106 juta penumpang," kata Tuhiyat di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI, Selasa (8/10/2024).

Dari 13 stasiun yang ada, Stasiun Bundaran HI Bank DKI merupakan yang paling ramai. Stasiun tersebut bisa melayani hingga 400 ribu penumpang per bulannya.

"Nah, kebetulan stasiun Bundaran HI itu adalah stasiun teramai dari 13 stasiun fase 1. Rata-rata kita melayani penumpang hampir 400 ribu penumpang per bulan di stasiun Bundaran Hotel Indonesia," sebutnya.

Dalam catatan detikcom, PT MRT Jakarta (Perseroda) menarget jumlah penumpang naik 30% atau sebanyak 92 ribu penumpang per hari. Secara kumulatif, kenaikan penumpang diharapkan mencapai total 33 juta orang pada 2024.

Target tersebut dikeluarkan MRT berdasarkan kajian dan hasil capaian tahun sebelumnya yang tercatat melampaui target yang ditetapkan sebesar 70 ribu orang per hari pada akhir 2023. Sejak beroperasi, tingkat ketepatan waktu MRT mencapai angka 99,94%, mereka menilai hal ini adalah salah satu kunci jumlah penumpang MRT terus meningkat setiap tahun.

"Oleh karena itu, pada 2024 ini, kami menargetkan sekitar 33 juta orang pengguna hingga akhir tahun atau sekitar 92 ribu orang per hari," jelas Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT, Mega Tarigan, beberapa waktu lalu.

(ily/hns)

Jakarta -

LRT Jabodebek mencatat kenaikan penumpang yang signifikan di tengah gelaran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu, 5 Oktober 2024 kemarin.

Tercatat jumlah pengguna LRT Jabodebek pada 5 Oktober 2024 mencapai 59.459 penumpang, naik 24.180 penumpang atau 68% dibandingkan rata-rata akhir pekan pada bulan September yang hanya mencapai 35.279 pengguna.

"LRT Jabodebek menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, serta terintegrasi dengan moda transportasi lain. Selain itu, adanya penerapan tarif khusus akhir pekan dengan batas maksimal Rp 10.000 per perjalanan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna," ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Mahendro juga menyampaikan beberapa stasiun dengan volume pengguna tertinggi pada 5 Oktober 2024 adalah Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Harjamukti, dan Stasiun Cikoko.

Stasiun Dukuh Atas BNI, yang berlokasi di pusat kota Jakarta dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain, mencatat volume penumpang tertinggi.

Sementara itu, Stasiun Harjamukti di ujung jalur LRT Jabodebek dan Stasiun Cikoko yang terhubung dengan Commuter Line dan Transjakarta juga menunjukkan lonjakan pengguna yang signifikan, terutama pada jam-jam sibuk antara pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.

Untuk tarif, pada 5 Oktober 2024 KAI menerapkan tarif akhir pekan dengan harga awal Rp 5.000 untuk kilometer pertama dan tambahan Rp 700 per kilometer berikutnya, dengan batas maksimal Rp 10.000 per perjalanan.

Selain itu, KAI mengoperasikan total 260 perjalanan LRT Jabodebek pada 5 Oktober 2024, dengan pengaturan headway 12,5 menit pada jam sibuk (09.00 hingga 19.00) dan 19 menit pada jam non-sibuk (05.25 hingga 09.00 dan 19.00 hingga 22.51).

(kil/kil)

JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Overload ( ODOL ) akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif.

Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurusi logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero ODOL ini.

?Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,? ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana.

Dia mencontohkan hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah itu adalah seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan lain-lain. ?Itu kan bentuk upaya agar logistik menjadi lebih baik,? tukasnya.

Menurutnya masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas, merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, lanjutnya, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama misalnya, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

?Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,? tegasnya.

Selain itu melakukan pembenahan terhadap industri-industri terutama yang tidak berada di kawasan industri. ?Nah, itu perlu ada penataan ulang,? katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya infrastruktur transportasinya juga harus dibenahi juga. ?Dalam hal ini, infrastruktur kereta api dan laut harus dioptimalkan,? ucapnya.

Moda transportasi kereta api misalnya, belum bisa digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. ?Jadi, mereka bukan jualan servisisnya, tapi jualan space. Artinya, ada booking slot yang kalau dipakai pun harus dibayar di awal,? tandasnya.

Tidak hanya itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang juga belum mampu untuk menampung barang dalam jumlah banyak. ?Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai,? ungkapnya.

Jadi, katanya untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Selain itu, harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. ?Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,? tukasnya.

Terkait banyaknya permasalahan yang harus dibenahi dalam menerapkan Zero ODOL ini, dia pun mengusulkan agar pemerintahan baru nanti membentuk sebuah Badan Logistik setingkat Kementerian yang akan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

?Setidaknya Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,? katanya.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan penumpang angkutan udara internasional, antara lain adanya peningkatan pemberangkatan jamaah umrah pada Agustus 2024 setelah prosesi pemulangan jamaah haji Indonesia pada Juli 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri (internasional) mengalami peningkatan pada Agustus 2024 sebanyak 1,8 juta orang atau naik 12,46 persen dibanding pada Juli 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar 192,50 persen, Juanda-Surabaya sebesar 35,82 persen, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 17,25 persen, Ngurah Rai-Denpasar sebesar 4,45 persen, dan Kualanamu-Medan sebesar 2,27 persen.

"Beberapa faktor yang mendorong peningkatan penumpang angkutan udara internasional, antara lain adanya peningkatan pemberangkatan jamaah umrah pada Agustus 2024 setelah prosesi pemulangan jamaah haji Indonesia pada Juli 2024, serta pembukaan rute baru penerbangan internasional di beberapa bandara," kata Amalia di Jakarta.

Namun demikian, angkutan jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Agustus 2024 sebanyak 5,6 juta orang atau turun 7,67 persen dibanding kondisi pada Juli 2024.

Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Juanda-Surabaya sebesar 16,84 persen, Hasanuddin-Makassar sebesar 12,88 persen, Kualanamu-Medan sebesar 12,06 persen, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 7,04 persen, dan Ngurah Rai-Denpasar sebesar 1,21 persen.

Jumlah penumpang domestik terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-
Tangerang, yaitu mencapai 1,6 juta orang atau sebesar 29,51 persen dari total penumpang domestik, diikuti Ngurah Rai-Denpasar sebanyak 450,7 ribu orang atau sebesar 8,09 persen dari total penumpang domestik.

Selama Januari-Agustus 2024, jumlah penumpang angkutan udara domestik sebanyak 42,0 juta orang atau naik 1,50 persen dibanding kondisi pada periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 41,4 juta orang.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang berangkat pada Agustus 2024 tercatat 2,2 juta orang atau turun 16,19 persen dibanding Juli 2024, sedangkan jumlah barang yang diangkut naik 4,85 persen menjadi 32,7 juta ton.

Selama Januari-Agustus 2024, jumlah penumpang mencapai 17,3 juta orang atau naik 26,02 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2023, sementara jumlah barang yang diangkut turun 0,14 persen atau mencapai 243,5 juta ton.

Amalia juga mengatakan jumlah penumpang kereta yang berangkat pada Agustus 2024 sebanyak 35,8 juta orang atau turun 5,45 persen dibanding Juli 2024.

"Berbeda dengan jumlah penumpang, jumlah barang yang diangkut dengan kereta mengalami peningkatan sebesar 2,12 persen menjadi 6,6 juta ton," ujar Amalia.

Lebih lanjut, selama Januari-Agustus 2024, jumlah penumpang mencapai 277,5 juta orang atau naik 14,87 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Hal yang sama untuk jumlah barang yang diangkut kereta api naik 8,99 persen menjadi 48,2 juta ton.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, iNewsSemarang.id - PO Harapan Jaya telah meluncurkan bus double decker terbaru dari karoseri Laksana. Armada ini menawarkan empat kelas yang berbeda, memberikan pilihan bagi calon penumpang.

Bus terbaru ini menggunakan bodi Legacy SR3 Neo Double Decker - Combi, yang sebelumnya telah dipamerkan di GIIAS 2024 di ICE BSD City, Tangerang, pada bulan Juli. Saat itu, bus ini hadir dengan warna putih polos tanpa livery atau logo perusahaan.

Bus ini diyakini milik PO Harapan Jaya yang kini sedang dalam perjalanan menuju pool di Tulungagung, Jawa Timur. Dari unggahan di akun Instagram karoseri Laksana, bus baru ini akan melayani rute Surabaya-Jakarta. Bus ini dilengkapi dengan sasis premium yang dijanjikan memberikan kenyamanan bagi penumpang.

Dari segi penampilan, bus ini tidak menunjukkan hal yang mencolok, tetap mempertahankan warna khas PO Harapan Jaya, meski tanpa gambar delapan kuda yang menjadi identitas mereka.

Di bagian dalam, dek bawah memiliki kursi first class yang luas, terdiri dari delapan kursi dengan konfigurasi 2-2, lengkap dengan leg rest dan arm rest untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

Terdapat juga dua kabin sleeper di lantai pertama, dilengkapi berbagai fasilitas seperti TV besar, USB, stop kontak, dan cup holder. Ini menjadi kelas utama armada baru PO Harapan Jaya.

Naik ke dek atas, penumpang akan menemukan kelas eksekutif dengan kursi yang dilengkapi leg rest di bagian depan, meskipun tidak ada ruang penyimpanan untuk sandal atau sepatu.

Keunikan dari bus ini terletak di bagian belakang dek atas, di mana terdapat kabin khusus sleeper class, mirip dengan bus suites combi. Kabin ini terletak tepat di belakang kabin reguler.

Kabin ini memiliki delapan kursi sleeper dengan konfigurasi empat di kanan dan empat di kiri, serta lantai yang lebih rendah untuk memaksimalkan ruang sleeper.

PO Harapan Jaya menamakan kabin sleeper ini dengan sebutan Grand Suites, yang dilengkapi dengan layar AVOD untuk hiburan dan kamera CCTV untuk keamanan.

Sasis bus ini menggunakan Volvo B11R - 450HP (I-Shift) Euro 5, didukung oleh mesin D11, enam silinder segaris, berkapasitas 11.000 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 450 hp pada 2.150 rpm dan torsi puncak 370 Nm pada 1.750 rpm.

Editor : Sazili Mustofa