Jakarta: BPJS Kesehatan hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Meski banyak jenis perawatan yang bisa ditanggung, tak semua prosedur medis masuk dalam cakupannya. Beberapa jenis operasi, terutama yang berkaitan dengan estetika atau tidak dianggap mendesak secara medis, mungkin harus dibayar mandiri.

Jadi, penting untuk mengetahui jenis operasi apa saja yang tidak ditanggung BPJS agar kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik, dilansir laman MUFDana.

Baca juga: 4 Layanan KB Ini Ditanggung BPJS Kesehatan, Gratis!

Operasi yang tidak ditanggung BPJS

1. Operasi estetika

Operasi yang bertujuan mengubah tampilan fisik tanpa alasan medis tidak ditanggung BPJS. Biasanya, prosedur seperti implan, sedot lemak, atau operasi hidung dilakukan untuk alasan estetika pribadi dan biayanya cukup tinggi.

Namun, pada kasus kelainan fisik, terutama pada anak yang membutuhkan penanganan demi kesehatan, BPJS mungkin menanggung biaya, tergantung keputusan RS dan verifikasi ketat.

2. Cedera akibat melukai diri sendiri

BPJS tidak menanggung biaya operasi bagi mereka yang cedera akibat tindakan menyakiti diri. Misalnya, kasus percobaan bunuh diri atau aktivitas berisiko tinggi. Rumah sakit akan memverifikasi penyebab cedera terlebih dahulu.


Ilustrasi. Foto: dok MI.

Adapun untuk kasus gangguan mental, BPJS menyediakan konsultasi dengan psikiater, yang bisa membantu mencegah tindakan menyakiti diri.

3. Kecelakaan kerja yang tidak termasuk tugas resmi

Kecelakaan kerja tidak otomatis ditanggung BPJS, terutama jika terjadi karena kelalaian atau di luar tugas resmi. Kecelakaan melibatkan kendaraan umum juga membutuhkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan syarat BPJS terpenuhi. Jika menggunakan transportasi umum, biaya operasi biasanya ditanggung Jasa Raharja.

Baca juga: Mudah! 6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

4. Operasi di luar negeri

BPJS tidak menanggung operasi yang dilakukan di luar negeri, bahkan jika peserta aktif. Jika terjadi kecelakaan saat berlibur di luar Indonesia, biaya operasi akan menjadi tanggung jawab pribadi atau asuransi internasional. Kepesertaan BPJS pun bisa ditangguhkan jika seseorang berada di luar negeri lebih dari enam bulan tanpa pulang.

5. Tidak mematuhi prosedur klaim BPJS

Operasi bisa tidak ditanggung jika prosedur administrasi BPJS tidak dipenuhi, meski operasinya sebenarnya tercakup. Masalah administrasi seperti tidak mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam sejak masuk rumah sakit bisa membatalkan klaim. Mengikuti prosedur klaim BPJS dengan benar sangat penting agar semua layanan tetap bisa dimanfaatkan.

Memahami batasan cakupan BPJS membantu kamu lebih siap menghadapi biaya tambahan untuk operasi tertentu. Pastikan mengikuti prosedur klaim yang benar agar hak kamu sebagai peserta tetap terjamin. Tetap jaga kesehatan dan gunakan layanan BPJS dengan bijak. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

KOMPAS.com - Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh peserta.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin pekerja agar bisa menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meningga dunia.

Lantas, berapa lama uang BPJS Ketenagakerjaan bisa cair?

Pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, proses pencairan saldo JHT berbeda-beda tergantung saldo peserta.

Bagi peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta, waktu pencairan saldo JHT akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja setelah syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap.

"Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo JHT di atas Rp 10 juta akan membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja, sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar," ujar Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan resmi pada Agustus 2024.

Peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp 10 juta dan telah berhasil melakukan pengkinian data, bisa melakukan klaim JHT di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Sementara itu, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan saldo di atas Rp 10 juta bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dilengkapi oleh peserta antara lain:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Saat ini, peserta tidak diwajibkan menyertakan paklaring atau surat yang menyatakan seseorang pernah bekerja di perusahaan atau lembaga.

"Sata ini paklaring sudah tidak menjadi syarat wajib. Namun jika ada, dapat disertakan," pungkas Oni.

KOMPAS.com - Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh peserta.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin pekerja agar bisa menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meningga dunia.

Lantas, berapa lama uang BPJS Ketenagakerjaan bisa cair?

Pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, proses pencairan saldo JHT berbeda-beda tergantung saldo peserta.

Bagi peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta, waktu pencairan saldo JHT akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja setelah syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap.

"Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo JHT di atas Rp 10 juta akan membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja, sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar," ujar Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan resmi pada Agustus 2024.

Peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp 10 juta dan telah berhasil melakukan pengkinian data, bisa melakukan klaim JHT di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Sementara itu, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan saldo di atas Rp 10 juta bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dilengkapi oleh peserta antara lain:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Saat ini, peserta tidak diwajibkan menyertakan paklaring atau surat yang menyatakan seseorang pernah bekerja di perusahaan atau lembaga.

"Sata ini paklaring sudah tidak menjadi syarat wajib. Namun jika ada, dapat disertakan," pungkas Oni.

KOMPAS.com - Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP bisa dilakukan di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Artikel ini akan membahas cara klaim BPJS program Jaminan Hari Tua (JHT).

Untuk diketahui, pencairan BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan setelah peserta tidak lagi bekerja. Peserta yang mempunyai saldo JHT di bawah Rp 10 juta dan berhasil melakukan pengkinian data, bisa melakukan klaim JHT melalui aplikasi JMO.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat yang akan diperoleh dari program JHT berupa uang tunai dengan total akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP di aplikasi JMO Mobile?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP

Dilansir dari laman resmi BPJamsostek, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP untuk program JHT sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO Mobile, pilih menu 'Jaminan Hari Tua'
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, pilih menu 'Klaim JHT'
• Jika memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik 'Selanjutnya'
• Pilih salah satu 'Sebab Klaim', kemudian klik 'Selanjutnya'
• Lakukan 'Pengecekan Data Kepesertaan', dan jika telah benar pilih 'Sudah'
• Lakukan swafoto dengan klik 'Ambil Foto' dengan ketentuan yang tertera
• Lengkapi 'Data NPWP dan Nomor Rekening' yang aktif, kemudian klik 'Selanjutnya'
• Pada halaman 'Rincian Saldo JHT' akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik 'Selanjutnya'
• Pastikan seluruh data yang dimasukkan telah benar, klik 'Konfirmasi'.

Setelah pengajuan pencairan BPJS Ketenagakerjaan berhasil, Anda bisa melihat proses klaim tersebut melalui menu 'Tracking Klaim'.

Dana pencairan BPJS Ketenagakerjaan program JHT akan di transfer ke nomor rekening yang telah diisikan saat melakukan proses pencairan.

Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan program JHT dengan saldo di bawah Rp 10 juta akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja, setelah berkas dinyatakan lengkap.

Sementara itu, untuk saldo di atas Rp 10 juta membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja sejak syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap dan benar.

Demikian ulasan mengenai cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP di JMO Mobile untuk program JHT. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP bisa dilakukan di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Artikel ini akan membahas cara klaim BPJS program Jaminan Hari Tua (JHT).

Untuk diketahui, pencairan BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan setelah peserta tidak lagi bekerja. Peserta yang mempunyai saldo JHT di bawah Rp 10 juta dan berhasil melakukan pengkinian data, bisa melakukan klaim JHT melalui aplikasi JMO.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat yang akan diperoleh dari program JHT berupa uang tunai dengan total akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP di aplikasi JMO Mobile?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP

Dilansir dari laman resmi BPJamsostek, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP untuk program JHT sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO Mobile, pilih menu 'Jaminan Hari Tua'
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, pilih menu 'Klaim JHT'
• Jika memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik 'Selanjutnya'
• Pilih salah satu 'Sebab Klaim', kemudian klik 'Selanjutnya'
• Lakukan 'Pengecekan Data Kepesertaan', dan jika telah benar pilih 'Sudah'
• Lakukan swafoto dengan klik 'Ambil Foto' dengan ketentuan yang tertera
• Lengkapi 'Data NPWP dan Nomor Rekening' yang aktif, kemudian klik 'Selanjutnya'
• Pada halaman 'Rincian Saldo JHT' akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik 'Selanjutnya'
• Pastikan seluruh data yang dimasukkan telah benar, klik 'Konfirmasi'.

Setelah pengajuan pencairan BPJS Ketenagakerjaan berhasil, Anda bisa melihat proses klaim tersebut melalui menu 'Tracking Klaim'.

Dana pencairan BPJS Ketenagakerjaan program JHT akan di transfer ke nomor rekening yang telah diisikan saat melakukan proses pencairan.

Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan program JHT dengan saldo di bawah Rp 10 juta akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja, setelah berkas dinyatakan lengkap.

Sementara itu, untuk saldo di atas Rp 10 juta membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja sejak syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap dan benar.

Demikian ulasan mengenai cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat HP di JMO Mobile untuk program JHT. Selamat mencoba!

Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mencairkan Rp 264,61 miliar kepada lebih dari 37 ribu pekerja untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari-Agustus 2024. Jumlah itu meningkat 13% seiring adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Selama 2024, hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37 ribu pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada detikcom, Jumat (27/9/2024).

Selain mendapatkan uang tunai, Oni menyebut peserta program JKP saat mengalami PHK mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dari segi manfaat, peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, saat mengalami PHK dapat memperoleh beberapa manfaat JKP," ucapnya.

Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp 31,17 triliun. Dari total tersebut, 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengakui terjadi peningkatan jumlah PHK tahun ini. Sepanjang Januari sampai 26 September 2024, totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Kamis (26/9).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semester I/2024 membengkak ke level 107,9%. Artinya, dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim JKN lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp151,69 triliun, lebih kecil dari beban jaminan kesehatan sebesar Rp158,85 triliun. Tren tersebut berlanjut sampai semester I/2024.

"Rasio klaim pada 2023 telah mencapai 104,7%. Adapun, sampai dengan bulan Juni 2024 juga telah mencapai 107,9%," kata Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Muttaqien menegaskan tren negatif tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan kesehatan dan ketahanan DJS ke depan.

"BPJS Kesehatan harus melakukan best effort untuk meningkatkan pendapatan, seperti melakukan reaktifasi peserta nonaktif maupun melakukan kendali mutu dan kendali biaya dari sisi pengeluaran," kata Muttaqien.

Pemerintah sendiri telah membentuk tim bersama lintas kementerian untuk menghitung penyesuaian tarif dan manfaat program JKN untuk diterapkan ketika Kelas Rawat Inap (KRIS) diterapkan tahun depan.

Muttaqien mengatakan dalam pembahasan yang sedang berlangsung tersebut setidaknya dalam regulasi yang terbit nantinya perlu mengakomodir 3 hal.

"Tiga opsi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama penyesuaian iuran, kedua penyesuaian manfaat, atau ketiga melalui bantuan pemerintah. Ketiga opsi ini tentu harus disimulasikan dengan baik," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah nominal klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari—Agustus 2024 ini meningkat 13% (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut seiring dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2024 total dana kelolaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,74 triliun.

Adapun pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

"Sejalan dengan dengan masih berguirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni.

Sementara dari sisi aset, pada periode Januari-Juli 2024 aset kelolaan JKP mencapai Rp13,43 triliun. Artinya, pada Agustus 2024 terjadi penambahan aset JKP sebesar Rp0,31 triliun meskipun jumlah klaim JKP membesar.

Dalam tren PHK yang meningkat, Oni menegaskan pihaknya berkomitmen mengelola dana program JKP secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan dengan demikian pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah nominal klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari—Agustus 2024 ini meningkat 13% (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut seiring dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2024 total dana kelolaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,74 triliun.

Adapun pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

"Sejalan dengan dengan masih berguirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni.

Sementara dari sisi aset, pada periode Januari-Juli 2024 aset kelolaan JKP mencapai Rp13,43 triliun. Artinya, pada Agustus 2024 terjadi penambahan aset JKP sebesar Rp0,31 triliun meskipun jumlah klaim JKP membesar.

Dalam tren PHK yang meningkat, Oni menegaskan pihaknya berkomitmen mengelola dana program JKP secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan dengan demikian pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,69 triliun, lebih kecil dibanding beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun. Kondisi ini memburuk dibanding 2022 ketika pendapatan iuran mampu menutup jumlah beban klaim, yang masing-masing nilainya Rp144,04 triliun dibanding Rp113,47 triliun.

Pada 2023, DJS Kesehatan masih surplus berkat pendapatan investasi yang mencapai Rp5,71 triliun, yang meningkat 97,92% dibanding Rp2,88 triliun pada 2022.

"Kita masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tetapi memang sudah waktunya [besaran iuran] untuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Meski secara regulasi BPJS Kesehatan memungkinkan melakukan evaluasi tarif dua tahun sekali, nyatanya pemerintah sudah menahan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik yakni pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Kondisi ini kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Dengan iuran yang belum naik meski ada inflasi medis, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan mengambil strategi antara lain dengan melakukan pengendalian fraud atau kecurangan. Fraud ini membuat BPJS Kesehatan harus membayar klaim lebih besar dari yang semestinya.

"Colllection rate juga kita naikkan dengan kerjasama dengan berbagai channel payment, jadi pembayarannya sudah lebih dari 190.000 channel. Jadi dipermudah," kata Ghufron.

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Saat ini dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 membuka ruang dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan. Regulasi ini mengamatkan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025.

Ghufron mengatakan apabila KRIS berlaku, akan dilakukan kenaikan tarif khususnya bagi kelas I dan II. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya naik juga. Kalau kelas III tidak akan naik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp43 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.

Tim gabungan yang dimaksud terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Adapun, upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare disebut mencapai 3-10% dari total keseluruhan klaim.

Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar. Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan.

Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan.Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Modus Fraud Klaim JKN

Selain menyampaikan temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu ke penegak hukum, tim gabungan menyebut ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Namun, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan.

Dua modus itu yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp43 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.

Tim gabungan yang dimaksud terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Adapun, upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare disebut mencapai 3-10% dari total keseluruhan klaim.

Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar. Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan.

Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan.Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Modus Fraud Klaim JKN

Selain menyampaikan temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu ke penegak hukum, tim gabungan menyebut ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Namun, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan.

Dua modus itu yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.