Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memajukan agenda rapat terkait revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Semula, rapat ini bakal digelar pada Senin (26/8), namun secara mendadak dilakukan pada hari ini, Minggu, (25/8).

"Memang betul kita sudah merencanakan besok, jam 10. Tapi karena melihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/8).

Doli menjelaskan, dimajukan-nya agenda rapat ini juga untuk menghilangkan kekhawatiran di masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari keputusan PKPU ini terhadap DPR.

"Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan dan itu kan membuat kita menjadi pro-kontra di antara kita," jelas Doli.

Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk memajukan agenda rapat ini. Selain itu, ia juga berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus dan Alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tata tertib (tatib) DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini alhamdulillah sudah selesai," ungkap dia.

Lebih lanjut, Doli menambahkan, pihaknya juga bakal menggelar rapat kembali pada Senin (26/8) pukul 10.00 WIB, untuk membahas tiga PKPU dan tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Untuk tiga PKPU tersebut, di antaranya PKPU tentang logistik Pilkada 2024, PKPU tentang dana kampanye dan PKPU tentang kampanye.

"Sedangkan Perbawaslunya, yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kedua soal pengawasan kampanye, satu lagi saya lupa," tandasnya.

Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU No.8/2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Pengesahan perubahan PKPU itu dilakukan untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun, pengesahan perubahan PKPU itu disetujui dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, hingga KPU.

Asal tahu saja, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni 30 tahun harus terpenuhi saat penetapan pasangan Pilkada ke KPU.

Sementara itu, pada putusan No.60/PUU-XXII/2024 MK juga merubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi menyetujui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.8/2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, pada Minggu (25/8).

Pengesahan perubahan PKPU itu dilakukan untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun, pengesahan perubahan PKPU itu disetujui dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, hingga KPU.

"Satu kesimpulannya, Komisi II DPR RI bersama dengan Menkumham RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum atau RPKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024," tuturnya Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, Minggu (25/8).

Dengan demikian, Doli memastikan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU No.8/2024 sudah mengakomodir secara menyeluruh putusan M nomor 60 dan 70.

Asal tahu saja, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni 30 tahun harus terpenuhi saat penetapan pasangan Pilkada ke KPU.

Sementara itu, pada putusan No.60/PUU-XXII/2024 MK juga mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) buat kembali meraih simpati publik.

Sebab, citra KPU dianggap sudah babak belur akibat sejumlah pelanggaran etik terkait aturan dan skandal yang dilakukan sang mantan ketua, Hasyim Asy'ari, sehingga membuat masyarakat ragu dengan kinerja dan integritas lembaga itu.

"Justru menurut saya ini momentum untuk KPU bisa konsisten menjaga demokrasi," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Sabtu (24/8/2024).

Neni juga menyinggung soal independensi KPU. Menurut dia, jangan sampai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja para pegawai dan komisioner KPU sebesar 50 persen mengancam independensi dan profesionalitas.

"Ini momen sangat baik ketika KPU dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dan dapat memulihkan kepercayaan publik pada KPU," ucap Neni.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR batal menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (21/8/2024) buat mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada karena tidak mencapai kuorum.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat DPR dapat dibuka apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi.

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR.

Akan tetapi, dalam pembukaan sidang kemarin ternyata hanya dihadiri oleh 89 anggota DPR.

Sedangkan anggota DPR yang izin tidak hadir dalam rapat paripurna sebanyak 87 orang.

Setelah diskors 30 menit, ternyata jumlah anggota DPR yang hadir tidak bertambah. Alhasil Rapat Paripurna tidak dilanjutkan dan DPR memutuskan membatalkan proses revisi UU Pilkada.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora.

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Di sisi lain, KPU merilis draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Draf rancangan PKPU ini berisi perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun draf rancangan PKPU perubahan tersebut dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dua putusan ini berkaitan dengan penurunan ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Dengan merujuk dua putusan ini, perubahan PKPU perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan draf rancangan PKPU ini, terdapat sejumlah ketentuan yang diubah dan dihapus. Antara lain, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (5), dan Pasal 11 Ayat (6) diubah.

Kemudian Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (3) dihapus, serta terdapat penambahan ayat, yakni Ayat (7) pada Pasal 11. Perubahan sejumlah ayat pada Pasal 11 mengakomodasi putusan MK terkait penurunan ambang batas pencalonan.

Perubahan ketentuan juga terjadi pada Pasal 15 yang juga mengakomodasi putusan MK berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah.

Berdasarkan draf perubahan tersebut, syarat usia paling rendah bagi calon gubernur dan wakil gubernur yakni 30 tahun.

Sementara usia paling rendah untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun. Ketentuan syarat usia ini terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Sumber: Kompas.com | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat konsinyering untuk membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada mulai Sabtu ini (24/8/2024) hingga Senin (26/8/2024).

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, salah satu yang dibahas dalam konsinyering adalah menyiapkan draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Idham memastikan, draf PKPU Nomor 8 akan dibahas dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan kepala daerah yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

"Benar sekali. Draf Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang disusun dengan merujuk pada Amar Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024," ujar Idham saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (24/8).

Ia pun menyebut draf yang ada saat ini sudah diserahkan ke DPR RI.

Nantinya, KPU RI akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk membahas draf perubahan PKPU itu pada Senin.

Idham juga membagikan surat yang berisi penjelasan soal tahapan pendaftaran calon kepala daerah.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa KPU RI meminta agar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon memedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

"Pertama, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

1) untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:

a) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di Provinsi tersebut.

b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di Provinsi tersebut.

c) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di Provinsi tersebut.

d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di Provinsi tersebut.

2) untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut.

b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut.

c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut.

d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut.

3) jumlah penduduk yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud di atas, termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 di wilayah yang bersangkutan.

Kedua, syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.

Ketiga, dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan.

Keempat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kelima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyosialisasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keenam, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerbitkan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dengan format terlampir. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan."

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Mulai Bahas PKPU Malam Ini, Pastikan Ikuti Putusan MK".

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/24/09064281/kpu-mulai-bahas-pkpu-malam-ini-pastikan-ikuti-putusan-mk?page=all#page2.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi (KI) Pusat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Mereka juga berharap KPU belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dalam memenuhi kaidah keterbukaan informasi bagi seluruh kalangan publik terkait proses rekapitulasi suara.

“KPU harusnya belajar bagaimana memperbaiki sistem karena kalau kita bicara keterbukaan informasi yang paling penting adalah membangun sistem yang benar," kata Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Kantor KI Pusat, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Jumat (26/7/2024).

Menurut Rospita, dengan pengalaman menggunakan Sirekap pada Pilkada 2020 dan Pemilu serta Pilpres 2024, KPU seharusnya sudah bisa mempelajari dan mengantisipasi hambatan terjadi dalam penggunaan sistem digital penghitungan suara itu.

Rospita kemudian mencontohkan kendala dalam penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu, yakni ketika grafik yang sempat ditampilkan di laman KPU tidak berganti setelah beberapa saat karena ditengarai terdapat kendala teknis dan akhirnya berganti format.

Menurut Rospita, KPU masih mempunyai waktu buat menyiapkan dan mengantisipasi kendala yang berpotensi terjadi terhadap Sirekap supaya tidak menimbulkan praduga di tengah masyarakat.

Dia juga mengingatkan KPU supaya menjaga keterbukaan informasi Sirekap dalam Pilkada.

Rospita menyampaikan, KI pusat dan daerah juga akan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi maupun pemenuhan hak akses publik, termasuk kalangan difabel dan masyarakat yang dalam halangan seperti dirawat di rumah sakit, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Berita ini sudah tayang di Antaranews dengan judul: KI Pusat ingatkan KPU terkait kesiapan Sirekap dalam Pilkada 2024.