REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yenny Wahid, putri presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengharapkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bisa menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kiai Ma'ruf Amin bisa mengambil peran besar bisa mengajak para kiai sepuh bu nyai-bu nyai sepuh untuk duduk bersama. Mengajak semua pihak Gus Yahya, Cak Imin, dan Gus Saiful untuk duduk bersama, lalu dirembuk bersama apa sih yang menjadi kepentingan bersama ini apa," ucap Yenny usai bertemu dengan Wapres di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin.

Gus Yahya atau Yahya Cholil Staquf adalah Ketua Umum PBNU, Gus Saiful atau Saifullah Yusuf merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, serta Cak Imin atau Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB.

Yenny juga mengaku gelisah atas kondisi yang saat ini terjadi antara PBNU dan PKB. Dia dan Wapres sepakat bahwa adanya PBNU dan PKB merupakan berkah bagi Indonesia sehingga harus sama-sama dijaga.

Untuk itu, dia memohon kepada Wapres sebagai sesepuh NU bisa mengajak PBNU dan PKB mediasi bersama agar tercipta proses dialog yang mandiri.

"Hal itu untuk menutup kemungkinan ada pengaruh-pengaruh luar yang kemudian malah justru bisa panjang dampaknya bagi kemaslahatan NU sendiri," ucap Yenny.

Apalagi, lanjut dia, PBNU dan PKB adalah institusi yang didirikan untuk mengusung nilai-nilai kemaslahatan di tengah masyarakat.

"NU adalah organisasi masyarakat yang harus berjuang untuk kepentingan masyarakat. PKB sendiri juga harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk kebaikan di masyarakat. Jadi, dua-duanya adalah berkah untuk Indonesia, harus dijaga," tutur Yenny.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan kesediaannya menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB.

Hal ini diutarakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8).

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres

Menurut Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama, terlebih dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tidak mau menjadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Sudah enggak lagi karena beliau lebih tegas lagi. Ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, urusannya sudah beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis.

Cak Imin kemudian menegaskan kembali bahwa Wapres Ma'ruf tidak mau menjadi juru damai saat ditanya para jurnalis.

"Karena enggak ada konflik apa-apa. Ini dua lembaga yang berbeda. Masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain saja kami anggap sebagai perbaikan," ujarnya.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan bahwa dalam pertemuan pengurus PKB, Wapres Ma'ruf menyampaikan agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh situasi apa pun. Wapres juga mengatakan agar menyukseskan Muktamar PKB dan tidak perlu khawatir.

"Beliau ingin di-update perkembangan dan itu nanti akan kami laporkan setiap perkembangan, aspirasi para peserta muktamar yang 3.000 itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PKB dengan PBNU

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya diminta sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres dalam keterangan pers usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (7/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunjungi ulama senior KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Kunjungan itu dilakukan untuk silaturahmi dengan ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) tersebut jelang Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan, Kiai Syukron merupakan salah satu sesepuh NU yang menjadi rujukan di partainya. Karena itu, pihaknya meminta nasihat kepada Kiai Syukron untuk meminta arahan dan petunjuk jelang Muktamar PKB.

"Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta, apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kami ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar benar mengabdi tidak pernah pamrih," kata Cak Imin di lokasi.

Dalam kunjungan itu, Cak Imin juga melaporkan konflik antara PKB dan Pengurus Besar NU (PBNU) yang sedang terjadi. Menurut dia, Kiai Syukron sepakat bahwa antara PKB dan NU hanya memiliki hubungan kultural, bukan hubungan organisasi.

Karena itu, menurut dia, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Hal itu lantaran dua lembaga tersebut tak memiliki hubungan organisasi.

Namun, Cak Imin akan sangat menyambut jika PBNU ingin bersilaturahim dengan PKB. Apalagi, ada wacana PBNU akan bertemu dengan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. "Loh lebik baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," kata Cak Imin.

Islah...

Sementara itu, Kiai Syukron mengaku heran timbulnya perselisihan antara PKB dan PBNU. Dia menyebut, perselisihan itu tidak perlu terjadi. Dia menduga ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba antara dua pihak tersebut.

"Maka aaya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus menerus begini. Ya islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin tolong sampean kalau dikatakan oleh pbnu menyeleweng tunjukkan penyelewengan saya, dan saya akan kembali kepada jalannya NU," kata Kiai Syukron.

Dia juga meminta PKB menerima saran dan arahan dari PBNU terkait penyelewengan itu. Namun, PBNU harus membuktikan penyelewengan yang dilakukan PKB.

Di sisi lain, PBNU tak perlu terlalu jauh mencampuri urusan PKB, karena dua organisasi itu berbeda secara tugas dan tujuan. Pasalnya, tugas PBNU pada dasarnya adalah urusan umat, sementara PKB merupakan partai politik.

"NU mengatur NU-nya, PKB mengatur PKB-nya. Karena ini dua ruangan yang berbeda, ini (PBNU) ruangan urusan umat, ini (PKB) urusan politik," kata Kiai Syukron.

Adapun Cak Imin tiba Pondok Pesantren Daarul Rahmah sekitar pukul 09.30 WIB. Cak Imin tak datang sendirian, melainkan ditemani sejumlah elite PKB. Salah satunya yang mendampingi adalah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. "Silaturahmi, jelang muktamar," kata Cak Imin kepada wartawan.

Usai menyapa wartawan, Cak Imin langsung masuk ke kediaman KH Syukron Makmun ditemani sejumlah elite PKB. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup.